BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Masalah Koperasi merupakan lembaga yang menjalankan suatu kegiatan usaha dan pelayanan yang sangat membantu dan diperlukan oleh anggota koperasi dan masyarakat. Kegiatan usaha yang dimaksud dapat berupa pelayanan kebutuhan keuangan, perkreditan, kegiatan pemasaran, atau kegiatan lain. Hal ini dapat dilihat pada peran beberapa koperasi kredit dalam menyediakan dana yang relatif mudah bagi anggotanya dibandingkan dengan prosedur yang harus ditempuh untuk memperoleh dana dari bank. (Andreas, 2013) Koperasi adalah badan usaha yang pemanfaatan dan pendayagunaan sumber ekonomi para anggotannya atas dasar prinsip-prinsip koperasi dan kaidah usaha ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup para anggotanya pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Dengan demikian, koperasi merupakan gerakan ekonomi rakyat dan soko guru perekonomian nasional. (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 27 tentang akuntansi Perkoperasian). Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) adalah salah satu jenis koperasi yang ada di Indonesia. Koperasi ini beranggotakan para Pegawai Negeri Sipil (PNS). Sebelum bernama KPRI, koperasi ini dikenal dengan nama Koperasi Pegawai Negeri (KPN). KPRI bertujuan terutama meningkatkan kesejahteraan para pegawai negeri (anggota). KPRI dapat didirikan di lingkup departemen atau instansi.
1
2
Sementara perkembangan koperasi sekarang ini pada umumnya masih jauh tertinggal apabila dibandingkan dengan usaha swasta lainnya. Aspek kelembagaan dan aspek usaha merupakan masalah-masalah yang dihadapi oleh koperasi. Aspek kelembagaan tersebut meliputi kepercayaan dan partisipasi anggotanya yang belum optimal, alat kelengkapan organisasi (Rapat Anggota, Pengurus, Badan Pemeriksa) yang belum berfungsi dengan baik, juga masalah pengawasan yang belum memadai. Aspek usaha juga menjadi permasalahan tersendiri bagi koperasi, yaitu belum mampu memanfaatkan peluang usaha dengan baik yang disebabkan kualitas pengelola maupun permodalan yang masih belum memadai. Menurut
penelitian
Victor
(2008)
ada
dua
permasalahan
yang
menyebabkan perkembangan usaha koperasi masih jauh dari yang diharapkan yaitu permasalahan internal dan permasalahan eksternal. Permasalahan internal koperasi diantaranya kualitas Sumber Daya manusia (SDM) yang masih sangat lemah terutama di bidang keorganisasian, keuangan, administrasi, pembukuan. Di bidang
permodalan,
sumber
permodalan
koperasi
masih
banyak
yang
mengandalkan modal dari pihak luar, hal ini disebabkan karena lebih banyak anggota yang meminjam daripada yang menyimpan. Selain itu masalah infrasturktur teknologi juga masih terbatas, terutama dalam memanfaatkan sistem komputer. Permasalahan lainnya yang dihadapi koperasi yaitu pengawasan dan pembinaan yang belum optimal karena terbatasnya pemahaman dari Dinas Koperasi mengenai Undang-Undang Tentang Perkoperasian seperti UU. No. 17 Tahun 2012, akibat seringnya mutasi jabatan, tingkat kepercayaan anggota yang
3
relatif masih rendah, sera citra koperasi yang masih kurang baik menjadi hambatan dalam persaingan usaha dengan lembaga keuangan lainnya. Pembinaan koperasi pada dasarnya dimaksudkan untuk mendorong agar koperasi mampu menjalankan kegiatan usahanya dan mampu mengambil peran utama dalam kegiatan ekonomi rakyat. Selain itu perlu adanya pengembangan koperasi sebagai badan usaha yang ditujukan pada penguatan serta perluasan basis usaha, peningkatan mutu sumber daya manusia terutama pengurus, pengelola, dan anggotanya untuk selalu meningkatkan profesionalisme dalam mengelola koperasi termasuk juga dalam hal penyusunan laporan keuangan (Maryana, 2013). Sehubungan dengan pentingnya laporan keuangan bagi suatu entitas, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) telah menerbitkan pernyataan-pernyataan standar yang mengatur pembuatan laporan keuagan atau biasa disebut dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Umum (PSAK Umum). PSAK Umum tersebut secara bertahap oleh IAI telah dilakukan perubahan dengan mengadopsi International Financial Reporting Standard (IFRS), sehingga pada tahun 2012 seluruh PSAK merupakan hasil adopsi dari IFRS (Basir, 2010). Pada kenyataannya, hanya perusahaan– perusahaan yang berskala besar yang mampu menyusun dan menyajikan laporan keuangan berdasarkan PSAK Umum, hal ini dikarenakan dibutuhkannya biaya yang besar. Oleh karena itu, Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan
Indonesia (DSAK IAI) sudah menyiapkan SAK (Standar Akuntansi Keuangan) yang salah satunya ditujukan untuk pelaku usaha mikro, kecil dan menegah yang dinamakan dengan SAK- ETAP (Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik) yang secara efektif telah diberlakukan efektif 1 Januari 2011.
