1
BAB I PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang Masalah Dewasa ini dalam era globalisasi kebutuhan manusia semakin beragam,
kompleks dan terus-menerus, untuk memenuhinya manusia bekerja demi menghasilkan sejumlah uang sebagai pendapatan. Cara yang ditempuh yaitu dengan jalan bekerja, bekerja baik untuk perusahaan swasta maupun pemerintah. Salah satu profesi yang umum dilakoni oleh masyarakat Indonesia adalah menjadi pegawai atau karyawan suatu instansi atau badan hukum milik pemerintah yang sering disebut dengan Pegawai Negeri, yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dengan sebuah pekerjaan tetap, para pegawai menerima penghasilan setiap bulannya dan mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun kadang kala seorang Pegawai Negeri Sipil dihadapkan pada suatu keadaan dimana adanya kebutuhan mendesak seperti untuk biaya anak sekolah, biaya pengobatan, biaya renovasi rumah, dana untuk membeli kendaraan, biaya upacara keagamaan dan biaya lain sebagainya yang mengakibatkan penghasilan yang diterima tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhannya. Oleh karena dihadapkan pada suatu masalah keuangan yaitu terbatasnya dana yang dimiliki, untuk mengatasi permasalahan seperti diatas Pegawai Negeri Sipil biasanya memilih jalan alternatif untuk mengatasi masalah keuangannya tersebut dengan jalan meminjam kredit.
2
Kredit merupakan suatu pinjaman yang dapat berbentuk uang atau berbentuk barang, baik kredit berbentuk uang ataupun kredit berbentuk barang dalam hal pembayarannya sama yaitu dengan metode pembayaran angsuran atau cicilan tertentu.1 Bila kredit yang dikehendaki berbentuk uang maka Pegawai Negeri Sipil dapat memanfaatkan layanan kredit dari lembaga bank, dan untuk mendapatkan kredit yang diinginkan pada lembaga bank, dibutuhkan suatu persyaratan. Pihak peminjam diwajibkan melengkapi persyaratan yang telah ditetapkan oleh pihak bank, dengan maksud bahwa pihak peminjam akan memenuhi kewajibannya dalam suatu perikatan. Persyaratan yang biasanya diwajibkan oleh pihak bank kepada pihak peminjam yang merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil dalam mengambil kredit adalah Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil mereka. Walaupun Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil bukan merupakan benda yang memiliki nilai ekonomis dan dapat dialihkan, namun dalam praktik pihak bank mewajibkan pihak peminjam untuk menyerahkan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil sebagai persyaratan dalam perjanjian kredit. Bank sebagai suatu badan usaha adalah bank yang mempunyai fungsi untuk menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dana yang dihimpun tersebut kepada masyarakat. Bank sebagai lembaga keuangan diharapkan dapat menyerasikan, menyelaraskan, serta menyeimbangkan
1
hal. 263.
unsur
pemerataan
pembangunan
dan
hasil-hasilnya,
Djoni S.Gazali dan Rachmadi Usman, 2010, Hukum Perbankan, Sinar Grafika, Jakarta,
3
pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional yang pada akhirnya mengarah pada peningkatan taraf hidup masyarakat dan peningkatan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Berbagai lembaga keuangan, terutama bank konvensional telah membantu pemenuhan kebutuhan dana bagi kegiatan perekonomian dengan memberikan pinjaman uang antara lain dalam bentuk kredit perbankan. Kredit perbankan merupakan salah satu usaha bank konvensional yang telah banyak dimanfaatkan oleh anggota masyarakat yang memerlukan dana. Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan berbunyi : “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”. Bank mempunyai peranan yang sangat penting dalam menunjang dan meningkatkan taraf hidup masyarakat terutama dalam bidang perkreditan. Adanya persyaratan pada perjanjian kredit diharuskan dalam perbankan konvensional, karena pada dasarnya sumber dana yang disalurkan berasal dari masyarakat atau tabungan masyarakat, dengan demikian kredit yang diberikan pada nasabah harus hati-hati dan dapat dipastikan akan kembali pada saat jatuh tempo nanti. Kredit yang telah diberikan oleh bank kepada debitur tidak selamanya berkualitas atau berjalan lancar. Banyak terjadi dimana kredit yang diberikan menjadi bermasalah yang disebabkan oleh berbagai hal. Ketika debitur adalah
4
