BAB I PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang Masalah Koperasi adalah badan usaha yang mengorganisir pemanfaatan dan
pendayagunaan sumber daya ekonomi para anggotanya atas dasar prinsip-prinsip koperasi dan kaidah usaha ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup anggotanya pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Prinsip koperasi terdiri dari: kemandirian, keanggotaan bersifat terbuka, pengelolaan dilakukan secara demokratis, pembagian sisa hasil usaha (SHU) dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa. Dasar hukum koperasi adalah Undang-undang. UUD 1945 Pasal 33 Ayat 1 menyatakan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Selanjutnya di dalam penjelasan dikemukakan antara lain bahwa kemakmuran rakyatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang seorang, yang sesuai dengan itu adalah koperasi. Dalam hubungan ini koperasi sangat penting guna menumbuh kembangkan potensi ekonomi rakyat dalam rangka mewujudkan kehidupan yang demokratis, kebersamaan, kekeluargaan, dan keterbukaan. Undang-undang Nomor 25/ 1992 menyatakan hal yang senada, tentang perkoperasian. Dalam UU ini disebutkan tujuan koperasi adalah untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka
1
2
mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan UUD 1945. Koperasi Pegawai Negeri (KPN) yang sekarang lebih dikenal dengan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) termasuk kedalam koperasi fungsional yang didirikan di setiap kantor instansi pemerintah dengan beranggotakan PNS yang bekerja pada instansi tersebut. Pemerintah memandang KPRI sebagai suatu sarana yang baik untuk meningkatkan kesejahteraan PNS, oleh kerenanya perlu memperoleh pembinaan, bimbingan, serta bantuan lebih lanjut. Sasaran pembentukan KPRI adalah untuk memenuhi kebutuhan anggota berupa barang dan jasa dengan harga dan pelayanan yang bersaing. Dengan demikian diharapkan keberadaan koperasi ini dapat mengingkatkan kesejahteraan anggota di lingkungan instansi yang besangkutan. Sebagai
koperasi
fungsional,
KPRI
mempunyai
tujuan
untuk
meningkatkan kesejahteraan anggotanya, hal ini sesuai dengan pendapat Soemitro Djajahadi Kusumo dalam Suhaeni (2005:3) yang menyatakan : “Koperasi Pegawai Negeri adalah badan usaha yang beranggotakan PNS yang bekerja di instansi lembaga pemerintah dengan melandaskan kegiatanhya atas dasar prinsip-prinsip Koperasi dan asas kekeluargaan. Sebagai badan usaha KPN mempunyai tujuan sekurangkurangnya mempertahankan tingkat daya hidup anggotanya, sebagai pangkal tolak untuk meningkatkan tingkat hidupnya”.
Menyadari akan pentingnya peranan koperasi, maka pertumbuhan dan perkembangannya mutlak untuk ditingkatkan. Peranan koperasi di dalam perekonomian Indonesia sangatlah penting, hal tersebut sebagaimana tercantum
3
dalam UU perkoperasian No. 25 Tahun 1992 Pasal 4, bahwa fungsi dan peranan koperasi di Indonesia adalah : a.
b. c. d.
Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya. Berperan serta aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sko gurunya. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Keberhasilan
suatu
koperasi
dalam
meningkatkan
kesejahteraan
anggotanya tidak hanya ditentukan oleh laba yang diperolehnya, karena laba yang tinggi tidak menjamin akan tercapai tingginya tingkat kesejahteraan anggotanya. Lebih jauhnya lagi keberhasilan koperasi pegawai negeri ini dientukan oleh efektif tidaknya organisasi koperasi tersebut. Artinya kemampuan KPRI dalam mencapai target yang telah ditentukan baik target usaha seperti SHU dan volume usaha, maupun target non usaha seperti keanggotaan merupakan faktor yang menentukan tingkat efektivitas koperasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1990 : 219), efektivitas adalah adanya efek (akibat, pengaruh, kesan), manjur atau mujarab yang dapat membawa hasil. Koperasi pegawai yang ideal adalah Koperasi yang memiliki tingkat efektivitas organisasi yang tinggi. Adapun rumus untuk menghitung tingkat efektivitas koperasi adalah sebagai berikut:
4
Efektivitas =
Realisasi Target
X 100%
