BAB I PENDAHULUAN
A.
Latar Belakang Masalah
Negara Republik Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan karena wilayahnya meliputi ribuan pulau. Kondisi geografis wilayah nusantara tersebut menunjukkan betapa pentingnya peranan transportasi terhadap kelancaran arus lalu lintas penduduk dari dan kesuatu daerah tertentu. Terjalinnya hubungan antar daerah yang luas tersebut, Indonesia membutuhkan sarana transportasi baik darat, laut, sungai maupun udara. Pentingnya transportasi tercermin pada semakin meningkatnya kebutuhan jasa angkutan bagi mobilitas orang serta barang didalam negeri, dari dan ke luar negeri, serta berperan sebagai pendorong, dan penggerak bagi
pertumbuhan
daerah
dan
pengembangan
wilayah.
Peranan
pengangkutan didalam dunia perdagangan bersifat mutlak, sebab tanpa pengangkutan, perusahaan tidak mungkin dapat berjalan. Barang-barang yang dihasilkan oleh produsen atau pabrik-pabrik dapat sampai ditangan padagang atau pengusaha kepada konsumen juga harus menggunakan jasa pengangkutan. Pengangkutan disini dapat dilakukan oleh orang, kendaraan yang ditarik oleh binatang, kendaraan bermotor, kereta api, kapal laut, kapal sungai, pesawat udara dan lain-lain.
1
Menelusuri awal perkembangan tanggung jawab pengangkut dalam pengangkutan barang sering dikaitkan dengan hukum mengenai penitipan. Hubungan pengangkutan barang lahir dari kontrak pengangkutan antara pengangkut dengan pengirimnya. Namun demikian perjanjian pengangkutan barang tidak semata-mata mengikat kepada pengirim atau pengangkut tetapi juga pada penghantar karena setelah barang diterimakan kepada penerima maka sejak saat itu timbul hubungan hukum antara pengirim, pengangkut, penghantar, dan penerima. Terjadinya perjanjian antara pengangkut dan penghantar, penghantar dengan pengirim barang maupun penerima maka lahirlah hak dan kewajiban diantara para pihak. Perkembangan demikian memerlukan perhatian yang seksama terutama dalam pengaturan hak dan kewajiban para pihak, karena selama ini khususnya Indonesia, porsi perhatian terhadap pengangkutan barang yang sangat kurang. Masalah-masalah yang sering timbul dalam pengangkutan barang antara lain mencangkup ruang lingkup tanggung jawab, jumlah ganti kerugian, forum penyelesaian, dan hal-hal lain yang berhubungan antara tanggung jawab penghantar terhadap pengirim. Kewajiban pengangkut adalah menyelenggarakan pengangkutan barang dan/atau orang dari satu tempat ketempat tertentu dengan selamat. Kewajiban penghantar adalah mengirimkan barang dari pengirim melalui pengangkutan baik darat, laut, dan udara untuk diserahkan kepada penerima. Kewajiban pengirim adalah membayar biaya angkutan. Kewajiban penerima
2
adalah menerima barang yang telah dikirim oleh pengangkut dalam keadaan baik dan layak dengan tepat waktu. Dapat disimpulkan bahwa kewajiban itu timbul karena adanya perjanjian pengangkutan yang pada intinya mewajibkan pengangkut untuk menjaga keselamatan barang yang diangkutnya hingga saat diserahkannya barang tersebut. Seandainya barang-barang tersebut tidak selamat maka pengangkut harus bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat tidak dilaksanakan kewajiban tersebut.1 Pengirim akan menyerahkan tugas mengirim kepada ekspeditur untuk mengirimkan barang-barangnya. Pihak dalam perjanjian pengangkutan ialah ekspeditur maka ekspeditur yang bertanggungjawab kepada pengirim tentang pengiriman barangnya.2 Hak dan kewajiban para pihak menimbulkan hubungan hukum antara para pihak tersebut. Pada pengirim yang akan mengirimkan barangnya melalui penghantar, penghantar telah bekerjasama dengan perusahaan pengangkutan untuk mengirimkan barang ke penerima. Pengirim memiliki hak-hak yang wajib dipenuhi oleh pihak penghantar disebabkan yang berhubungan langsung yaitu antara pengirim, pengangkut, dan penerima. Penghantar menyediakan jasa untuk melakukan pengiriman barang tanpa pengirim langsung berhubungan dengan pihak pengangkut.3
1
H.M.N Purwosutjipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 3 : Hukum Pengangkutan,Cetakan Keenam, Djambatan, Jakarta, 2003, hlm. 34 2
http://
[email protected], 3 februari 2010, pukul 19.00 WIB.
