BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah Wakaf merupakan salah satu tuntunan ajaran Islam yang menyangkut kehidupan bermasyarakat dalam rangka ibadah ijtima’iyah (ibadah sosial). Karena wakaf adalah ibadah, maka tujuan utamanya adalah pengabdian kepada Allah SWT dan ikhlas karena mencari ridho-Nya.1 Ada dampak positif dan negatif yang timbul sebagai akibat daripada wakaf sebagai ibadah lillahi ta’ala. Dampak positifnya adalah perbuatan tersebut murni dilandasi oleh rasa iman dan ikhlas semata-mata pengabdian kepada Allah SWT. Sementara itu, dampak negatifnya adalah kegiatan wakaf tersebut dianggap sebagai kejadian yang tidak perlu diketahui apalagi diumumkan kepada orang lain. Akibatnya wakaf semakin sulit untuk diidentifikasikan secara pasti. 2 Sebagai ibadah sosial yang pemanfaatannya untuk kemaslahatan umat, dimana pokoknya ditahan dan manfaatnya untuk kepentingan umum, maka secara administratife wakaf dikelola oleh nazhir yang merupakan pengemban amanah wakaf. Dengan demikian, kehadiran nazhir dalam perwakafan sangatlah penting, yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Walaupun, para mujtahid tidak menjadikan nazhir sebagai salah satu rukun wakaf, namun para ulama’ 1
Abd. Ghofur Anshari, Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia, (Yogyakarta : Pilar Media, 2005), hlm. 1. 2 Abd. Ghofur Anshari, Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia…, h. 1
1
2
sepakat bahwa wakif harus menunjuk nazhir wakaf yang mampu, baik yang bersifat perseorangan maupun kelembagaan (badan hukum). Pengangkatan nazhir wakaf yang mampu ini bertujuan agar harta wakaf tetap terjaga dan terurus sehingga harta wakaf itu tidak sia-sia.3 Dalam Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf, definisi nazhir terdapat dalam bab I yaitu pihak yang menerima harta benda wakaf untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Menurut pasal 9, bentuk nazhir yang diakui ada 3 bentuk yaitu perorangan organisasi dan badan hukum. Setelah memperhatikan tujuan wakaf yang ingin melestarikan manfaat dari hasil harta wakaf, maka keberadaan nazhir profesional sangat dibutuhkan, bahkan menempati pada peran sentral sebab di pundak nazhirlah tanggung jawab dan kewajiban memelihara, menjaga dan mengembangkan serta menyalurkan hasil atau manfaat dari wakif kepada sasaran wakaf. Untuk menjaga agar harta wakaf mendapat pengawasan dengan baik, kepada nazhir (pengurus perseorangan) dapat diberikan imbalan yang ditetapkan dengan jangka waktu tertentu atau mengambil sebagian dari hasil harta wakaf yang dikelolanya yang menurut undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf jumlahnya tidak boleh lebih dari 10 % dari hasil bersih benda wakaf yang dikelolanya. Nazhir juga berwenang melakukan hal-hal
3
Achmad Djunaidi & Thobieb A1-Asyhar, Menuju Era Wakaf Produktif, (Depok : Mumtaz Publishing), 2005, h. 53-54.
2
3
yang mendatangkan kebaikan harta wakaf dan mewujudkan syarat-syarat yang mungkin telah ditetapkan wakif sebelumnya. 4 Berdasarkan pemikiran di atas, penulis ingin mengetahui bagaimana realitas hak dan kewajiban nazir di lapangan. Dalam hal ini penulis mengambil lokasi di Yayasan Pondok Pesantren Modern Al-Qur'an Buaran Pekalongan karena Yayasan tersebut berdiri di atas sebidang tanah wakaf dan disana terdapat berbagai bidang pengelolaan tanah wakaf seperti pondok pesantren, masjid, rumah sakit, tempat peragaan ibadah haji dan lain-lain. Dengan demikian, wakaf tersebut sangat berpotensi sebagai wakaf produktif sehingga layak menjadi obyek penelitian.
B. Rumusan Masalah Dari latar belakang masalah di atas, dapat ditarik beberapa rumusan masalah, sebagai berikut : Bagaimana hak dan kewajiban nazhir wakaf di Yayasan Pondok Pesantren Modern Al Qur’an Buaran Pekalongan? Bagaimana kesesuaian hak dan kewajiban tersebut dengan undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf?