Realisasi merupakan pencapaian hasil yang diperoleh suatu koperasi selama satu tahun buku kepengurusan. Target merupakan sesuatu yang harus dicapai yang telah ditetapkan dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT) yang disebut dengan RAPBK (Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Koperasi). Target bisa juga diartikan dengan hasil yang akan dicapai, biasanya melebihi pencapaian tahun sebelumnya. Setelah RAPBK disepakati, tugas pengurus sebagai amanah yang harus dicapai atau direalisasikan. Rasio antara persentase realisasi dengan persentase target menunjukkan nilai efektivitas koperasi . Berdasarkan data dari kantor PKPRI Kabupaten Sukabumi tercatat bahwa jumlah Koperasi Pegawai Negari di Kabupaten Sukabumi pada Bulan Mei tahun 2010 adalah sebanyak 36 Koperasi Berdasarkan pengamatan dari beberapa KPRI ternyata, tingkat efektivitas organisasi KPRI di Kabupaten Sukabumi dirasa belum cukup memuaskan, hasil yang diperoleh adalah 76,7% yang artinya secara umum efektivitas KPRI masih kurang efektif. Berdasarkan pengukuran tingkat efektivitas tersebut diperoleh hasil yang sangat jauh antara koperasi yang efektif dan tidak efektif. Tingkat efektivitas organisasi juga bisa dilihat dari berbagai faktor, tidak hanya dari besarnya SHU saja. Karena besarnya SHU tidaklah menjadi suatu jaminan bahwa koperasi itu berjalan dengan efektif. Efektivitas organisasi koperasi pengembangannya bisa dilihat dari berbagai sudut, seperti perkembangan
5
SHU, volume usaha, modal, dan jumlah anggota. Lebih lengkapnya akan disajikan dalam tabel dibawah ini: Tabel 1.1 Data Perolehan SHU, Volume Usaha, Permodalan,Asset, dan Jumlah Anggota KPRI Kabupaten Sukabumi Selama Tiga Tahun Terakhir Tahun 2007 2008 2009
Jumlah Jumlah SHU modal asset koperasi anggota 36 5540 819.680.008 19.671.943.579 17.012.713.148 36 5540 708.926.595 19.286.219.195 24.571.013.871 36 5514 669.834.104 17.362.439.438 24.807.879.503
Volume usaha 2.398.720.645 3.178.077.073 2.030.125.201
Sumber: PKPRI Kabupaten sukabumi, data diolah
Tabel 1.1 di atas menunjukkan data keragaan koperasi pegawai negeri yang berada di kabupaten sukabumi, dari tahun 2007 sampai dengan 2009. Selama 3 tahun terakhir tersebut, tampak bahwa jumlah anggota mengalami penurunan sebanyak 26 orang, yang sebelumnya adalah 5540 menjadi 5514. hal tersebut berimbas kepada penurunan modal sebesar 9,97%, yang sebelumnya adalah sebesar 19.286.219.195 turun menjadi 17.362.439.438. dengan penurunan jumlah anggota tersebut maka tingkat partisipasi anggota ikut turun, terutama dalam partisipasi kontributif (simpanan), sehingga menimbulkan penurunan dalam jumlah modal. Hal diatas memunculkan pertanyaan “Mengapa efektivitas organisasi KPRI Se- Kabupaten sukabumi masih kurang efektif” ? Banyak faktor yang mempengaruhi efektivitas organisasi suatu koperasi. Faktor yang terpenting menurut Sri Edi Swasono dalam Asep nurminyadin (2009:8) adalah karena rendahnya partisipasi anggota terhadap koperasi, permodalan
yang kurang baik, dan minimnya perilaku kewirausahaan dalam
menggerakan manajemen koperasi.
6
Hal senada diungkapkan juga oleh Kepala Dinas KUKM Jawa Barat (2010) yang menyatakan bahwa masalah pokok koperasi sampai saat ini adalah masalah lemahnya
sumber daya manusia yang kurang memiliki jiwa
kewirausahaan yang dapat mengorganisir koperasi dengan baik. Dari sisi pengurus dalam perkoperasian sendiri masih terdapat sedikit permasalahan yaitu dalam hal kurangya kemampuan pengurus dalam mengelola koperasi dan kurangnya jiwa kewirausahaan, sehingga tidak jarang pengurus tidak memahami tentang sendi dasar dan gerakan koperasi. Pengurus merupakan penggerak roda jalannya koperasi setelah anggota. Untuk itu, pengurus koperasi haruslah seorang yang jujur dan cakap serta penuh inisiatif dan semangat yang tinggi. Karena dalam koperasi itu pengurus menjadi ujung tombak efektif tidaknya sebuah organisasi koperasi. Pimpinan koperasi (ketua atau manager) juga harus memiliki sikap kepemimpinan yang tinggi dalam menjalankan fungsi manajemennya, terutama dalam menjalankan evaluasi dan kontrol nya. Permasalan-permasalan tersebut diatas, tentunya harus segera dikaji dan dicari alternatif pemecahannya, serta perlu keseriusan berbagai pihak untuk menangani dan memberi iklim kondusif bagi perkembangan koperasi. Salah satu masalah yang harus mendapat perhatian serius adalah masalah sumber daya manusia, terutama adalah sumber daya manusia yang mengelola koperasi itu sendiri yang dalam hal ini adalah pengurus. Dimana pengurus harus memiliki kepedulian berkoperasi, memiliki jiwa kewirausahaan, yang menjadi salah satu pendorong terwujudnya efektivitas dalam organisasi koperasi.
