BAB I PENDAHULUAN. kehidupan keluarga dan malahan menjadi simbol status. Pembangunan tempat tinggal

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Sejak zaman dahulu rumah telah menjadi kebutuhan utama karena merupakan tempat perlindungan dari hujan, matahari, dan mahluk lainnya. Pada zaman sekarang fungsi perumahan malahan lebih luas lagi yaitu, menjadi tempat untuk membina kehidupan keluarga dan malahan menjadi simbol status. Pembangunan tempat tinggal atau permukiman yang khususnya di wilayah perkotaan adalah pembangunan tempat tinggal untuk segala lapisan masyarakat, apakah itu lapisan atas, menengah, dan bawah karena semuanya mempunyai hak dan membutuhkan rumah. Oleh karena kondisi ekonomi dari tiap masyarakat berbeda, maka pembangunan permukiman atau tempat tinggal juga berbeda. Sehingga

pemerintah

untuk

meningkatkan

peran

kelembagaan

dalam

pembangunan perumahan dan permukiman mengeluarkan Undang-undang 4 Tahun 1992 tentang perumahan dan permukiman yang menyebutkan bahwa perumahan berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan, sedangkan permukiman adalah bagian lingkungan di luar kawasan hutan lindung, baik yang berupa kawasan perkotaan maupun kawasan pedesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan

Universitas Sumatera Utara

penghidupan dan Undang-undang Nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang yang menjelaskan tentang perencanaan, pemanfaatan, pengendalian pemanfaatan ruang sesuai dengan daya dukung lingkungan. Kota Medan sebagai ibu kota provinsi Sumatera Utara merupakan salah satu kota metropolitan yang memiliki permasalahan permukiman dan perumahan seperti kotakota besar lainnya. Kota Medan sebagai kota inti secara fungsional mempunyai hubungan yang kuat dengan wilayah sekelilingnnya. Perkembangan penduduk perkotaan di Indonesia yang begitu pesat khususnya kondisi di Kota Medan sehingga harus dilakukan pengembangan wilayah perkotaan yaitu kawasan perumahan di wilayah pinggiran. Kebijakan pembangunan kawasan perumahan di wilayah pinggiran merupakan suatu usaha untuk mengalihkan penduduk Kota Medan ke kotakota kecil di wilayah pinggiran yang berbatasan langsung dengan Kota Medan. Hal ini di dukung oleh tersedianya sarana dan prasaran yang menjangkau semua lokasi. Perkembang wilayah kota yang dinamis membawa berbagai macam dampak bagi pola kehidupan masyarakat kota itu sendiri. Perkembangan pusat kota yang merupakan sentra dari kegiatan ekonomi menjadi daya tarik bagi masyarakat yang dapat membawa pengaruh bagi tingginya arus tenaga kerja baik dalam kota itu sendiri maupun dari luar wilayah kota, sehingga menyebabkan pula tingginya arus urbanisasi. Urbanisasi telah menyebabkan ledakan jumlah penduduk kota yang sangat pesat, yang salah satu implikasinya adalah terjadinya pengumpulan tenaga kerja di kota-kota besar di Indonesia.


Dampak dari kerapatan bangunan yang tinggi adalah kondisi ventilasi menjadi buruk akibat kurangnya sirkulasi udara, drainase menjadi sempit dan dangkal karena lahan terbatas, akibatnya pada saat musim hujan permukiman kumuh tersebut sangat potensi mengalami kebanjiran, tata letak tidak teratur dan jalan menjadi sempit menyebabkan sirkulasi pergerakan tidak terarah, begitu juga dengan sanitasi lingkungan (sampah dan air limbah) menjadi tidak baik, (Suparlan, 1984). Perkembangan wilayah kota yang dinamis membawa berbagai macam dampak bagi pola kehidupan masyarakat kota itu sendiri. Perkembangan pusat kota yang merupakan sentra dari kegiatan ekonomi menjadi daya tarik bagi masyarakat yang dapat membawa pengaruh bagi tingginya arus tenaga kerja baik dari dalam kota itu sendiri maupun dari luar wilayah kota, sehingga menyebabkan tingginya arus urbanisasi. Secara geografis, Kota Medan memiliki kedudukan strategis sebab berbatasan langsung dengan Selat Malaka di bagian Utara, sehingga relatif dekat dengan kotakota / negara yang lebih maju, seperti Pulau Penang Malaysia, Singapura dan lainlain. Demikian juga secara demografis, Kota Medan diperkirakan memiliki pangsa pasar barang / jasa yang relatif besar. Hal ini tidak terlepas dari jumlah penduduknya yang relatif besar dimana tahun 2007 diperkirakan telah mencapai 2.083.156 jiwa. Demikian juga secara ekonomis dengan struktur ekonomi yang didominasi sektor tertier dan sekunder, Kota Medan sangat potensial berkembang menjadi pusat perdagangan dan keuangan regional / nasional.