seorang Pegawai Negeri Sipil dan dimana debitur mengalami permasalahan hukum, seperti melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, pencurian, perjudian, narkoba, hingga korupsi maka perjanjian kredit yang dilakukannya dengan pihak bank juga akan mengalami masalah. Apabila debitur terjerat dalam suatu tindak pidana dan telah terbukti melakukan tindak pidana sehingga mendapatkan hukuman penjara atau kurungan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, maka Pegawai Negeri Sipil tersebut akan diberhentikan dari jabatannya sebagai Pegawai Negeri Sipil. Sesuai Pasal 23 ayat (5) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian menjelaskan bahwa “Pegawai Negeri Sipil yang dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, maka ia diberhentikan tidak dengan hormat”. Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, berbunyi : “Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil apabila dipidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena: a. Melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan; atau
5
b. Melakukan suatu tindak pidana kejahatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 sampai dengan Pasal 161 Kitab Undang-undang Hukum Pidana”. Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil juga sejalan dengan Pasal 87 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yang berbunyi: “Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat, karena : a. Melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum; c. Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau d. Dihukum penjara bersarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana. Ketika Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat mengakibatkan hak-haknya sebagai Pegawai Negeri Sipil menjadi hilang, diantara hak yang hilang, hak utama yang hilang bagi Pegawai Negeri Sipil adalah hak untuk mendapatkan gaji. Ketika Pegawai Negeri Sipil yang merupakan seorang debitur (debitur) tidak lagi mendapatkan gaji atau pendapatan, maka tentu tidak
6
bisa membayar atau melaksanakan perjanjian kredit yang telah disepakati dengan pihak bank, dimana Pegawai Negeri Sipil semestinya melaksanakan prestasi yaitu membayar angsuran kredit pada setiap bulannya. Gagalnya pihak Pegawai Negeri Sipil (debitur) mengembalikan sebagian atau seluruhnya kredit yang diberikan oleh bank, maka dapat dikatakan debitur telah melakukan wanpretasi. Dari masalah diatas mendorong penulis melakukan penelitian tentang kredit perbankan. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang perjanjian kredit dengan persyaratan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil, penulis melakukan penelitian dengan judul : “PENYELESAIAN KREDIT MACET DALAM PERJANJIAN KREDIT DENGAN PERSYARATAN SURAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI CABANG RENON ”
1.2
Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang diatas maka permasalahan yang dapat diangkat
dan selanjutnya akan dikaji, diteliti dan dibahas dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut: 1. Apakah dasar hukum perjanjian kredit pada PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Renon dengan Pegawai Negeri Sipil dengan persyaratan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil?
7
2. Bagaimanakah upaya penyelesaian kredit macet oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Renon dalam perjanjian kredit dengan persyaratan Surat Keputusan Pengangakatan Pegawai Negeri Sipil?
1.3
Ruang Lingkup Masalah Dalam suatu penulisan karya ilmiah berdasarkan permasalahan tersebut
diatas maka perlu ditentukan hambatan-hambatan materi yang akan dibahas sehingga memudahkan dalam menyimak pengertian maupun dalam penyampaian isi dari permasalahan yang akan dibahas agar tidak menyimpang dari pokok pembahasan dan apa yang menjadi persoalan dapat diuraikan secara tepat dan sistematis yang berfungsi menjamin adanya keutuhan dan ketegasan serta mencegah kekaburan permasalahan. Adapun ruang lingkup masalah dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut : 1. Membahas mengenai dasar hukum perjanjian kredit antara Pihak PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Renon dengan Pegawai Negeri Sipil dengan persyaratan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil. 2. Membahas mengenai upaya apa yang dilakukan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Renon dalam menyelesaikan kredit macet pada perjanjian kredit dengan persyaratan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil.
8
1.4
Orisinalitas Perbedaan penulisan skripsi ini dengan karya peneliti lain adalah :
No 1
Penulis Ida
Judul Skripsi Putu “Penyelesaian Kredit
Bagus
Wira Kesuma
Macet
0703005087
Sertifikat
Fakultas
Rumusan Masalah
Hukum Tanggungan
1. Bagaimanakah
Dengan
Kekuatan
Hukum
Hak
Sertifikat
Hak
(Study
Tanggungan Dalam
Universitas
Kasus Pada PT. Bank
Penyelesaian Kredit
Udayana
Perkreditan
Macet
Pada
Denpasar
Suryajaya Ubud)”
Bank
Perkreditan
Rakyat
2011
Rakyat
PT.
Suryajaya
Ubud? 2. Bagaimanakah Penyelesaian Kredit Macet
Dengan
Sertifikat
Hak
Tanggungan
Pada
PT.
