BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Keberadaan peraturan keimigrasian merupakan atribut yang sangat penting dalam menegakkan kedaulatan hukum suatu negara di dalam wilayah teritorial negara yang bersangkutan, dan setiap warga negara asing yang akan masuk atau keluar wilayah suatu negara harus tunduk pada hukum negara tersebut sebagaimana halnya warga itu sendiri.1 Keberadaan peraturan keimigrasian tentu tidak lepas dari pelaksanaan fungsi keimigrasian itu sendiri yang harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Pasal (3) ayat (1) berbunyi melaksanakan
fungsi
keimigrasian,
pemerintah
menetapkan
untuk
kebijakan
keimigrasian, ayat (2) berbunyi kebijakan keimigrasian dilaksanakan oleh menteri, pasal (3) berbunyi fungsi keimigrasian di sepanjang garis perbatasan wilayah Indonesia dilaksanakan oleh pejabat imigrasi yang meliputi tempat pemeriksaan imigrasi dan pos lintas batas. Pasal (4) ayat (1) berbunyi untuk melaksanakan fungsi keimigrasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal (3), dapat dibentuk kantor imigrasi di kabupaten, kota, atau kecamatan, ayat (2) berbunyi di setiap wilayah kerja kantor Imigrasi dapat dibentuk tempat pemeriksaan imigrasi, ayat (3) berbunyi pembentukan tempat pemeriksaan Imigrasi sebagaimana 1
Yudha Bhakti, 2003, Hukum Internasional: Bunga Rampai, Alumni, Bandung, hlm 19-17
1
dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan keputusan menteri, ayat (4) berbunyi selain kantor imigrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dibentuk rumah detensi imigrasi di ibu kota negara, provinsi, kabupaten, atau kota.ayat (5) berbunyi kantor imigrasi dan rumah detensi imigrasi merupakan unit pelaksana teknis yang berada di bawah direktorat jenderal imigrasi. Pasal (5) berbunyi fungsi keimigrasian di setiap perwakilan Republik Indonesia atau tempat lain di luar negeri dilaksanakan oleh pejabat imigrasi dan/atau pejabat dinas luar negeri yang ditunjuk. Indonesia sebagai negara yang berdaulat mempunyai tujuan untuk mensejahterakan rakyatnya, hal ini harus diwujudkan. Adanya perlindungan segenap kepentingan bangsa, keikutsertaan dalam melaksanakan ketertiban dunia dalam hubungannya dengan dunia internasional, semua aspek keimigrasian harus didasarkan pada apa yang telah digariskan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian, sebagai hukum dasar untuk pengaturan tugas dan fungsi dalam melaksanakan penindakan keimigrasian terhadap warga negara asing yang melakukan pelanggaran Ovestay. Selanjutnya, orang asing yang memasuki wilayah yurisdiksi Indonesia, wajib mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian, yang wajib dimiliki oleh warga negara asing yaitu pada pasal 8 ayat (1) berbunyi setiap orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia wajib memiliki dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku, ayat (2) berbunyi setiap orang asing yang masuk wilayah Indonesia wajib memiliki visa yang sah dan masih berlaku, kecuali ditentukan lain berdasarkan Undang-Undang ini dan
2
perjanjian internasional. Pasal 9 ayat (1) berbunyi setiap orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia wajib melalui pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat imigrasi di Tempat pemeriksaan imigrasi, ayat (2) berbunyi pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemeriksaan dokumen perjalanan dan/atau identitas diri yang sah, ayat (3) berbunyi dalam hal terdapat keraguan atas keabsahan dokumen perjalanan dan/atau identitas diri seseorang, pejabat imigrasi berwenang untuk melakukan penggeledahan terhadap badan dan barang bawaan dan dapat dilanjutkan dengan proses penyelidikan keimigrasian. Pengawasan Keimigrasian terhadap orang asing dilaksanakan pada saat permohonan visa, masuk atau keluar wilayah Indonesia.2 Oleh sebab itu pengawasan dan penindakan terhadap warga negara asing yang keluar masuk wilayah Indonesia harus dilaksanakan dengan sebaik baiknya dan memberikan tindakan administasi bagi warga negara asing secara tegas yang melanggarnya sesuai dengan Undang-undang nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, dan agar terciptanya penegakan hukum keimigrasian baik yang bersifat administratif maupun deportasi.3 Fungsi keimigrasian merupakan fungsi penyelenggaraan administrasi Negara atau penyelenggaraan administrasi pemerintahan, oleh karena itu sebagai bagian dari penyelenggaraan kekuasaan eksekutif, yaitu fungsi administrasi negara dan
2
Pasal 68 ayat 1 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian
3
Penjelasan Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.
