BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Kegiatan manusia di muka bumi dalam memenuhi kebutuhankebutuhannya dari waktu ke waktu mengalami proses yang sama, bagaimana dia berburu, meramu, dan bercocok tanam, hal ini menandakan bahwa manusia mempunyai pola perilaku untuk memenuhi kebutuhan yang relatif sama walaupun tidak persis, proses yang berulang dari pemenuhan kebutuhan ini menjadikan manusia dapat mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan memferifikasi
pola
perilaku
yang
lebih
efektif
dalam
memenuhi
kebutuhannya. Akhirnya manusia dapat memodifikasi penandaan pola perilaku tersebut dalam suatu sikap, bagaimana melakukan sesuatu kegiatan untuk mendapat keuntungan maksimal dan menghindari kerugian seminimal mungkin dari setiap memenuhi kebutuhan.1 Maka dari itu kebahagiaan manusia telah menjadi tujuan utama dari semua manusia namun, ada perbedaan pandangan mengenai yang membentuk kebahagiaan itu dan bagaimana hal itu dapat direalisasikan. Meskipun kondisi materi bukanlah satu-satunya isi dari kebahagiaan itu, pandangan sekuler modern yang sangat menekankan pada kondisi-kondisi demikian tampak percaya bahwa kebahagiaan dapat ditemui bila tujuan-tujuan materi tertentu dapat direalisasikan, tujuan-tujuan ini antara lain adalah pengentasan 1
Heri Sudarsono, Konsep Ekonomi Islam (Yokyakarta: Adipura, 2002), 1.
1
2
kemiskinan, pemenuhan kebutuhan materi bagi semua individu, ketersediaan peluang bagi setiap orang untuk dapat hidup secara terhormat, distribusi pendapatan dan kekayaan yang merata. Dalam memenuhi kebutuhan manusia tidak bisa melakukannya sendiri tanpa bantuan atau jasa-jasa orang lain seperti dengan cara tukar menukar, jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, dsb. Yang demikian itu tidak dapat dihindari karena kodrat manusia adalah mahkluk sosial yang senantiasa menempuh keadilan secara berkelompok, hidup bermasyarakat dan saling tolong menolong antara yang satu dengan yang lain. Di dalam hukum Islam hubungan itu dinamakan mu’amalah yang artinya segala peraturan yang diciptakan Allah untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam hidup dan kehidupan. Salah satu bentuk dari mu’amalah adalah utang piutang secara kebiasaan adalah pinjam, kata ini telah menjadi istilah terkait dengan ilmu fiqih untuk menyebutkan perbuatan pinjam meminjam, sebagai salah satu aktifitas antar manusia, Dalam pelaksanaanya utang piutang diartikan sebagai perbuatan pemberian milik untuk sementara waktu oleh seseorang kepada orang lain, pihak yang menerima pemilikan itu diperbolehkan memanfaatkan serta mengambil manfaat dari harta yang diberikan itu tanpa harus membayar imbalan,
dan
pada
waktu
tertentu
penerima
harta
tersebut
wajib
mengembalikan harta yang diterimanya kepada pihak pemberi dengan barang yang sepadan atau senilai barang yang dipinjamkan.2
2
Karim Helmi, Fiqih Mu’amalah (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), 37.
3
utang piutang termasuk salah satu bentuk transaksi tolong menolong murni yang terlepas dari unsur komersial, dasar hukum utang piutang adalah ajaran agama supaya manusia tolong menolong serta saling bantu membantu dalam lapangan kebajikan. Pada surat al-Maidah ayat kedua Allah berfirman :
(٢ :ة9OEP< )ا.ن ِ ْوَا9;ُ <ْ ? ْ> ِ= وَا ِ َْ@ اAB َ ْاCDُ َوEَ;Fَ G َ َى َوCْIKJ< وَاMِّ Nِ <ْ َ@ اAB َ ْاCDُ َوEَ;Fَ َو Artinya: “Dan tolong menolonglah kamu untuk berbuat kebaikan dan taqwa dan janganlah kamu tolong menolong untuk berbuat dosa dan permusuhan”. (al-Maidah: 2). 3 Sebagai halnya bidang-bidang lain, selain dari Alquran, landasan hukum yang kedua adalah al-Hadith, al-Hadith ini diriwayatkan oleh Ahmad dan Nasa’i yang berbunyi :
Tِ UVْ AَB َ W ُ @ اJAUX َ Z Y UNِ [J<\ ا ِ UB َ Tُ U[ْ B َ W ُ @ا َ U] ِ َة َرMَ U_ْ Mَ @ْ ُهUaِ \ْ َأUB َ f َ UJgDَ EَVDْ 9h U<ب ا ِ ْMUَ\ْ آUِk mً UَaْMَ\ آ ٍ kِ ْokُ ْ\B َ f َ gَ Dَ ْ\kَ : ل َ Eَe =َ AJc َ َو W ُ اMَ p J U_َ Mٍ p ِ U;ْ kُ @UUAَB َ Mَ p J U_َ ْ\Ukَ َوmِ Ukَ EَVIِ <ْ َم اCU_َ ب َ ْMU َآTُ U[ْ B َ W ُ ا . ِةMَ r ِ s وَاEَVDْ 9h <ِ@ اt Tِ Vْ AَB َ
Artinya: "Dari Abu Hurairoh ra, Nabi SAW bersabda barang siapa yang melepaskan orang mukmin satu kesempitan yaitu dari kesempitan dunia, Allah akan melepaskannya dari satu kesempitan pada hari kiamat, dan barang siapa yang memberikan kemudahan atas kesukaran seseorang maka Allah akan memudahkannya di dunia dan akhirat". 4
Dari hadith tersebut mejelaskan bahwa dalam hal utang piutang orang yang berhutang berkawajiban mengembalikan barang yang sudah dihutangkan padanya, dan setiap orang utang sesuatu kepada orang lain berarti orang yang utang memiliki utang kepada yang berpiutang (muqridh). Setiap utang wajib dibayar sehingga berdosalah orang yang tidak mau membayar utangnya, 3
Depag RI. Al-Qur’an dan Terjemahannya (Semarang: Toha Putra, 1999), 106. Muslim, Shohih Muslim Voll IV, (terj) Kyai Adib Bisri Mustofa (Semarang: As-Syifa, 1993), 629-630. 4
4
bahkan melalaikan pembayaran utang juga termasuk aniaya. Perbuatan aniaya termasuk perbuatan dosa. Rosulullah Saw, Bersabda:
(=Apkرى وEN< )روا ا.ٌ=Aْ ُ @ z [ِ {َ <ْ | ا h} ِ kُ Artinya: “Orang kaya yang melalaikan kewajiban membayar utang adalah aniaya”5 Dan juga melebihkan pembayaran dari sejumlah yang dihutangkan diperbolehkan, asal saja kelebihan itu
merupakan kemauan dari yang