Bank
Perkreditan
Rakyat
Surajaya Ubud Dan Apa Hambatannya? 2
Tri Aditya Winata
“Kendala
Dalam
1. Kendala
Apa
0416052013
Penyelesaian Kredit
Sajakah
Yang
9
Fakultas
Hukum Macet
Pada
PT.
Dihadapi
Dalam
Universitas
Bank Pembangunan
Menyelesaikan
Udayana
Daerah Bali Cabang
Kredit Macet Pada
Denpasar
Denpasar”
PT.
2012
Bank
Pembangunan Daerah Bali Cabang Denpasar? 2. Bagaimanakah Upaya Penyelesaian Kredit Macet Pada PT.
Bank
Pembangunan Daerah Bali Cabang Denpasar?
Berdasarkan tabel diatas maka dapat diketahui bahwa memang benar skripsi penulis tidak sama dengan skripsi yang memakai judul Penyelesaian Kredit Macet, dan merupakan karya asli dari penulis.
1.5.
Tujuan Penelitian 1.5.1 Tujuan Umum 1. Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Khususnya dalam bidang penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa.
10
2. Untuk mengembangkan ilmu dan teori yang diperoleh selama masa perkuliahan pada Fakultas Hukum Universitas Udayana dan menuangkan dalam karya tulis ilmiah yang berbentuk usulan penelitian. 3. Untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum. 1.5.2
Tujuan Khusus
1. Untuk mengetahui dasar hukum perjanjian kredit antara pihak PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Renon dengan Pegawai Negeri Sipil dengan persyaratan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil. 2. Untuk mengetahui upaya apa yang dilakukan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Renon dalam menyelesaikan kredit macet dalam perjanjian kredit dengan persyaratan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil.
1.6
Manfaat Penelitian a. Manfaat Teoritis 1. Memberi sumbangan pemikiran dalam perkembangan ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan hukum bisnis atau perbankan yaitu mengenai dasar hukum perjanjian kredit dengan persyaratan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil pada PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Renon.
11
2. Untuk memahami dan mempraktekan teori-teori yang telah diperoleh selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Udayana. b. Manfaat Praktis 1. Mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis, dan untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh. 2. Mencari kesesuaian antara teori yang telah didapatkan dibangku kuliah dengan kenyataan dilapangan. 3. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihakpihak yang terkait dengan masalah penelitian ini.
1.7
Landasan Teoritis
“Landasan teoritis atau kerangka teori adalah upaya untuk mengidentifikasi teori hukum/teori khusus, konsep-konsep hukum, asas-asas hukum, aturan hukum, norma-norma hukum dan lain-lain yang akan dipakai sebagai landasan untuk membahas permasalahan penelitian. Dalam setiap penelitian harus disertai dengan pemikiran-pemikiran yang teoritis, oleh karena itu ada hubungan timbal balik yang erat antara teori dengan kegiatan pengumpulan dan pengolahan data, analisa, dan konstuksi data”.2 Oleh sebab itu sebelum mengemukakan asumsi terhadap permasalahan, maka terlebih dahulu dikemukakan beberapa Pasal dalam Peraturan PerundangUndangan dan beberapa teori berupa pendapat ahli yang relevan dengan permasalahan yang diteliti yang kemudian digunakan sebagai dasar untuk menentukan asumsi.
2
Anonim, 2013, Pedoman Pendidikan Fakultas Hukum Universitas Udayana, Universitas Udayana, Denpasar, hal. 79.
12
Teori diperlukan untuk menerangkan dan menjelaskan secara spesifik suatu proses tertentu yang terjadi, dan suatu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidakbenarannya.3 Otje Salman dan Anton F. Susanto mengatakan teori adalah seperangkat gagasan yang berkembang disamping mencoba secara maksimal untuk memenuhi kriteria tertentu, meski mungkin saja hanya memberikan kontribusi parsial bagi keseluruhan teori yang lebih umum.4 Dalam kaitannya dengan permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini maka terdapat beberapa teori yang relevan untuk membahas permasalahan tersebut yaitu sebagai berikut : a. Teori Perlindungan Hukum Fungsi hukum adalah untuk mengatur hubungan antara Negara atau masyarakat dengan warganya, dan hubungan sesama warga masyarakat tersebut, agar kehidupan dalam masyarakat berjalan dengan tertib dan lancer. Hal ini mengakibatkan bahwa tugas hukum untuk mencapai kepastian hukum (demi adanya
ketertiban)
dan
keadilan
dalam
masyarakat.
