1
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Hukum merupakan suatu hal yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan setiap manusia yang ada di muka bumi ini. Maka dalam membicarakan hukum tidak dapat lepas dari membicarakan tentang kehidupan manusia.1 Ubi societas ibi jus = dimana ada masyarakat, ada hukum. Manusia sendiri memiliki kepentingan dalam hidupnya yang berbeda satu sama lain dan kepentingan tersebut diharapkan untuk dapat terpenuhi. Untuk mengupayakan kepentingan tersebut dapat tercapai maka manusia melakukan perlindungan bagi kepentingan itu. Salah satu caranya adalah hidup bersama dengan manusia lain dan membentuk masyarakat. Kehidupan bersama dalam masyarakat tidaklah didasarkan pada adanya beberapa manusia secara kebetulan bersama, tetapi didasarkan pada adanya kebersamaan tujuan.2 Manusia yang hidup dan tinggal bersama di satu tempat membentuk suatu masyarakat yang masing-masing individunya memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Perbedaan kepentingan yang seharusnya dijaga satu sama lain dapat menjadi alasan timbulnya konflik satu dengan yang lain
1
Sudikno Mertokusumo, 2003, Mengenal Hukum, Liberty, Jakarta, hlm. 1
2
Ibid, hlm. 2
2
apabila
muncul
pertentangan
kepentingan
didalamnya.
Konflik
kepentingan itu terjadi apabila dalam melaksanakan atau mengejar kepentingannya seseorang merugikan orang lain.3 Jika terjadi konflik maka
keseimbangan
masyarakat
akan
terganggu,
terganggunya
keseimbangan dalam masyarakat harus dipulihkan ke keadaan semula (restitutio in integrum4). Oleh karena itu dibutuhkan kaedah yang melindungi dan menjaga keseimbangan tersebut, termasuk kaedah hukum. Dalam bukunya Sudikno bicara tentang “hukum pada umumnya yang dimaksudkan adalah keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaedah-kaedah dalam suatu kehidupan bersama: keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.”5 Dalam usaha memulihkan keseimbangan masyarakat karena terjadinya konflik pertentangan dan untuk menjalankan hukum yang berlaku banyak cara yang dapat ditempuh, salah satunya menjadi seseorang yang bekerja dalam lingkungan hukum itu sendiri. Banyak pekerjaan di bidang hukum, yaitu hakim, pengacara, advokat, notaris, jaksa, dan sebagainya. Disini penulis memilih untuk melakukan kegiatan Praktik Kerja Lapangan langsung di kantor Advokat Lasdin Wlas, S.H. & Associates untuk mempelajari secara langsung peran seorang advokat dalam penyelesaian permasalahan atau konflik dalam bidang hukum.
3
Ibid, hlm. 3
4
Pengembalian dalam keadaan semula
5
Ibid, hlm. 40
3
“Advocaat” semula berasal dari bahasa latin yaitu “advocatus” mengandung arti: seorang ahli hukum yang memberikan bantuan atau pertolongan dalam soal-soal hukum. Bantuan atau pertolongan ini bersifat memberi nasehat-nasehat sebagai jasa-jasa baik, dalam perkembangannya kemudian
dapat
diminta
oleh
siapapun
yang
memerlukan,
membutuhkannya untuk ber-acara dalam hukum.6 Dengan mengikuti setiap kegiatan dari advokat tempat penulis menjalankan PKL, penulis juga ingin mengetahui apakah ada yang membedakan antara advokat dan pengacara. Melalui hal-hal tersebut jelas membuka lebih luas pengetahuan dari penulis terutama dalam mencari pekerjaan dan studi lanjut untuk kedepannya. Penulis juga tertarik pada motto para advokat, yaitu “Fiat Yustitia Ruat Coelum” yang berarti “Demi Keadilan Sekalipun Langit Runtuh”. Advokat mempunyai kebebasan profesi, dalam arti tidak terikat pada suatu organisasi atasan organisasi induk yaitu tidak mempunyai hubungan jenjang kedinasan atau jenjang hierchies atasan.7 Itu juga membuat penulis tertarik, dengan alasan penulis tidak tertarik dengan kerja kantoran yang terlalu mengikat. Hal lain yang membuat penulis tertarik untuk mengambil PKL di kantor advokat adalah penulis dapat ikut serta tahu secara nyata proses pemberian bantuan hukum oleh advokat tempat penulis menjalankan PKL.
