BAB I PENDAHULUAN
1.1.Latar Belakang Masalah Sebagai Negara berkembang, Indonesia membutuhkan banyak langkah dan dukungan untuk terus menggiring bangsanya menuju kemakmuran.Berbagai komponen dibutuhkan untuk menunjang tujuan yang sudah lahir sejak Indonesia meredeka tersebut.Komponen-komponen ini menyangkut seluruh hal yang menjadi tombak pembangunan Negara. Unsur pemimpin dan rakyat merupakan elemen paling utama dalam menunjang terlaksananya tujuan sebuah bangsa.Jika rakyat adalah pemeran pasif dalam menentukan arah suatu Negara, maka Pemerintah merupakan wujud dari kepemimpinan, ujung tombak keberlangsungan Negara. Sejak reformasiyang bergulir tahun 1998, Indonesia telah mengalami perubahan sistem pemerintahan yang luar biasa.Keinginan rakyat untuk merubah nafas perubahan dalam bidang pemerintahan, membuat sistem pemerintahan berubah.Perubahan-perubahan tersebut bisa dilihat dalam bidang demokrasi, kebebasan pers, otonomi daerah, amandemen UUD 1945, hingga berubahnya sistem politik Indonesia yang sebelumnya menggunakan sistem unikameral menjadi bikameral, dan masih banyak lagi.Dengan demikian, sekat-sekat antara pemerintah
1
2
dan rakyatnya seolah sangat tipis.Kebebasan pers menjadikan iklim politik di Indonesia semakin transparan.Hal ini tentu berbeda dengan rezim orde baru yang menjadikan informasi internal pemerintah sebagai bukan konsumsi publik.Sejak tumbangnya Orde Baru, seiring waktu, pemerintah pun membentuk semakin banyak lembaga Negara untuk menjaga janji demokrasinya. Peran MPR sebagai bagian dari sistem ketatanegaraan Indonesia pasca perubahan UUD 1945, dimana kedaulatan rakyat tidak lagi dilaksanakan oleh MPR, tetapi dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Dengan demikian, kedaulatan rakyat dilaksanakan melalui ketentuan Undang-Undang dan diejawantahkan oleh semua lembaga Negara yang disebutkan di dalam Undang-Undang Dasar (Presiden, MPR, DPR, DPD, BPK, MA, KY, dan MK) yang berjalan sesuai dengan tugas dan wewenangnya masing-masing. Dengan perubahan tugas dan fungsi MPR dalam sistem ketatanegaraan, saat ini, semua lembaga Negara memiliki kedudukan yang setara dan saling mengimbangi.1 Keberadaan dan kinerja lembaga-lembaga Negara ini tak lepas dari pantauan masyarakat. Hal ini disebabkan karena dalam lembaga-lembaga inilah lahir berbagai kebijakan yang nantinya akan menentukan nasib bangsa dan secara langsung menentukan nasib warganya. Dengan kata lain, lembaga-lembaga Negara tak lepas
1
http://www.mpr.go.id/berita/read/2011/08/20/25/komposisi-keterwakilan-mpr-pasca-perubahanuud-nri-tahun-1945, diakses pada 29 Januari 2011
3
dari sorotan masyarakat karena lembaga-lembaga ini berkaitan langsung dengan kepentingan mereka. Di satu sisi, sorotan atau „perhatian‟ masyarakat ini dibutuhkan untuk meraih peran publik dalam bersama-sama membangun Negara.Perhatian ini diharapkan kemudian berkembang menjadi kepedulian yang berwujud partisipasi aktif masyarakat dalam membantu mensukseskan pembangunan. Tentu bisa dibayangkan jika masyarakat memilih untuk bersikap skeptis terhadap isu-isu pembangunan, maka pembangunan tidak akan berhasil, baik pembangunan secara fisik maupun pembangunan mental dan generasi. Tapi kenyataannya, di sisi lain perhatian dan sorotan yang tajam dari media dan publik ini malah menjadi boomerang bagi pemerintah yang sejauh ini dianggap gagal. Saat
ini,
citra
lembaga-lembaga
Negara
terlanjur
buruk
di
mata
masyarakat.Berbagai hujatan nyaris setiap hari menghiasi media mengenai kinerja lembaga-lembaga ini.Baik dalam menyusun, merealisasikan, hingga mengawasi regulasi.Bahkan, bukan hanya dihujat secara kelembagaan, tetapi juga dinilai secara personal.Kecaman yang datang pun bukan hanya menyebar di media, tetapi demonstrasi yang tak henti-hentinya terus menjadi barometer bobroknya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga dan perorangan-perorangan di dalamnya. Mulai persoalan merenovasi gedung, hingga persoalan tidak mengingat e-mail lembaga, bisa menjadi pemicu hujatan masyarakat terhadap lembaga pemerintah.Tak