Kepastian
hukum
mengharuskan diciptakannya peraturan umum atau kaidah umum yang berlaku umum. Agar tercipta suasana yang aman dan tentram dalam masyarakat, maka kaidah dimaksud harus ditegakkan serta dilaksanakan dengan tegas.5
3
JJJM. Wuisaman, 1996, Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, hal. 203. 4
Otje Salman dan Anthon F. Susanto, 2007, Teori Hukum, Refika Aditama, Bandung,
5
Soerjono Soekanto, 1999, Penegakan Hukum, Bina Cipta, Bandung, hal. 15.
hal. 9.
13
Pada hakikatnya terdapat hubungan antara subjek hukum dengan objek hukum yang dilindungi oleh hukum dan menimbulkan kewajiban. Hak dan kewajiban yang timbul dari hubungan hukum tersebut harus dilindungi oleh hukum, sehingga anggota masyarakat merasa aman dalam melaksanakan kepentingannya. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum dapat diartikan sebagai suatu pemberian jaminan atau kepastian bahwa seseorang akan mendapatkan apa yang telah menjadi hak dan kewajibannya, sehingga yang bersangkutan merasa aman. Perlindungan hukum yang dilakukan dalam wujud perlindungan hukum preventif, artinya ketentuan hukum dapat dihadirkan sebagai upaya pencegahan atas tindakan pelanggaran hukum. Upaya pencegahan ini diimplementasikan dengan membentuk aturan-aturan hukum yang bersifat normatif. Ada dua macam bentuk perlindungan hukum, yaitu perlindungan hukum yang bersifat preventif dan represif. Preventif artinya perlindungan yang diberikan sebelum terjadinya sengketa, sedangkan sebaliknya perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang muncul apabila terjadi suatu pelanggaran terhadap norma-norma hukum dalam peraturan perundang-undangan. Dalam kaitannya dengan aktivitas perbankan dalam memberikan kredit kepada debiturnya perlindungan hukum dapat diwujudkan dalam bentuk perjanjian kredit dan perjanjian pengikatan jaminan. Dalam perjanjian yang dibuat tersebut telah diatur mengenai hak dan kewajiban para pihak dan para pihak harus menaati atau menjalankan isi perjanjian yang sudah disepakati. Bentuk perlindungan hukum yang akan diterima oleh debitur adalah mereka akan terjamin
14
hak-haknya untuk mendapatkan fasilitas kredit dari bank, demikian pula sebaliknya bagi bank selaku kreditur akan terjamin pula untuk mendapatkan hakhaknya kembali atas kredit yang telah diberikan kepada debitur sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan. Sarana perlindungan hukum kepada kreditur secara umum telah diatur dalam Pasal 1131 KUH Perdata yang menyebutkan : “bahwa semua kebendaan milik debitur baik bergerak maupun tidak bergerak, yang sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan”. Ketentuan Pasal 1131 ini mengandung arti bila debitur berutang kepada kreditur maka seluruh harta kekayaan milik debitur tersebut secara otomatis menjadi jaminan atas utangnya, meskipun kreditur tidak meminta kepada debitur untuk menyediakan jaminan harta debitur. Seluruh harta kekayaan milik debitur ini merupakan jaminan umum dan berlaku bagi seluruh krediturnya, artinya setiap kreditur yang memberikan pinjaman/utang kepada debitur maka secara otomatis seluruh harta kekayaan debitur menjadi jaminan. Sesuai dengan Pasal 1132 KUH Perdata apabila debitur ingkar janji dan tidak melunasi utangnya, maka hasil penjualan atas harta kekayaan debitur tersebut dibagikan secara proporsional menurut besarnya piutang masing-masing kreditur. Para kreditur disini mempunyai hak dan kedudukan yang sama terhadap seluruh harta kekayaan debitur, tidak ada yang didahulukan dalam pemenuhan piutangnya
atau disebut dengan kreditur konkurent, kecuali apabila kreditur
mempunyai hak istimewa sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1133 KUH Perdata. Dalam perkembangan hukum Indonesia hal istimewa diatur dalam
15
