1
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah Di era globalisasi sekarang semua teknologi semakin berkembang pesat. Dengan perkembangan teknologi itu pasti akan berpengaruh terhadap kehidupan di muka bumi. Pengaruh tersebut sangat dirasakan oleh manusia dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Perubahan kehidupan zaman sekarang sangat drastis dibandingkan zaman dahulu. Salah satu perkembangan teknologi yang kita kenal adalah internet, yaitu teknologi yang memberikan kemudahan
komunikasi
secara
global
dan
memungkinkan
manusia
memperoleh serta saling bertukar informasi dengan cepat. Teknologi internet telah membawa perubahan pada aktivitas manusia dalam upaya memenuhi segala kebutuhannya, karena melalui internet seseorang dapat melakukan berbagai macam kegiatan tidak hanya terbatas pada lingkup lokal atau nasional tetapi juga secara global atau internasional. Teknologi internet sering juga disebut teknologi yang tanpa batas, artinya seseorang dapat berhubungan dengan siapapun tanpa mengenal jarak. Setelah internet terbuka bagi masyarakat luas, internet mulai digunakan juga untuk kepentingan perdagangan. Setidaknya ada dua hal yang mendorong
kegiatan
perdagangandalam
kaitannya
dengan
kemajuan
teknologi, yaitu meningkatnya permintaan atas produk-produk teknologi itu
2
sendiri dan kemudahan untuk melakukan transaksi perdagangan.1 Transaksi perdangan lewat internet ini biasa disebut dengan transaksi elektronik (electronic commerce). Electronic commercer (e-commerce) merupakan penemuan baru dalam bentuk perdagangan pada umumnya. Prinsip perdagangan dengan sistem pembayaran tradisional yang dikenal dengan perdagangan di mana penjual dan pembeli bertemu secara fisik atau secara langsung, kini berubah menjadi konsep telemarketing, yakni perdangan jarak jauh dengan menggunakan media internet, di mana suatu perdagangan tidak lagi membutuhkan pertemuan antar para pelaku bisnis.2 Perkembangan e-commerce membawa banyak perubahan terhadap sektor aktivitas bisinis yang selama ini dijalankan di dunia nyata (real), kemudian mengembangkannya ke dunia maya (virtual). Penggunaan internet dalam e-commerce memberikan dampak positif, yaitu dalam kecepatan dan kemudahan serta kecanggihan dalam melakukan interaksi gelobal tanpa batasan tempat dan waktu yang kini menjadi hal yang biasa. Dengan alasanalasan tersebut, e-commerce dianggap mampu memberikan kemudahan kepada pelanggan untuk berbelanja atau melakukan transaksi selama 24 jam sehari dari tempat, jarak, dan waktu yang tidak terbatas. Transaksi bisnis yang lebih praktis tanpa membutuhkan kertas dan pena, juga para pihak tidak perlu bertemu secara langsung (face to face), sehingga dapat dikatakan transaksi elektronik (e-commerce) ini menjadi penggerak ekonomi baru dalam bidang teknologi khususnya di Indonesia.
1
Asril Sitompul, 2004, Hukum Internet (Pengenal Mengenai Masalah Hukum di Cyberspace), Cetakan II, Bandung, PT.Citra Aditya Bakti, hal vi 2 Freddy Haris, 2000, Aspek Hukum Transaksi Secara Elektronik Di Pasar Modal, Jakarta, hlm. 7
3
Kemajuan teknologi ini pada satu sisi memberikan banyak kemudahan dan manfaat (dampak positif) bagi manusia namun pada sisi lain juga menimbulkan permasalahan (dampak negatif). Kemudahan dan manfaat ini dapat dilihat, bahwa dengan transaksi perdagangan di internet melalui jaringan online, telah meningkatkan peranan dan fungsi perdagangan sekaligus memberikan kemudahan dan efisiensi. Dampak negatifnya dari perkembangan teknologi ini adalah berkaitan dengan persoalan keamanan dalam bertransaksi dengan menggunakan media e-commerce dan secara yuridis terkait pula dengan jaminan kepastian hukum. Transaksi elektronik ini juga melahirkan resiko negatif yang seringkali muncul dalam bentuk penyelewengan yang cenderung merugikan konsumen, yaitu terkait dengan produk yang dipesan tidak sesuai dengan produk yang ditawarkan, kesalahan dalam pembayaran, ketidak tepatan waktu penyerahan dan pengiriman barang. Bahkan terdapat kemungkinan pihak yang melakukan transaksi, secara hukum tidak diperkenankan melakukan tindakan