berhutang semata. Hal ini menjadi nilai kebaikan bagi yang membayar hutang. Dan jika penambahan tersebut dikehendaki oleh orang yang berhutang atau telah menjadi perjanjian dalam akad perutangan maka tambahan itu tidak halal bagi yang berpiutang untuk mengambilnya.6 Dari keterangan di atas bahwa dalam hal utang piutang, siberhutang wajib mengembalikan harta yang sudah dihutangkan padanya, sesuai dengan apa yang dihutangkannya atau senilai dengan yang dihutangkannya, jika si berhutang ingin melebihkan dari apa yang dihutangkanya maka diperbolehkan jika niat itu hanya untuk balas budi dan atas kemaunya sendiri begitu pula hal tersebut tidak ada dalam akad, jika kelebihan tersebut ada dalam akad maka itu adalah salah satu dari sekian cara riba.7 Di Desa Klagen Kecamatan Karangmojo Kabupaten Magetan terdapat praktek arisan dengan sistem arisan lelang yang juga bisa terjadi penyimpangan penyimpangan semacam itu mengingat adanya transaksi yang 5
Al-Bukhori, Shohih Al-Bukhori (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), 69. Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah (Jakarta: Raja Grafindo, 2002), 96. 7 Ibid,. 97. 6
5
di lakukan antara muqridh (pihak yang menghutangi) dan muqtaridh (pihak yang berhutang) yang kurang memenuhi sighot dan mungkin dalam hal ini bisa juga terjadi dalam hal akad, mekanisme, dan pengembalian pinjaman. Dari wawancara penulis dalam prakteknya arisan dengan sistem lelang di Desa Klagen Kecamatan Karangmojo Kabupaten Magetan pada akadnya di sini semua sepakat bahwasannya cara penentuan pemenang dengan cara lelang yaitu siapa yang berani membayar mahal dialah yang mendapatkan arisan yang berupa satu unit sepeda motor sebagaimana perjanjian awal uang arisan akan dibelikan sepada motor oleh pengurus dan beberapa hari kemudian sepeda motor tersabut baru diberikan pada anggota arisan yang memenangkan lelang dan orang yang sudah menang lelang tetap harus membayar uang arisan setiap bulannya hingga arisan selesai, padahal bila dikalkulasikan antara uang arisan dengan uang lelang itu melebihi dari harga sepeda motor, yang mana orang tersebut meminjam uang dengan anggota arisan lain hanya sebesar harga sepeda motor, jika standar lelang itu adalah harga sepeda motor (misalnya 11.000.000;) - 60 x 100.000; = kurang lebih hasilnya 5.000.000; rupiah, adapun lelang yang paling rendah di asosiasi arisan “Sinta” yaitu 2.500.000; dan jika ingin menang lelang berarti orang tersebut melelang lebih dari harga standar itu, apalagi jika ingin cepat mendapatkan sepeda motor itu pastilah para anggota melelang setinggi-tingginya, dan bisa diperkirakan jika uang lelang sebesar sebagaimana di atas maka jika ditambah dengan uang arisan setiap bulannya hingga akhir arisan yaitu sebesar 9.500.000; rupiah maka, jumlahnya akan melebihi harga sepeda motor Supra Fit atau motor
6
lainya sesuai dengan pilihan yang memenangkan lelang, karena di asosiasi arisan “Sinta” ada dua pilihan dalam menentukan pilihan. Sebagaimana yang dijanjikan dalam perjanjian awal, uang kelebihan tersebut digunakan untuk kepentingan bersama yaitu untuk ditambahkan pada pembayaran arisan berikutnya8, dan dalam kenyataanya uang tersebut tidak diberikan pada anggota arisan pada pembayaran arisan pada bulan berikutnya, dan dijelaskan juga bahwasannya penjual atau pengurus tidak menjelaskan secara gamblang ciri-ciri sepeda motor hanya merek. Hal ini didasarkan dengan sabda Nabi SAW.
@ِt EَPُ <َ ك َ ْ ِرCaُ Eَe9َ X َ َوEَ[VJ aَ ِْنtَ ,Eَ eJMgَ Kَ _َ ْ =َ <َEk ِرEَVِ ْ <Eِa ن ِ Eَ;Vْ Nَ <ْ ا EَPِ Vْ ;ِ Vْ aَ mُ َآMَ aَ ْIَ ِ kُ EَPKَ َو َآEَaَ َوِإنْ َآ,EَPِ ;ِ Vْ aَ Artinya: “Penjual dan pembeli mempunyai hak pilih selama keduanya belum berpisah. Jika keduanya jujur dan memberikan penjelasan, maka akan diberikan berkah kepada keduanya dalam jual beli mereka. Dan jika keduanya saling berdusta dan menyembunyikan, maka akan dihapuskan berkah jual beli mereka.”9 Sebagaimana dalam rukun jual beli yaitu ada penjual (bai’), ada pembeli (Mustari), ada barang yang diperjualbelikan (Ma’qud‘laih) dan ada akad (Shighat),10 di sini sebagai pihak penjualanya adalah pengurus sedangkan yang membeli adalah para aggota arisan, barang yang diperjualbelikan adalah motor dan adanya akad kedua belah pihak. Jual beli ini digolongkan dengan jual beli dengan sistem lelang bagi para aggota arisan yang artinya dengan cara para anggota arisan berhutang piutang yangmana hutangnya tersebut 8 Wawancara dengan Ibu Santi, Bendahara Asosiasi Arisan “Sinta”, Pada Tanggal 2 Agustus 2008. 9 Tirmidi, Sunan Atirmidi (Beirut: Dar al-fikr, 1995), 10. 10 Rahmad Syafe’I, Fiqih Mu’amalah (Bandung : Pustaka Setia, 2004), 76.
7
digunakan untuk melelang sepeda motor kepada pengurus dan kekurangan uang lelang tersebut ditambah sendiri pada orang yang menang lelang sebagaimana nominalnya ia menyebutkan dalam lelang dan kelebihan lelang tersebut digunakan untuk kepetingan bersama. Dengan melihat realita di atas yang terjadi di Desa Klagen Kecamatan Karang Mojo Kabupaten Magetan maka penulis ingin mengangkat dan meneliti sebagai karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ARISAN SEPEDA MOTOR DENGAN SISTEM LELANG (Di desa Klagen Kecamatan Karangmojo Kabupaten Magetan)”.
B. Penegasan Istilah Sebelum lebih lanjut menguraikan hal-hal yang terkait dengan penelitian ini, agar tidak terjadi kesalahan dalam penafsiran dari pembaca mengenai istilah yang ada dalam penelitian ini, maka penulis tegaskan istilahistilah sebagai berikut: 1. Hukum Islam, adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunah rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam. 11 2. Desa Klagen, Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Magetan, adalah tempat dimana berlangsungnya arisan sepeda motor dengan menggunakan sistem arisan lelang.
11
18.
