1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Masalah
Indonesia
sebagai
Negara
berkembang
tentu
sedang
giat-giatnya
melaksanakan pembangunan demi menciptakan masyarakat yang makmur, yang dimana akan diwujudkan melalui pembangunan di berbagai bidang, salah satunya bidang ekonomi. Pembangunan di bidang ekonomi tentu memerlukan modal yang tidak sedikit. Idealnya, kebutuhan akan modal sebagaimana yang dimaksud dapat sepenuhnya disediakan oleh Negara sendiri. Akan tetapi pada prakteknya Negaranegara berkembang seperti Indonesia tidak dapat mencukupi kebutuhan permodalan secara menyeluruh dalam rangka pembangunan ekonomi. Hal tersebut disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain tingkat tabungan (saving) masyarakat yang masih rendah, akumulasi modal yang belum efektif dan efisien, keterampilan (skill) yang belum memadai serta tingkat teknologi yang belum modern.1 Sehingga Indonesia memerlukan bantuan dari pihak lain dalam pembangunan ekonominya. Untuk itu pemerintah membuat kebijakan investasi atau penanaman modal, seiring dengan arus globalisasi dunia. Indonesia sendiri menjadi salah satu tujuan investor untuk menanamkan modalnya. Hal itu disebabkan indonesia memiliki sumber daya alam baik dan memiliki potensi pasar yang besar.
1
Aminuddin Ilmar, Hukum Penanaman Modal di Indonesia, Kencana, Jakarta, 2007,
hal. 2.
1
2
Dari data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)2, nilai investasi pada Triwulan 1 2015 mencapai 124,6 triliun, meningkat 16,9% dari Triwulan 1 2014 yaitu 106,6 triliun. Dengan rincian: -
Triwulan 1 2014 : PMDN sebesar 34,6 triliun (32,5%) PMA sebesar 72,0 triliun (67,5%) Berdasarkan wilayah, luar Jawa sebesar 44,6 triliun (41,8%) dan Jawa 62,0 triliun (58,2%).
-
Triwulan 1 2015 : PMDN sebesar 42,5 triliun (34,1%) PMA sebesar 82,1 triliun (65,9%) Berdasarkan wilayah, luar Jawa sebesar 54,7 triliun (43,9%) dan Jawa 69,9 triliun (56,1%) Di era globalisasi masa kini, arus perputaran modal telah sedemikian cepat.
Para pemilik modal sangatlah leluasa dalam menentukan tempat berinvestasi yang tidak terlalu membatasi ruang geraknya. Untuk itu dalam menyikapi arus globalisasi yang terus merambah ke berbagai bidang tersebut, peraturan perundang-undangan investasi asing di berbagai negarapun terus diperbaharui sesuai dengan perkembangan dunia bisnis yang semakin mengglobal.3 Tujuan penyelenggaraan penanaman modal hanya dapat dicapai apabila faktor penghambat iklim penanaman modal dapat diatasi. Salah satunya yaitu dengan menciptakan kepastian hukum di bidang penanaman modal. Dikemukakan pula
2
“Realisasi Penanaman Modal PMDN – PMA Triwulan 1 (Januari-Maret) Tahun 2015”, www.bkpm.go.id, dikunjungi pada tangaal 9 September 2015 pukul 20.00. 3 Hendrik Budi Untung, Hukum Investasi, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal. 5.
2
3
oleh Sentosa Sembiring, jika arti pentingnya hukum dikaitkan dengan ivestasi, investor membutuhkan adanya kepastian hukum dalam menjalankan usahanya.4 Istilah investasi atau penanaman modal merupakan istilah yang dikenal dalam kegiatan bisnis. Istilah investasi merupakan istilah yang populer dalam dunia usaha, sedangkan istilah penanaman modal lazim digunakan dalam perundang-undangan.5 Namun, pada dasarnya kedua istilah tersebut mempunyai pengertian yang sama, sehingga kadangkala digunakan secara interchangeable.6 Sehingga, dalam tulisan ini penulis akan menggunakan kedua istilah tersebut, yaitu investasi maupun penanaman modal. Investasi memiliki pengertian yang lebih luas karena dapat mencakup baik investasi langsung (direct investment) maupun investasi tidak langsung (portofolio investment), sedangkan penanaman modal lebih memiliki konotasi kepada investasi langsung.7 Dalam tulisan ini penulis akan membahas mengenai Penanaman Modal yang dimana Penanaman Modal ini lebih memiliki konotasi pada investasi langsung (Idirect investment). Di Indonesia, pengaturan mengenai Penanaman Modal terdapat dalam Undangundang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (selanjutnya disebut UUPM), LN Nomor 67 Tahun 2007, dan TLN Nomor 4724 dimana didalamnya terdapat kebijakan untuk dapat mengakomodasi kegiatan penanaman modal, sehingga mampu menjadi payung hukum bagi kegiatan penanaman modal dan dapat meningkatkan kegiatan penanaman modal di Indonesia. Penanaman Modal
4 5
Sentosa Sembiring, Hukum Investasi, CV. Nuansa Aulia, Bandung, 2007, hal. 37. Ana Rokhmantussa’dyah, Hukum Investasi dan Pasar Modal, Sinar Grafika, Jakarta,
2010, hal. 3. 6
Ida Bagus Rachmadi Supancana, Kerangka Hukum & Kebijakan Investasi Langsung di Indonesia, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2006, hal. 1. 7 Dhaniswara K. Harjono, Hukum Penanaman Modal, Tinjauan terhadap Undangundang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hal. 10.
