BAB I PENDAHULUAN. Kesehatan adalah faktor yang sangat penting bagi produktivitas dan

BAB I PENDAHULUAN A.

Latar Belakang Masalah Kesehatan adalah faktor yang sangat penting bagi produktivitas dan

peningkatan produktivitas karyawan selaku sumber daya manusia. Kondisi kesehatan yang baik merupakan potensi untuk meraih produktivitas kerja yang baik pula. Pekerjaan yang menuntut produktivitas kerja yang tinggi hanya dapat dilakukan oleh karyawan dengan kondisi yang prima. Sebaliknya, gangguan kesehatan menyebabkan karyawan tidak atau kurang produktif dalam melakukan pekerjaannya.

2

Didalam setiap produksi, setiap karyawan selain menanggung beban kerja juga berhadapan dengan berbagai potensi bahaya di tempat kerja. Beban kerja semakin berat apabila karyawan juga di tuntut untuk bekerja dengan ritme pekerjaan yang lebih cepat dan target yang lebih tinggi, sedangkan berat ringannya dampak potensi bahaya tergantung daripada jenis, besar potensi bahaya dan tingkat risikonya. 3 Dampak yang dapat ditimbulkan akibat adanya beban kerja dan potensi bahaya yang di hadapi karyawan berupa gangguan kesehatan seperti kelelahan dan ketidaknyamanan. Apabila kondisi tersebut tidak diantisipasi maka kesehatan karyawan akan sangat terganggu sehingga produktivitas kerja akan menurun. Bahaya yang mengancam sewaktu-waktu terhadap pekerja atau karyawan saat menjalankan 2

Suma’mur, HygienePerusahaan dan Kesehatan Kerja (HIPERKES), Sagung Seto, Jakarta, 2013, hal.12 3 Ibid, hal.13

1

Universitas Sumatera Utara

2

pekerjaannya merupakan ketidakpastian mengandung risiko yang menimbulkan ancaman bagi kesehatan karyawan.

4

Dalam bisnis yang bergerak di bidang jasa (Sumber Daya Manusia), khususnya keamanan, PT. Trans Dana Profitri selalu di hubungkan dengan kegiatan perjanjian atau kontrak kerja antara karyawan dan Perusahaan. Kontrak pada perusahaan dimaksud agar karyawan bisa menjalankan tugasnya dengan baik dan sesuai dengan apa yang diinginkan perusahaan. Kontrak kerja dibuat agar karyawan bisa menyesuaikan dana, jenjang kerja, khususnya jaminan ketenagakerjaan dan jaminan kesehatan agar karyawan dapat melaksanakan kewajibannya karna didalam pekerjaannya terdapat banyak risiko yang dapat mengancam kesehatan dan nyawa karyawan. Timbulnya suatu risiko menjadi kenyataan merupakan sesuatu yang belum pasti, sementara kemungkinan bagi karyawan akan mengalami kerugian atau kehilangan yang dihadapi oleh setiap karyawan merupakan suatu hal yang tidak diinginkan. Ketidakpastian melahirkan kebutuhan yang mengatasi risiko kerugian yang mungkin timbul sebagai konsekuensi dari ketidakpastian tersebut PT. Trans Dana Profitri melakukan perjanjian dengan pihak asuransi. Dalam menghadapi risiko, perusahaan harus melakukan pengolahan sebaikbaiknya. Cara pengelolaan risiko antara lain dapat dilakukan dengan cara asuransi. Dalam hal tersebut bahwa risiko yang dihadapi seseorang dapat dipindahkan kepada perusahaan asuransi dengan cara membeli polis dan membayar premi. Jadi peranan 4