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan dan UndangUndang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Fidusia. b. Teori Eksekusi Prof. Subekti mengartikan istilah eksekusi sebagai “pelaksanaan putusan”, hal ini juga didukung oleh pendapat dari Retnowulan Sutantio yang menterjemahkan istilah eksekusi ke dalam bahasa Indonesia menjadi istilah “pelaksanaan putusan”. Sehingga pelaksanaan putusan sebagai kata ganti eksekusi dianggap tepat.6 Menurut pendapat Sudikno Mertokusumo mengartikan eksekusi sebagai pelaksanaan putusan. Menurut beliau, terdapat beberapa jenis pelaksanaan putusan (eksekusi) yaitu : 1. Eksekusi putusan yang menghukum pihak yang dikalahkan untuk membayarkan sejumlah uang. Prestasi yang diwajibkan adalah membayar sejumlah uang. Eksekusi ini diatur dalam Pasal 196 HIR (Pasal 208 Rbg) ; 2. Eksekusi putusan yang menghukum orang untuk melakukan perbuatan. Hal ini diatur dalam Pasal 225 HIR (Pasal 259 Rbg). Orang tidak dapat dipaksakan untuk memenuhi prestasi yang berupa perbuatan, akan tetapi pihak yang dimenangkan dapat minta kepada hakim agar kepentingan yang akan diperolehnya dinilai dengan uang. 3. Eksekusi riil, merupakan pelaksanaan prestasi yang dibebankan kepada debitur oleh putusan hakim secara langsung. Jadi eksekusi riil itu 6
M. Yahya Harahap, 2006, Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata, Sinar Grafika Jakarta, hal. 6.
16
adalah pelaksanaan putusan yang menuju kepada hasil yang sama seperti apabila dilaksanakan secara sukarela oleh pihak yang bersangkutan. 4. Eksekusi langsung atau parate eksekusi. Parate eksekusi terjadi apabila seorang kreditur menjual barang-barang tertentu milik debitur tanpa mempunyai title eksekutorial (Pasal 1155, 1175 ayat (2) KUH Perdata.7 Eksekusi yang sudah berkekuatan hukum tetap harus tuntas, artinya seluruh amar putusan eksekusi yang bersangkutan harus dilaksanakan semuanya. Dalam hal ini maka harus diikuti dengan penyerahan barang-barang/uang objek hasil eksekusi kepada pihak-pihak yang berhak. Termasuk dalam hal ini adalah penulisan berita acara secara lengkap yang disertai dengan tanda tangan serah terima oleh para pihak dan saksi-saksi. Kata kredit berasal dari bahasa
Latin yaitu creditus yang merupakan
bentuk past participle dari kata credere yang berarti kepercayaan.8 Dapat dikatakan dalam hubungan ini bahwa kreditur dalam hubungan
perkreditan
dengan debitur mempunyai kepercayaan, bahwa debitur dalam waktu dan dengan syarat-syarat yang telah disetujui bersama, dapat mengembalikan (membayar kembali) kredit yang bersangkutan. Dalam Pasal 1 angka (11) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan berbunyi :
7
Sudikno Mertokusumo, 1998, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogjakarta,
8
Djoni S.Gazali dan Rachmadi Usman, Loc.cit.
hal. 240.
17
“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dan dengan pemberian bunga”. Dalam perbankan konvensional penyaluran dana kepada nasabah selalu dalam bentuk uang yang kemudian terserah bagi nasabah debitur untuk memakainya. Artinya uang yang dikucurkan oleh bank dapat dipakai untuk kegiatan produktif maupun konsumtif tanpa menghiraukan jenis transaksi tersebut dibenarkan agama maupun tidak.9 Batasan hanya mengacu pada ketentuan hukum positif yang berlaku pemberian kredit oleh bank didasarkan kesepakatan atau perjanjian pinjam-meminjam (uang) yang dilakukan pihak bank dengan pihak lain nasabah peminjam dana. Perjanjian pinjam-meminjam (uang) itu dibuat atas dasar kepercayaan bahwa nasabah peminjam dana dalam tenggang waktu yang telah ditentukan, akan melunasi atau mengembalikan pinjaman uang atau tagihan itu kepada bank disertai pembayaran sejumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan sebagai imbal jasanya. Pada umumnya, dalam perjanjian pinjammeminjam (uang) akan ditekankan kewajibannya melunasi atau mengembalikan dengan cara mengangsur atau mencicil utang pokoknya, ditambah dengan bunga, imbalan, atau bagi hasil keuntungannya sesuai dengan waktu yang ditentukan bersama. Apabila ditelusuri pengertian kredit lebih lanjut, maka dapat ditemukan unsur-unsur yang terkandung dalam makna kredit tersebut, yaitu:
9
Djoni S.Gazali dan Rachmadi Usman, Op.cit., hal. 266.