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hak dan kewajiban nazhir wakaf di yayasan pondok pesantren Modern Al-Qur’an Buaran Pekalongan 4
Abd. Ghofur Anshari, Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia, (Yogyakarta : Pilar Media, 2005), hlm. 35.
3
4
serta mengetahui kesesuaian hak dan kewajiban dengan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf sebagai cerminan realisasi undangundang di masyarakat. Selanjutnya penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat sebagai berikut : 1. Mampu memberikan sumbangan terhadap khazanah ilmu pengetahuan terutama tentang efektifitas undang-undang di masyarakat. 2. Agar masyarakat umum lebih mengetahui tentang hak dan kewajiban nazhir khususnya yang diatur dalam Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 sehingga profesi nazhir tidak lagi diabaikan oleh masyarakat. 3. Memberikan pemahaman kepada para nazhir tentang hak dan kewajiban mereka sebagai pengelola wakaf 4. Mampu memberikan motivasi kepada pemerintah Indonesia agar lebih meningkatkan produktifitas wakaf dan mengembangkan aturan-aturan yang mengatur praktik perwakafan di Indonesia.
D. Telaah Pustaka Dalam penelitian ini, penulis berpedoman kepada buku serta penelitian terdahulu yang berkaitan dengan problem penelitian ini, buku dan penelitian tersebut antara lain : Buku berjudul Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia oleh Dr. Abdul Ghofur Al-Anshari, SH, M.Si, berisi tentang hukum wakaf dan aspek aspek yang terkait dengan wakaf serta praktik perwakafan di Indonesia. Buku
4
5
ini juga dilengkapi undang-undang yang terkait dengan hukum perwakafan di Indonesia antara lain PP No. 28 tahun 1977, Kompilasi Hukum Islam (KHI), fatwa MUI tentang wakaf uang dan UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf. Buku ini sangat membantu dalam rangka memperkaya khazanah pustaka bagi umat Islam dan masyarakat Indonesia. Buku ini mengemukakan keterangan lebih jauh mengenai nazhir berikut hak dan kewajibannya. Namun buku ini tidak memberikan contoh realitas sosial yang berkembang di masyarakat terkait hak dan kewajiban nazhir sebagaimana diatur dalam Undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf. Selanjutnya buku terbitan Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI yang berjudul Paradigma Baru Wakaf di Indonesia. Buku ini memberikan gambaran tentang paradigma wakaf yang berkembang di Indonesia. Buku ini mengemukakan aspek-aspek terkait praktik perwakafan di Indonesia. Buku ini juga sedikit banyak menerangkan tentang nazhir wakaf. Namun tidak disertai realitasnya di masyarakat. Buku Menuju Era Wakaf Produktif karya Ahmad Djunaidi dan Thobieb Al-Asyhar secara garis besar membahas tentang peluang dan strategi pengelolaan wakaf di Indonesia yang salah satu problemnya adalah nazhir wakaf tradisional konsumtif, di mana pembahasannya mencakup faktor penghambat perkembangan wakaf serta betapa pentingnya peran seorang nazhir dalam wakaf. Namun, buku ini tidak menyajikan tentang hak yang bisa diperoleh seorang nazhir atas tugas dan tanggung jawabnya. Buku ini juga
5
6
tidak menerangkan tentang realisasi hak dan kewajiban nazhir berdasarkan Undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf di masyarakat. Adijani Al-Alabij dalam bukunya yang berjudul Perwakafan Tanah di Indonesia Dalam Teori dan Praktek, membahas tentang efektivitas wakaf yang berlaku di lapangan dan efektifvitas peraturan perundang-undangan apakah prakteknya benar-benar sudah diketahui dan berjalan secara tepat di masyarakat serta mengemukakan tentang adanya perbedaan pendapat mengenai pelaksanaan wakaf di lapangan. Namun buku ini tidak menjelaskan tentang efektifitas Undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf berdasarkan realitas yang ada di masyarakat. Buku yang berjudul Wakaf Produktif karya Prof. Dr. Jaih