BAB I PENDAHULUAN 1.1.
Latar Belakang Teknologi yang berkembang sekarang ini, membuat manusia memerlukan
teknologi didalam kegiatannya sehari-hari. Teknologi juga diterapkan didalam kegiatan usaha atau bisnis, salah satu contohnya teknologi berupa sistem informasi. Sistem informasi sekarang ini merupakan hal yang penting dalam kegiatan operasional perusahaan, tanpa adanya sistem infomasi yang baik perusahaan akan mendapatkan kendala yang lebih besar dibandingakan dengan perusahaan yang menggunakan sistem informasi. Jika kita membicarakan tentang sistem informasi akan identik dengan perusahaan seperti perkantoran, tetapi di saat ini dijaman yang semakin modern sistem informasi diperlukan hampir di semua kegiatan yang memerlukan informasi yang cepat, tepat dan akurat. Salah satu bagian dari kegiatan tersebut adalah kegiatan pemerintahan. Pemerintahan di suatu provinsi yang terdiri dari orang-orang yang menjalankan pemerintahan dan maysarakat perlu menjalin komunikasi dengan baik, misalnya maysarakat tersebut bisa memberikan aspirasi dan juga masukan kepada pemerintahan kota tempat tinggalnya dengan tujuan supaya kota tempat tinggalnya menjadi lebih baik, dan sebaliknya pemerintahan kota tersebut juga harus memberikan
1
informasi terkait dengan kegiatan-kegiatan apa yang mereka lakukan untuk mensejahterakan dan juga menjawab mengenai masukkan-masukkan yang diberikan oleh warga kota tersebut. Kendala yang ditemukan dalam kegiatan diatas adalah penyampaian informasi dari pemerintah ke warga dan sebaliknya akan terhambat dengan jika dilakukan dengan manual atau tidak menggunakan sistem informasi. Sistem informasi untuk pemerintahan yang dimaksud adalah egovernment, e-government adalah penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah yang memungkinkan pemerintah mentransformasikan hubungan dengan masyarakat, dunia bisnis dan pihak berkepentingan lainnya.(Serian, 2009, p. 135). Dengan adanya e-governmentakan mempermudah proses aliran informasi dari pemerintahan kepada masyarakat dan sebaliknya. Dengan adanya sistem informasi yang terintegrasi melalui e-government ini masyarakat bisa selalu mengawasi kinerja pemerintahannya, dan juga pemerintah harusnya membuka semua kegiatan yang harus diketahui oleh masyarakatnya. Sekarang ini di Indonesia terdapat 34 provinsi, dan setiap provinsinya sudah menggunakan e-goverment dalam hal ini adalah situs pemerintah provinsi, menu yang ada di situs pemprov yang di miliki oleh masing-masing provinsi berbeda satu sama lain, misalkan pengunjung ingin melihat motto provinsi atau melihat lambang dan arti lambang, tidak semua provinsi menampilkan informasi tentang motto atau lambang di situs mereka. Dari temuan ini dapat ditarik kesimpulan bahwa perlu ada standart menu untuk situs pemerintah provinsi di indonesia.
2
Karena sistem ini sangat dibutuhkan dan harus dibutuhkan untuk setiap pemerintahan, maka harus ada kerangka atau dokumentasi yang menjelaskan apa saja fungsi minimum yang harus ada pada website pemerintahan, dengan adanya dokumen yang menjelaskan spesifikasi minimum ini website pemerintahan akan lebih optimal untuk penyaluran informasi-informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Salah satu cara untuk membuat dokumentasi dari sistem adalah pembuat dokumen SRS (software requirement specification), dokumen ini biasa dibuat dalam perencanaan pada pembuatan sistem, tetapi pada kasus yang lain dokumen SRS ini bisa dibuat pada saat setelah sistem terbentuk atau sudah jadi. Rekayasa balik adalah salah satu cara yang digunakan untuk melihat proses atau alur data pada sebuah sistem yang dibuat oleh manusia. Dengan adanya metode rekayasa balik, semua orang dapat melihat sistem cara kerja sistem tersebut dari hasil analisa dari metode rekayasa balik. Menggunakan teknik rekayasa balik dalam pembuatan dokumen SRS pada website pemerintah sebuah kota akan menghasilkan pattern yang menjelaskan mengenai pembuatan sistem e-government dengan fitur-fitur minimum yang harus ada.
1.2.
Rumusan Masalah Rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah: 1. Bagaimana menghasilkan daftar pemeringkatan berdasarkan fitur-fitur yang ada.
3
2. Bagaimana melakukan proses reverse engineering untuk mendapatkan requirementpattern pada situs pemerintah provinsi. 3. Bagaimana membuat software requirements pecification pattern berdasarkan hasil evaluasi terhadap e-government yang sudah dibuat
1.3.
Batasan Masalah 1. Melakukan reverse engineering pada e-government yang di miliki oleh 11 provinsi berdasarkan peringkat PEGI 2. Memahami struktur dan alur dari e-government yang sudah ada 3. Hanya melakukan reverse engineering tidak sampai tahap forward engineering 4. Hasil dari dokumen SRS adalah diagram diagram uml (use case)
1.4.
Tujuan 1.
Menghasilkan daftar peringkat dari setiap fitur pada situs pemerintah provinsi.
2.
Menghasilkan software requirement specification pattern untuk egovernment dari sisi masyarakat sebagai pengguna.
1.5.
Manfaat Dapat menjadi acuan dalam pembuatan website pemerintah provinsi dalam
hal penentuan fitur-fitur yang harus ada dalam website pemerintah provinsi.
4
1.4.
Sistematika Penulisan Sistematika penulisan dibuat untuk mempermudah dan memberikan
gambaran yang lebih jelas mengenai ini skripsi ini dengan susunan yang sistematis dan komprehensif, antara lain: BAB I : PENDAHULUAN Dalam bab ini akan menguraikan secara singkat mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. BAB II : TELAAH LITERATUR Bab ini akan diuraikan mengenai landasan teori yang melandasi penelitian ini. Selain itu pada bab ini juga berisi penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan penulis. BAB III : METODOLOGI PENELITIAN Bab ini akan dijelaskan mengenai metodologi penelitian yang digunakan oleh penulis untuk melakukan penelitian ini. BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN Bab ini akan dilampirkan hasil dari penelitian yang dilakukan oleh penulis. BAB V : PENUTUP Bab ini membahas tentang kesimpulan-kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian dan saran-saran sebagai masukan bagi penelitian sejenis berikutnya.
5