Ismail Muhammad Syah, Filsafat Hukum Islam (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 1999), 17-
8
3. Arisan lelang, adalah perjanjian yang dibuat oleh sekelompok masyarakat yang mempunyai tujuan yang sama yaitu membayar iuran setiap bulannya sesuai dengan yang disepakati bersama kemudian uang tersebut dibelikan sepeda motor, dan cara menentukan siapa yang dulu mendapatkan arisan yaitu dengan mengadakan lelang caranya siapa yang berani membayar lebih tinggi dari anggota yang lain maka dialah yang mendapat arisan terlebih dulu.
C. Rumusan Masalah Agar lebih praktis dan fokus dalam skripsi ini, maka inti permasalahannya dapat dirumuskan sebagai berikut: 1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad dan mekanisme arisan sepeda motor dengan sistem lelang di Desa Klagen Kecamatan Karangmojo Kabupaten Magetan? 2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap kelebihan pembayaran lelang setelah habis masa
arisan di Desa Klagen Kecamatan Karangmojo
Kabupaten Magetan?
D. Tujuan Penelitian Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam penyususunan skripsi ini yang ingin penulis capai yaitu sebagai berikut: 1. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap akad dan mekanisme arisan sepeda motor dengan sistem lelang di Desa Klagen Kecamatan Karangmojo Kabupaten Magetan.
9
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap kelebihan pembayaran lelang setelah habis masa arisan di Desa Klagen Kecamatan Karangmojo Kabupaten Magetan.
E. Kegunaan Penelitian Agar tujuan pembahasan skripsi ini sesuai dengan yang diharapkan penulis maka, penulis berharap agar penelitian ini bermanfaat, diantaranya sebagai berikut: 1. Sebagai sumbangan pemikiran dalam rangka memperkaya pengetahuan tentang hukum,
terutama yang berkaitan tentang arisan sepeda motor
dengan sistem lelang menurut hukum Islam. 2. Sebagai tambahan pembendaharaan karya ilmiah pada fiqih dan menambah wawasan dalam bidang hukum yang terus berkembang dari tahun ketahun sesuai dengan kemajuan yang di capai pada masa sekarang.
F. Kajian Pustaka Sejauh pengetahuan penulis sudah ada peneliti yang membahas tentang arisan lelang dengan menggunakan landasan teori jual beli tetapi yang membahas secara khusus tentang “Tinjauan hukum Islam terhadap arisan Sepeda Motor Dengan Sistem Arisan Lelang Di Desa Klagen Kecamatan Karangmojo Kabupaten Magetan” dengan mengggunakan landasan teori hutang piutang (mudayanah) belum pernah penulis temukan, penulis menggunakan landasan teori ini karena di sini murni utang piutang dan yang mengadakan arisan tersebut adalah inisiatif dari sekelompok masyarakat yang
10
mempunyai keinginan memiliki sepeda motor dengan saling tolong menolong antara yang satu dengan yang lain, karena bila membeli secara tunai mereka belum mampu karena berdasarkan penelitian penulis bahwasannya masyarakat di Desa Klagen Kecamatan Karangmojo Kabupaten Magetan moyoritas tergolong mayarakat menengah kebawah dan mayoritas mata pencarian mereka adalah petani adapun yang mengadakan arisan tersebut bukanlah sebuah perusahaan sebagaimana seperti dalam skripsi Ali Amran, yang berjudul “ Jual beli sepeda motor dengan sistem arisan lelang dalam tinjauan hukum Islam (Studi Kasus di Perusahan Lestari Jati Magetan) menyimpulkan bahwa: Bentuk akad atau ijab qabul yang dilakukan dalam jual beli sepeda motor dengan arisan lelang di Perusahaan Lestari Jati Magetan tidak sesuai dengan hukum Islam walaupun akad yang dilakukan dalam pelaksanaan jual beli sudah memenuhi syarat jual beli, bentuk akad tersebut bisa dikategorikan sebagai perkara yang syubhat yaitu perkara yang belum jelas ketentuan hukumnya. Dalam penetapan sanksi atau denda atas keterlambatan pembayaran jual beli sepeda motor dengan arisan lelang tidak sesuai dengan hukum islam meskipun sudah merupakan ketentuan dari awal jual beli itu dibentuk, artinya dalam penetapan sanksi atau denda atas keterlambatan jual beli sepeda motor sangat memberatkan anggota arisan yang tidak mampu membayarnya. Penetapan pemenang arisan dalam jual beli sepeda motor dengan sistem arisan lelang atau jago tidak sesuai dengan hukum Islam. Dan ada skripsi yang berlandaskan teori utang piutang yaitu dalam skripsinya Ali Mutarom yang berjudul “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap
11
Kredit Macet Dalam Operasional Perbankan Syariah Di BPR Al-Mabrur (Jl.Sukarno Hatta Babadan Ponorogo) “ disimpulkan bahwa: dalam operasional perbankkan syariah di BPR al-Mabrur Babadan Ponorogo mengenai kredit macet ini adalah tidak sesuai dengan hukum Islam karena pihak bank sudah memperingatkan tiga kali, hanya belum ada yang dibebaskan dari hutang. Masalah penangnan (penyitaan) barang dan sistem operasional perbankkan syariah di BPR al-Mabrur Babadan Ponorogo yang proses sebelumnya dilakukan penyitaan terhadab barang sitaan terhadap barang jaminan telah diberi teguran dan peringatan tiga kali. Hal ini tidak ada unsure pemaksaan dari kedua belah pihak sebelum mengadakan transaksi yang berarti sama-sama rela tidak ada pihak yang dirugikan. Begitu pula dalam skripsinya Uswatun Khasanah yang berjudul “ Tinjauan hukum Islam terhadap arisan haji Al-Mabrur di Kabupaten Ponorogo “ Tinjauan dalam hukum Islam terhadap akad dalam arisan haji Al-Mabrur di Kabupaten Ponorogo menggunakan akad ‘ariyah (pinjam meminjam) akad ini sudah memenuhi rukun dan syarat dalam ‘ariyah jadi boleh dilakukan karena bersifat tolong menolong, dan tinjauan dalam hukum Islam terhadap penyelesaian dalam wanprestasi pada arisan haji Mabrur di Kabupaten Ponorogo sah dan sesuai dengan anjuran agama Islam, Agama menganjurkan agar memberikan kelonggaran dan penangguhan waktu untuk orang yang berhutang.
12
Untuk kajian teoritis, sudah banyak buku-buku ataupun karya tulis yang membahas tentang utang piutang, di antara buku-buku tersebut antara lain buku yang berjudul Fiqih Muamalah karya Rachmat Syafe’I menyebutkan bahwa utang piutang adalah pembolehan (untuk mengambil) manfaat tanpa pengganti dan akan dikembalikan dengan yang sepadan dengan apa yang sudah di hutangkan. Akad ini berbeda dengan hibah, karena utang piutang dimaksudkan untuk mengambil manfaat dari suatu benda, sedangkan hibah mengambil zat benda tersebut. Buku lain yang berjudul fiqih Mu’amalah karya ghufron A. Mas'adi menyebutkan utang piutang adalah memberikan manfaat suatu barang dari seseorang kepada orang lain secara cuma-cuma (gratis), bila digantikan dengan sesuatu atau ada imbalannya hal itu tidak bisa dinamakan utang piutang. Sejalan dengan kajian pustaka yang telah dipaparkan di atas maka penulis ingin meneliti lebih lanjut tentang, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Arisan Sepeda Motor Dengan Sistem Lelang Di Desa Klagen Kecamatan Karangmojo Kabupaten Magetan“.
