BAB I PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang Jaminan kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar
peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan, yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah. (Perpres no 12 tahun 2013). Kepesertaan Jaminan Kesehatan bersifat wajib (mandatory) dan dilakukan secara bertahap sehingga mencakup seluruh penduduk. Penjelasan Pasal 4 UU Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) menyatakan bahwa prinsip kepesertaan wajib dalam ketentuan ini adalah prinsip yang mengharuskan seluruh penduduk menjadi peserta jaminan sosial, yang dilaksanakan secara bertahap. Target kepesertaan Jaminan Kesehatan, sebagai bagian program jaminan sosial SJSN, adalah seluruh penduduk yang tinggal di Indonesia. Sedangkan yang dimaksud penduduk adalah WNI yang berada di dalam maupun di luar negeri dan Warga Negara Asing (WNA) yang tinggal di Indonesia untuk masa paling sedikit 6 (enam) bulan. Untuk program jangka pendek seperti Jaminan Kesehatan, WNA yang bekerja di Indonesia wajib membayar iuran atau menjadi peserta. Oleh karena itu dalam upaya mencapai kepesertaan menyeluruh (universal coverage) Jaminan Kesehatan maka perlu dikenali jumlah, perkembangan, distribusi dan karekteristik penduduk Indonesia secara keseluruhan.
1 Universitas Sumatera Utara
Secara nasional, sebanyak 50,5% penduduk Indonesia belum memiliki jaminan kesehatan. Askes/ ASABRI dimiliki oleh sekitar 6% penduduk, Jamsostek 4,4%, asuransi kesehatan swasta dan tunjangan kesehatan perusahaan masing-masing sebesar 1,7%. Kepemilikan jaminan didominasi oleh Jamkesmas 28,9% dan Jamkesda 9,6%.(Riset Kesehatan Dasar 2013). Kepemilikan jaminan kesehatan penduduk menurut provinsi sangat bervariasi. Provinsi Aceh adalah provinsi yang paling tinggi cakupan kepemilikan jaminan diantara provinsi lain, yaitu sekitar 96,6% penduduk atau hanya 3,4% yang tidak punya jaminan apapun. Pada Provinsi Sumatera Barat cakupan kepemilikan jaminan 46,4% atau hanya 53,6% yang tidak memiliki jaminan. Sedangkan Provinsi Sumatera Utara cakupan kepemilikan jaminan yaitu 40,7% atau 59,3% yang tidak memiliki jaminan. (Riset Kesehatan Dasar 2013) Kepemilikan jaminan kesehatan menurut status pekerjaan menunjukkan kelompok tertinggi yang tidak memiliki jaminan adalah kelompok wiraswasta (60,1%), sedangkan yang terendah adalah pegawai (36%). Kelompok wiraswasta ini terdiri dari pedagang besar ataupun eceran.(Riskesdas, 2013) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS merupakan lembaga yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang sudah mulai diterapkan sejak 1 Januari 2014 dan BPJS ini bertanggung jawab kepada Presiden Republik Indonesia. BPJS membagi dua golongan yaitu peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) jaminan kesehatan dan peserta bukan Penerima Bantuan Iuran (Non-PBI) jaminan kesehatan. Peserta PBI
Universitas Sumatera Utara
jaminan kesehatan yang dimaksud meliputi orang yang tergolong fakir miskin dan orang tidak mampu. Target yang telah dibuat BPJS agar seluruh warga di Indonesia masuk SJSN harus didukung oleh seluruh lapisan masyarakat, mulai dari pemerintah hingga masyarakat sendiri. Tetapi masyarakat dapat mendukung program itu, apabila masyarakat tahu, kenal, dan paham akan program tersebut. Dari pihak pemerintah sendiri, telah mensosialisasikan program SJSN melalui media sosial agar seluruh masyarakat mengetahuinya dan diharapkan masyarakat mau mendaftarkan diri jadi peserta SJSN. Peserta jaminan kesehatan Bukan Penerima Bantuan Iuran (PBI) meliputi pekerja penerima upah dan anggota keluarganya, pekerja bukan penerima upah dan anggota keluarganya serta bukan pekerja dan anggota keluarganya. Peserta bukan penerima upah adalah pekerja di luar hubungan kerja atau mandiri dan pekerja yang tidak termasuk Pegawai Negeri Sipil, anggota TNI, anggota Polri, pejabat negara, pegawai pemerintah non pegawai negeri, pegawai swasta. (Perpres no. 12 tahun 2013). Dengan adanya sistem mandiri BPJS ini akan membuka peluang bagi warga yang mempunyai ekonomi lebih untuk membantu membayarkan warga yang kekurangan lainnya sesuai dengan asas BPJS Kesehatan yaitu gotongroyong. Pemerintah mendorong masyarakat menjadi peserta mandiri agar masalah kesehatan dapat ditanggulangi bersama. BPJS merencanakan bahwa pada tahun 2014 masyarakat Indonesia yang ikut dalam program SJSN mencapai 70%. Dan target yang lebih tinggi lagi yang
Universitas Sumatera Utara