Ibid, hal.14


3

perusahaan asuransi disini adalah sebagai lembaga proteksi, yaitu lembaga yang selalu siap untuk memberikan proteksi berupa jaminan kerugian kepada tertanggung, sesuai dengan perjanjian yang tertuang dalam polis. 5 Fungsi perusahaan asuransi di Indonesia yaitu sebagai risk transfer mechanism. Ini artinya, asuransi berusaha untuk mengalihkan risiko yang kemungkinan besar akan ditanggung oleh tertanggung kepada penanggung. Pihak asuransi menyediakan jaminan berupa keamanan finansial. Oleh karena itu, tertanggung wajib membayarkan premi berupa uang dengan jumlah tertentu kepada pihak asuransi. Perusahaan asuransi adalah perusahaan yang bertindak sebagai penanggung risiko yang dalam menjalankan usahanya berhubungan langsung dengan tertanggung atau melalui pialang asuransi. Perusahaan asuransi sebagai perusahaan jasa, dimana kemampuan perusahaan asuransi untuk menanggung suatu risiko yang di jaminnya tertanggung kepada kekuatan-kekuatan yang dimilikinya. Penanggung dimungkinkan untuk menjamin risiko yang jauh melebihi jumlah kekuatan permodalan sendiri dan mampu membayar apabila klaim timbul. Kemampuan tersebut diperoleh industri asuransi melalui praktik penyebaran risiko karena penanggung dapat memperoleh dukungan kapasitas penerimaan risiko dari perusahaan asuransi.

6

Perusahan asuransi sebagai suatu lembaga yang ada dan tumbuh didalam masyarakat, mempunyai tujuan berupa suatu bentuk penyebaran risiko yang dimiliki walaupun lebih tepatnya disebut sebagai bentuk pengalihan risiko. Perusahaan 5

Agus Prawoto, Hukum Asuransi dan Kesehatan Perusahaan Asuransi, BPFE, Yogyakarta, 1995, Hal.5 6 Junaedy Ganie, Hukum Asuransi Indonesia, Sinar Grafika, Bandung, 2010, hal.44-45


4

asuransi hidup dan berkembang melalui pengumpulan dana masyarakat. Dana yang berhasil dikumpulkan tersebut, kemudian harus disisihkan sebagian besar dalam bentuk cadangan premi dan cadangan klaim, guna membiayai pembayaran klaim apabila terjadi. 7 Usaha mengalihkan risiko itu baru dirasakan sasarannya setelah tujuan mengalihkan risiko itu dilakukan melalui suatu perjanjian yang khusus diadakan untuk itu, yaitu perjanjian pertanggungan atau dalam praktek perusahaan pertanggungan lebih banyak dikenal dan dipakai dengan kata Asuransi. 8 Pengertian Pertanggungan pada umumnya diatur dalam KUHPerdata Pasal 246 yang berbunyi sebagai berikut: “Pertanggungan adalah perjanjian timbal balik antara penanggung dengan penutup asuransi, dimana penanggung mengikatkan diri untuk mengganti kerugian dan atau membayar sejumlah uang (santunan) yang ditetapkan pada waktu penutupan perjanjian, kepada penutup asuransi atau orang lain yang ditunjuk, pada waktu terjadinya evenemen, sedangkan penutup asuransi mengikatkan diri untuk membayar uang premi”. 9 Penanggung sebagai pihak yang menerima peralihan risiko, mengikatkan diri untuk mengganti kerugian apabila itu benar-benar menjadi suatu kenyataan. Untuk kewajiban inilah penanggung membebani kewajiban kepada tertanggung, untuk membayar premi. Premi itu sangat penting dibutuhkan untuk jalannya perusahaan 7

Agus Prawoto,Op.Cit, hal.8 Abdulkadir Muhammad, 1994, Pengantar Hukum Pertanggungan, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal.6 9 H.M.N. Purwosutjipto, 1983, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Djambatan, Jakarta, hal.10 8