Mubarok, M.Ag menjelaskan tentang berbagai macam bentuk wakaf produktif, selain itu, buku ini juga menjelaskan tentang wakaf di beberapa daerah. Oleh karena itu, buku ini sangat membantu dalam penelitian ini yaitu sebagai gambaran realitas sebuah undang-undang di masyarakat. Buku yang berjudul Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia yang dikemukakan oleh Departemen Agama RI dan diterbitkan oleh Direktorat Pemberdayaan wakaf tahun 2007, mengemukakan tentang strategi pengelolaan dana wakaf, periodesasi pengelolaan dan sosialisasi strategi wakaf tunai yang mencakup sosialisasi konsep, pendekatan kepada calon wakif dan nazhir wakaf yang di dalamnya menerangkan kualifikasi profesionalisme nazhir secara umum menurut fiqh dan tujuan sistem pengelolaan SDM wakaf. Namun dalam buku ini tidak menerangkan tentang
6
7
hak dan kewajiban nazhir terutama hak yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf. Selanjutnya buku yang berjudul Masalah Perwakafan Tanah Milik dan Kedudukan Tanah Wakaf di Negara Kita karya H. Abdurrahman, SH, MH membahas masalah perwakafan tanah milik menurut hukum Islam dan menurut hukum adat disertai dengan penjelasan mengenai tata cara perwakafan tanah milik serta berbagai peraturan tentang perwakafan tanah di Indonesia. Buku ini juga menjelaskan tentang pengelolaan wakaf yang menjadi tanggung jawab nazhir yang di dalamnya mencakup hak dan kewajiban nazhir sebagai pengelola wakaf berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku di Indonesia. Namun, buku ini belum menjelaskan realitasnya di masyarakat terkait hak dan kewajiban nazhir wakaf. 5 Selain buku-buku tersebut di atas, ada juga beberapa penelitian tentang wakaf diantaranya : Pertama, penelitian yang berjudul Pendapat Madzhab Maliki tentang Wakaf Berjangka Waktu serta Relevansinya dengan Upaya Pengembangan Wakaf di Indonesia, skripsi dari Titik Aisyah mahasiswa STAIN Pekalongan. Penelitian ini mengetengahkan pendapat madzhab Maliki tentang kebolehan batasan waktu dalam wakaf dan dasar yang digunakan oleh madzhab Maliki. Kemudian membahas cukup relevannya, pendapat tersebut untuk diterapkan di Indonesia.
5
Abdurarahman, Masalah Perwakafan Tanah Milik dan Kedudukan Tanah Wakaf di Negara Kita, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 1994).
7
8
Kedua, penelitian yang berjudul Pengelolaan Tanah Wakaf Pengurus MWC NU Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan, skripsi dari Maulana Munif mahasiswa STAIN Pekalongan. Penelitian ini membahas tentang praktek perwakafan yang langsung ada di bawah pengelolaan pengurus MWC NU Kecamatan Karanganyar Kabupaten Pekalongan. Ketiga, penelitian yang berjudul Efektifitas Nazhir dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan Harta Wakaf (Studi Kasus di Pondok Pesantren Miftakhul Ulum Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan), skripsi dari Saefurokhman mahasiswa STAIN Pekalongan. Penelitian ini membahas tentang bagaimana efektifitas nazhir dalam menjalankan tugasnya sebagai pengelola tanah wakaf. Penelitian yang berjudul Legalitas Wakaf Tunai (Studi atas Persepsi Ulama NU dan Muhammadiyah Kota Pekalongan), tesis dari H. Sam’ani dosen STAIN Pekalongan. Penelitian ini membahas tentang potret perwakafan masyarakat NU dan Muhammadiyah kota Pekalongan serta legalitas wakaf tunai dalam persepsi ulama NU dan Muhammadiyah kota Pekalongan. Dari beberapa penelitian yang disebutkan di atas, tidak ada yang berkaitan dengan realisasi hak dan kewajiban nazhir berdasarkan undangundang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf sebagaimana yang menjadi obyek penelitian ini. Penelitian-penelitian tersebut berkisar pada masalah jangka waktu dan operasional pendayagunaan wakaf di lapangan. Meskipun demikian, buku-buku, tesis, skripsi di atas dirasakan sangat membantu dalam penulisan skripsi ini.