G. Metode Penelitian 1. Jenis penelitian
13
Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian yang dilakukan oleh penulis yang bertempat di lapangan. 2
Pendekatan penelitian Adapun pendekatan yang penulis lakukan dalam penelitian ini adalah kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.
3. Lokasi penelitian Lokasi yang penulis jadikan objek adalah tempat berlangsungnya arisan sepeda motor yaitu di Desa Klagen Kecamatan Karangmojo Kabupaten Magetan. 4. Subjek penelitian Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah anggota dan pengurus arisan di Desa Klagen Kecamatan Karangmojo Kabupaten Magetan. 5. Data Penelitian a.
Data Primer : Adapun sumber data primer yang dijadikan rujukan dalam penulisan skripsi ini adalah: 1) Data tentang pembentukan akad arisan dan mekanisme arisan sepeda motor dengan sistem arisan lelang di desa Klagen Kecamatan Karangmojo Kabupaten Magetan.
14
2) Data tentang kelebihan pembayaran setelah selesai masa arisan di Desa Klagen Kecamatan Karangmojo Kabupaten Magetan. b.
Data Sekunder : Yaitu data yang sifatnya sebagai pelengkap data primer, yaitu yang penulis dapatkan dari buku-buku yang berkaitan dengan skripsi ini diantaranya adalah: 1) Syafe’i, Rachmat.Fiqih Muamalah. Bandung: Pustaka Setia, 2004. 2) Ahmad, Fatwa-Fatwa Jual beli. Daarul ‘Ashimah Riyadh Saudi Arabia: Pustaka Imam Asy-Syafi’i, 1999. 3) Karim, Helmi, Fikih Muamalah. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993. 4) Sudarsono, Hari, Konsep ekonomi Islam. Yokyakarta: Adipura, 2001. 5) Lubis.K. Suhrawardi, Hukum Ekonomi Islam. Jakarta: Sinar Grafika, 2000. 6) Suhendi, Hendi, Fiqih Muamalah, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005. 7) Syah, Muhammad, Ismail, Filsafat hukum Islam, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 1999. 8) Al Imam Al Hafizh Ibnu Hajar Al Asqalani, Fathul Baari Syarah Shahih Al Bukhari, Bukhori, Shoheh al-Bukhori. Beirut: Dar alFikr, 1995.
6. Tehnik Penggalian Data
15
a. Interview
: Komunikasi langsung antara pihak penggali data atau pengumpul data dengan responden dan informan.12
b. Dokumentasi : Yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan transkrip, buku, surat kabar, dan lain sebagainya.13 7. Tehnik Pengolahan Data a. Editing yaitu pemeriksaan kembali data yang telah diperoleh dari sisi kelengkapan kejelasan makna, keselaran masing-masing data dan keseragaman satuan data. b. Organizing yaitu penyusunan data dan mensistematika data yang diperoleh dalam kerangka paparan yang sudah ada sesuai dengan pembahasan. c. Penemuan hasil riset yaitu melaksanakan hasil analisa lanjutan terhadap pengorganisasian data dengan menggunakan teori-teori dan dalil-dalil sehigga memperoleh kesimpulan tertentu sebagai jawaban dari pernyataan tertentu yang terdapat dalam rumusan masalah.
8. Tehnik Analisa Data a. Induktif, yaitu metode berfikir yang diawali dengan menggunakan kenyataan-kenyataan yang bersifat khusus kemudian diakhiri dengan kesimpulan umum. 12
135.
13
Lexi I Moleong, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung : Remaja Rosda Karya, 1995),
Suharmini Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 206.
16
b. Deduktif, yaitu metode berfikir yang diawali dengan teori-teori, dalildalil dan ketentuan yang bersifat umum yang selanjutnya dikemukakan kenyataan yang bersifat khusus, yaitu mencari dasar-dasar hukum yang ada di dalam fiqih untuk mencermati masalah yang terjadi di lapangan.
H. Sistematika Pembahasan Untuk mempermudah pembahasan dan pemahaman dalam skripsi ini maka penulis mengelompokkan menjadi lima bab masing-masing bab terbagi menjadi beberapa sub bab semuanya itu merupakan suatu pembahasan yang utuh yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya, sistematika pembahasan tersebut adalah: BAB I
: PENDAHULUAN Bab ini merupakan gambaran untuk memberikan pola dasar pemikiran bagi keseluruhan isi yang meliputi: Latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, tehnik penggalian data, tehnik pengelola data, tehnik analisa data, sistematika pembahasan.
BAB II
: UTANG PIUTANG (MUDAYANAH) DALAM HUKUM ISLAM Bab ini merupakan landasan teori dan sebagai pembanding mengenai arisan sepeda motor dengan sistem lelang dan diantaranya membahas tentang pengertian uatng piutang dan dasar
17
hukum hutang piutang, rukun dan syarat hutang piutang, berakhirnya hutang piutang, riba dalam hutang, tata krama berhutang dan kelebihan pembayaran hutang, perbedaan antara hutang uang dan hutang barang, beberapa hukum yang berkaitan dengan hutang piutang. BAB III : PELAKSANAAN
ARISAN
SEPEDA
MOTOR
DENGAN
SISTEM ARISAN LELANG (Di Desa Klagen Kecamatan Karangmojo Kabupaten Magetan) Bab ini membahas sekilas tentang latar belakang objek penelitian, yang terdiri dari aspek sejarah, gambaran tentang arisan sepeda motor dengan sistem arisan lelang, pembentukan akad dan mekanisme serta kelebihan pembayaran lelang setelah habis masa arisan di Desa Klagen Kecamatan Karangmojo Kabupaten Magetan. BAB IV : ANALISA HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN ARISAN SEPEDA MOTOR DENGAN SISTEM ARISAN LELANG (Di Desa Klagen Kecamatan Karangmojo Kabupaten Magetan) Bab ini merupakan pokok pembahasan dalam skripsi ini yang meliputi: Analisa hukum Islam terhadap bentuk akad dan mekanisme serta kelebihan pembayaran setelah habis masa arisan sepeda motor di Desa Klagen Kecamatan Karangmojo Kabupaten Magetan.
18
BAB V
: KESIMPULAN Bab ini merupakan akhir pembahasan skripsi yang merupakan jawaban dari rumusan masalah yang berisi kesimpulan dan saransaran.