18
1. Kepercayaan, yaitu adanya keyakinan dari pihak bank atas prestasi yang diberikannya kepada nasabah peminjam dana yang akan dilunasinya sesuai dengan perjanjian pada waktu tertentu. 2. Waktu, yaitu adanya jangka waktu tertentu antara pemberian dan pelunasan kreditnya, jangka waktu tersebut sebelumnya terlebih dahulu disetujui atau disepakati bersama antara pihak bank dan nasabah peminjam dana. 3. Prestasi dan kontraprestasi, yaitu adanya objek tertentu berupa prestasi dan kontraprestasi pada saat tercapainya persetujuan atau kesepakatan pemberian kredit yang dituangkan dalam perjajian kredit antara bank dan nasabah peminjam dana, yaitu berupa uang atau tagihan yang diukur dengan uang dan bunga atau imbalan, atau bahkan tanpa imbalan bagi bank syariah. 4. Risiko, yaitu adanya risiko yang mungkin akan terjadi selama jangka waktu antara pemberian dan pelunasan kredit tersebut, sehingga untuk mengamankan pemberian kredit dan menutup kemungkinan terjadinya wanprestasi dari nasabah peminjam dana, diadakan pengikatan jaminan. Pemberian kredit oleh bank merupakan unsur yang terbesar dari aktiva bank, yang juga sebagai aset utama serta sekaligus menentukan maju mundurnya suatu bank dalam menjalankan fungsi dan usahanya dalam menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Di samping menjalankan fungsi pengerahan dana masyarakat, bank juga menjalankan fungsi sebagai lembaga kredit sebagaimana
19
dinyatakan dalam Pasal 6 huruf b dan Pasal 13 huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Dalam kenyataannya, kredit yang telah diberikan oleh bank sebagian besar tidak dapat dikembalikan secara utuh oleh nasabah debiturnya, yang membawa risiko bagi usaha bank yang bersangkutan, yang akhirnya menimbulkan kredit-kredit macet (dubieus). Untuk memberikan rasa aman
bagi, bank biasanya akan melakukan
analisis kredit, analisis kredit dilakukan untuk menyakinkan bank bahwa nasabah benar-benar dapat dipercaya, maka sebelum kredit diberikan bank terlebih dahulu mengadakan analisis kredit.10 Analisis kredit mencakup latar belakang nasabah atau perusahaan, prospek usahanya, jaminan yang diberikan, serta faktor-faktor lainnya. Tujuan dari analisis kredit adalah agar bank yakin bahwa kredit yang diberikan benar-benar aman dalam arti uang yang disalurkan pasti kembali. Karena pemberian kredit tanpa dianalisis terlebih dahulu akan sangat membahayakan bank. Namun salah analisis bukanlah merupakan penyebab utama kredit macet walaupun sebagian kredit macet diakibatkan salah dalam mengadakan analisis. Apabila kredit yang disalurkan mengalami kemacetan, maka langkah yang dilakukan oleh bank adalah berupaya untuk menyelamatkan kredit tersebut dengan berbagai cara, tergantung dari kondisi nasabah atau penyebab kredit tersebut menjadi macet. Apabila memang masih bisa dibantu, maka tindakan bank membantu nasabah dengan menambah jumlah kredit atau dengan memperpanjang
10
Djoni S.Gazali dan Rachmadi Usman, Op.cit., hal. 267.
20
jangka waktunya. Namun jika sudah tidak dapat diselamatkan kembali, maka tindakan yang terakhir bank adalah dengan menyita jaminan yang telah dijaminkan oleh nasabah.
1.8
Hipotesis Hipotesis merupakan dugaan yang belum tentu kebenarannya dan hanya
bersifat sementara. Untuk membuktikan kebenarannya, harus diadakan penelitian dan kemudian dianalisa. Berdasarkan landasan teori diatas, maka dapatlah ditarik suatu jawaban sementara terhadap permasalahan yang telah dirumuskan sebagai berikut : 1. Dasar hukum perjanjian kredit antara PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Renon Dengan Pegawai Negeri Sipil dengan persyaratan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil adalah Perjanjian PinjamMeminjam. Pengertian Pinjam-Meminjam sebagaimana diatur dalam Pasal 1754 KUH Perdata sampai dengan Pasal 1769 KUH Perdata. Tentang Perjanjian Pinjam-Meminjam diatur dalam Buku III Bab ke XIII KUHPerdata. Pasal 1754 KUH Perdata berbunyi “Pinjam meminjam ialah persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula”.