5

pertanggungan yang sehat. Adanya premi merupakan syarat mutlak bagi penanggung sebagai perusahaan pertanggungan. Salah satu asuransi yang dikenal saat ini adalah asuransi kesehatan. Asuransi ini memberikan jaminan terhadap kerugian yang disebabkan oleh timbulnya penyakit pada karyawan dikarnakan menurutnya imun dalam tubuh. Menurut ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Karyawan, Pengusaha dan karyawan wajib ikut serta dalam program jaminan sosial karyawan. Berdasarkan ketentuan ini, pihak yang menjadi peserta ada 2 (dua) golongan, yaitu pengusaha dan karyawan. Termasuk golongan pengusaha adalah orang, persekutuan badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri, atau yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya. Termasuk golongan karyawan adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan baik didalam maupun diluar hubungan kerja guna menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. 10 Pengusa wajib membayar iuran dan melakukan pemungutan iuran yang menjadi kewajiban karyawan melalui pemotongan upah karyawan serta membayarkan kepada badan penyelenggara dalam waktu yang ditetapkan. (Pasal 22 Ayat (1) UndangUndang Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Karyawan). Adapun manfaat diselenggarakannya program Jamsostek terhadap karyawan yaitu Program Jamsostek merupakan program perlindungan yang bersifat dasar bagi karyawan yang bertujuan untuk menjamin adanya keamanan dan kepastian terhadap 10

Abdul Khadir Muhammad,Op Cit, Hal.223


6

risiko-risiko sosial ekonomi, program jamsostek merupakan salah satu jenis program jaminan sosial yang ditujukan untuk karyawan agar dapat memberikan ketenangan kerja yang nantinya mempunyai dampak positif terhadap usaha-usaha peningkatan disiplin dan produktivitas karyawan, program jamsostek merupakan sarana penjamin arus penerimaan penghasilan bagi karyawan dan keluarganya akibat dari terjadinya risiko-risiko sosial dengan pembiayaan yang terjangkau oleh pengusaha dan karyawan. 11 Jaminan Sosial ini diatur dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) pada 19 Oktober 2004, Munculnya UU SJSN ini juga dipicu oleh UUD Tahun 1945 dan perubahannya Tahun 2002 dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 28H ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) mengamanatkan untuk mengembangkan Sistem Jaminan Sosial Nasional. Hingga disahkan dan diundangkan UU SJSN telah melalui proses yang panjang, dari tahun 2000 hingga tanggal 19 Oktober 2004. Diawali dengan Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2000, tentang Pengembangan Konsep SJSN. Pernyataan tersebut direalisasikan melalui upaya penyusunan konsep tentang Undang-Undang Jaminan Sosial (UU JS) Sejalan dengan pernyataan Presiden, DPA RI melalui Pertimbangan DPA RI No. 30/DPA/2000, tanggal 11

11

http://www.jamsosindonesia .com/cetak/printout/257, Diakses Tanggal 03 April 2017


7

Oktober 2000, menyatakan perlu segera dibentuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat sejahtera. 12 BPJS Kesehatan bersama BPJS Ketenagakerjaan (dahulu bernama Jamsostek) merupakan program pemerintah dalam kesatuan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diresmikan pada tanggal 31 Desember 2013. Untuk BPJS Kesehatan mulai beroperasi sejak tanggal 1 Januari 2014, sedangkan BPJS Ketenagakerjaan mulai beroperasi sejak 1 Juli 2014. BPJS Kesehatan sebelumnya bernama Askes (Asuransi Kesehatan), yang dikelola oleh PT Askes Indonesia (Persero), namun sesuai UU No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS, PT. Askes Indonesia berubah menjadi BPJS Kesehatan sejak tanggal 1 Januari 2014. Namun setelah disahkannya dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial, program jaminan sosial bertransformasi menjadi lembaga baru yang dibentuk oleh undang-undang Sistem Jaminan Sosial Nasional yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Kesehatan (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan) merupakan Badan Usaha Milik Negara yang ditugaskan khusus oleh pemerintah untuk menyelenggarakan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia, terutama untuk Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun PNS dan TNI/POLRI, Veteran, Perintis Kemerdekaan beserta keluarganya dan Badan Usaha lainnya ataupun rakyat biasa.