7
Faktor berikutnya adalah partisipasi anggota. Partisipasi anggota harus terus ditingkatkan karena koperasi merupakan daya hidup dan keberhasilan koperasi, hal tersebut senada dengan pendapat Syamsuri SA. Bahwa: ”Partisipasi anggota dalam koperasi mempunyai kedudukan yang sangat penting, karena koperasi itu pada dasarnya merupakan organisasi ekonomi swadaya dari, oleh, dengan dan untuk anggota. Dengan demikian partisipasi angggota dalam koperasi itu adalah daya hidup yang fundamental”. Dari pendapat diatas, dapat dilihat bahwa daya hidup sebuah koperasi semuanya berasal dari partisipasi anggota, dan merupakan tanggungjawab anggota untuk memajukan dan mengembangkan kegiatan usaha koperasi, karena koperasi merupakan gerakan ekonomi swadaya anggota . Keberhasilan suatu koperasi tidak lepas dari partisipasi seluruh anggota baik partisipasi modal, partisipasi dalam kegiatan usaha, maupun partisipasi dalam pengambilan keputusan. Masalah efektivitas organisasi koperasi pegawai ini merupakan masalah yang penting untuk diteliti. Karena efektif tidaknya suatu organisasi Koperasi menandakan mampu tidaknya koperasi tersebut sebagai lembaga bisnis dalam mewujudkan peranannya sebagai UKM yang memiliki bergaining position di mata anggotanya. Dengan efektivitas organisasi yang tinggi, maka tingkat produktifitas
usaha
KPRI
akan
semakin
berkembang,
sehingga
dapat
menghasilkan SHU yang tinggi yang pada akhirnya akan bermuara pada meningkatnya kesejahteraan anggota KPRI itu sendiri. Berdasarkan uraian latar belakang diatas, yaitu tentang pentingnya kemampuan manajerial pengurus, partisipas anggota dalam koperasi yang dapat meningkatkan efektivitas organisasi koperasi, maka penulis tertarik untuk
8
membahas dan meneliti masalah ini pada KPRI di Kabupaten Sukabumi dengan judul ”Pengaruh Kemampuan Manajerial Pengurus dan Partisipasi Anggota terhadap Efektivitas Organisasi Koperasi (Survei
pada Koperasi Pegawai
Negeri Republik Indonesia (KPRI) se-Kabupaten Sukabumi)”.
1.2
Rumusan Masalah Dari latar belakang yang dikemukakan di atas, dalam penelitian ini penulis membatasi lingkup permasalahan yang akan dalam diteliti, yaitu: kemampuan manajerial pengurus dan partisipasi anggota. Sehingga rumusan masalah penelitiannya adalah sebagai berikut: a. Bagaimana gambaran umum tentang efektivitas organisasi? b. Bagaimana gambaran umum tentang kemampuan manajerial? c. Bagaimana gambaran umum tentang partisipasi anggota? d. Bagaimana pengaruh kemampuan manajerial pengurus terhadap efektivitas organisasi pada KPRI se-kabupaten Sukabumi? e. Bagaimana pengaruh partisipasi anggota terhadap efektivitas organisasi koperasi pada KPRI se-Kabupaten Sukabumi?
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian 1.3.1. Tujuan penelitian Berdasarkan pada identifikasi di atas, yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah: a. Untuk mengetahui gambaran umum tentang efektivitas organisasi. b. Untuk mengetahui gambaran umum tentang kemampuan manajerial.
9
c. Untuk mengetahui gambaran umum tentang partisipasi anggota. d. Untuk mengetahui Pengaruh kemampuan manajerial pengurus terhadap efektivitas organisasi pada KPRI se-Kabupaten Sukabumi e. Untuk mengetahui pengaruh partisipasi anggota terhadap efektivitas organisasi koperasi pada KPRI se-Kabupaten Sukabumi.
1.3.2. Manfaat penelitian Penelitian ini diharapkan dapat memeberikan manfaat yaitu: a. Manfaat Teoritis Hasil penelitiann ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan dan pembinaan dalam melihat sisi efektivitas organisasi koperasi sebagai bentuk pendongkrak sumber daya pada koperasi pegawai di Kabupaten Sukabumi khususnya dan koperasi lain umumnya. b. Manfaat ilmiah Hasil
penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi
pemerintah Kabupaten Sukabumi untuk dijadikan pertimbangan dalam rangka mengembangkan ilmu ekonomi umumnya dan ekonomi koperasi khususnya. Dalam rangka untuk meningkatkan efektivitas organisasi koperasi pegawai.