19
BAB II HUTANG PIUTANG (MUDAYANAH) DALAM HUKUM ISLAM
A. Pengertian Hutang Piutang Dan Dasar Hukum Hutang Piutang 1. Pengertian Hutang Piutang Istilah Arab yang sering digunakan untuk piutang adalah al-dain (jamaknya al-duyun) dan al-qordh. Dalam pengertian yang umum, utang piutang mencakup transaksi jual-beli dan sewa-menyewa yang dilakukan secara tidak tunai (kontan). Transaksi seperti ini dalam fiqh dinamakan mudayanah atau tadayun. Dalam literatur hukum Islam (fiqh), utang lazim dikenal dengan sebutan dayn, sedangkan utang piutang disebut dangan istilah mudayanah. Dayn, terambil dari kata dana – yadinu – daynun – wa-dinan, yang secara literal antara lain berarti: mengutangi, memberi pinjaman. Berbarengan dengan itu, kata dana juga digunakan untuk arti menjadi rendah – hina (dzalla),
menundukkan,
merendahkan,
melayani,
membalas,
memperbudak dan durhaka, disamping itu juga memiliki makna: berbuat baik, menjadi mulia dan taat. Utang piutang adalah "memberikan sesuatu pada seseorang dengan perjanjian dia akan membayar yang sama dngan itu". Sesuatu itu bisa berbentuk uang dan juga barang.
20
Sedangkan hutang adalah transaksi antara dua orang yang satu menyerahkan uangnya kepada yang lain secara suka rela untuk dikembalikan lagi kepadanya oleh pihak kedua dan hal yang serupa atau seorang menyerahkan uang kepada pihak lain untuk dimanfaatkan dan kemudian orang ini mengembalikan penggantinya.14 Definisi hutang piutang yang lebih mendekat kepada pengertian yang mudah difahami adalah "penyerahan harta berbentuk uang yang dikembalikan pada waktunya dengan nilai yang sama". Kata "penyerahan harta" di sini mengandung arti pelepasan pemilikan dari yang punya. Kata untuk dikembalikan pada waktunya mengandung arti bahwa pelepasan pemilikan hanya berlaku untuk sementara dalam arti yang diserahkan itu hanyalah manfaatnya. Bentuk uang di sini mengandung arti uang dan yang dinilai dengan uang.15 Untuk maksud hutang piutang dalam terminologi fiqh digunakan dua istilah yaitu qardu
(P @_MI< )اdan (\_9<)ا.
Sebagai sebuah transaksi yang bersifat khusus, istilah yang lazim dalam fiqh untuk transaksi utang piutang khusus ini adalah al-qordh. Dengan demikian cakupan tadayun lebih luas daripada al- qordh. Secara bahasa al-qordh berarti al-qoth' (terputus). Harta yang diutangkan kepada pihak lain dinamakan qordh karena ia putus dari pemiliknya. Definisi yang berkembang dikalangan fuqoha adalah sebagai 14
Ghufron A. Mas'adi, Fiqh Muamalah Kontekstual (Jakarta : PT.Raja Grapindo Persada, 2002), 169. 15 Amir Saifuddin, Garis-Garis Besar Fiqh (Bogor: Kencana, 2003), 222.
21
berikut al-Qordh adalah penyerahan (pemilikan) harta al-Misliat ada orang lain untuk ditagih pengembaliannya atau dengan pengertian lain suatu akad yang bertujuan untuk menyerahkan harta misliyat kepada pihak lain untuk di kembalikan yang sejenis dengannya. Dari definisi tersebut tampaklah bahwa sesungguhnya utang piutang
merupakan
bentuk
muamalah
yang
bercorak
ta'awun
(pertolongan) kepada pihak lain untuk memenuhi kebutuhannya. Sumber ajaran Islam (al-Qur'an dan al-Hadith) sangat keras menyerukan prinsip hidup gotong royong seperti ini. Bahkan al-Qu'ran menyebutkan piutang untuk menolong atau meringankan orang lain yang membutuhkan dengan istilah "menghutangkan kepada Allah dengan hutang baik" Praktek
tadayun
yang
lazim
berkembang
ditengah-tengah
masyarakat antara lain: Pertama, seorang bermaksud membeli sesuatu tetapi tidak memiliki uang yang cukup untuk membayar harga secara tunai, lalu ia membayar dengan mengangsur harga yang lazimnya lebih mahal daripada harga tunai. Kedua, seseorang memerlukan sejumlah uang lalu ia meminjam atau berhutang kepada orang lain selama batas waktu tertentu, kedua praktek utang-piutang di atas adalah boleh. Ketiga, seseorang memerlukan sejumlah uang dan tidak ditemukan orang lain yang mau menghutanginya. Lalu ia membeli suatu barang tidak secara tunai, kemudian ia menjualnya kembali pada orang pertama dengan
22
harga yang lebih murah secara tunai, sehingga ia mendapatkan uang yang diperlukannya. Yang demikian ini dinamakan bai'al-inah. Praktek mudayanah seperti ini menurut sebagaian besar fuqoha hukumnya tidak sah karena ia sesungguhnya merupakan tipu daya untuk melakukan riba. Keempat, ini seperti praktek ketiga di atas, namun pembeli barang yang tidak tunai tersebut menjual barang tersebut kepada orang lain secara tunai. Yang demikian ini menurut sebagian besar fuqoha hukumnya boleh. Kecuali jika pihak ketiga tersebut bersengkokol dengan penjual yang pertama. Kelima, seseorang sebagai pihak pertama bermaksud berhutang sejumlah uang untuk membeli suatu barang tertentu. Pihak kedua tidak bersedia menghutangi dalam bentuk uang namun bersedia menghutangi dalam bentuk barang yang diperlukan. Lalu pihak kedua membelikan barang tersebut di toko dan menghutangkannya kepada pihak pertama dengan kewajiban membayar harga pokok ditambah sejumlah keuntungan tertentu yang disepakati. Praktek ini lazimnya dinamakan bai almurabahah dan merupakan salah satu produk pinjam-meminjam yang di tawarkan oleh perbankan syariah sebagai alternative pengganti sistem bunga perbankan konvensional.16 2. Dasar Hukum Hutang Piutang Hukum asal transaksi ini adalah sunnah karena di dalamnya termuat unsur tolong menolong (ta'awun/rifqoh) pada sesama makhluk,
16
Ghufron A. Mas'adi, Fiqh Muamalah Kontekstual.,170.