4
Kajian tentang kelayakan penerapan SAK umum (mengacu kepada PSAK) pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dalam beberapa tahun terakhir telah mengarahkan kapada suatu kondisi yang disebut dengan standard overaload. Maksudnya, PSAK terlalu berat untuk diterapkan pada UMKM, termasuk koperasi. Sementara di Indonesia, latar belakang diperlukannya SAK-ETAP karena Standar Akuntansi Keuangan yang mengadopsi IFRS terlalu kompleks untuk diterapkan oleh perusahaan kecil menengah di Indonesia. Kompleksitas ini akan mengakibatkan cost of compliance yang lebih besar pula seperti dikemukakan oleh Eierle dan Haller (2010). Tujuan penyusunan SAK-ETAP tidak hanya sebagai standar akuntansi keuangan yang layak bagi perusahaan kecil dan menengah atau perusahaan yang belum go public, tetapi juga membantu melatih perusahaan sejak dini agar lebih matang dalam mempersiapkan laporan keuangan ke depannya ketika go public. SAK-ETAP adalah salah satu dari tiga pilar standar akuntansi keuangan di Indonesia bersama dengan PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) dan PSAS (Pernyataan Standar Akuntansi Syariah). Beberapa karakteristik SAKETAP adalah ia adalah stand alone standard maksudnya tidak tergantung kepada PSAK, hanya mengatur transaksi yang umum dilakukan oleh usaha mikro, kecil dan menengah, mayoritas menggunakan konsep cost historis, pengaturan yang lebih sederhana dibandingkan dengan PSAK dan tidak akan berubah dalam beberapa tahun. Beberapa karakteristik ini seharusnya jika terterapkan dengan
5
baik akan memberikan harapan baik terhadap penerapan akuntansi pada level UMKM. Meskipun SAK-ETAP telah diberlakukan sejak beberapa tahun yang lalu, tetapi perkembangan penerapan SAK-ETAP pada UMKM masih belum menggembirakan. Belum banyak UMKM yang telah menerapkannya dan dari yang sedikit tersebut sebagian besar belum menerapkannya sesuai dengan kaidah dan prinsip-prinsip yang terdapat dalam SAK ETAP. Selain itu mungkin perlu didukung oleh regulasi yang dapat mendorong (triggering) seperti yang telah diterapkan pada koperasi. Sebagai perbandingan, koperasi yang sebelumnya mengacu kepada PSAK nomor 27 telah diminta untuk meninggalkan penggunaan PSAK tersebut melalui PPSAK (Pencabutan Penyataan Standar Akuntansi Keuangan) nomor 8 tahun 2010. Sejak 1 Januari 2012 Standar Akuntansi Keuangan koperasi menggunakan kebijakan akuntansi yang baru dan sebagai langkah transisional disahkan dengan Surat Edaran Deputi Bidang Kelembagaan KUKM No. 200/SE/Dep.I/XII/2012. Sejak Desember 2011 disampaikan ke seluruh dinas yang membidangi urusan koperasi dan UKM provinsi, tentang pencabutan PSAK No. 27 dan penggunaan SAK ETAP (Setyo, 2012). Hal ini juga kemudian diperkuat dengan Permen. KUKM No 04/Per/M.KUKM/VII/2012 tentang Pedoman Umum Koperasi Indonesia. Oleh karena itu, pengidentifikasian kembali permasalahan-permasalahan terkait dengan masih lemahnya penerapan SAK ETAP perlu untuk dilakukan. Sesuai Surat Edaran Deputi Kelembagaan Koperasi dan UKM Nomor: 200/SE/Dept.1/XII/2011 tanggal 20 Desember 2011 bahwa sehubungan
6