6
Lasdin Wlas, 1989, Cakrawala Advokat Indonesia, Liberty, Yogyakarta, hlm. 2
7
Ibid, hlm. 6
4
Bantuan hukum sendiri adalah jasa memberikan bantuan hukum dengan bertindak baik sebagai pembela dari seseorang yang tersangkut dalam perkara pidana maupun sebagai kuasa dalam perkara perdata atau tata usaha negara di muka pengadilan dan atau memberi nasehat hukum di luar pengadilan.8 Pemberi bantuan hukum dapat dibedakan menjadi dua golongan, yaitu: (1) Pemberi bantuan hukum yang menjalankan pekerjaan secara profesional dengan mata pencaharian pokok horarium; (2) Pemberi bantuan hukum secara insidentil.9 Dalam memilih tema untuk tugas akhir penulis memilih untuk menulis tentang Praktek dan Penerapan Praperadilan dalam suatu kasus tindak pidana ataupun perdata. Dengan tema tersebut penulis memberi judul tugas akhirnya “Lemahnya Kewenangan Hakim dalam Penerapan Dasar Hukum Pasal 77 Dan Pasal 78 KUHAP dalam Upaya Hukum Praperadilan.” Alasan penulis untuk mengambil tema tentang praperadilan adalah penulis menemukan sebuah kasus yang berhubungan dengan keabsahan penghentian penyidikan oleh penyidik dalam hal ini kepolisian (penyidik). Penghentian penyidikan dalam perkara tersebut tidak berdasar pada suatu dasar yang jelas sehingga tidak memberikan kepastian hukum bagi salah satu pihak dalam perkara tersebut. Pemberian kepastian hukum yang diharapkan dapat dilakukan oleh penyidik apabila tidak ingin melanjutkan
8 9
Ibid, hlm. 119
Lasdin Wlas, “Peranan Bantuan Hukum Dalam Era Globalisasi”, Moot Court School 2010 di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 9 Desember 2010.
5
penyidikan adalah dikeluarkannya SP3 (Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan). Upaya praperadilan tersebut diajukan oleh pihak ketiga yang merasa dirugikan dan menuntut kepastian hukum bagi perkara yang kurang lebih telah lewat sekitar 17 tahun. Banyak sekali dugaan yang penulis temukan telah dimunculkan dalam usaha untuk dipenuhinya permohonan praperadilan oleh pihak ketiga tersebut. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 butir 10 “Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang: (a) sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka; (b) sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan; (c) permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.” Seharusnya pengadilan negeri berwenang untuk mengeluarkan
putusan
mengenai
kasus
praperadilan
yang
telah
dituntutkan. Penulis ingin mengetahui alasan dari tidak tegasnya pengadilan negeri dalam menentukan kelanjutan dari perkara yang diajukan praperadilannya oleh pihak ketiga tersebut.
6
B. Tujuan 1. Tujuan subjektif pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan: a. Untuk memenuhi syarat kelulusan dari Program Diploma III Hukum Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada. b. Untuk mendapatkan gelar Ahli Madya Hukum. 2. Tujuan objektif pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan: a. Untuk memperoleh gambaran tentang pekerjaan Advokat dan Pengacara. b. Memperluas wawasan penulis tentang kerja praktik secara langsung di pengadilan sesuai dengan yang dijalani penulis selama PKL. c. Untuk memberi penulis kesempatan mempelajari banyak hal tentang hukum acara pidana dan hukum acara perdata, termasuk ketertarikan penulis tentang pidana khusus yaitu tindak pidana korupsi. C. Manfaat Praktik Kerja Lapangan (PKL) yang merupakan prasyarat kelulusan dari Program Diploma III Hukum Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada merupakan langkah awal yang baik bagi pengembangan mahasiswa. Bagi penulis PKL merupakan salah satu pelajaran nyata yang memberikan perbedaan antara program diploma dan program strata satu. Dalam proses PKL para mahasiswa termasuk penulis dituntut untuk menjadi seorang pekerja yang aktif, seorang calon Ahli Madya Hukum yang menerapkan
7
setiap materi praktik di perkuliahan selama lebih kurang dua setengah tahun ke dalam PKL selama dua bulan. Penulis memperoleh manfaat dalam PKL di Kantor Advokat secara langsung, antara lain mempelajari dokumen yang ada dalam proses peradilan yaitu dokumen eksepsi, pledoi, replik, duplik, dan tentang putusan. Selain itu penulis beruntung dapat secara langsung ikut serta dalam proses jalannya persidangan serta tahu tentang suatu kasus yang berjalan secara lengkap. Penulis mengetahui sebagian kecil tentang proses hukum di Indonesia dari kasus yang penulis ikuti. Semuanya menjadi bekal bagi penulis untuk memasuki dunia kerja ataupun melanjutkan studi ke jenjang yang lain. Terutama sesuai dengan ketertarikan penulis akan tindak pidana korupsi yang terkadang tidak akan bisa benar-benar dipelajari jika tidak ada Praktik Kerja Lapangan ini. Penulis jadi semakin mengerti tentang Pidana Khusus tersebut dan proses hukum penyelesaiannya. Karena penulis dapat mengikuti persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi secara langsung.