23
bahkan menjadi wajib jika dengan menghutangi itu kreditur (orang yang berhutang)
akan
tertolong
dan
dapat
hidup
karena
sangat
membutuhkannya.17 1. dasar hukum utang piutang a. Dalam al-Qur'an tertuang dalam surat al-Hadid:11
ٌ=_ْ Mِ ٌ َآM§ ْ َأTُ َو<َـTُ <َـTُ gَ ;ِ ¦ َ Vُtَ E[ً p َ¥ َ E] ً ْMeَ W ُ ضا ُ Mِ Iْ _ُ ْ< ِيJ\ْ َذااkَ Artinya:"Barang siapa menghutangkan (karena Allah ) dengan hutang yang baik, maka Allah akan melipatgandakan (balasan) pinjaman itu untuknya dan ia akan memperoleh pahala yang banyak" (alHadid:11).18 b. Adapun dalam al-Qur'an tertuang dalam surat al-Maidah :2
(٢ :ة9OEP< )ا.ن ِ ْوَا9;ُ <ْ ? ْ> ِ= وَا ِ َْ@ اAB َ ْاCDُ َوEَ;Fَ G َ َى َوCْIKJ< وَاMِّ Nِ <ْ َ@ اAB َ ْاCDُ َوEَ;Fَ َو Artinya: “Dan tolong menolonglah kamu untuk berbuat kebaikan dan taqwa dan janganlah kamu tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan (al-Maidah: 2)19 c. al-Sunah
ْ\Uِk EUَk : ل َ EUَe =AJَUَc َوTِ UْVAَB َ W ُ @ اAJUَX @ J UِN[J<ن ا J َأ9ٍ ;ُ p ْ kَ \ ِ aْ \ْ ِإB َ . ًةMJ kَ Tِ Kِ eَ 9َ © َ ن َآ َ E َآE<J\ ِإ ِ Vْ Fَ MJ kَ E] ً ْMeَ EPً Aِp ْ kُ ض ُ Mِ Iْ _ُ =ٍ Aِp ْ kُ Artinya:" Dari Ibn Masud sesungguhnya nabi SAW bersabda: tiada seorang muslim yang mengutangi seorang muslim dua kali melainkan itu seperti sedekahnya satu kali".20
Tِ UVْ AَB َ W ُ @ اAJUX َ Z Y UNِ [J<\ ا ِ UB َ Tُ U[ْ B َ W ُ @ا َ U] ِ َة َرMَ U_ْ Mَ @ْ ُهUaِ \ْ َأUB َ f َ UJgDَ EVَ Dْ 9h U<ب ا ِ ْMUَ\ْ آUِk mً UَaْM\ َآ ٍ kِ ْokُ ْ\B َ f َ gَ Dَ ْ\kَ : ل َ Eeَ =َ AJc َ َو 17
360.
18
Mukhtar Efendi, Ensiklopedi Agama dan Filsafat (t.t, Universitas Sri Wijaya, 2001),
Depag RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya (Jakarta: YPPA, 1971), 902. Ibid., 105. 20 Ibnu Majjah, Suana Ibnu Majjah Voll III, (terj) H.Abdullah Son Haji (Semarang: AsSyifa', 1993), 236-237. 19
24
W ُ اMَ p J U_َ Mٍ p ِ U;ْ kُ @UَAB َ Mَ p J U_َ ْ\Ukَ َوmِ Ukَ EVَ Iِ <ْ َم اCU_َ ب َ ْMU َآTُ U[ْ B َ W ُ ا . ِةMَ r ِ s َواEVَ Dْ 9h <@ اtِ Tِ Vْ AَB َ Artinya:"dari Abu Hurairoh ra, Nabi SAW bersabda barang siapa yang melepaskan orang mukmin satu kesempitan yaitu dari kesempitan dunia, Allah akan melepaskannya dari satu kesempitan pada hari kiamat, dan barang siapa yang memberikan kemudahan atas kesukaran seseorang maka Allah akan memudahkannya di dunia dan akhirat". 21
B. Rukun dan Syarat Utang Piutang Adapun rukun dan syarat utang piutang adalah sebagai berikut: 1. Muqrid, adanya yang berpiutang 2. Muqtarid, adanya orang yang berhutang. Untuk nomor 1 dan 2 disyaratkan harus orang yang cakap untuk melakukan tindakan hukum. 3. Muqoda al-'Alayh, obyek atau barang yang diutangkan. Disyaratkan barang yang dapat diukur diketahui jumlahnya maupun nilainya, disyaratknnya hal ini agar waktu pembayarannya tidak menyulitkan, sebab harus sama jumlah nilainya dengan jumlah/nilainya dengan diterima. 4. Sighot (lafadz) yaitu adanya persyaratan baik dari pihak yang menghutangkan maupun dari pihak yang berhutang.22 Akad piutang merupakan perjanjian memberikan milik kepada orang lain untuk menyerahkan barang kepada yang kedua, menurut jumhur ulama fiqh mengatakan bahwa rukun utang-piutang terdiri atas:
21 Muslim, Shohih Muslim Voll IV, (terj) Kyai Adib Bisri Mustofa (Semarang: As-Syifa, 1993), 629-630. 22 Pasaribu, Suhrawardi K. Lubis, Hukum Perjanjian Dalam Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 137.
25
1. Pernyataan untuk mengikat (shiqot al-Qirad) 2. Pihak-pihak yang berakad (al-Mutaqidin) 3. Objek akad Adapun rukun dan syarat diantaranya yang diterangkan dalam buku Chairun Pasaribu adalah: 1. Ada yang berhutang yang disyaratkan harus ada yang cakap dalam melakukan tindakan hukum. 2. Adanya orang yang berpiutang 3. Objek (barang yang dihutangkan) Disyaratkan barang dihutangkan dapat diukur atau diketahui jumlahnya 4. Lafadz23 Dalam rukun dan syarat dalam hutang piutang disyaratkan orang itu mempunyai: 1. Akal, transaksi utang piutang
yang dilakukan anak kecil yang belum
berakal dan orang gila maka hukumnya tidak sah. Adapun anak kecil yang sudah tamyiz menurut Hanifiyah itu boleh apabila dilakukan hibah, wasiat dan sedekah, maka akadnya sah. 2. Orang yang melakukan akad itu beda, artiya seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu bersamaan sebagai yang berhutang sekaligus yang berpiutang.24 Sedangkan dalam rukun dan syarat dalam hutang piutang yang ketiga yaitu objek atau barang yang dihutangkan disyaratkan berbentuk barang yang 23 24
Ibid.,76. Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007 ), 97.