8
9
E. Kerangka Teori Waqf atau wakaf secara harfiah berarti berhenti, menahan, atau diam. Secara teknis syari’ah, wakaf sering kali diartikan sebagai asset yang dialokasikan untuk kemanfaatan umat dimana substansi atau pokoknya ditahan sementara manfaatnya boleh dinikmati untuk kepentingan umum. Secara administratif wakaf dikelola oleh nazhir yang merupakan pengemban amanah wakaf. 6 Imam Nawawi (Syafi’iyah) mendefinisikan wakaf dengan “menahan harta yang dapat diambil manfaatnya bukan untuk dirinya, sementara benda itu tetap ada, digunakan manfaatnya untuk kebaikan dan mendekatkan diri kepada Allah. 7 Al-Murghiny (Hanafiyah) mendefinisikan wakaf dengan “Menahan harta di bawah tangan pemiliknya, disertai pemberian manfaat sebagai sedekah”8 Menurut Ibn Arafah (Malikiyah) wakaf adalah memberikan manfaat sesuatu, pada batas waktu keberadaannya, bersamaan tetapnya wakaf dalam kepemilikan si pemiliknya meski hanya perkiraan (pengandaian).9 Menurut Ibn Qudamah (Hanabilah) wakaf adalah menahan yang asal dan memberikan hasilnya.’10 Sempurna atau tidaknya wakaf sangat dipengaruhi oleh unsur-unsur 6
Achmad Djunaidi & Thobieb A1-Asyhar, Menuju Era Wakaf Produktif, (Depok : Mumtaz Publishing, 2007), h. 7 Abd. Ghofur Anshari, Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia, (Yogyakarta : Pilar Media, 2005), hlm. 8. 8 Abd. Ghofur Anshari, Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia…, h. 10 9 Abd. Ghofur Anshari, Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia…, h. 10 10 Abd. Ghofur Anshari, Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia…, h. 11.
9
10
yang ada dalam perbuatan wakaf tersebut. Masing-masing unsur tersebut harus saling menopang satu dengan lainnya. Keberadaan yang satu sangat menentukan keberadaan yang lainnya. Adapun unsur-unsur atau rukun wakaf tersebut menurut sebagian besar ulama (Madzhab Malikiyah, Syafi’iyah, Zaidiyah dan Hanabilah) adalah : 1. Ada orang yang berwakaf (wakif) 2. Ada harta yang diwakafkan (mauquf) 3. Ada tempat kemana diwakafkan harta itu / tujuan wakaf (mauquf alaih) 4. Ada aqad / pernyataan wakaf (sighat) Dalam pasal 6 undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf, unsur wakaf ditambah 2 hal lagi, yaitu : 5. Ada pengelola wakaf (nazhir) 6. Ada jangka waktu yang tak terbatas.11 Fcnomena yang banyak terjadi sebelum Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 dan PP No. 28 tahun 1977 hingga lahirnya Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf adalah perbuatan wakaf yang dilakukan hanya dengan faktor kepercayaan kepada salah satu tokoh agama yang diangkat sebagai nazhir.12 Adapun pengertian nazhir menurut ketentuan umum KHI Bab 1 Pasal 215 ayat 5 disebutkan bahwa nazhir adalah kelompok atau badan hukum yang diserahi tugas pemeliharaan dan pengurusan benda wakaf. Sedangkan dalam ketentuan umum Undang-Undang No. 41 tahun 11
Abd. Ghofur Anshari, Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia…, h. 25-26 Depag RI, Paradigma Baru Wakaf di Indonesia, (Jakarta : Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007), h. 9. 12
10
11
2004 tentang wakaf Bab 1 Pasal 1 ayat (2) disebutkan bahwa nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya. Nazhir bisa berupa perorangan, organisasi (kelompok) maupun badan hukum yang semuanya harus memenuhi syarat-syarat yang telah diatur dalam perundang-undangan. Dalam KHI disebutkan tentang kewajiban nazhir sebagai berikut: Pasal 220 : 1. Nazhir berkewajiban untuk mengurus dan bertanggung jawab atas kekayaan wakaf serta hasilnya, dan pelaksanaan perwakafan sesuai dengan tujuannya menurut ketentuan-ketentuan yang diatur oleh menteri agama. 2. Nazhir diwajibkan membuat laporan secara berkala atas semua hal yang menjadi tanggung jawabnya. Sebagaimana dimaksudkan dalam ayat 1 kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat dengan tembusan kepada majelis ulama kecamatan dan camat setempat. 13 Dalam Undang-undang nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf juga diatur masalah tugas nazhir yaitu pasal 11 yang menyatakan bahwa nazhir mempunyai tugas sebagai berikut: 1. Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf. 2. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan fungsi dan peruntukannya. 3. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf, dan 13
Abd. Gani Abdullah, SH., Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia. (Jakarta : Gema Insani Press, 1994), h. 144.