4
bisa disalahkan, sebab kondisi masyarakat yang bisa dikatakan belum makmur ini telah menjadikan mereka lebih kritis dengan pemerintahan.Krisis kepercayaan terhadap lembaga-lembaga Negara ini bisa dikatakan parah.Kritikan terhadap pemerintahan seolah tidak memiliki jeda.Jika tidak diperbaiki, bukan tak mungkin peristiwa kudeta besar-besaran yang terjadi di Libya bisa terjadi di Indonesia. Mengatasi hal ini, dalam rangka meraih kepercayaan publik, lembagalembaga Negara melakukan berbagai cara. Transparansi dan prestasi, adalah jalan terampuh dalam mendapatkan kepercayaan publik, dalam hal ini masyarakat. Dengan adanya transparansi akan apa yang sedang, telah, dan akan dilakukan pemerintah, bagaikan penawar bagi kegelisahan masyarakat. Sedangkan prestasi, tentunya akan sangat mampu meraih kembali kepercayaan publik. Mendapatkan kepercayaan bukanlah suatu hal yang mudah.Oleh karena itu, lembaga-lembaga pemerintah tak henti-hentinya melakukan upaya-upaya perbaikan citra.Di era reformasi yang mengiringi kebebasan pers ini, lembaga-lembaga Negara justru perlu lebih bekerja keras dalam pergerakannya.Keterbukaan dan transparansi lebih mendominasi tuntutan publikasi yang diharapkan masyarakat dan yang diperjuangkan pers. Menyadari hal ini, lembaga-lembaga pemerintahpun memasukan publikasi sebagai salah satu wadah komunikasi dan transparansi untuk meraih kepercayaan publik.Melalui publikasi, berbagai upaya, prestasi, rencana, pertanggungjawaban, dan
5
bentuk komunikasi lainnya disampaikan.Sehingga, bisa diibaratkan publikasi sebagai salah satu kewajiban pemerintah kepada rakyat. Publikasi yang dilakukan pemerintah atau lembaga-lembaga Negara tentunya bukanlah publikasi biasa. Strategi komunikasi yang baik sangat dibutuhkan dalam membangun publikasi yang baik dan sesuai tujuan yang diinginkan.Publikasi dalam konteks komunikasi massa adalah satu-satunya jembatan untuk menjangkau publik dalam jumlah banyak. Publikasilah sarana pengungkapan lembaga mengenai apa saja yang ingin dan perlu disampaikan. Sebagai salah satu lembaga Negara yang membutuhkan kepercayaan masyarakat, Dewan Perwakilan Daerah asal Provinsi Gorontalo juga melaksanakan publikasi.Publikasi merupakan hal penting bagi lembaga ini. Sebab, usia Provinsi Gorontalo yang relatif muda, yakni 11 tahun (sejak 16 Februari 2001), sedang gencargencarnya melakukan pembangunan. Oleh karena itu, sebagai provinsi berkembang, Gorontalo menaruh harapan yang sangat besar kepada lembaga DPD asal Gorontalo yang mewakili Gorontalo di Pusat. Sejak berubahnya sistem sentralisasi (otonomi pusat) menjadi desentraliasi (otonomi daerah), DPD menjadi lembaga yang sangat strategis untuk memikul dan memperjuangkan aspirasi daerah.Dibawah naungan DPD RI (Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia), DPD terdiri atas perwakilan dari 33 provinsi yang berada di seluruh Indonesia.Kewenangan DPD yang secara teoritis berfungsi sebagai
6
„jembatan‟ atau penghubung antara daerah dan pusat menjadikan lembaga ini butuh hubungan yang erat dengan masyarakat daerah dalam menjalankan roda pekerjaannya.Lembaga ini merupakan penampung aspirasi masyarakat daerah yang diwakilinya, untuk kemudian diperjuangkan di pusat, melalui Rancangan UndangUndang (RUU).2 Pentingnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga ini membuat DPD asal Provinsi Gorontalo melaksanakan program-program komunikasi. Selain untuk mengkomunikasikan kinerjanya dan mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada konstituen, DPD sebagai lembaga