Program kependudukan di Kota Medan seperti halnya di daerah Indonesia lainnya meliputi: pengendalian kelahiran, penurunan tingkat kematian bayi dan anak, perpanjangan usia harapan hidup, penyebaran penduduk yang seimbang serta pengembangan potensi penduduk sebagai modal pembangunan yang terus ditingkatkan. Komponen kependudukan umumnya menggambarkan berbagai dinamika sosial yang terjadi di masyarakat, baik secara sosial maupun kultural. Menurunnya tingkat kelahiran (fertilitas) dan tingkat kematian (mortalitas), meningkatnya arus perpidahan antar daerah (migrasi) dan proses urbanisasi akan mempengaruhi kebijakan kependudukan yang diterapkan. Bagi kota-kota besar di Indonesia,

persoalan

kemiskinan

merupakan

masalah

yang

serius

karena

dikhawatirkan akan menyebabkan terjadinya kemiskinan yang kronis dan kemudian menyebabkan lahirnya berbagai persoalan sosial diluar kontrol atau kemampuan Pemerintah Kota untuk menangani dan mengawasinya. Kemiskinan merupakan salah satu masalah sosial di Indonesia yang tidak mudah untuk diatasi. Beragam upaya dan program yang dilakukan untuk mengatasinya, namun masih saja banyak kita jumpai permukiman masyarakat miskin hampir disetiap sudut kota yang disertai dengan ketidaktertiban dalam hidup bermasyarakat di perkotaan. Misalnya, yaitu pendirian rumah maupun kios dagang secara liar di pinggir jalan sehingga mengganggu ketertiban lalu lintas yang akhirnya menimbulkan kemacetan jalan kota. Dapat dijelaskan bahwa bukanlah kemauan mereka untuk menjadi sumber masalah bagi kota, namun karena faktor-faktor ketidakberdayaanlah yang membuat mereka terpaksa menjadi ancaman bagi eksistensi kota yang mensejahterakan.


Keluhan yang paling sering disampaikan mengenai permukiman masyarakat miskin tersebut adalah rendahnya kualitas lingkungan yang dianggap sebagai bagian kota yang mesti disingkirkan. Terbentuknya permukiman kumuh, sering dipandang potensial menimbulkan banyak masalah perkotaan, karena merupakan sumber timbulnya berbagai perilaku menyimpang, seperti kejahatan, dan sumber penyakit sosial lainnya. Kota-kota di Indonesia mengalami urbanisasi berlebihan, dimana tidak semua kota mampu menyediakan fasilitas pokok seperti kesempatan kerja yang memadai kepada sebagian besar penduduk luar kota yang bermigrasi ke kota. Hal ini menyebabkan kota menjadi padat dan berkurangnya lahan kosong akibat dari bertambahnya permukiman illegal. Dengan semakin banyaknya permukiman illegal, pemerintah kota menjadi tidak mampu memberikan fasilitas yang memadai. Permukiman masyarakat miskin sering disebut dengan kampung kota yang fungsinya sebagai tempat untuk menampung kelompok urban yang berkaitan erat dengan perubahan struktur ekonomi, urbanisasi dan perkembangan kota yang berjalan seiring dengan proses industrialisasi. Masalah permukiman kota yang lain adalah kurangnya perhatian pemerintah mengenai standarisasi perumahan. Standarisasi tersebut antara lain adanya mandi cuci kakus (MCK), ketersediaan air bersih, ketersediaan ventilasi udara, serta standar minimum ruangan untuk tiap individu. Penyediaan perumahan untuk masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah kurang memenuhi syarat ideal perumahan dan