26
dapat diukur atau diketahui jumlah atau nilainya, maksudnya adalah muqtaridl atau orang yang berhutang mengembalikan yang sepadan misalnya emas dengan uang. Dalam rukun dan syarat utang piutang yang ke empat yaitu lafadz pada akad berasal dari lafadz arab al-Aqd yang berarti perikatan, adapun syarat hutang piutang ialah sebagai berikut: Pertama, karena utang piutang sesungguhnya merupakan sebuah transaksi (akad), maka harus dilaksanakan melalui ijab dan qabul yang jelas, sebagaimana jual beli, dengan menggunakan lafal qardh, salaf atau yang sepadan dengannya. Masing-masing pihak harus memenuhi persyaratan kecakapan bertindak hukum dan berdasarkan irodah (kehendak bebas). Kedua, harta benda yang menjadi obyeknya harus mal-mutaqawwim. Mengenai jenis harta benda yang menjadi obyek utang piutang terdapat perbedaan dikalangan fuqoha madzab Hanafiyah akad utang piutang hanya berlaku pada harta-benda al-Misliat, yakni harta benda yang banyak padanannya, yang lazim dihitung dengan timbangan, takaran dan satuan. Sedangkan harta benda al-Qimiyyat tidak sah dijadikan objek utang piutang, seperti hasil seni, rumah, tanah, hewan, dan lain-lain. Menurut fuqoha mazhab Malikiyah, Syafi’iyah dan Hanabilah setiap harta benda yang boleh diberlakukan atasnya akad salam boleh diberlakukan atasnya akad utang piuatng, baik berupa harata benda al-Misliat maupun alQimiyyat. Pendapat ini didasarkan pada sunah Rosulullah SAW. Dimana beliau pernah berhutang seekor bakr (unta berumur dua tahun)
27
Ketiga, akad utang piutang tidak boleh dikaitkan dengan suatu persyaratan diluar utang piutang itu sendiri yang menghutangkan pihak muqridh (pihak yang menghutangi). Misalnya persyaratan memberikan keuntungan (manfaat) apapun bentuknya atau tambahan, fuqoha sepakat yang demikian ini haram hukumnya. Jika keuntungan tersebut tidak dipersyaratkan dalam akad atau jika hal itu telah menjadi urf (kebiasan di masyarakat) menurut madzhab Hanafiah adalah boleh. Fuqoha Malikiyah membedakan utang piutang yang bersumber dari jual beli dan utang piutang ansih (al-qardh). Dalam hal utang yang bersumber dari jual beli, penambahan pembayaran yang tidak dipersyaratkan dan tidak dijanjikan karena telah menjadi adat kebiasaan dimasyarakat boleh diterima. Penambahan pelunasan hutang yang di perjanjikan oleh muqtarid (pihak yang berhutang), menurut Syafi’iyah pihak yang menghutanggi makruh menerimanya, sedangkan menurut Hanabilah pihak yang menghutangi boleh menerimanya.25 C. Berakhirnya Hutang Perjanjian hutang piutang berakhir jika: 1. Hutang telah terbayar seluruhnya. Sebagaimana telah diterangkan dalam perjanjian hutang adalah merupakan pemberian dari pihak yang berpiutang kepada pihak berhutang, dengan ketentuan akan dibayar kembali gantinya pada waktu yang telah
25
Gufron, Fiqh Muamalah…. 173-174.
28
ditentukan, oleh karena jika hutang telah dibayar maka berakhirlah perjanjian hutang piutang tersebut. Mengenai masalah pembayaran hutang ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu: a. Hal-hal yang menyangkut siapa yang berhak menagih pembayaran hutang. b. Siapa yang wajib membayarkan c. Tempat pembayaran d. Waktu pembayaran tergantung pada isi perjanjian e. Biaya-biaya pembayaran f. Suatu yang dibayarkan 2. Salah satu pihak meninggal dunia Dalam perjanjian utang piutang hubungan perorangan antara pihak berpiutang memegang peran penting. Pihak berhutang dipandang cakap mempunyai tanggungan hutang pada waktu masih hidup, demikian pula pihak berpiutang hanya berhak memberikan miliknya untuk sementara waktu pada waktu ia masih hidup. Sepeninggalanya hak miliknya pindah kepada ahli waris. Oleh karena itu perjanjian hutang menjadi terhenti dengan meninggalnya salah satu pihak. Jika hutang bertenggang pada waktu tertentu maka, tenggang waktu tersebut menjadi batal dan sepeninggalanya salah satu pihak pembayaran utang harus segera dilakukan. Bagi ahli waris atas harta
29
peninggalan dari hutang dan bagi ahli waris dari pihak berpiutang mereka merupakan para pemilik baru atas harta peninggalan pihak berpiutang itu. Imam Ahmad bin Hanbali memandang bahwa hak tenggang waktu itu masih dapat dilangsungkan oleh ahli waris, pihak berhutang bila mereka bersedia memberikan jaminan atas utang tersebut 3. Salah satu pihak membatalkannya, meskipun tanpa persetujuan pihak lain Hukum Islam memandang perjanjian hutang sebagai perjanjian yang tidak mengikat, perjanjian yang boleh dilangsungkan dan boleh tidak dilangsungkan oleh kedua belah pihak, oleh karena itu masing-masing pihak berhak membatalkanya, secara sepihak meskipun yang lain tidak menyetujuinya, tetapi harus memperhatikan adanya nilai keagamaan dalam pejanjian hutang menurut hukum Islam. Hak membatalkan pejanjian tersebut harus tidak bertentangan dengan nilai agama, misalnya pembatalan dilakukan bila diketahui setelah terjadi perjanjian hutang pihak berhutang ternyata akan digunakan untuk berjudi.
4. Pihak berpiutang membebaskan seluruhnya Suatu perjanjian utang dipandang berakhir jika pihak berpiutang membebaskan seluruh piutangnya, untuk sahnya suatu pembebasan utang pihak yang membebaskan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: a. Baligh
30
b. Berakal c. Sehat d. Cakap tabarru' (melepaskan hak milik tanpa imbalan) Demikian dilakukan suka rela, jika salah satu syarat tidak dipenuhi maka, pembebasan hutang tidak sah. Jika pembebasan dilakukan orang tersebut dalam keadaan sakit yang membawa kematian diperlukan hukum yang hanya berlaku dalam batas sepertiga wasiat.
D. Riba Dalam Hutang Islam mengajarkan agar umat manusia hudup tolong menolong atas dasar tanggung jawab besama jaminan menjamin dalam hidup bermasyarakat. Oleh karena itu Islam mengajarkan agar hidup bermasyarakat
dapat
ditegakkan nilai-nilai keadilan dan dihindarkan dari penindasan dan pemerasan dalam usaha mengembangkan usah dilarang dengan cara mengandung penindasan, pemerasan atau penganiayaan misalnya dengan jalan memberikan pinjaman uang kepada
orang lain yang amat memerlukan
pertolongan tapi membebani kewajiban memberi tambahan dalam membayar utang tersebut.26 Dalam segi bahasa riba berarti tambahan atau kelebihan sedangkan yang dimaksud riba adalah tambahan atau kelebihan atas modal baik itu sedikit atau banyak. Muhammad Syafi'i Antonio di dalam bukunya bank
26
1983), 27.