3
Ibid.
3
Perlindungan terhadap hak-hak bagi pengirim dan penerima sebagai pengguna jasa di Indonesia telah diatur sejak lama. Hukum perlindungan konsumen merupakan hukum yang berlaku untuk melindungi hak-hak bagi pengguna jasa tersebut. Hukum perlindungan konsumen bertujuan untuk mencegah tindakan-tindakan pelaku usaha yang merugikan konsumen. Pada tanggal 20 April 1999 Pemerintah Republik Indonesia telah mengeluarkan dan mengundangkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-undang Perlindungan Konsumen ini diharapkan dapat membidik masyarakat Indonesia untuk lebih menyadari akan segala hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang dimiliki terhadap pelaku usaha dimana dikatakan bahwa untuk meningkatkan harkat dan martabat
konsumen
perlu
meningkatkan
kesadaran,
pengetahuan,
kepedulian, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya serta menumbuh kembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab.4 Sebuah perusahaan jasa pengiriman hataran barang yang cukup besar di Indonesia, PT. JNE Express Across Nations selaku pihak penyelenggara jasa pengangkutan barang melakukan pengiriman barang dengan bekerja sama perusahaan pengangkutan baik melalui darat, laut maupun udara. PT. JNE telah berupaya semaksimal mungkin mengurangi resiko kerusakan dari pihaknya dalam mengemas pengiriman barang muatan, 4
Gunawan Widjaja dan Ahmad yani, Hukum Tentang Perlindungan Konsumen, Cetakan
Kedua, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001, hlm. 2.
4
antara lain, dengan meningkatkan sarana dan prasarana. PT. JNE bertanggung jawab atas kerusakan barang yang terjadi pada kesalahan pekerja perusahaannya, karena langsung berhubungan dengan pengirim barang. Pada umumnya, kecelakaan kerusakan barang yang terjadi dikarenakan ada faktor ketidakdisipinan para pekerja dalam melayani barang kiriman tersebut dengan cara dilempar, terbentur, atau terbanting dan selain itu, disebabkan oleh faktor cuaca alam yang memang tidak memungkinkan untuk melakukan pengiriman barang tepat pada waktu yang disepakati. Penyelenggaraan pengiriman barang melalui PT. JNE Express Across Nations tidak terlepas dari hambatan-hambatan yang berakibat kerugian bagi pengirim maupun penerima barang. Hal ini ada kaitan dengan kenyataan bahwa dalam kehidupan sekarang orang sering menghargai sesuatu yang bersifat pribadi maka kerugianpun akan lebih bersifat kerugian pribadi dan mental dari pada kerugian materi. Kerugian tersebut antara lain dalam hal rusaknya barang, hilangnya barang yang akan dikirim dikarenakan kesalahan pihak penghantar barang dalam pengangkutan maupun terlambat datangnya barang yang dikirim ke daerah tujuan5. Pengirim sebelum menggunakan jasa penghantar seharusnya telah mengetahui hak-hak yang wajib dipenuhi pihak penghantar sehingga atas
5
http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=23351=Berita, 3 februari 2010, pukul
19.00.