kurangnya pemenuhan jumlah permukiman bagi masyarakat. Sehingga masyarakat tersebut secara individual maupun kelompok menyediakan permukimannya sendiri. Kota Medan yang merupakan salah satu kota terbesar di Indonesia terus berkembang baik dari segi pembangunan (sarana dan prasarana) maupun jumlah penduduk. Berdasarkan Sensus Penduduk Indonesia 2010, penduduk Medan berjumlah 2.109.339 jiwa. Penduduk Medan terdiri atas 1.040.680 laki-laki dan 1.068.659 perempuan. Di siang hari, jumlah ini bisa meningkat hingga sekitar 2,5 juta jiwa dengan dihitungnya jumlah penglaju (komuter). Sebagian besar penduduk Medan berasal dari kelompok umur 0-19 dan 20-39 tahun (masing-masing 41% dan 37,8% dari total penduduk). Dilihat dari struktur umur penduduk, Medan dihuni lebih kurang 1.377.751 jiwa berusia produktif, (15-59 tahun). Dibandingkan dengan sensus tahun 2005, penduduk Medan diperkirakan telah mencapai 2.036.018 jiwa, dengan jumlah wanita lebih besar dari pria, (1.010.174 jiwa > 995.968 jiwa). Jumlah penduduk tersebut diketahui merupakan penduduk tetap, sedangkan penduduk tidak tetap diperkirakan mencapai lebih dari 500.000 jiwa, yang merupakan penduduk komuter. Dengan demikian Medan merupakan salah satu kota dengan jumlah penduduk yang besar. (sumber : BPS Medan). Data tersebut menunjukkan Kota Medan belum terlepas dari masalah kekumuhan. Perumahan kumuh banyak terdapat di kawasan Medan Utara, seperti di Belawan, Labuhan, Marelan, Tembung, Denai, Sunggal, dan Medan Johor. Bahkan terdapat juga pada daerah pusat Kota Medan. Kawasan kumuh di Utara Medan merupakan nelayan yang terletak di bantara Sungai Deli, sedangkan di pusat kota ada


di bantara Sungai Babura dan daerah pinggir rel kereta api. Hingga 2008, luas wilayah permukiman kumuh di Medan mencapai 403 hektar di 7 (tujuh) kecamatan terdiri dari 18 kelurahan. Luas daerah kumuh di Medan mencapai 15-20 persen dengan tingkat pertumbuhan mencapai 1,5 persen pertahun dari total keseluruhan luas daerah tersebut. Daerah tersebut mencakup 7 (tujuh) kecamatan yakni Medan Area dengan luas daerah kumuh 24.55 Ha dengan 1.625 penduduk miskin, Medan Denai 207.4 Ha dengan 6.849 penduduk miskin, Medan Perjuangan 14.30 Ha dengan 1.067 penduduk miskin, Medan Belawan 61.35 Ha dengan penduduk miskin 17.716 warga, Medan Deli 112.2 Ha dengan penduduk miskin 25.280 orang, Medan Labuhan 56,5 Ha dengan penduduk miskin 20.599 dan Medan Marelan 27 Ha dengan 11.931 penduduk miskin. (sumber: BPS Medan). Berdasarkan data BPS 2008, terdapat 26,9 juta unit rumah yang tidak layak huni di Indonesia, baik yang semi permanen maupun tidak permanen. Jumlah rumah yang tidak terlayani air bersih sebanyak 9,7 juta unit. Sedangkan rumah yang tidak mendapatkan listrik sebanyak 3,9 juta unit dan yang tidak terlayani jamban sebanyak 10,5 juta unit. Untuk menata kawasan kumuh, yang paling diperlukan adalah perumahan dan pengendalian alih fungsi, memperbaiki kondisi lingkungan, pemugaran kondisi bangunan, pemeliharaan lingkungan, dan peremajaan terutama daerah kawasan industri yang merupakan kawasan identik dengan lingkungan kumuh dikarenakan kurangnya tempat tinggal bagi para pekerja sehingga menciptakan kawasan kumuh di daerah tersebut.


Selanjutnya dilihat dari tingkat pendidikan, rata-rata lama sekolah penduduk telah mencapai 10,5 tahun. Dengan demikian, secara relatif tersedia tenaga kerja yang cukup, yang dapat bekerja pada berbagai jenis perusahaan, baik jasa, perdagangan, maupun industri manufaktur. Laju pertumbuhan penduduk Medan periode tahun 2006-2010 cenderung mengalami peningkatan pertumbuhan penduduk pada tahun 2006 adalah 1,35 % dan menjadi 3,6 % pada tahun 2010. Jumlah penduduk perkotaan di Indonesia pada umumnya dan di Kota Medan pada khususnya mengalami peningkatan yang cukup tinggi, terlihat pada tabel berikut ini : Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Kota Medan tahun 2010 Tahun