pemberlakuan IFRS, maka entitas koperasi dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangannya mengacu pada Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (ETAP) yaitu : (a.) Diperuntukkan bagi entitas tanpa akuntabilitas publik signifikan. (b.) Pengaturannya lebih sederhana, mengatur transaksi umum yang tidak komplek. (c.) Perbedaan dengan PSAK No. 27 (Revisi 1998) tidak ada kewajiban koperasi menyusun dan menyajikan Laporan Promosi Ekonomi Anggota (LPEA). (d.) Laporan keuangan yang lengkap menurut SAK ETAP, yaitu: neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) ditetapkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) untuk mempermudah perusahaan kecil dan menengah. SAK ETAP ini dimaksudkan agar semua unit usaha menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Standar ETAP ini cukup sederhana dan tidak akan menyulitkan penggunanya. (Tanugraha, 2012). Di sisi lain diharapkan setiap koperasi harus siap untuk melakukan penyusunan laporan keuangan entitas sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan tersebut. Untuk mengimplementasikan sebuah kebijakan yang baru serta dapat menghasilkan laporan keuangan sesuai kebijakan yang telah ditetapkan yaitu sesuai Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik
7
(SAK ETAP) baik dari segi kelengkapan unsur laporan keuangan maupun penerapan prinsip-prinsip dasar SAK ETAP, dan menyajikan informasi laporan keuangan tersebut secara andal dan relevan, setiap koperasi diharuskan untuk melakukan pembenahan baik dalam hal sumber daya manusia, komitmen dari setiap pegawai untuk mengimplementasikan kebijakan yang baru maupun perangkat pendukung seperti teknologi informasi dan komunikasi yang digunakan berkaitan dengan pelaksanaan tersebut demi keberhasilan implementasi SAK ETAP. Salah Satu KPRI yang ada di kota Semarang diantaranya KPRI Handayani Universitas Negeri Semarang (UNNES). KPRI Handayani UNNES merupakan koperasi fungsional yang anggotanya adalah PNS UNNES baik dosen maupun tenaga administrasi. Secara kedudukan KPRI Handayani UNNES
adalah
koperasi tingkat primer, yaitu koperasi yang berkedudukan pada tingkat paling rendah dalam tata organisasi koperasi di Indonesia. Sebagai koperasi primer, KPRI Handayani UNNES menjadi anggota Pusat Koperasi Pegawai Republik Indonesia (PKPRI) Kota Semarang. PKPRI Kota Semarang ini beranggotakan koperasi-koperasi primer yang ada di wilayah Kota Semarang. Selain sebagai anggota PKPRI Kota Semarang, KPRI Handayani UNNES juga merupakan anggota gerakan koperasi tingkat Kota Semarang, yaitu Dekopinda Kota Semarang. Selanjutnya PKPRI Kota Semarang yang membawahi KPRI Handayani UNNES itu merupakan anggota Gerakan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (GKPRI) Propinsi Jawa Tengah, dan GKPRI Propinsi Jawa Tengah yang membawahi PKPRI Kota Semarang itu juga merupakan anggota Induk
8
Koperasi Pegawai Negeri Republik Indonesia (IKPRI-RI) yang berkedudukan di Jakarta sebagai organisasi koperasi tingkat nasional. KPRI yang beralamat di Jalan Raya Sekaran Kampus UNNES Sekaran Gunung Pati ini memiliki fokus usaha pada dua bidang yaitu jasa dan perdagangan.