12

http://laskarpenasukowati.blogspot.co.id/2013/05/sejarah-perjalanan-jaminan-sosialdi.html, Diakses Tanggal 07 April 2017


8

Adapun ruang lingkup program yang diselenggaarakan oleh BPJS seperti yang tercantum dalam undang-undang BPJS meliputi, untuk BPJS Ketenagakerjaan yaitu jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian. Sedangkan BPJS Kesehatan berfungsi menyelenggarakan program jaminan kesehatan. Namun dalam hal ini mengenai asuransi kesehatan, proses atau prosedur dalam pengajuan klaim asuransi ternyata pada kenyataannya tidaklah semudah seperti apa yang dibayangkan selama ini. Hal ini terbukti dimana banyaknya kendala yang dialami oleh karyawan dalam pengajuan klaim asuransi kesehatan ketika karyawan jatuh sakit. Pelayanan jamsostek mulai seperti pelayanan publik yang profesional, malah terkesan mengulur waktu dengan alasan prosedur yang memakan waktu cukup lama, pemeriksaan jenis penyakit, dokumen-dokumen lainnnya yang diperlukan untuk klaim tersebut tidak lengkap dan sebagainya. Berdasarkan uraian diatas penulis akan melakukan penelitian yang akan dilakukan di PT. Trans Dana Profitri (TDP) Brandan untuk mengetahui lebih luas lagi mengenai penanganan klaim asuransi BPJS Kesehatan dan penyelesaian klaim asuransi kesehatan terhadap karyawan dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Mekanisme Penyelesaian Klaim BPJS Kesehatan Terhadap Karyawan PT. Trans Dana Profitri Brandan,”


9

B.

Perumusan Masalah Adapun yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini antara lain sebagai

berikut: 1.

Bagaimana Perlindungan Hukum yang Diberikan oleh PT. Trans Dana Profitri Brandan Kepada Karyawan Ditinjau dari isi Perjanjian dengan PT. Trans Dana Profitri ?

2.

Bagaimana Tanggung Jawab PT. Trans Dana Profitri Brandan apabila terjadi Keterlambatan dalam Pembayaran Premi Kepada BPJS Pusat ?

3.

Bagaimana Upaya Hukum yang Ditempuh Karyawan terhadap PT. Trans Dana Profitri Jika Tidak Terpenuhinya Asuransi Kesehatan Apabila Karyawan Jatuh Sakit ?

C.

Tujuan Penulisan Tujuan penulisan skripsi ini antara lain sebagai berikut : 1.

Untuk Mengetahui Perlindungan Hukum yang Diberikan oleh PT. Trans Dana Profitri Brandan Kepada Karyawan Ditinjau dari isi Perjanjian dengan PT. Trans Dana Profitri.


10

2.

Untuk Mengetahui Tanggung Jawab PT. Trans Dana Profitri Brandan apabila terjadi Keterlambatan dalam Pembayaran Premi Kepada BPJS Pusat.

3.

Untuk Mengetahui Upaya Hukum yang Ditempuh Karyawan terhadap PT. Trans Dana Profitri Jika Tidak Terpenuhinya Asuransi Kesehatan Apabila Karyawan Jatuh Sakit.

D.

Manfaat Penulisan 1.

Manfaat Teoretis Memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum perdata pada khususnya Hukum Asuransi. Bagi penulis, dapat menerapkan teori-teori yang diperoleh selama masa perkuliahan, serta memperluas wawasan dan analisis peneliti khususnya mengenai Mekanisme Penyelesaian klaim BPJS kesehatan.Dapat dimanfaatkan sebagai referensi yang dapat menjadi bahan perbandingan dalam melakukan penelitian selanjutnya di masa yang akan datang.

2.

Manfaat Praktis Bagi masyarakat umum atau pelaku bisnis lainnya agar lebih mengetahui dan memahami mengenai Penyelesaian klaim BPJS kesehatan terhadap


11

karyawan sehingga bisa menjadi perbandingan atau pun referensi bagi semua pihak yang berkepentingan, sehingga bisa memberikan jawaban terhadap permasalahan yang sama.