5
kerugian yang dilakukan pihak penghantar pengirim berhak menuntut ganti rugi kepada pihak penghantar. Kerugian saat terjadi keterlambatan saat mengirimkan barang-barang berupa barang yang sangat dibutuhkan untuk segera digunakan misalnya dokumen penting, atau barang yang dapat membusuk jika disimpan terlalu lama dalam suatu wadah misalnya makanan merupaka suatu kerugian yang harus dipertanggungjawabkan oleh pihak penghantar. Namun, pada pengiriman barang yang datangnya terlambat dikarenakan terjadinya sutau overmacht, dapat diterima alasannya oleh pengirim dan penerima. Masalah
keterlambatan,
kerusakan
pengiriman
barang
yang
dipersalahkan adalah bukan hanya tanggung jawab dari pihak PT. JNE tidak terlepas dari melakukan kesalahan sebelum atau sesudah barang diangkut oleh pengangkut. Oleh sebab itu, penting sekiranya untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab dan perlindungan hukum bagi masyarakat yang mengunakan layanan pengiriman barang melalui PT. JNE. Maka penulis melakukan penelitian terkait perlindungan hukum terhadap pengguna jasa pengiriman hantaran
dalam bentuk tugas akhir
yang berjudul :
“Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pengguna Jasa pengiriman hantaran PT. JNE Ekspress Across Nations”.
6
B.
Rumusan Masalah Berdasarkan yang telah diuraikan dalam latar belakang masalah maka penulis merumuskan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut : 1.
Bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen pengguna jasa PT. JNE Ekspress Across Nations?
2.
Bagaimana penyelesaian ganti rugi oleh PT. JNE Ekspress Across Nations ?
C.
Tujuan dan Kegunaan Penelitian Tujuan dari penelitian ini antara lain : a.
Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi konsumen pengguna jasa pengiriman hantaran pada PT. JNE Express Across Nations apabila terjadi keterlambatan, kerusakan, atau bahkan kehilangan.
b.
Untuk mengetahui penyelesaian ganti rugi yang dilakukan PT. JNE Express Across Nations apabila terjadi keterlambatan, kerusakan, atau bahkan kehilangan.
Kegunaan penelitian antara lain : a. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan informasi terhadap anggota masyarakat pada umumnya dan khususnya terhadap mereka yang acapkali memanfaatkan jasa penghantar dalam mengirimkan barang dari satu kota ke kota lain.
7
b. Dari hasil penulisan ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan masukan terhadap para pengusaha yang kegiatan usahanya banyak bergerak dalam bidang penghantar barang yaitu agen pengiriman hantaran. c. Dari hasil penulisan ini diharapkan dapat memperkaya khasana ilmu pengetahuan umumnya dan khusunya ilmu hukum mengenai hukum perlindungan konsumen.
D.
Tinjauan Pustaka Pengangkutan memegang peranan penting bagi kehidupan manusia. Kita lihat bahwa pengangkutan pada pokoknya bersifat perpindahan tempat, baik mengenai benda-benda maupun mengenai orang-orang, karena perpindahan itu mutlak diperlukan untuk mencapai dan meningkatkan efisiensi6. Pengangkutan dapat diartikan sebagai suatu pemindahan barang dan manusia dari satu tempat (tempat asalnya) menuju ke tempat yang lain yang mutlak perpindahan tempatnya untuk mencapai dan meningkatkan efisiensi. Suatu barang ataupun manusia dapat diangkut melalui suatu alat yang disebut angkutan/transport dengan tujuan disuatu tempat tertentu. Dalam KUHD tidak ada penjelasan secara umum mengenai pengangkutan, maka para sarjana yang memberikan pengertian umum yang dapat berlaku bagi pengangkutan darat, pengangkutan laut, maupun udara. Adapun pengertian yang diberikan oleh salah satu sarjana tersebut adalah 6
Soekardono, Hukum Dagang Indonesia, Cetakan Ketiga, Rajawali : Jakarta 1986, hlm.
2.
8
menurut HMN. Purwosutjipto, berpendapat bahwa Pengangkutan adalah perjanjian timbal balik antara pengangkut dan pengirim, dimana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang atau orang dari satu tempat ketempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk membayar uang angkutan.7 Asas-asas yang mendasari perjanjian pengangkutan antara lain :8 a.