21
2. Upaya yang dilakukan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Renon dalam menyelesaikan kredit macet dalam perjanjian kredit dengan persyaratan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil adalah melalui 2 (dua) cara, yaitu: a. Upaya penyelesaian dengan cara administrasi, upaya administrasi tersebut antara lain adalah: -
Penjadwalan Kembali (reschedulling) yaitu perubahan syarat kredit yang menyangkut jadwal pembayaran dan/atau jangka waktu termasuk masa tenggang, baik meliputi perubahan besarnya angsuran maupun tidak;
-
Persyaratan kembali (reconditioning), yaitu perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat kredit yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu dan/atau persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimum saldo kredit dan konversi seluruh atau sebagian dari pinjaman menjadi penyertaan bank.
-
Penataan kembali (restructuring), yaitu perubahan syarat-syarat kredit berupa penambahan dana bank dan/atau koversi seluruh atau sebagian tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru, dan/atau konversi seluruh atau sebagian dari kredit menjadi penyertaan dalam perusahaan.
b. Upaya penyelesaian dengan menggunakan lembaga hukum (litigasi), yaitu upaya yang menggunakan jalur hukum atau lembaga hukum.
22
Pihak Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Renon menggunakan bantuan lembaga hukum dalam menyelesaikan kredit macet dalam perjanjian kredit dengan persyaratan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil. Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Renon dapat menggunakan bantuan beberapa lembaga hukum, antara lain yaitu penyelesaian kredit melalui badan peradilan dan penyelesaian kredit melalui arbitrase untuk menyelesaikan kredit macet tersebut.
1.9
Metode Penelitian Metodelogi sangat diperlukan untuk memenuhi syarat-syarat penulisan
ilmiah dalam penulisan skripsi. Hal tersebut dibutuhkan agar penulisan ilmiah tersebut tidak menyimpang dari permasalahan yang akan dibahas. Metodelogi penelitian ialah suatu ilmu tentang kerangka kerja melaksanakan penelitian yang bersistem. Bersistem berarti penelitian dikerjakan secara kontekstual, metodelogi merupakan suatu proses, prinsip-prinsip dan tata cara yang digunakan dalam pendekatan terhadap permasalahan dan mencari jawabannya. Metodelogi memberikan
pedoman
tentang
cara-cara
seseorang
untuk
mempelajari,
menganalisis, dan memahami lingkungan yang dihadapi. 1.9.1
Jenis Penelitian Metode berasal dari bahasa Yunani yaitu dari kata “methodos” yang
berarti “cara” atau “jalan”, sehubungan dengan upaya ilmiah, maka menyangkut masalah kerja yaitu cara kerja untuk dapat memahami objek yang menjadi sasaran
23
ilmu yang bersangkutan.11 Dalam suatu penelitian hukum, Ronny Hanitjo Soemitro membedakan dalam dua metode penelitian yang didasarkan kepada data yang diperoleh. Pertama, penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang mempergunakan sumber data sekunder, dan kedua penelitian hukum empiris yaitu penelitian hukum yang memperoleh data dari data primer.12 Dalam skripsi ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum empiris, dimana hukum dikonsepsikan sebagai suatu gejala empiris yang dapat diamati dalam kehidupan nyata, penelitian ini beranjak dari adanya kesenjangan das solen dan das sein yaitu kesenjangan antara keadaan teoritis dengan fakta hukum, dan atau adanya situasi ketidaktahuan yang dikaji untuk pemenuhan kepuasan akademik. 1.9.2
Jenis Pendekatan Penelitian hukum dapat dibedakan atas penelitian hukum normatif dan
penelitian hukum empiris.
13
Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris
yaitu pengetahuan penulis diperoleh dari hasil pengamatan yang terjadi dilapangan, sehingga penulis mengangkat permasalahan ini dan menganalisa dalam bentuk karya tulis skripsi.
11
Fuad Hasan dan Koentjaninggrat, 1983, Beberapa Azas Metodelogi Ilmiah, PT. Gramedia, Jakarta, hal.7. 12 Ronny Hanitijo Soemitro, 1988, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Semarang, hal. 52. 13
Anonim, 2009, Pedoman Pendidikan Fakultas Hukum Universitas Udayana, Universitas Udayana, Denpasar, hal. 60.