Jumlah penduduk

2001

1.926.052

2002

1.963.086

2003

1.993.060

2004

2.006.014

2005

2.036.018

2006

2.063.504

2007

2.083.156

2008

2.102.105

2009

2.121.053

2010

2.109.339

Sumber : BPS Kota Medan Tahun 2010


Mekanisme laju pertumbuhan penduduk dapat kita lihat dalam empat komponen kependudukan, yaitu kelahiran, kematian, migrasi masuk dan migrasi keluar (Zulkarnain,2006). Perkembangan lingkungan permukiman di daerah perkotaan tidak terlepas dari pesatnya laju pertumbuhan penduduk perkotaan. Dampak negatif urbanisasi yang telah berlangsung selama ini disebabkan oleh tidak seimbangnya peluang untuk mencari nafkah di daerah pedesaan dan perkotaan, sehingga memunculkan adanya tarik menarik bagi masyarakat pedesaan, sementara latar belakang kemampuan para pendatang sangat marjinal, (Kirmanto,2001). Semakin meningkatnya jumlah penduduk, maka kepentingan akan penggunaan lahan di wilayah ini akan semakin beragam. Keberangaman kepentingan bisa jadi akan menyebabkan terjadinya tumpang tindih maupun kesemrawutan dalam penggunaannya. Apabila hal ini tidak cukup mendapat perhatian di dalam usaha perencanaan maupun pengolahannya akan menambah tekanan terhadap lingkungan. Tekanan lingkungan yang melewati batas toleransi akan berdampak pada kerusakan lingkungan dan pada gilirannya akan berdampak kepada manusia dan mahluk hidup yang ada di dalamnya, (Suwedi,2003). Perumahan dan permukiman adalah dua hal yang tidak dapat kita pisahkan dan berkaitan erat dengan aktivitas ekonomi, industrialisasi dan pembangunan. Permukiman dapat diartikan sebagai perumahan atau kumpulan rumah dengan segala unsur serta kegiatan yang berkaitan dengan yang ada di dalam permukiman. Permukiman dapat dihindarkan dari kondisi kumuh dan tidak layak huni jika pembangunan perumahan sesuai standar yang berlaku, salah satunya dengan


menerapkan persyaratan rumah sehat. Dalam pengertian yang luas, rumah tinggal bukan hanya sebuah bangunan, melainkan juga tempat kediaman yang memenuhi syarat-syarat kehidupan yang layak dipandang dari berbagai segi kehidupan. Pembangunan perumahan dan permukiman harus merespon pada perencanaan kebijakan yang efektif yang meminimalkan dampak lingkungan, penggunaan lahan yang melebihi kemampuan daya dukung lingkungan, serta didasarkan pada konsep berkelanjutan

dengan

meningkatkan

kualitas

isu

pokoknya,

hidup

tentang

termasuk

mengkombinasikan pertumbuhan ekonomi

di

bagaimana

dalamnya yang

memelihara

dan

kualitas

lingkungan,

meminimalkan

pemborosan

konsumsi sumber daya alam dan polusi, serta menyeimbangi antara keinginan individual dan sistem perencanaan masyarakat disetiap tindakan, (Syahrin,2003). Perumahan dan permukiman merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang pemenuhan kebutuhannya terus diupayakan agar semakin banyak bagian masyarakat dapat menempati rumah dengan lingkungan permukiman yang layak, sehat, aman dan serasi. Pembangunan perumahan dan permukiman pada dasarnya merupakan tugas dan tanggung jawab masyarakat itu sendiri. Pemerintah berkewajiban memberikan bantuan kemudahan dan menciptakan situasi yang dapat mendorong bagi tumbuh dan berkembangnya prakarsa dan swadaya masyarakat, serta mengatur agar pelaksanaan pembangunan dapat berlangsung dengan tertib. Kondisi permukiman kumuh memiliki tingkat kepadatan unit hunian yang relatif

sangat

tinggi yang menurut rencana tata ruang kota yang ada, diharapkan dapat diturunkan tingkat kepadatannya. Pola pemanfaatan lahan di permukiman kumuh pada umumnya