dicanangkan oleh BPJS adalah pada tahun 2017 akan terdapat 90% lebih rakyat Indonesia sudah mengikuti program SJSN. Pada tahun 2019 ditargetkan seluruh warga di Indonesia masuk SJSN. Cakupan atau kepesertaan masyarakat Sumatera Utara terhadap berbagai jaminan pembiayaan kesehatan ini pada tahun 2013 masih rendah, dari 13.326.307 jiwa penduduk di Sumatera Utara, sebanyak 5.905.881 jiwa atau 44,32% telah tercover dengan sistem jaminan pemeliharaan kesehatan. (Profil Kesehatan Sumut,2013) Standarisasi
target
pencapaian
kepesertaan
Jaminan
Kesehatan
Nasional BPJS Kota Medan yaitu 1.752.912 jiwa. Sedangkan, jumlah peserta yang tercatat di BPJS Kesehatan Medan sampai dengan bulan November 2015 yaitu sebanyak 1.092.799 jiwa dari jumlah penduduk kota Medan pada tahun 2015 ialah sebanyak 2.468.429 jiwa. Artinya pada tahun 2015 target yang ingin dicapai oleh
BPJS kepesertaannya adalah 70% sedangkan target yang telah
tercapai hanya 44%. (Anonim, 2016) Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Mutiara (2014), tentang Analisis Faktor Faktor yang Memengaruhi Intensi Masyarakat Kota Cirebon menjadi Peserta Mandiri Jaminan Kesehatan menunjukkan bahwa sikap,norma subyektif dan persepsi kemampuan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap intensi untuk menjadi peserta jaminan kesehatan mandiri pada masyarakat Kota Cirebon. Berdasarkan pengamatan selama ini, permasalahan yang terjadi pada aspek kepesertaan saat ini, demand atau permintaan tinggi terhadap kepesertaan
Universitas Sumatera Utara
masyarakat menjadi peserta mandiri BPJS. Namun, demand tersebut menjadi rendah diakibatkan oleh beberapa determinan. Padahal, target kedepan sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang SJSN yaitu semua penduduk Indonesia wajib menjadi peserta Jaminan Kesehatan (Universal Coverage). Berdasarkan survei pendahuluan yang telah dilakukan, ada beberapa alasan determinan mengapa masyarakat tidak mau mendaftar bahkan calon peserta pulang tidak jadi mendaftar menjadi peserta mandiri BPJS. Alasan atau keluhan tersebut antara lain adalah pendapatan masyarakat terhadap pembayaran iuran BPJS Kesehatan. Kelengkapan persyaratan administrasi seperti calon peserta harus membawa Kartu Keluarga ,KTP asli dan mempunyai buku rekening bank. Peserta harus mendaftar seluruh anggota keluarga yang tertera dalam Kartu Keluarga juga merupakan salah satu determinan rendahnya permintaan masyarakat menjadi peserta mandiri BPJS. Selain itu, alasan lainnya adalah tidak tahu cara online dan anggota keluarga lainnya tidak bisa mendaftar secara online jika salah satu anggota keluarga dalam Kartu Keluarga sudah terdaftar dalam BPJS. Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, peneliti tertarik untuk meneliti tentang Demand Masyarakat Menjadi Peserta Mandiri Pada Program BPJS di Kota Medan. 1.2
Perumusan Masalah Berdasarkan latar belakang permasalahan, maka dapat dirumuskan
perumusan masalahnya adalah: 1.
Bagaimana pendapatan masyarakat terhadap iuran yang akan dibayar peserta mandiri BPJS di Kantor Cabang Utama Medan .
Universitas Sumatera Utara
2.
Bagaimana persyaratan administrasi calon peserta mandiri BPJS di Kantor Cabang Utama Medan.
3.
Bagaimana persyaratan peserta harus mendaftar sendiri di BPJS Kantor Cabang Utama Medan.
4.
Apa sajakah determinan lain rendahnya pendaftaran peserta mandiri BPJS di Kantor Cabang Utama Medan.
1.3
Tujuan Penelitian
1.3.1 Tujuan Umum Untuk mengetahui alasan mengapa rendahnya pendaftaran peserta mandiri di Kantor BPJS Cabang Utama Medan. 1.3.2 Tujuan Khusus 1.
Mengetahui pendapatan masyarakat terhadap iuran BPJS di Kantor Cabang Utama Medan .
2.
Mengetahui persyaratan administrasi calon peserta mandiri BPJS di Kantor Cabang Utama Medan.
3.
Mengetahui persyaratan peserta harus mendaftar sendiri di BPJS Kantor Cabang Utama Medan.
4.
Mengetahui determinan lain rendahnya pendaftaran peserta mandiri BPJS di Kantor Cabang Utama Medan.
1.3.3 Manfaat Penelitian 1.
Manfaat penelitian untuk institusi pendidikan (fakultas) Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai referensi dan bahan informasi bagi penelitian-penelitian mendatang yang berkaitan
Universitas Sumatera Utara
dengan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional khususnya kelompok mandiri. 2.
Manfaat penelitian bagi seluruh pihak Bagi BPJS Kesehatan Kota Medan, Sebagai bahan masukan untuk meningkatkan cakupan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional secara keseluruhan di Kota Medan
3.
Manfaat bagi peneliti Sebagai bahan masukan bagi penulis dalam menambah kemampuan dan pengetahuan selama menempuh pendidikan di FKM USU.
Universitas Sumatera Utara