Asas Konsensional Asas ini tidak mensyaratkan adanya perjanjian pengangkutan secara tertulis, sudah cukup apabila ada persetujuan kehendak antara pihak-pihak. Perjanjian pengangkutan dibuat secara tidak tertulis (lisan) namun selalu didukung oleh surat angkutan. Surat angkutan tersebut bukanlah perjanjian tertulis melainkan hanya sebagai bukti bahwa persetujuan antara pihak-pihak itu ada.
b.
Asas Koordinasi Asas ini mensyaratkan kedudukan yang sejajar antara pihakpihak dalam perjanjian pengangkutan. Dalam hal ini, perjanjian perburuhan tidak berlaku pada perjanjian pengangkutan. Pihak pengangkut baik dalam pengangkutan darat, laut dan udara bukan merupakan buruh pihak pengirim. 7
H.M.N Purwosutjipto, Pengertian … op.cit., hlm. 2.
8
Abdulkadir Muhammad, Hukum Pengangkutan Darat, Laut dan Udara, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994, hlm. 23.
9
c.
Asas campuran Perjanjian pengangkutan merupakan campuran dari tiga jenis perjanjian yaitu pemberian kuasa dari pengirim kepada pengangkut, penyimpan barang, dan melakukan pekerjaan pengangkutan yang diberikan oleh pengirim kepada pengangkut.
d.
Asas tidak ada hak retensi Penggunaan hak retensi dalam perjanjian pengangkutan tidak dibenarkan. Penggunaan hak retensi bertentangan dengan fungsi dan tujuan pengangkutan. Penggunaan hak retensi akan menyulitkan pengangkutan sendiri misalnya penyediaan tempat penyimpanan, biaya penyimpanan, penjagaan, dan perawatan barang. Fungsi pengangkutan adalah pemindahan barang atau orang dari suatu
tempat ke tempat lain dengan maksud untuk meningkatkan daya guna nilai suatu barang. Maksudnya adalah pemindahan yang dilakukan dari tempat yang surplus ke tempat yang minus dilihat dari segi bisnis. Daerah asal barang dianggap tempat yang surplus karena banyak barangnya, kemudian disebut tempat yang minus adalah daerah yang minim barang yang membutuhkan barang tersebut.
Di sini jelas, meningkatnya daya guna dan nilai merupakan tujuan dari pengangkutan, yang berarti bila daya guna dan nilai di tempat baru itu tidak
10
naik, maka pengangkutan tidak perlu dilakukan, sebab merupakan perbuatan yang merugikan bagi si pedagang. Fungsi pengangkutan yang demikian ini tidak hanya berlaku di dunia perdagangan saja, tetapi juga berlaku di bidang pemerintahan, politik, sosial, pendidikan dan lain-lain.9 Pengangkutan sebagai proses terdiri atas serangkaian perbuatan mulai dari pemuatan ke dalam alat angkut, kemudian di bawa oleh pengangkut menuju ke tempat tujuan yang telah ditentukan, dan pembongkaran atau penurunan di tempat tujuan.
Pengangkutan sebagai proses merupakan
sistem yang mempunyai unsur-unsur sistem, yaitu: 10 a.
Subyek (pelaku) pengangkutan yaitu pihak-pihak dalam pengangkutan dan pihak yang berkepentingan dengan pengangkut;
b.
Status pelaku pengangkutan, khususnya pengangkut selalu berstatus perusahaan perseorangan, persekutuan, atau badan hukum;
c.
Obyek pengangkutan yaitu alat pengangkut, muatan, dan biaya pengangkutan, serta dokumen pengangkutan;
d.
Peristiwa pengangkutan yaitu proses terjadi pengangkutan dan penyelenggaraan pengangkutan serta berakhir di tempat tujuan;
9
H.M.N Purwosutjipto, Loc. it
10
Abdulkadir, Muhammad, Hukum Pengangkutan Niaga, Cetakan Keempat, Citra Adutya Bakti, Bandung, 1998, hlm. 6.
11
e.