menunjukkan sebagian besar digunakan untuk permukiman (unit hunian) yang relatif tidak teratur. Kondisi prasarana dan sarana lingkungan permukiman di kawasan kumuh masih perlu ditingkatkan kualitas pelayanannya dan ditambah jumlahnya, untuk dapat memenuhi kebutuhan dan harapan dari para warga masyarakat. Berdasarkan kondisi yang ada di kawasan permukiman kumuh pada umumnya dapat dikatakan bahwa selama ini penaganan kegiatan (manajemen) pembangunan di kawasan kumuh belum dilakukan secara terpadu dan komprehensif (lintas sektoral) dengan mempertimbangkan potensi yang perlu dioptimalkan dan permasalahan yang perlu ditanggulangi. Beberapa upaya yang perlu diperhatikan realisasinya anatara lain : 1. Perlunya pengembangan sistem prasarana dan sarana lingkungan permukiman yang\ direncanakan secara terpadu untuk dapat menjawab kebutuhan dan aspirasi

masyarakat

secara

mencukupi,

serta

sekaligus

dapat

mengakomodasikan proyeksi kebutuhan di masa yang akan datang. 2. Perlunya peningkatan kesadaran masyarakat dan pihak swasta untuk berperan serta di dalam kegiatan pembangunan dan pemeliharaan prasarana dan sarana umum, yang antara lain dilakukan melalui pelaksanaan secara intensif penyuluhan dan pemberian insentif (kemudahan) kepada mereka yang ikut serta mitra pemerintah dalam pembangunan kawasan kumuh.


3. Perlu memperkuat struktur dan kemampuan kelembagaan di tingkat kelurahan dan yang lebih rendah dalam rangka meningkatkan efektifitas dan optimalisasi pelayanan kepada warga masyarakat kawasan. www. Jurnal wawasan, september 2003, volume 9, nomor 3. Dengan mengamati proses dan perkembangan dan pertumbuhan permukiman kumuh dapatlah, diambil sebagai bahan pertimbangan dalam merencanakan perkembangan kota. Kecenderungan-kecenderungan munculnya permukiman kumuh di kawasan kota perlu diteliti, sehingga perencanaan kota maupun stakeholderstakeholder yang terkait di dalamnya untuk dapat mengantisipasi perkembangan dan pertumbuhan permukiman kumuh. Permukiman kumuh yang ada perlu dievaluasi dengan berpatokan pada hakikat pemukiman (rumah tinggal). Permukiman ini berfungsi sebagai mediasi pemenuhan kebutuhan dasar manusia (human basic needs) serta menjaga agar tujuan ideal permukiman yang mampu membuka jalan dan memberikan saluaran bagi kecenderungan, kebutuhan, aspirasi, dan keinginan manusia secara penuh, menuju perbaikan taraf hidup dan kesejahteraan manusia,(Gunawan,2002). Sehingga untuk dapat memperbaiki kualitas lingkungan permukiman kumuh perlu dicari akar dari permasalahannya atau faktor-faktor yang mempengaruhi keberadaan permukiman kumuh, yang selanjutnya dapat diketahui langkah-langkah atau upaya-upaya apa yang harus dilakukan untuk dapat mengatasi permasalahan permukiman tersebut. Ada beberapa identifikasi masalah pada lingkungan permukiman kumuh di Kota Medan yang berada di pinggiran sungai yang


mengakibatkan penurunan kualitas akibat tekanan lingkungan dari kondisi permukiman yang tidak layak huni, ini dapat kita lihat dari permasalahannya yang ada, yaitu keberadaan perumahan yang masuk ke badan sungai yang menyebabkan tidak berfungsinya daerah aliran sungai (DAS), dan rawan terhadap banjir. Sungai menjadi tempat sampah atau pembuangan limbah domestik sehingga mencemari kualitas air sungai, dan menjadi tempat nyamuk, lalat dan vector penyakit berpotensi sumber wabah penyakit menular. Sungai menjadi tempat untuk mencuci pakaian dan peralatan rumah tangga serta mandi bagi sebagian penduduk. Kini Pemerintah Kotamadya Medan telah menyiapkan pula sarana dan prasarana bagi menunjang sektor transportasi, sektor perumahan serta sektor perdagangan, namun sayangnya kebijakan tersebut telah menafikan dan tidak memperhitungkan nasib rakyat kecil seperti penarik beca, pedagang kaki lima,pemulung, serta anak-anak yang bekerja di jalanan sebagai pengamen, pengemis, pedagang, pemulung, loper Koran, penyemir sepatu. Tidak satupun kebijakan Pemerintahan Kotamadya Medan yang berisikan perlindungan dan peningkatan kesejahteraan bagi pedagang kaki lima, penarik beca, pemulung juga anak-anak yang bekerja di jalanan dan kaum miskin lainnya. Meningkatnya masyarakat miskin diperkotaan sebagai akibat dari urbanisasi dan minimnya perhatian pemerintah tersebut akan mudah diidentifikasi dengan meningkatnya jumlah pemukiman kumuh dan pemukiman liar yang di bangun dengan status yang tidak resmi yang slalu dianggap sebagai perusak keindahan kota dimana itu semua bukanlah kesalahan mereka semata tetapi ini juga kesalahan oleh