3
pemerintahan, maka hukum keimigrasian dapat dikatakan bagian dari bidang hukum administrasi negara.4 Orang asing yang datang ke Indonesia dan memiliki izin keimigrasian, hanya dapat tinggal di Indonesia selama waktu yang ditentukan dalam izin keimigrasiannya tersebut. Apabila warga negara asing pemegang izin tinggal yang telah berakhir masa berlakunya dan masih berada dalam wilayah Indonesia kurang dari 60 (enam puluh) hari dari batas waktu izin tinggal dikenai biaya beban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 5 Sedangkan orang asing yang datang ke Indonesia, orang asing yang tidak membayar biaya beban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai tindakan administratif keimigrasian berupa deportasi dan penangkalan.6 Sedangkan orang asing pemegang izin tinggal yang telah berakhir masa berlakunya dan masih berada dalam wilayah Indonesia lebih dari 60 (enam puluh) hari dari batas waktu izin tinggal dikenai tindakan administratif keimigrasian berupa deportasi dan penangkalan.7 Keberadaan orang asing di wilayah Indonesia yang melebihi batas waktu izin tinggal, yang dikenal juga dalam bidang keimigrasian dengan istilah overstay.8 Kebijakan nasional yang secara selektif menentukan warga negara asing yang boleh masuk atau keluar dari wilayah Indonesia dan sanksi hukum apa saja yang dikenakan terhadap ketentuan yang mengatur mengenai hal-hal yang harus
4
Bagir Manan, 2000, Hukum Keimigrasian dalam Sistem Hukum Nasional, disampaikan dalam Rapat Kerja Nasional Keimigrasian, Jakarta, hlm 7. 5 Pasal 78 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. 6 Pasal 78 ayat (2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian 7 Pasal 78 ayat (3) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian 8
H. Abdullah Sjahriful James, 1992, Komentar Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm 91.
4
dipatuhi selama warga Negara asing tersebut berada di Indonesia. Selain itu hukum keimigrasian sebagai himpunan petunjuk yang mengatur tata tertib warga negara asing yang berlalu lintas masuk atau keluar wilayah Indonesia dan pengawasan orang asing yang berada di wilayah Indonesia.9 Keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah Indonesia perlu diawasi secara teliti dan terkoordinasi dengan tanpa mengabaikan keterbukaan dalam memberikan pelayanan bagi orang asing. Langkah pengawasan tersebut pada dasarnya juga diikuti dengan penindakan keimigrasian demi terciptanya penegakan hukum yang cepat dan tepat atas setiap pelanggaran keimigrasian yang dilakukan oleh warga negara asing yang berada di Indonesia.10 Pengertian penegakan hukum adalah penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum oleh orang-orang yang berhubungan sesuai dengan kewenangan masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku.11 Dalam PP Nomor 31 tahun 1994 disebutkan tindakan keimigrasian ditetapkan dengan keputusan tertulis oleh pejabat imigrasi yang berwenang dan keputusan ini disampaikan kepada orang asing yang dikenakan tindakan keimigrasian tersebut selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penetapan. Undang-undang Nomor 6 tahun 2011 Pasal 75 Ayat 2 berbunyi Tindakan Administratif Keimigrasian sebagaimana dimaksud pada pasal 75 ayat (1) dapat berupa: a. Pencantuman dalam daftar pencegahan atau penangkalan b. Pembatasan, perubahan, atau pembatalan izin tinggal 9
Abdullah Syahriful, Memperkenalkan Hukum Keimigrasian, Grafika Indonesia, Jakarta hlm 58. Muhammad Indra, Op.Cit., hlm 38 11 Soeryono Soekanto, 1983, Penegakan Hukum, Bina Cipta, Bandung, hlm 2. 10
5
c. Larangan untuk berada di satu atau beberapa tempat tertentu di wilayah Indonesia d. Keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di wilayah Indonesia e. Pengenaan biaya beban f. Deportasi dari Wilayah Indonesia. Dalam hal tindakan keimigrasian berupa penolakan masuk ke wilayah Negara Republik Indonesia, keputusan tindakan keimigrasian oleh pejabat imigrasi di tempat pemeriksaan imigrasi dilakukan dengan menerakan tanda penolakan di paspornya.12 Maksud tindakan keimigrasian ini adalah untuk melaksanakan kebijaksanaan pengawasan di bidang keimigrasian dan membantu terlaksananya penegakan hukum di wilayah Negara Republik Indonesiabaik secara preventif maupun represif.13 Perkembangan kebijakan keimigrasian baik dari aspek pengaturan dan penegakan hukum yang terjadi selama ini secara simultan dirasakan perlu memperbaharui berbagai peraturan perundang-undangan keimigrasian yang lebih memberi
jaminan
kepastian,
keadilan
dan
kemanfaatannya.