11
12
4. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada badan wakaf Indonesia 14 Bilamana ada kewajiban tentu mereka juga punya hak. Apakah yang menjadi hak dari nazhir tersebut. Hal ini ternyata tidak banyak diatur baik dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1977 maupun dalam KHI. Pasal 8 dan PP No. 28 Tahun 1977 menyatakan bahwa nazhir berhak mendapatkan penghasilan dan fasilitas yang besar dan macamnya ditentukan lebih lanjut oleh menteri agama. 15 Hal yang serupa diatur juga dalam KHI pada pasal 222 yang menyebutkan bahwa nazhir berhak mendapatkan penghasilan dan fasilitas. Yang jenis dan jumlahnya ditentukan berdasarkan kekayaan atas saran Majelis Ulama Kecamatan dan Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat.16 Pengaturan lebih lanjut mengenai persoalan ini diatur lebih lanjut dalam pasal 11 Peraturan Menteri Agama No. 1 Tahun 1978 dimana ditentukan sebagai berikut: 1. Nazhir berhak menerima penghasilan dari hasil tanah wakaf yang besarnya ditetapkan oleh kepala Kandepag cq. Kepala seksi dengan ketentuan tidak melebihi sepuluh persen dari hasil bersih tanah wakaf.
14
Abd. Ghofur Anshari, Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia, (Yogyakarta : Pilar Media, 2005), h. 153. 15 Abdurarahman, Masalah Perwakafan Tanah Milik dan Kedudukan Tanah Wakaf di Negara Kita, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1994), h. 134. 16 Abdurarahman, Masalah Perwakafan Tanah Milik dan Kedudukan Tanah Wakaf di Negara Kita…, h. 134.
12
13
2. Nazhir dalam menunaikan tugasnya berhak menggunakan fasilitas penunjang diperlukan dari tanah wakaf atau hasilnya yang jenis dan jumlahnya ditetapkan oleh kepala kandepaq cq. kepala seksi. 17 Dalam Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf juga diatur masalah hak nazhir yaitu pasal 12 yang menyebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 nazhir dapat menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10 %. Pada dasarnya, siapapun dapat menjadi nazhir sepanjang ia bisa melakukan tindakan hukum, tetapi karena tugas nazhir menyangkut harta benda yang manfaatnya harus disampaikan pada pihak yang berhak menerimanya, jabatan nazhir harus diberikan kepada orang yang memang mampu menjalankan tugas itu. Para imam madzhab sepakat pentingnya nazhir memenuhi syarat adil dan mampu. Menurut jumhur ulama, maksud “adil” adalah mengerjakan yang diperintahkan dan menjauhi yang dilarang menurut syari’at Islam. Sedangkan maksud kata mampu berarti kekuatan dan kemampuan seseorang mentasharufkan apa yang dijaga (dikelola)nya. Dalam hal kemampuan ini dituntut sikap taklif yaitu dewasa dan berakal. Jika nazhir tidak memenuhi syarat adil dan mampu, hakim (pemerintah) boleh menahan wakaf itu dari nazhir. 18
17
Abdurarahman, Masalah Perwakafan Tanah Milik dan Kedudukan Tanah Wakaf di Negara Kita…, h. 134 18 Depag RI, Paradigma Baru Wakaf di Indonesia, (Jakarta : Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007), h. 51.
13
14
Kualifikasi profesionalisme nazhir secara umum dipersyaratkan menurut fiqh sebagai berikut : beragama Islam, mukallaf (memiliki kecakapan dalam melakukan perbuatan hukum), baligh (sudah dewasa), dan aqil (berakal sehat), memiliki kemampuan dalam mengelola wakaf (profesional) memiliki sifat amanah, jujur dan adil. 19
F. Metode Penelitian 1. Jenis Penelitian Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif yaitu mendeskripsikan hak dan kewajiban nazhir yayasan pondok pesantren modern Al-Qur'an Buaran dan menganalisisnya berdasarkan undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf. Penelitian ini termasuk penelitian yuridis-empiris karena menggunakan hukum (undang-undang) sebagai dasar dalam menganalisis fenomena yang diamati di lapangan untuk mengetahui efektifitas undangundang tersebut di masyarakat. 2. Lokasi Penelitian Dalam penelitian ini, peneliti mengambil lokasi di Yayasan Pondok
Pesantren
Modern
Al-Qur’an
Buaran
Pekalongan
yang
pengelolaannya mencakup berbagai bidang. Peneliti memilih lokasi tersebut karena lokasi tersebut berpotensi sebagai wakaf produktif dimana dalam hal ini nazhir sangat berperan dalam pemberdayaan wakaf tersebut. 19
Depag RI, Strategi Pengembangan Wakaf Tunai Di Indonesia, (Jakarta : Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2007), h. 21-22.