Hubungan pengangkutan Yaitu hubungan kewajiban dan hak antara pihak-pihak dalam pengangkutan dan mereka yang berkepentingan dengan pengangkutan. Hukum pengangkutan merupakan aturan hukum yang mengatur
mengenai hubungan hukum yang tercipta antara pengirim dengan pengangkut dan penerima serta hak-hak lain yang terkait dengan penyelenggaraan pengangkutan baik terhadap perusahaan atau pihak-pihak yang mendukung pengangkutan maupun akibat hukum yang ditimbulkan terhadap pihak ketiga atau masyarakat. Dalam hal ini ekspeditur memiliki hubungan hukum antara pengirim, penerima dan pengangkut barang. Sumber hukum pengangkutan adalah undang-undang dan perjanjian yang timbul dalam pengangkutan itu. Perjanjian pengangkutan adalah perjanjian antara pengirim atau penumpang dengan pengangkut dimana pengangkut mengikatkan dirinya untuk menyelenggarakan pengangkutan dengan selamat sampai tujuan. Sedangkan pengirim atau penumpang mengikatkan dirinya untuk membayar ongkos pengangkutan. Perjanjian yang sah hanyalah perjanjian yang dibuat atas kesepakatan para pihak, sedangkan kesepakatan dianggap tidak sah (cacat) jika mengandung unsur paksaan, kekhilafan, dan penipuan (dan penyalahgunaan keadaan, menurut perkembangan yurisprudensi).
12
Perikatan yang timbul dari perjanjian menunjuk pada ketentuan pasal 1320 dan pasal 1321 KUHPerdata yaitu : Pasal 1320 : “ Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat : pertama, sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; kedua, kecakapan untuk membuat suatu perjanjian; ketiga, suatu hal tertentu; dan Keempat, suatu sebab yang halal. Dan, Pasal 1321 : “Tiada kesepakatan yang sah apabila sepakat itu diberikan karena kekhilafan atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan”
Obyek perjanjian dalam perjanjian pengangkutan barang, adalah benda atau binatang, sedangkan dalam perjanjian pengangkutan orang, yang menjadi obyek adalah orang. obyek pengangkutan barang, mulai pada saat diserahkan barang itu kepada pengangkut, maka penguasaan dan pengawasan atas benda-benda itu ada di tangan pengangkut. Penguasaan dan pengawasan itu akan berat lagi bila benda angkutan itu berwujud binatang. Para pihak dalam perjanjian pengangkutan diberikan kebebasan untuk menentukan isi dari perjanjian yang akan dibuatnya. Apabila terjadi kelalaian pada salah satu pihak, maka akibat-akibatnya ditetapkan bagaimana berlaku untuk perjanjian-perjanjian pada umumnya dalam buku ke tiga dari Kitab Undang-Undang Hukum perdata.11 Pada pengiriman barang melalui perantara atau ekspeditur, tanggung jawab pengangkut barang oleh ekspeditur yang diatur dalam pejanjian pengangkutan yang dimuat dalam surat muatan udara. Ekspeditur adalah orang yang pekerjaannya menjadi tukang menyuruhkan kepada orang lain 11
R. Subekti, Aneka perjanjian, Citra Aditya Bakti, Bandung : 1985, hlm. 70.
13
untuk menyelenggarakan pengangkutan dagangan dan lainnya seperti yang diatur dalam Pasal 86 Buku Kesatu KUHD. Apabila terjadi perselisihan antara penghantar dan pengirim, salah satu pihak yaitu pihak yang dirugikan dapat menggugat kemuka pengadilan. Apabila salah satu pihak yaitu pengirim adalah pihak yang dirugikan maka pengirim dapat menggugat penghantar dalam hal keterlambatan, kerusakan dan kehilangan barang disebabkan oleh pihak penghantar. Sebaliknya penghantar dapat menggugat pengirim atau penerima ketika biaya angkutan belum atau tidak dibayar. Setiap hak dan kewajiban baik dari pihak penghantar sebagai pelaku usaha dan pihak pengirim sebagai konsumen dilindungi dan di atur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Inilah yang menyebabkan pengangkutan terkait dengan perlindungan konsumen, dikarenakan berhubungan dengan pengangkutan barang. Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam Pasal 1 ayat 2, ditentukan Konsumen yaitu Setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. A.Z. Nasution, menggunakan batasan konsumen ialah “Setiap orang yang mendapatkan secara sah dan menggunakan barang/jasa untuk suatu kegunaan tertentu”.