baru yang berumur 7 tahun juga perlu melaksanakan sosialisasi lembaga karena belum semua masyarakat memahami keberadaan, arti, dan fungsi DPD. Berdasarkan pra riset yang dilakukan, peneliti menemukan bahwa komunikasi yang dijalankan DPD mencakup komunikasi tatap muka (bertemu langsung dengan masyarakat pada saat masa reses) serta komunikasi media massa. Komunikasi media massa yang dimaksud adalah melakukan publikasi maupun mendapatkan publisitas. “Komunikasi kami dengan konstituen sebisa mungkin dijalankan dengan segala jalur, baik tatap muka maupun lewat media. Komunikasi tatap muka dijalankan pada masa reses, yaitu masa turun ke daerah untuk menjaring aspirasi. Sedangkan komunikasi media ya lewat media massa misalnya publikasi berita.”3
2
http://www.mpr.go.id/berita/read/2011/08/20/25/komposisi-keterwakilan-mpr-pasca-perubahanuud-nri-tahun-1945, diakses pada 29 Januari 2011 3 Hasil wawancara dengan Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dr.Budi Doku, 19 Desember 2011
7
Berdasarkan pemahaman inilah, peneliti ingin membahas mengenai strategi publikasi yang dilakukan DPD asal Provinsi Gorontalo dalam membangun citranya. Kebutuhan lembaga akan publikasi yang berkualitas dan tepat sasaran menjadi tolak ukur betapa pentingya publikasi dalam konteks komunikasi massa ini. Strategi publikasi DPD dalam membangun citra akan menjadi tema pembahasan dalam penelitian yang akan diuraikan dalam skripsi ini. Dalam penelitian ini, peneliti akan memfokuskan penelitian pada DPD perwakilan Provinsi Gorontalo, di mana strategi publikasi yang digunakan akan ditelusuri dan dijabarkan dengan gamblang agar pembaca dapat memahami cara, langkah dan taktik DPD asal Provinsi Gorontalo dalam membangun citranya, khususnya di daerahnya. Namun dalam proses pra riset yang dilakukan peneliti, tampak jelas jika publikasi yang dilakukan DPD asal Provinsi Gorontalo lebih cenderung melakukan pencitraan personal, yakni fokus membeberkan aktivitas dan prestasi DPD melalui sudut pandang pribadi dan akrab dengan penokohan. Hal ini disebabkan karena informasi yang memiliki unsur penokohan lebih menarik dan mudah dicerna oleh masyarakat Gorontalo. Hal tersebut sesuai pengamatan anggota-anggota DPD asal Provinsi Gorontalo yang mengungkapkan bahwa di kota-kota kecil, strategi penokohan akan lebih mudah dicerna dan ditanggapi. Oleh karena itu, peneliti akan memfokuskan penelitian pada konteks pencitraan personal, dengan jangka waktu penelitian selama 1 masa sidang yakni Juli-Desember 2011.
8
1.2. Perumusan Masalah Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana strategi publikasi Dewan Perwakilan Daerah Asal Provinsi Gorontalo Dalam Membangun Citra (Periode Juli-Desember 2011)?”
1.3. Tujuan Penelitian Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui, menggambarkan, dan menjelaskan strategi publikasi Dewan Perwakilan Daerah asal Provinsi Gorontalo dalam membangun citra (Periode Juli – Desember 2011).
1.4. Manfaat Penelitian Manfaat penelitian dikelompokkan menjadi dua jenis yaitu akademis dan praktis, sebagai berikut: 1.4.1. Manfaat Akademis Untuk melengkapi dan mengembangkan ilmu pengetauan juga memperluas wawasan, serta diharapkan hasil penelitian ini akan semakin menambah perbendaharaan teori dan temuan-temuan sebelumnya, yaitu Ilmu Komunikasi pada
9
bidang Kehumasan khususnya strategi publikasi Public Relations bagi lembaga Negara seperti DPD asal Provinsi Gorontalo. 1.4.2. Manfaat Praktis Memberikan sumbangan dan masukan atau saran yang berarti bagi lembagalembaga lain maupun masyarakat luas tentang keuntungan-keuntungan pelaksanaan strategi Public Relations bagi masyarakat dan pihak praktisi PR, sebagai upaya menyempurnakan penerapan publikasi DPD asal Provinsi Gorontalo di masa sekarang dan masa yang akan datang.