pemerintah. Mereka tinggal seperti di pinggiran rel kereta api, di bawah kolong jembatan, di pinggir-pinggiran sungai, di kapling-kapling kosong dan lain-lain. Tentang kehadiranya pemukiman liar maupun pemukiman kumuh ini memang bukanlah hal yang baru di kota-kota besar termasuk Kota Medan, sudah cukup lama ini mewarnai kehidupan kota yang biasanya selalu berdampingan dengan proses terjadinya urbanisasi (Rusmin Tumanggor dalam Mulyanto Sumardi dan Hans Dietes Evers; 1982:273) . Bagi tiap orang yang pertama kali datang ke Kota Medan untuk mengadu nasib bukanlah seperti yang dibanyangkan sewaktu pertama kali membanyangkan fasilitas dari kota yang besar. Dengan demikian impian hanya sebatas impian dimana untuk terus melanjutkan kehidupan mereka dengan tidak mempunyai skill yang baik maka banyak dari mereka yang bekerja menggunakan tenaga yaitu sebagai pemulung, pengemis, pengamen sampai mau tidak mau anak mereka pun ikut turun ke jalan untuk bekerja. Kejadian fenomena anak seperti ini dapat setiap saat kita lihat bukan hanya di Kota Medan tetapi juga Kota Besar lainnya. Mereka, para anak-anak yang bekerja banyak berkeliaran di tengah jalan dengan memegang sebuah krincingan yang akan dipakai pada saat mereka mengamen, begitu juga mereka akan menggunakan tangan dan muka belas kasihan ketika sedang mau meminta kepada seseorang dan pemulung mereka membawa Goni sebagi tempat barang bekas yang mereka peroleh untuk di jual. Anak-anak ini banyak tinggal di emperan toko, di kolong jembatan. Tapi mereka banyak tinggal di daerah pinggiran rel kereta api dimana mereka ada yang mengikut


dengan orang tua mereka maupun tidak. Di tempat-tempat tersebut merka mendirikan gubuk karena lahan tidak harus di beli. Di Kotamadya Medan, para pekerja anak banyak yang bermukim di daerah pinggiran rel kereta apai di jalan salak, Kelurahan Pusat Pasar kecamatan Medan Kota. Sehingga penelitian kali ini dipusatkan pada pekekerja anak yang bermukim di lokasi tersebut. Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penulisan skripsi dengan judul : “ Analisis Faktor Penyebab Permukiman Kumuh Di Kota Medan (Studi Khasus : Kecamatan Medan Belawan)”. 1.2 Perumusan Masalah Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka perumusan masalah yang dapat diajukan dalam penelitian ini adalah : 1. Apa faktor-faktor yang mengakibat terbentuknya permukiman kumuh di Kota Medan? 2. Bagaimana program penataan permukiman kumuh yang telah dilaksanakan pemerintahan Kota Medan ? 1.3 Tujuan Penelitian Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mengakibatkan permukiman kumuh di Kota Medan.


2. Untuk mengetahui program penataan permukiman kumuh yang telah dilaksanakan pemerintahan Kota Medan. 1.4 Manfaat Penelitian Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 1. Sebagai bahan studi dan literatur bagi mahasiswa/mahasiswi ataupun penelitian yang ingin melakukan penelitian sejenis selanjutnya. 2. Sebagai bahan masukan yang bermanfaat bagi pemerintahan Kota Medan, dalam menata kota menuju kota metropolitan yang lestari, penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam penyusunan program. 3. Sebagai bahan masukan bagi

pengambilan keputusan dimasa yang akan

datang. 4. Bagi masyarakat setempat dapat menjadi informasi untuk mendorong perbaikan kondisi lingkungan tersebut.


BAB I PENDAHULUAN. kehidupan keluarga dan malahan menjadi simbol status. Pembangunan tempat tinggal

Recommend Documents