24
1.9.3
Sifat Penelitian Adapun sifat penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah
penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat. Dalam penulisan skripsi dengan sifat penelitian deskriptif, keberadaan hipotesis tidak mutlak diperlukan karena teori-teori, ketentuan peraturan, norma-norma hukum karya tulis yang dimuat baik dalam literatur maupun jurnal, doktrin serta laporan penelitian terdahulu sudah cukup memadai. Namun dalam penulisan skripsi ini, penulis mencoba untuk merumuskan hipotesis atas permasalahan yang muncul tentang penyelesaian kredit macet oleh Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Renon pada perjanjian kredit dengan persyaratan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil. 1.9.4
Data dan Sumber Data Data yang diperoleh dalam penelitian ini didapat dari 2 (dua) sumber,
yaitu : 1. Sumber Data Primer Adalah data yang bersumber dari penelitian lapangan yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari semua pihak yang terkait langsung dilapangan berdasarkan permasalahan yang menjadi objek penelitian yaitu yang berasal dari responden dan informasi.
25
2. Sumber Data Sekunder Adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yaitu data yang secara tidak langsung diperoleh dari sumber pertamanya, melainkan bersumber dari data-data yang terdokumenkan dalam bentuk bahan-bahan hukum yang meliputi : a. Bahan hukum primer yang meliputi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. b. Bahan hukum sekunder yang meliputi bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum sekunder, seperti bahan-bahan hukum kepustakaan, dokumen, arsip, artikel, makalah, literaturliteratur hukum bisnis atau perbankan yang berhubungan dengan penyelesaian hukum yang menyangkut penyelesaian kredit macet dengan persyaratan Surat Keputusan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil. c. Bahan hukum tersier yakni bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan skunder, yang meliputi kamus, ensiklopedia, dan lain-lain sebagai penunjang.14
1.9.5
Teknik Pengumpulan Data
14
hal. 52.
Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta,
26
Menurut Soerjono Soekanto, dalam penelitian lazimnya dikenal 3 jenis alat pengumpulan data, yaitu bahan pustaka, pengamatan/observasi, wawancara atau interview.15 1. Teknik Studi Dokumen Dalam hal ini teknik studi dokumen digunakan dalam pengumpulan data kepustakaan yakni dengan cara mengumpulkan, membaca, mencatat, menelaah, mengkaji relevansi dengan permasalahan yang ada. 2. Teknik Wawancara (Interview) Teknik wawancara digunakan dalam hal mengumpulkan data-data yang diperoleh dengan mewawancarai para pihak yang ada, seperti bagian kredit pada PT. Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Renon. 1.9.6
Teknik Penentuan Sampel Penentuan populasi dan sampel penelitian yang tepat sangat penting
artinya dalam suatu penelitian. Yang dimaksud dengan populasi adalah “keseluruhan dari objek pengamatan atau objek penelitian”, sedangkan yang dimaksud dengan sampel adalah “bagian dari populasi yang akan diteliti yang dianggap mewakili populasinya”. Teknik penentuan sampel yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah teknik non probality sampling, yaitu penelitian memiliki peran yang sangat besar untuk menentukan dan mengambil sampelnya. Bentuk non probality yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah 15
Amirudin Dan Zainal Asikin, 2004, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 67.
27
purposive sampling. Penarikan sampel dilakukan berdasarkan tujuan tertentu, yaitu sampel dipilih atau ditentukan sendiri oleh peneliti, yang mana penunjukan dan pemilihan sampel didasarkan pada pertimbangan bahwa sampel telah memenuhi kriteria dan sifat-sifat atau karakteristik tertentu yang merupakan ciri utama dari populasinya. Sampel yang penulis pilih dalam penulisan skripsi ini adalah Bank Pembangunan Daerah Bali Cabang Renon. 1.9.7
Teknik Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum Setelah data kepustakaan dan data lapangan terkumpul, kemudian diolah
secara kualitatif, yaitu dengan tidak menggunakan tabel, angka-angka maupun grafik sehingga pengolahan dan analisis data tersebut dapat dijadikan tolak ukur kebenaran dalam pelaksanaanya dilapangan yang menjadi dasar pembahasan materi penelitian ini. Selanjutnya dari pengolahan
dan analisis data tersebut
pembahasan disajikan dalam bentuk deskriptif. Analisa adalah suatu cara mengolah dan menganalisis data untuk mendapatkan gambaran umum. Setelah data dianalisis kemudian disusun kembali secara sistematis sehingga mendapatkan kesimpulan secara umum tentang masalah tersebut.