Diindikasi
pelanggaran hukum keimigrasian semakin meningkat setiap tahunnya khususnya di Yogyakarta. Hal ini mengindikasikan masih adanya kelemahan dalam penegakan hukum keimigrasian dan khususnya yang berkenaan dengan
12 13
Pasal 24 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1994 Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1994
6
penindakan keimigrasian terhadap warga negara asing yang menyalahi ijin tinggalnya. Kelemahan-kelemahan penegakan hukum dalam bidang keimigrasian tersebut apabila tidak segera diatasi atau ditanggulangi maka dapat meruntuhkan kepercayaan masyarakat di dalam negeri maupun orang asing terhadap sistem hukum Indonesia. Soerjono Soekanto menyatakan ada empat faktor yang menentukan berfungsinya kaidah hukum yaitu: Pertama, kaidah hukum atau peraturan itu sendiri. Kedua, petugas yang menegakkan atau yang menetapkan. Ketiga, fasilitas yang diharapkan akan dapat mendukung pelaksanaan kaidah hukum. Keempat, warga masyarakat yang terkena ruang lingkup peraturan tersebut.
14
Hubungan timbal balik antara materi
perundang-undangan, aparat penegak hukum dengan kesadaran hukum dan ketaatan masyarakat sangat erat, keempat elemen itu harus berfungsi dengan baik, sehingga citra dan wibawa hukum dapat terwujud. Proses penegakan hukum keimigrasian, pandangan tersebut sangat penting karena penentuan suatu kasus pelanggaran diselesaikan dengan proses hukum pidana atau administratif diletakkan pada kewenangan (diskresi) pejabat imigrasi. Untuk itu perlu ada batasan dan kategorisasi yang tegas dalam proses penegakan hukum yang dapat ditempuh yaitu antara tindakan hukum pidana dengan tindakan hukum administratif, sehingga tidak lagi digantungkan pada penilaian pejabat imigrasi tetapi didasarkan sistem atau peraturan perundang-undangan dengan
14
Soerjono Soekanto, Op.Cit, hlm 30
7
memperhatikan proses penyelesaian perkara keimigrasian secara cepat, efektif dan efisien.15 Daerah Istimewa Yogyakarta dalam peta kewilayah Indonesia ditetapkan sebagai propinsi tujuan wisata dan tujuan belajar. Oleh karenanya bisa dipastikan akan banyak berlalu-lalang orang-orang asing yang hendak sekedar berwisata ataupun belajar di provinsi ini. Dengan kata lain banyak orang asing atau imigran yang tinggal di Yogyakarta, dengan demikian
Kantor Imigrasi Kelas 1
Yogyakarta sangat berperan aktif untuk menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Penindakan sesuai peraturan perundang-undangan nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian terhadap warga negara asing yang datang ke wilayah Indonesia khususnya Yogyakarta yang menyalahi ijin tinggalnya. Tindakan hukum kemigrasian di dasarkan pada pasal-pasal dan ayat-ayat dalam undang-undang nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian, urusan Penindakan terhadap Warga Negara asing yang melakukan pelanggaran overstay menjadi urusan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia yang didelegasikan kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM, dan Kantor Imigrasi setempat. Berdasarkan latar belakang tersebut maka skripsi ini akan menganalisa Tugas dan Fungsi Kantor Imgrasi kelas 1 Yogyakarta dalam melaksanakan penindakan keimigrasian terhadap warga negara asing yang Overstay bulan Januari 2012 sampai dengan bulan Desember 2015, dan pelaksanaannya, mencari tahu faktor pendukung dan penghambat, dan upaya-upaya yang harus dijalankan oleh kantor 15
Muhammad Indra, Op.Cit.,hlm 16
8
Imigrasi kelas 1 Yogyakrta untuk menanggulangi hambatan yang ada dalam melaksanakan penindakan keimigrasian terhadap warga negara asing yang melebihi batas izin tinggal (Overstay) di Yogyakarta.
B. Rumusan Masalah Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka dapat dirumuskan permasalahan yang hendak dibahas sebagai berikut : 1. Bagaimana tugas dan fungsi Kantor Imigrasi Kelas 1 Yogyakarta dalam melaksanakan Penindakan Terhadap Warga Negara Asing (WNA) yang Masa Berlaku Izin Tinggalnya Telah Habis (Overstay) Tahun 2012 sampai dengan tahun 2015, dan bagaimana pelaksanaannya? 2. Faktor apakah yang mendukung dan menghambat tugas dan fungsi Kantor Imigrasi Kelas 1 Yogyakarta dalam melaksanakan Penindakan keimigrasian terhadap warga Negara asing yang melebihi batas izin tinggal (overstay)? 3. Apa upaya Kantor Imigrasi kelas 1 Yogyakarta untuk mengatasi hambatan dalam melaksanakan Penindakan keimigrasian terhadap warga negara asing yang melebihi izin tinggal (Overstay)?