12
Berdasarkan pengertian tersebut dapat digambarkan
12
A.Z. Nasution, Konsumen dan Hukum (Tinjauan Sosial, Ekonomi, dan Hukum pada Perlindungan Konsumen Indonesia) Cetakan Pertama, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1995, hlm. 69.
14
bahwa pengirim barang termaksud dalam kategori konsumen karena menggunakan jasa suatu kegunaan tertentu, dalam hal ini untuk kepentingan pribadi dan tidak untuk diperdagangkan. Perlindungan Konsumen menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam pasal 1 ayat 1 ditentukan segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan konsumen. Selaku konsumen baik itu dalam kegiatan perekonomian, perdagangan, teknologi, pengangkutan ataupun bidang yang lain. Dalam era globalisasi ini mereka diberi hak sehingga konsumen tidak bisa hanya dipandang sebagai objek bagi pelaku usaha, hak tersebut sangat jelas tercermin dalam Undangundang Perlindungan Konsumen pada pasal 4 yaitu : a.
Hak
atas
kenyamanan,
keamanan,
dan
keselamatan
dalam
mengkonsumsi barang/jasa; b.
Hak untuk memilih barang/jasa serta mendapatkan barang/jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
c.
Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang/jasa;
d.
Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang/jasa yang digunakan;
e.
Hak
untuk
mendapatkan
advokasi,
perlindungan,
dan
upaya
penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
15
f.
Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen;
g.
Hak untuk diperlakukan dan dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
h.
Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
i.
Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Dalam penelitian ini, yang akan di teliti adalah hak untuk mendapat
kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian tersebut setidaknya ada gambaran tentang perlindungan hukum terhadap hak-hak konsumen selaku pengguna jasa. Undang-Undang Perlindungan Konsumen telah menetukan tanggung jawab pelaku usaha yang dimuat dalam pasal 19 sampai dengan 28 yang diantaranya berkaitan dengan hal-hal penting sebagai berikut: a)
Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan,
pencemaran,
mengkonsumsi
barang
dan/atau dan/atau
kerugian jasa
yang
konsumen
akibat
dihasilkan
atau
diperdagangkan (Pasal 19 ayat 1); b)
Pelaku usaha periklanan bertanggung jawab atas iklan yang diproduksi dan segala akibat yang ditimbulkan oleh iklan tersebut (Pasal 20);
16
c)
Pelaku usaha yang menjual barang dan/jasa kepada pelaku usaha lain bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi (Pasal 24);
d)
Pelaku usaha yang memperdagangkan jasa wajib memenuhi jaminan dan/atau garansi yang disepakati dan/atau yang diperjanjikan (Pasal 26). Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, hal itu dimaksudkan supaya
pelaku usaha dalam hal ini pihak pnghantar dibebani kewajiban untuk melindungi hak-hak konsumen yang bersifat signifikan, sehingga konsumen dapat terhindar dari kerugian dan merasa nyaman dengan melakukan pengiriman barang kemanapun. Oleh sebab itu, sudah saatnya timbul kesadaran bahwa pihak pelaku usaha jangan hanya menggunakan tarif pengiriman barang, akan tetapi juga hak-hak konsumen sangatlah penting setelah adanya kasus konsumen yang dirugikan. Dengan demikian lambat laun akan terwujudnya perlindungan hukum bagi konsumen selaku pengguna jasa pengiriman hantaran karena secara tidak langsung baik pihak penghantar dan konsumen selaku pengirim keduanya saling membutuhkan.
17
E.
Metode Penelitian Metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut : 1.