E.

Metode Penelitian Penelitian pada dasarnya merupakan suatu upaya pencarian dan bukannya

sekedar mengamati dengan teliti terhadap suatu obyek yang mudah terpegang ditangan. Tujuan penelitian adalah untuk memperoleh pengetahuan yang dapat menjawab

berbagai

pertanyaan-pertanyaan

atau

dapat

memecahkan

suatu

permasalahan. 13 Untuk membantu penulis memperoleh data dalam menyelesaikan skripsi ini, maka penulis menggunakan metode sebagai berikut: 1.

Jenis Penelitian Dalam penulisan skripsi ini, jenis penelitian yang diterapkan adalah

memakai pendekatan gabungan antara Penelitian Hukum Normatif dilakukan melalui kajian terhadap Peraturan Perundang-Undang dan buku-buku hukum yang berhubungan dengan skripsi ini. Sedangkan penelitian hukum empiris adalah metode penelitian yang dilakukan untuk mendapat data primer, yang diperoleh dari lapangan melalui wawancara dengan pihak tertentu yang

13

Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hal.27


12

berkaitan dengan Mekanisme Penyelesaian klaim BPJS kesehatan terhadap karyawan PT. Trans Dana Profitri Brandan. 2.

Sifat Penelitian Penelitian ini bersifat deskriptif maksudnya adalah penelitian yang

bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat terhadap suatu populasi atau daerah tertentu, mengenai sifat-sifat, karakteristikkarakteristik, atau faktor-faktor tertentu. Penelitian tersebut harus dilakukan Bahan Hukum Tertier yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. dengan melakukan survei ke lapangan untuk mendapatkan informasi yang dapat mendukung teori yang sudah ada. 14 3.

Sumber Data Data yang dikumpulkan oleh Penulis dalam penyusunan skripsi ini

diperoleh, melalui pengumpulan bahan hukum yaitu bahan hukum primer dan Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah dengan menggunakan metode penelitian hukum empiris, dimana data yang diperoleh berupa data primer dan data sekunder. a. Bahan Hukum Primer yaitu Peraturan Perundang-Undangan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat.

14

Ibid, hal.35


13

b. Bahan Hukum Sekunder yaitu buku-buku yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer seperti buku tentang perjanjian, penelitian lapangan, jurnal Ilmiah dan sebagainya. c. Diperoleh dari kamus hukum, website, dan lain-lainnya. 4.

Alat Pengumpul Data a. Penelitian Kepustakaan (Library Research) Penelitian lapangan yaitu jenis penelitian yang dilakukan melalui kepustakaan dengan membaca literature, buku-buku ilmiah, UndangUndang, buku hukum dan tulisan lain yang ada kaitannya dengan topik yang dibahas dalam skripsi ini yang bersifat teoritis. b. Penelitian Lapangan (Field Research) Penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan dengan obervasi ke lapangan dengan mengambil beberapa laporan penelitian dari PT. Trans Dana Profitri yang menjadi objek penelitian dan menganalisa laporan penelitian tersebut apakah yang terdapat dilapangan telah sesuai dengan ketentuan yang ada. Dalam hal ini Penulis melakukan penelitian yaitu dengan melaukan wawancara langsung kepada pihak Perusahaan atau KEPALA ADMIN PT.TRANS DANA PROFITRI, yaitu Ibu Anthneta Dominggas Manuputty.


14

F.