Adapun unit-unit usaha yang dimiliki oleh KPRI Handayani
UNNES antara lain: 1. Unit Simpan Pinjam 2. Unit Pertokoan 3. Unit AHASS 4. Unit Jasa dan Arisan Motor 5. Unit Rekanan dan Pengadaan Barang KPRI Handayani merupakan KPRI yang sangat potensial karena KPRI ini berdiri di linggkup kampus UNNES yang memungkinkan mendapat dukungan sumber daya manusia yang mumpuni untuk mengelola koperasi ini. Hal tersebut mendorong minat penulis untuk menjadikan KPRI Handayani UNNES sebagai objek penelitian skripsi. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang penerapan SAK ETAP pada KPRI dengam mengambil judul “ ANALISIS ENTITAS
PENERAPAN
STANDAR
AKUNTANSI
KEUANGAN
TANPA AKUNTABILITAS PUBLIK (SAK ETAP) PADA
LAPORAN KEUANGAN KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA (KPRI) HANDAYANI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2014-2015”
9
1.2. Rumusan Masalah Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini sebagai berikut : 1.
Bagaimana kondisi
penerapan
Standar Akuntansi
Keuangan Tanpa
Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) dalam penyajian laporan keuangan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Handayani UNNES?” 2.
Apakah kendala yang dihadapi Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Handayani UNNES dalam menerapkan SAK ETAP pada penyajian laporan keuangannya?
1.3. Tujuan Penelitian Dengan mengacu rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah : 1.
Untuk mengetahui bagaimana penerapan Standar Akuntansi Keuangan Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP)
dalam Penyajian
laporan keuangan
Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Handayani UNNES. 2.
Untuk mengetahui kendala yang dihadapi Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Handayani UNNES pada menerapkan SAK ETAP dalam penyajian laporan keuangannya.
10
1.4. Manfaat Penelitian Hasil Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat secara teori dan praktik sebagai berikut: 1.
Manfaat teoritis Secara teoritis hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan untuk menambah khasanah ilmu pengetahuan khususnya di bidang akuntansi mengenai penerapan standar akuntansi yang dalam penelitian ini adalah SAK ETAP ke dalam laporan keuangan koperasi
2.
Manfaat Praktik Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pihakpihak yang berkepentingan, yaitu : a.
Pengurus Koperasi, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan guna menambah pengetahuan bagi manajemen koperasi dalam penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, yang dalam penelitian ini menggunakan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP).
b.
Masyarakat, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi bagi masyarakat agar lebih berpartisipasi secara aktif dalam memajukan perkembangan koperasi.
11
1.5. Sistematika Penulisan Sistematika penulisan ini merupakan gambaran umum mengenai isi dari keseluruhan penelitian, yang bertujuan untuk memudahkan pembaca dalam mengikuti alur pembahasan yang terdapat dalam penulisan skripsi ini. Adapun sistematika penulisan adalah sebagai berikut : BAB I : PENDAHULUAN Dalam bab ini akan diuraikan tentang apa yang menjadi pokok pembahasan secara umum yang meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan serta sistematika penulisan skripsi. BAB II : TINJAUAN PUSTAKA Bab ini berisi tentang telaah pustaka yang dijadikan sebagai referensi. Selain itu, dalam bab ini juga berisi tentang teori-teori yang mendasari penelitian ini, mencakup teori mengenai koperasi, Laporan keuangan koperasi, Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Sebagai penutup bab ini diakhiri dengan kerangka pemikiran teoritis. BAB III : METODOLOGI PENELITIAN Bab ini berisi tentang gambaran cara atau teknik yang akan digunakan dalam penelitian. Cara atau teknik ini meliputi uraian tentang variabel penelitian dan definisi operasional variabel, penentuan obyek penelitian, serta teknik yang digunakan baik dalam pengumpulan data maupun analisis data.
12
BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN Bab ini merupakan inti penelitian yang menguraikan tentang objek penelitian dan interpretasi terhadap hasil penelitian dengan menggunakan teori-teori dan standar yang ada. BAB V : PENUTUP Bab ini memuat kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran atas hasil penelitian yang ditujukan kepada berbagai pihak serta keterbatasan penelitian.