C. Tujuan Penelitian Penelitian skripsi ini dilakukan untuk dapat mendiskripsikan dua tujuan, yaitu: 1. Mendiskripsikan jenis tindakan hukum yang diberikan Kantor Imigrasi Kelas 1 Yogyakarta terhadap warga Negara asing yang melakukan pelenggaran
9
overstay di Yogyakarya tahun 2012 sampai dengan tahun 2015, dan pelaksanaannya. 2. Mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi tugas dan fungsi Kantor Imigrasi Kelas 1 Yogyakarta dalam melaksanakan Penindakan keimigrasian terhadap warga Negara asing yang melebihi batas izin tinggal (overstay) 3. Mendeskripsikan Upaya Kantor Imigrasi kelas 1 Yogyakarta Untuk Mengatasi Hambatan Dalam Melaksanakan penindakan keimigrasian terhadap warga negara asing yang masa berlaku izin tinggalnya telah habis (Overstay).
D. Keaslian Penelitian Sejauh pengamatan dan penelusuran yang dilakukan oleh penulis dalam rangka mencari keberadaan hasil penelitian yang berkaitan dengan “Tugas dan Fungsi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta dalam melaksanakan Penindakan Keimighrasianj Terhadap Izin Tinggal Orang Asing di Indonesia” telah menemukan 2 penulisan hukum yang objek penelitiannya hampir mirip, yakni: a. karya Dody Firman Syah, Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Dengan judul :Pelaksanaan Pengawasan Orang Asing Di Kantor Imigrasi Yogyakarta tahun 2012”.
Obyek penelitian hampir sama
diantara kedua karya hukum itu akan tetapi obyek permasalahannya hukumnya berbeda. Karya Dody Firman Syah lebih menitik beratkan pada persoalan hukum “pelaksanaan dan hambatan pengawasan” terhadap orang asing di Kantor Imigrasi Yogyakarta. Sementara penelitian ini menitik beratkan pada
10
obyek hukum “Tindakan Hukum Administrasi Terhadap Warga Negara Asing (WNA) yang Masa Berlaku Izin Tinggalnya Telah Habis (Overstay) mulai tahun 2012 sampai dengan tahun tahun 2015, dan membahas faktor yang mempengaruhi pelaksanaan penindakan keimigrasian terhadap warga negara asing yang overstay. b. Karya Nanaria Putri, Jurusan Managemen Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik Universitas Sebelas maret Surakarta. Dengan judul: Prosedur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian Terhadap Pelanggaran Izin Tinggal Warga Negara Asing Di Seksi Pengawasan Dan Penindakan Keimigrasian Di Kantor Imigrasi Kelas 1 Yogyakarta. Obyek penelitian hampir sama diantara kedua karya hukum itu akan tetapi obyek permasalahannya hukumnya berbeda. Karya Nanaria lebih menitik beratkan pada persoalan Prosedur Pengawasan dan Penindakan keimigrasian terhadap orang asing yang Overstay. Sementara penelitian ini menitik beratkan pada obyek hukum “Tindakan Hukum Administrasi Terhadap Warga Negara Asing (WNA) yang Masa Berlaku Izin Tinggalnya Telah Habis (Overstay) mulai tahun 2012 sampai dengan tahuntahun 2015, dan membahas faktor yang mempengaruhi pelaksanaan penindakan keimigrasian terhadap warga negara asing yang overstay.
E. Manfaat Penelitian Penelitian yang dilakukan ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi ilmu pengetahuan, pembangunan dan kehidupan praktis. 1. Manfaat bagi ilmu pengetahuan 11
Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan yang berarti bagi pengembangan ilmu pengetahuan sosial pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya mengenai Tugas dan Fungsi Kantor Imigrasi Kelas 1 Yogyakarta dalam melaksanakan Penindakan keimigrasian terhadap warga Negara asing yang melebihi batas izin tinggal yang diberikan (overstay). 2. Manfaat bagi pembangunan Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan yang berguna untuk Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, khususnya Kantor Imigrasi Kelas 1 Yogyakarta Dalam melaksanakan Penindakan keimigrasian terhadap warga Negara asing yang melebihi batas izin tinggal yang diberikan (overstay) 3. Manfaat bagi Masyarakat Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi yang berguna bagi masyarakat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mengenai Peran dan Fungsi kantor
Imigrasi
Kelas
1 Yogyakarta dalam
melaksanakan Penindakan
keimigrasian terhadap warga Negara asing yang melebihi batas izin tinggal yang diberikan (overstay).
12