Keaslian Penulisan Karya

tulis

yang

berjudul

“Tinjauan

Yuridis

Terhadap

Mekanisme

Penyelesaian Klaim BPJS Kesehatan Terhadap Karyawan PT. Trans Dana Profitri Brandan” adalah asli dari pemikiran ataupun usaha dari penulis tanpa adanya penipuan maupun penjiplakan atau lainnya yang dapat merugikan pihak-pihak tertentu. Untuk itu saya bertanggung jawab atas penulisan skripsi ini. Karya tulis ini memiliki kemiripan judul dengan beberapa skripsi yang sudah diteliti oleh Mahasiswa terdahulu pada Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara, yaitu : 1. Tinjauan Yuridis Perjanjian Asuransi Kecelakaan Antara PT. Jasa Raharja Dengan CV.Sinar Sepadan Disusun Oleh

:

Nama

:Fitriani Efalina

Nim

: 920200060

2. Pelaksanaan Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas Pada PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Sumatra Utara Ditinjau Dari Segi Undang-Undang NO.33 Tahun 1964 Disusun Oleh

:

Nama

:Lihayati

Nim

:9300135


15

Walaupun terdapat kemiripan dengan beberapa judul diatas, namun terdapat perbedaan lokasi penelitian dan substansi pembahasan. Penlitian yang dilakukan dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Mekanisme Penyelesaian Klaim BPJS Kesehatan Terhadap Karyawan”. Pembahasannya dikhususkan untuk membahas tentang mekanisme perjanjian asuransi kesehatan karyawan yang ditanggung oleh BPJS dalam perjanjian asuransi kesehatan karyawan, serta mekanisme penyelesaian klaim asuransi kesehatan tersebut.

G.

Sistematika Penulisan Sistematika penulisan dalam penulisan skripsi ini dibagi dalam suatu tahap

yang disebut Bab. Disini penulis akan menguraikan dan menghubungkan isi masing-masing sub-sub bab dalam skripsi ini. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut : BAB I

: PENDAHULUAN Bab ini menjelaskan secara umum mengenai latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, keaslian penulisan, serta urutan sistematika penulisan. Bab I merupakan dasar penelitian yang mengantar pada pembahasan bab-bab berikutnya.


16

BAB II

:TINJAUAN YURIDIS ASURANSI BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KESEHATAN Tinjauan yuridis asuransi bpjs memberi gambaran yang berisi tentang pengertian dan perjanjian asuransi, dan gambaran khusus mengenai pengertian dan dasar hukum asuransi bpjs kesehatan, dan sabjek dan objek dalam pelaksanaan asuransi bpjs kesehatan.

BAB III

:PROSES PERJANJIAN PT.TRANS DANA PROFITRI BRANDAN TERHADAP

ASURANSI

BADAN

PENYELENGGARA

JAMINANN KESEHATAN (BPJS) Bab ini akan menuangkan sekilas tentang apa itu PT. Trans Dana Profitri Brandan dan membahas tantang perjanjian/kontrak antara perusahaaan dan karyawan dan bagaimana tanggapan karyawan mengenai asuransi kesehatan yang diberikan oleh perusahaan kepada merekasebagai dasar keterikatan kontraktual, maka keabsahan perjanjian merupakan hal yang perlu mendapatkan perhatian. BAB IV

:MEKANISME KESEHATAN

PENYELESAIAN

KLAIM

ASURANSI

TERHADAP KARYAWAN PT. TRANS DANA

PROFITRI BRANDAN Mekanisme

Pelaksanaan Penyelesaian Klaim Asuransi Kesehatan

Terhadap Karyawan PT. Trans Dana Profitri Brandan merupakan


17

perumusan pokok penulisan yang terdiri dari membahas tentang bagaimana perlindungan hukum yang diberikan perusahaan ditinjau dari isi perjanjian perusahaan dengan karyawan, Tanggung Jawab perusahaan apabila terlambat membayar premi kepada BPJS pusat, dan upaya hukum yang dapat ditempuh karyawan apabila tidak terpenuhinya asuransi kesehatan tersebut. BAB V

: KESIMPULAN DAN SARAN. Bab ini merupakan penutup dari hasil penelitian yang dituangkan di dalam skripsi. Berupa berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan berupa inti sari dari pembahasan yang telah dilakukan oleh penulis dan saran sebagai bahan kritik dari pemikiran penulis.


BAB I PENDAHULUAN. Kesehatan adalah faktor yang sangat penting bagi produktivitas dan

Recommend Documents