hukum, contohnya konsumen yang masih di bawah umur. Walaupun saat ini telah ditentukan syarat bagi pihak untuk mengisi identitas dan nomor pelanggan, tetap saja kemungkinan-kemungkinan untuk dipalsukan dapat terjadi. Berbelanja atau melakukan transaksi secara elektronik di dunia internet, berbeda dengan transaksi pada umumnya. Gaya hidup yang beralih dalam alam yang nyata ke alam elektronik atau dunia maya. Kenyataan ini menimbulkan keragu-raguan mengenai hukum yang ada dan yuridiksi hukum yang mengikat kedua belah pihak yang melakukan bisnis atau transaksi. Ada sementara pihak yang berpendapat transaksi tersebut terjadi di dunia maya,
4
maka hukum yang berlaku di dunia nyata tidak dapat diberlakukan walaupun dalam beberapa hal terdapat pula ketentuan yang dapat dikenakan pada transaksi di dunia nyata.3 Kenyataan ini menimbulkan keragu-raguan mengenai hukum yang ada dan yuridiksi hukum yang mengikat kedua belah pihak yang melakukan bisnis atau transaksi elektronik. Pemerinta telah mengeluarkan peraturan untuk menanggulangi beberapa hal yang kemungkinan terjadi di dunia maya, salah satunya adalah Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Dalam UU ITE pada huruf b dikatakan bahwa globalisasi informasi telah menempatkan Indonesia bagian dari masyarakat informasi dunia, sehingga mengharuskan dibentuknya pengaturan mengenai pengelolaan
informasi
dan
elektronik
ditingkat
nasional
sehingga
pembangunan terknologi informasi dapat dilakukan secara optimal, merata, dan menyebar ke seluruh lapisan masyarakat guna mencerdaskan kehidupan bangsa. Selain itu dalam UU ITE pada huruf f dikatakan bahwa pemerintah perlu mendukung pengembangan terknologi informasi melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya sehingga pemanfaatan teknologi informasi dilakukan secara aman untuk mencegah penyalahgunaan dengan memperbaiki nilai-nilai agama dan sosial budaya masyarakat Indonesia. Dari pertimbangan tersebut jelas dikatakan bahwa dalam eraglobalisasi informasi, pemerintah pada akhirnya membuat peraturan yang mendukung perkembangan teknologi informasi dan transaksi elektronik, hal tersebut dimaksud untuk memberikan rasa aman bagi masyarakat, dan untuk 3
Mariam Darus Badrulzaman, 2000, E-Commerce Tinjauan dari Hukum Kontrak Indonesia, Jurnal Hukum Bisnis, Vol. 12
5
mencegah terjadinya penyalahgunaan teknologi informasi dan transaksi elektronik. UU ITE menyatakan bahwa dalam transaksi elektronik kenyamanan dan keamanan bagi masyarakat, khususnya para pelaku bisnis dijamin oleh undang-undang, akan tetapi dalam pelaksanaanya ternyata aturan hukum yang ada, dirasakan belum menjamin kenyamanan bagi para pihak dalam melakukan transaksi elektronik/jual beli online (e-commerce). Dalam perjanjian jual beli online (e-commerce) pada prinsipnya sama dengan perjanjian jual beli konvensional, yaitu terdiri dari penawaran dan penerimaan sebab kesepakatan selalu diawali dengan adanya penawaran oleh salah satu pihak dan penerimaan oleh pihak lainnya. Mekanisme yang harus diperhatikan pada perjanjian jual beli online (e-commerce) adalah mengenai penawaran, penerimaan, metode pembayaran, dan pengiriman. Salah satu rangkaian terpenting dalam jual beli online (e-commerce) adalah cara pembayaran yang ditentukan oleh para pihak melalui sistem pembayaran tertentu. Sistem pembayaran yang ada pada saat ini dapat dikategorikan menjadi 3 (tiga), yaitu sistem debit, sistem kredit, dan sistem uang digital (e-money). Saat ini, sistem pembayaran mengalami perluasan, tidak hanya lingkup nasional, tetapi sitem pembayaran itu sendiri sudah melewati batas-batas negara (bonderless states). Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka penulis hendak melakukan penelitian penulisan hukum dengan judul “Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Melalui Transaksi Elektronik (E-Commerce) Pada Situs www.Paradays.com.”
6
B. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Bagaimana keabsahan perjanjian jual beli melaui e-commerce pada situs www.paradays.com? 2. Bagaimana akibat hukum bagi para pihak dalam hal terjadi wanprestasi?