3
4
adalah segala bentuk kegiatan Penanaman Modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.8 Dari pengertian diatas, dapat diketahui bahwa subjek dalam kegiatan Penanaman Modal adalah penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing. Penanam modal dalam negeri adalah penanam modal yang melakukan kegiatan usaha di wilayah Indonesia, dimana penanam modal dan modalnya berasal dari dalam negeri. Sedangkan penanam modal asing adalah penanam modal yang melakukan kegiatan usaha di wilayah Indonesia, dimana penanam modalnya merupakan penanam modal asing dan modalnya baik seluruhnya modal asing maupun berpatungan dengan penanam modal dalam negeri. Dalam Undang-undang ini, Penanaman Modal yang dimaksud hanya mencakup Penanaman Modal secara langsung. Dimana adanya keterlibatan kepemilikan modal secara langsung dan keterlibatan pengelolaan modal secara langsung. Sedangkan, Penanaman Modal tidak langsung (indirect investment) atau dikenal juga sebagai Portofolio Investment mencakup kegiatan di pasar modal dan di pasar uang. Penanaman Modal tidak langsung ini tidak diatur dalam UUPM, melainkan terdapat pengaturannya tersendiri. Politik Hukum UUPM adalah untuk menciptakan kedaulatan ekonomi.9 Sebagaimana yang telah diamanatkan dalam konstitusi dimana pembangunan ekonomi nasional harus berdasarkan prinsip demokrasi yang mampu menciptakan terwujudnya kedaulatan ekonomi Indonesia. Sebagaimana yang tercantum dalam penjelasan umum UUPM, penanaman modal harus menjadi bagian dari penyelenggaraan perekonomian nasional dan bertujuan untuk meningkatkan 8
Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Paragraf 1 Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. 9
4
5
pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional, mendorong pembangunan ekonomi kerakyatan, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam suatu sistem perekonomian yang berdaya saing. Sehingga, penanaman modal mempunyai peranan penting dalam perkembangan perekonomian Indonesia. Pemerintah juga memiliki peranan yang luas dalam penanaman modal. Seperti halnya dalam bentuk perizinan dan juga yang terutama adalah menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi penanam modal. Pemerintah sebagai penyelenggara negara juga mempunyai peran yang strategis dalam investasi yaitu dalam menetapkan bidang usaha dalam kegiatan penanaman modal, baik itu bidang usaha yang terbuka, bidang usaha yang tertutup atau bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan. Pemerintah juga berperan dalam mengarahkan dan mengawasi pemanfaatan sumber daya nasional agar digunakan secara efektif dan efisien. Untuk memberikan keadilan dalam penanaman modal di Indonesia, pemerintah memberikan perlakuan yang sama terhadap Investor, kecuali terhadap penanam modal yang memperoleh hak istimewa berdasarkan perjanjian dengan Indonesia. Hal yang tak kalah penting dalam menciptakan iklim penanaman modal yang sehat adalah bentuk-bentuk promosi yang ditawarkan oleh host country10, baik bentuk-bentuk insentif pajak maupun nonpajak.11 UUPM juga memberikan fasilitas-fasilitas bagi Penanaman Modal, yaitu dalam Bab X mengenai Fasilitas Penanaman Modal yang terdiri dari Pasal 18 sampai Pasal 24. Bentuk fasilitas yang diberikan digolongkan dalam bentuk perpajakan dan 10
Yang dimaksud dengan host country disini adalah Negara tuan rumah tempat perusahaan beroperasi. Dan yang dimaksud dengan home country adalah Negara asal perusahaan. 11 Ana Rokhmatussa’dyah dan Suratman, Op.Cit., hal. 115-116.