Objek penelitian Objek penelitiannya adalah : a. Perlindungan hukum bagi konsumen
pengguna jasa PT. JNE
Express Across Nations apabila terjadi keterlambatan, kerusakan, atau bahkan kehilangan. b. Penyelesaian ganti rugi oleh PT. JNE Express Across Nations apabila terjadi keterlambatan, kerusakan, atau bahkan kehilangan. 2.
Subyek penelitian Subyek penelitian adalah a. PT. JNE Express Across Nations Cabang Yogyakarta b. Konsumen Pengguna Jasa PT. JNE Express Across Nations
3.
Sumber data Sumber data penelitian terdiri dari: a. Data Primer, yaitu diperoleh langsung melalui wawancara dengan subjek penelitian. b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung melalui kepustakaan yang berdasarkan dan dokumen seperti literatur, perundang-undangan yang berlaku, serta keteranganketerangan lainnya yang berhubungan dengan penulisan.
4.
Teknik pengumpulan data, menggunakan antara lain : Data primer dilakukan dengan cara:
18
a) Interview/wawancara, wawancara dilakukan kepada para subjek penelitian dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penelitian. b) Observasi dilakukan di Kantor cabang PT. JNE Express Across Nations di Jalan Sorogenen no. 196 Nitikan Umbulharjo Yogyakarta. Data sekunder dilakukan dengan cara : Studi pustaka, teknik pengumpulan data-data ini diambil dari buku-buku atau literaturliteratur dan teori sebagai tambahan penulisan skripsi ini, berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. 5.
Metode pendekatan yang digunakan Metode pendekatan
Yuridis-Sosiologis
yaitu
menganalisis
permasalahan dari sudut pandang hukum yang berlaku dalam masyarakat, terutama yang menggunakan jasa pengiriman hantaran barang dalam negeri ini. 6.
Pengolahan dan Analisis Data Analisis data dalam penelitian ini yaitu dengan cara memaparkan data yang telah diperoleh secara diskriptif dan dianalisis secara kualitatif, yaitu data-data tersebut diuraikan dan dihubungkan dengan masalah yang diteliti kemudian menganalisa dan menggambarkan keadaan yang terjadi dalam penelitian sehingga diperoleh jawaban dari masalah yang diteliti.
19
F.
Kerangka Skripsi Penulisan skripsi ini terbagi dalam empat Bab, yaitu Bab I mengenai pendahuluan, Bab II mengenai tinjauan umum tentang perlindungan hukum bagi konsumen pengguna jasa pengiriman hantaran, Bab III mengenai perlindungan hukum bagi pengguna jasa PT. JNE Exprss Across Nations dan Bab VI penutup. Pada Bab I terdiri dari enam sub Bab diantaranya memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, metode pemikiran dan pertanggung jawaban sistematika. Pada Bab II terdiri dari dua sub bab, yaitu yang pertama tinjauan umum tentang perjanjian pengangkutan meliputi pengertian perjanjian dan perjanjian pengangkutan, subjek dan objek perjanjian pengangkutan, dan prinsip-prinsip tanggung jawab pengangkut. Kedua, tinjauan umum terhadap perlindungan hukum terhadap konsumen meliputi pengertian perlindungan hukum konsumen, hak dan kewajiban konsumen, pengertian pelaku usaha, hak dan kewajiban pelaku usaha, tanggung jawab pelaku usaha atas terjadinya kerugian, dan ganti rugi dari pelaku usaha. Pada Bab III terdiri dari dua sub Bab, yaitu: perlindungan hukum bagi konsumen yang menderita kerugian dari PT. JNE Exprss Across Nations, dan penyelesaian ganti rugi oleh PT. JNE Express Across Nations.
20
Pada Bab IV yaitu penutup berisi mengenai kesimpulan dan saran. Pada kesimpulan ini diuraikan mengenai hasil akhir dari penelitian yang diuraikan mengenai masukan-masukan yang di peruntukan bagi pengguna jasa dalam hal melakukan pengiriman barang melalui suatu jasa hantaran untuk dapat meningkatkan pemberian hak informasi sesuai dengan yang diharapkan.
21