C. Tujuan Penelitian Dalam penelitian ini, tujuan yang hendak di capai yaitu: 1. Tujuan Objektif: a. Untuk mengkaji dan menganalisis keabsahan perjanjian jual beli melalui e-commerce pada web www.paradays.com. b. Untuk mengkaji dan menganalisis akibat hukum bagi para pihak dalam hal terjadi wanprestasi dalam pelaksanaan jual beli melalui e-commerce. 2. Tujuan Subjektif: Untuk memperoleh data bahan yang relevan dengan topik yang diteliti dalam rangka penyusunan Penulisan Hukum sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.
7
D. Manfaan Penelitian 1. Manfaat Praktis Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan gambaran yang jelas dan sebagai tambahan sumber informasi bagi masyarakat mengenai pelaksanaan perjanjian jual beli melalui ecommerce, agar kedepannya dapat lebih memperhatikan ketentuan hukum, sehingga dapat meberikan perlindungan hukum yang kuat baginya. 2. Manfaat Teoritis Hasil penelitian ini diharap dapat menambah pengetahuan penulis dan menambah khazanah keilmuan hukum perdata dalam penelitian khususnya yang berkaitan dengan perjanjian jual beli melalui e-commerce, sehingga diharapkan dapat menjadi pedoman bagi penelitian-penelitian selanjutnya.
E. Keaslian Penelitian Sepanjang pengetahuan penulis, penelitian perjanjian jual beli melalui e-commerce yang telah dilakukan pada berbagai referensi dan hasil penelitian kepustakaan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, belum ada penelitian mengenai “Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Melalui Transaki Elektronik (ECommerce) Pada Situs www.Paradays.com.”, namun sebelumnya sudah ada penelitian yang mengangkat topik yang berkaitan dengan pelaksanaan penjanjian jual beli melalui e-commerce, diantaranya yaitu: 1. Perjanjian Jual Beli Online Dengan Menggunakan Sistem Pembayaran Melalui Rekening Pihak Ketiga (Rekber) Penelitian Pada PT.Rekber Indonesia. Penulisan hukum yang ditulis oleh
8
Aditia Setiawan pada tahun 2013. Penulisan hukum ini mengangkat permasalahan mengenai pelaksanaan perjanjian jual beli onlinedengan menggunakan sistem pembayaran melalui rekening bersama. Kesimpulannya, pelaksanaan perjanjian jual beli online dengan menggunakan sistem pembayaran melalui rekening bersama telah sesuai dengan KUHPerdata dan PP No. 82 Tahun 2012 PSE yang mengatur tentang syarat sahnya suatu kontrak elektronik.4 2. Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Online Melalui Facebook Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdata Pada Komunitas Online Shop Regional Yogyakarta. Penulisan hukum yang ditulis oleh
Zulaikha Ayu
Febriani pada tahun 2010. Penulisan hukum ini mengangkat permasalah tentang pelaksanaan perjanjian jual belionline melalui Facebook serta alasan sering salah dan terlambatnya pengiriman barang oleh penjual. Kesimpulannya dari penulisan hukum ini adalah perjanjian jual beli online di Facebook terancam sangat rentan dan mudah untuk dilakukan pembatalan, dan penjual bergantung pada kinerja jasa pengiriman barang, sehingga penjual banyak melakukan wanprestasi.5 Penulis beranggapan bahwa penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian yang pernah ada sebelumnya. Mungkin terdapat kemiripan dalam 4
Aditia Setiawan, 2013, Perjanjian Jual Beli Online Dengan Menggunakan Sistem Pembayaran Melalui Rekening Pihak Ketiga (Rekber) Penelitian Pada PT.Rekber Indonesia, Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta 5 Zulaikha Ayu Febriani, 2010, Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Online Melalui Facebook Ditinjau Dari Aspek Hukum Perdata Pada Komunitas Online Shop Regional Yogyakarta, Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta
9
tema yang diangkat namun berdasarkan subjek, objek, serta lokasi penelitian serta analisis yang dilakukan berbeda dengan penelitian yang telah ada, dimana penulis meneliti perjanjian jual beli melalui e-commerce pada situ www.paradays.com yang belum pernah diangkat sebelumnya oleh penulis lain. Berdasarkan hasil tersebut penelitian ini dianggap asli dan layak untuk diteliti, apabila terdapat kemiripan maka penelitian ini diharapkan akan melengkapi penelitian yang telah ada sebelumnya.