5
6
nonpajak. Karena setiap investor yang menanamkan investasinya di Indonesia harus membayar pajak sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundangundangan, namun demikian investor juga dapat diberikan keringanan bahkan dibebaskan dari pembayaran pajak.12 Selain itu, investor juga dapat memperoleh kemudahan pelayanan dengan adanya pelayanan terpadu satu pintu, yang dijalankan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Fungsi koordinasi dan pelayanan terpadu satu pintu yang dimiliki oleh BKPM dimaksudkan agar lembaga tersebut dapat bertindak sebagai “One Stop investment cervice center”.13 Dengan demikian, Indonesia diharapkan dapat bersaing dalam menarik investor untuk melakukan penanaman modal. Keuntungan tidak hanya didapat oleh investor saja tapi juga sangat menguntungkan bagi Negara dan masyarakat dimana investor menanamkan modalnya. Kehadiran investor asing di suatu Negara mempunyai manfaat yang cukup luas, yakni dapat menyerap tenaga kerja di Negara penerima modal, dapat menciptakan demand bagi produk dalam negeri sebagai bahan baku, menambah devisa apalagi investor asing yang berorientasi ekspor, dapat menambah penghasilan dari sektor pajak, adanya alih teknologi (transfer of technology) maupun alih pengetahuan (transfer of know how).14 Hal tersebut tentu sangat menguntungkan bagi Negara yang sedang berkembang, seperti Indonesia. Secara teoritis maupun praktis, faktor investasi dapat dijadikan salah satu instrument atau faktor utama untuk memacu dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Tanpa ivestasi yang cukup memadai, maka jangan diharap ada pertumbuhan ekonomi
12 13
Sutrisno, Hukum Investasi di Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hal 27-28 Hulman Panjaitan, Hukum Penanaman Modal Asing, Indhill Co, Jakarta, 2003, hal.
20. 14
Hendrik Budi Untung, Op.Cit., hal 41-42.
6
7
yang tinggi serta tidak akan pernah terlihat peningkatan kesejahteraan ekonomi yang lebih baik.15 Dengan adanya kebijakan investasi, maka diharapkan dapat memacu peningkatan kesempatan kerja dimasyarakat. Hal itu dapat tercermin dari salah satu kebijakan dalam Penanaman Modal yaitu dalam memenuhi kebutuhan akan tenaga kerja, investor harus mengutamakan tenaga kerja warga Negara Indonesia, kecuali untuk jabatan tertentu menurut peraturan perundang-undangan. Dengan adanya peningkatan kesempatan kerja, maka akan ada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, Pemerintah juga membuka kesempatan dan memberikan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi dalam menyelengarakan kegiatan usahanya. Sehingga, kegiatan Penanaman Modal mempunyai hubungan yang erat dengan pembangunan ekonomi dan juga kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut sejalan dengan tujuan penanaman modal sebagaimana tercantum dalam UUPM. Namun, walaupun kehadiran investor membawa banyak manfaat bagi perekonomian Negara, kehadiran investor yang menanamkan modalnya juga tidak lepas dari orientasi bisnis. Seperti apakah modal yang mereka investasikan bisa membawa keuntungan atau tidak. Karena tidak dapat dipungkiri bahwa tujuan utama dari investor dalam melakukan penanaman modal adalah mencari keuntungan. Sedangkan, Negara sebagai penerima modal mengharapkan partisipasi investor dalam pembangunan ekonomi nasionalnya. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Sumantoro: Motif dari investor dalam menanamkan modal adalah mencari untung. Untuk itu, perlu dicari hubungan antara motif investor 15
Ibid., hal. 64.
7
8
mencari untung dengan tujuan Negara penerima modal yakni usaha untuk mencapai tujuan Negara penerima modal yakni usaha untuk mencapai tujuan pembangunan nasionalnya. Agar investor mau menyediakan sarana dan prasarana serta fasilitas lainnya. Sebagai konsekuensi, maka pemerintah perlu menyelenggarakan perencanaa dengan mantap, termasuk menetapkan kebijakan pelaksanaan dan pengawasan yang efaktif, sehingga tercapai tujuan pembangunan nasional. Dengan pendekatan ini, maka peran investor dapat diarahkan ke prioritas pembangunan. Dengan pendekatan semacam ini, maka teori pembangunan merupakan satu proses kerja sama dan bukan masalah ketergantungan dan bukan pula masalah pertentangan kepentingan. Dari uraian diatas, dapat terlihat bahwa ada banyak kepentingan dibalik kegiatan penanaman modal. Seperti kepentingan investor, masyarakat, dan juga kepentingan Negara dalam pengembangan perekonomiannya. Atas dasar tersebut, penulis ingin melihat lebih lanjut siapa saja yang mempunyai kepentingan dalam kegiatan Penanaman Modal ini, dan bagaimana keseimbangan antara kepentingan tersebut. Dan akan disusun dalam sebuah penelitian hukum yang bersifat ilmiah.
1.2.
Batasan Konsep “Keseimbangan Kepentingan Para Pihak Dalam Penanaman Modal”
a.