14
15
3. Sumber Data Penelitian a. Sumber Data Primer Yaitu sumber data yang diperoleh secara langsung di lapangan berupa informasi tentang profil yayasan pondok pesantren modern AlQur'an Buaran, pengelolaan dan pengembangan wakaf serta hak dan kewajiban nazhir yayasan pondok pesantren modern Al-Qur'an Buaran. b. Sumber data sekunder Yaitu sumber data pendukung yang diperoleh melalui studi dokumentasi berupa buku-buku tentang wakaf dan undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf dan peraturan pemerintah no. 42 tahun 2006 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 41 tahun 2004. 4. Teknik Pengumpulan Data Teknik yang digunakan penulis dalam mengumpulkan data-data penelitian ini ada 2 macam yaitu teknik atau metode pengumpulan data primer dan metode pengumpulan data sekunder. a. Teknik / metode pengumpulan data primer Yaitu dengan melakukan: 1) Wawancara yaitu tanya jawab langsung dengan salah satu pengurus yayasan yang ditunjuk oleh nazhir untuk memberikan informasi yang terkait dengan penelitian, yaitu Bapak Makmur Anshor AH dan Bapak Muhlisin. 2) Observasi yakni penulis datang langsung ke lokasi penelitian dan langsung mengamati kegiatan operasional yayasan.
15
16
b. Teknik / metode pengumpulan data sekunder Yaitu data tentang ikrar wakaf, panduan kurikulum pondok pesantren, buku profil yayasan, buku tentang perwakafan serta undang-undang perwakafan. Melalui studi dokumentasi terhadap dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian antara lain data tentang proses terjadinya wakaf sampai mekanisme pengelolaannya serta buku-buku kepustakaan yang terkait dengan penelitian ini. 5. Analisis data Penelitian Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya. 20 Analisis data penelitian ini bersifat deskriptif maksudnya adalah bahwa peneliti dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukannya. Disini peneliti tidak melakukan justifikasi terhadap hasil penelitian tersebut. 21 Dalam melakukan analisis data, peneliti menggunakan pendekatan perundang-undangan. Hal ini dimaksudkan bahwa peneliti menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar awal melakukan analisis.
22
20
Dr. Muktif Fajar ND & Yulianto Achmad,MH, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris. (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010) h. 183 21 Dr. Muktif Fajar ND & Yulianto Achmad,MH, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris. (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010) h. 183 22 Dr. Muktif Fajar ND & Yulianto Achmad,MH, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris. (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010) h. 185
16
17
Selain itu, peneliti juga menggunakan pendekatan kasus yang bertujuan untuk mempelajari norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. 23
G. Sistematika Penulisan Guna mempermudah dalam mempelajari hasil penelitian, maka skripsi ini disusun dengan sistematika yang terbagi dalam tiga bagian, dimana dibagian isi atau bagian pokok terdapat bab-bab yang antara bab satu hingga bab terakhir merupakan uraian yang berkesinambungan. Uraian itu dimulai dari hal-hal yang bersifat umum kemudian menuju pada permasalahan pokok. Adapun sistematika penulisan dirumuskan sebagai berikut : 1. Bagian muka terdiri dari halaman judul, nota pembimbingan, halaman pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi dan abstrak. 2. Bagian isi terdiri dari : BAB I Pendahuluan meliputi : latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan. BAB II
Perwakafan dalam Islam meliputi : pengertian wakaf, dasar hukum wakaf, syarat dan rukun wakaf, macam-macam wakaf serta penjelasan tentang nazhir wakaf.
BAB III Gambaran umum yayasan pondok pesantren modern Al-Qur’an Buaran Pekalongan, yang meliputi ; profil yayasan, pengelolaan 23
Dr. Muktif Fajar ND & Yulianto Achmad,MH, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris. (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010) h. 190
17
18
pengembangan dan pengelolaan wakaf serta hak dan kewajiban nazhir yayasan pondok pesantren modern Al-Qur’an Buaran Pekalongan BAB IV Hak dan kewajiban nazhir yayasan pondok pesantren modern Al-Qur’an Buaran Pekalongan yang meliputi ; kewajiban nazhir antara lain : melakukan pengadministrasian harta benda wakaf, mengelola dan mengembangkan harta wakaf, mengawasi dan melindungi harta wakaf serta melaporkan pelaksanaan tugas kepada menteri dan BWI serta hak nazhir antara lain mendapatkan imbalan 10% dan mendapat pembinaan dari menteri dan BWI. BAB V Penutup meliputi kesimpulan dan saran-saran. 3. Bagian akhir yang terdiri dari daftar pustaka, riwayat hidup, dan lampiranlampiran.
18