Kepentingan Dalam setiap pembentukan Undang-undang, pasti terdapat tujuan yang
hendak dicapai. Tujuan tersebut termuat dalam Politik Hukumnya. Berkaitan dengan penanaman modal, UUPM juga dibentuk untuk mencapai tujuan tertentu yang termuat dalam Politik Hukum UUPM. Dalam UUPM terdapat kepentingan dari berbagai pihak. Kepentingan secara luas yang dikemukakan oleh Roscoe Pound terdiri dari kepentingan umum, Kepentingan Masyarakat dan Kepentingan
8
9
Pribadi.16 Kepentingan yang dimaksud dalam tulisan ini menurut Penulis sendiri adalah hak dan kewajiban yang diatur dalam norma/kaidah dalam UUPM, kewenangan, dan/atau pihak-pihak yang ikut terpengaruh dengan adanya UUPM. Untuk menciptakan keadilan dan mencapai tujuan dari dibentuknya UUPM itu sendiri, maka semua kepentingan dari para pihak harus terakomodasi dengan baik. b.
Keseimbangan kepentingan Dari kepentingan-kepentingan tersebut diatas, harus ditata sedemikian rupa
sehingga tercapai keseimbangan. Dalam hal ini kepentingan-kepentingan dalam penanaman modal juga harus ditata sedemikian rupa sehingga tercapai keseimbangan dan keserasian antara kepentingan yang satu dengan kepentingan yang lain. c.
Para pihak Para pihak yang dimaksud disini adalah adresad atau subjek hukum dalam
kegiatan penanaman modal. Subjek hukum penanaman modal adalah pihak-pihak yang mempunyai hak dan kewajiban yang diatur dalam UUPM, atau dengan kata lain pihak-pihak yang dimaksud adalah pihak-pihak yang mempunyai kepentingan dalam penanaman modal. d.
Penanaman modal Penanaman modal yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah Penanaman
Modal langsung yang diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
16
Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak dan Markus Y. Hage, Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi, Genta Publishing, Yokyakarta, 2010, hal. 155.
9
10
1.3.
Rumusan Masalah
Dari latar belakang masalah diatas, isu hukum yang dirumuskan menjadi rumusan masalah, yaitu: 1. Siapa saja yang kepentingannya diatur dalam UU Penanaman Modal? 2. Bagaimana integrasi kepentingan dari para pihak yang diakomodasi dalam UUPM?
1.4.
Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah tersebut diatas, maka penulis merumuskan tujuan penelitian hukum ini yaitu: a. Tujuan Umum Tujuan umumnya yaitu mengetahui siapa saja pihak-pihak yang memiliki kepentingan dalam kegiatan Penanaman Modal dan mengetahui bagaimana integrasi kepentingan antara para pihak tersebut dalam UUPM. b. Tujuan Khusus 1) Menganalisis UUPM untuk melihat siapa saja pihak-pihak yang memiliki kepentingan-kepentingan dalam kegiatan penanaman modal. 2) Menganalisis keseimbangan kepentingan antar para pihak tersebut.
1.5.
Manfaat Penelitian
Setelah selesai melakukan penelitian dan penulisan isu hukum ini, penulis berharap bahwa tulisan ini dapat bermanfaat bagi perkembangan Hukum Bisnis, khususnya di bidang Hukum Investasi.
10
11
Dalam tataran praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai rujukan dalam melihat kepentingan dan keseimbangan kepentingan antara para pihak dalam penanaman modal, sehingga tidak terjadi bentrok kepentingan dalam kegiatan penanaman modal.
1.6.
Metode Penelitian
a.
Metode Penelitian 1) Tipe Penelitian. Dalam penelitian hukum ini penulis menggunakan tipe penelitian yuridis normatif17 dengan pertimbangan bahwa titik tolak penelitian adalah analisis terhadap UUPM. 2) Pendekatan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan
undang-undang perundang-undangan
(Statute adalah
Approach).
Pendekatan
pendekatan
dengan
menggunakan legislasi dan regulasi,18 dan pendekatan analitis (Analitycal Approach), yaitu menganalisis pengertian hukum, asas hukum, kaidah hukum, sistem hukum, dan berbagai konsep yuridis.19
b.
Bahan Hukum Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum
primer seperti Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, dan Peraturan Pelaksana UUPM yaitu Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014
17
Johny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Banyumedia Publishing, Januari, 2006, hal. 45. 18 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007, hal. 96. 19 Johny Ibrahim, Loc.Cit.
11
12
tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka Dengan Persyaratan, Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Ursuan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, juga Undang-undang terkait yaitu Undang-undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus, serta bahan hukum sekunder seperti buku-buku, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, doktrin-doktrin dan artikel ilmiah baik melalui softcopy maupun hardcopy, internet maupun segala sesuatu yang berkaitan dengan topik ini.
12