Ahmad Azhar Basyir, Asas-asas Hukum Muamalah (Yogyakarta: fakultas Hukum UII,
31
syariah dalam teori ke praktek menjelaskan definisi riba adalah pengambilan tambahan dari harta pokok modal sendiri secara bathil.27 Dalam kitab minhajul muslim dijelaskan pengertian riba adalah baik trasaksi jual beli ataupun pinjam-meminjam dan tidak ada imbalan atau gantinya dengan kata lain tambahan terhadap modal yang timbul akibat transaksi utang piutang yang harus diberikan kepada pemilik pada saat jatuh tempo. Dari beberapa definisi di atas dapatlah diambil garis besarnya bahwa riba adalah segala tambahan dan kelebihan yang dilakukan dalam transaksi muamalah secara bathil serta bertentangan dengan al-Quran dan al-Hadith. Didalam pengharaman riba Allah SWT menjelaskan secara rinci dan jelas dalam al-Quran dalam surat Ali Imran ayat 130:
W َ ْا اCUIُ FJ َوا,mُ gَ B َ E¦ َ Uُk Etً E;َ Uْ] َأEUaَ MY <ْا اCAُ«ْ ُآUَF EUَ< ْاCU[ُkَ \ أ َ _ْ ِ UJ< اEUَ_hَأE_َ ن َ ْC ُ Aِgْ Fُ ْ=¬ُ AJ;َ <َ (١٣٠:انMPB )أل Artinya: "Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu makan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keuntungan" (QS, Ali- 'Imron: 130)28 Secara garis besar riba dikelompokkan menjadi dua masing-masing adalah riba utang piutang dan riba jual beli kelompok pertama terbagi menjadi riba qardh dan riba jahiliyah adapun kelompok kedua riba jual beli menjadi riba fadl dan riba nasiah.
27
Muhammad Syafi'i Antonio, Bank Syari'ah dari Teori Kepraktek (Jakarta: PT. Gema Insani, 2001), 37. 28 Depag RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, 97.
32
Islam sangat melarang adanya riba karena dapat menimbulkan dampak negatif pada masyarakat umumnya dan mereka yang terlibat pada khususnya. Adapun dampak negatif adanya riba antara lain: 1. Menyebabkan pemerasan oleh si kaya terhadap si miskin 2. Uang menjadi besar dikuasai oleh si kaya tidak disalurkan kepada usahausaha yang produktif, misalnya pertanian, perkebunan industri dan sebagainya yang dapat menciptakan lapangan kerja yang sangat bermanfaat bagi masyarakat dan pemilik modal yang disalurkan dalam perkreditan bunga yang belum produktif 3. bisa menyebabkan kebangkrutan usaha dan pada giliranya bisa mengakibatkan
keretakan
rumah
tangga
jika
si
peminjam
tadi
mengembalikan pinjaman dengan bunganya. Melebihkan pembayaran dari hutang, kalau kelebihan itu dari maunya sendiri dan tidak ada atas perjanjian sebelumnya maka, kelebihan itu boleh (halal) bagi yang menghutangkan menjadi kebaikan bagi yang membayar. Sabda Rasulullah:
(=Apk ًء )رواE¦ َ eَ ْ=¬ُ [ُp َ¥ ْ ُآ=ْ َأMِ Vْ r َ ْ\kِ ن J ِtَ Artinya: "Maka sebaik-baik kamu ialah orang yang baik waktu membayar hutang"
=َ AJUَc َوTِ UْVAَB َ W ُ @ اAJUَX W ِ لا ُ ْCUُcض َر َ Mَ Iْ Kَ c ْ َة ِإMَ _ْ Mَ @ ُهaِ َـ\ْ َأB . ًءE¦ َ eَ ْ=¬ُ [ُp َ¥ ْ ِر ُآ=ْ َأEVَ r ِ ل َ Eeَ َوTِ [Y c ِ ْ\kِ اMً Vْ r َ E[Jc ِ @} َB ْ «َtَ E[± c ِ Artinya: Dari Abu Hurairah berkat: Rasulullah SAW. menghutangkan hewan kemudian beliau bayar dengan hewan yang lebih tua umurnya dari pada hewan yang beliau utang dan Rasulullah bersabda"orang yang
33
diantara kamu adalah orang yang mendapat bayar hutangnya yang lebih baik"29 Adapun tambahan yang dikehendaki oleh orang yang berpiutang atau telah menjadi perjanjian waktu akad maka hati ini tidak boleh dan tambahan itu menjadi tidak halal atas yang berpiutang mengambilnya, misalnya yang berpiutang berkata pada orang yang berpiutang "saya hutangi engkau dengan syarat waktu membayar engkau tambahkan sekian persen". Adapun hutang disyaratkan dengan sesuatu kemanfaatan maka, itu adalah rusak karena berdasarkan hadith Nabi sebagai berikut:
Eaً ِرCَ ُ tَ mٍ ;َ gَ [ْ kَ Mَ § َ ض ٍ ْMeَ | h ُآ Artinya:" Setiap hutang yang menarik kemanfaatan untuk muntaqrid itu adalah riba". Berkembangnya uang atau penambahan yang disyaratkan oleh orang yang memiliki harta kepada orang yang meminjam hartanya karena pengunduran janji pembayaran oleh peminjam dari waktu yang ditentukan itu riba. Sebagaimana dalam firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 275 yaitu sebagai berikut:
\ َ Vْ [ِ kِ ْoUُk ْ=Kُ Uْ[ ِإنْ ُآEUَaMY <\ ا َ kِ Z َ Iِ aَ Ekَ ْ َو َذ ُروW َ ْا اCIُ FJ ْا اC[ُkَ \ َأ َ _ْ ِ <J اEَ _hَأE_َ (275:ةMIN<)ا Artinya: "Hai orang-orang yang beriman bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkanlah riba (yang belum dipungut)jika kamu orang-orang yang beriman.(QS, Al-Baqoroh: 275).30
29 30
Sayid Sabiq, Fiqh Islam (Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1973), 103. Depag RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, 69.
34
Dari segi bahasa riba berarti tambahan atau kelebihan, dalam hutang piutang riba dikenal dengan sebutan riba nasiah yakni tambahan yang terjadi pada utang piutang sebagai imbangan jangka waktu tersebut. Riba nasiah sering disebut dengan riba jahiliyah. Riba nasiah diharapkan karena mengandung unsur eksploitasi atas pemerasan
dari
orang
kaya
terhadap
orang
miskin,
dilain
pihak
menghilangkan nilai tolong menolong dan keagamaan dalam hidup bermuamalah. Serta memberi jalan pemupukan jiwa, materialistis dalam pergaulan hidup bermasyarakat. Dalam hal ini perjanjian hutang piutang adalah riba, disini berarti tambahan yang diberikan oleh kreditur kepada debitur atau pinjaman pokok sebagai imbalan atau tempo pembayaran yang telah disyaratkan ini mengandung tiga unsur yaitu: 1. Kelebihan dari pinjaman pokok 2. Kelebihan pembayaran sebagai imblan tempo pembayaran. 3. Jumlah yang disyaratkan dalam transaksi. Dalam hal ini pelakunya yang terlibat dalam pelaksanaan riba baik orang yang makan riba atau dengan kata lain orang yang berhutang itu merupakan perbuatan dosa hal ini sesuai dengan sabda Nabi sebagai berikut:
ُ 9َ ِهEU َ َوTُ UAَeِ ْCkَ َوEUUaَ MY <| ا َ U َ= َأ ِآAJUc َ َوTِ UVْ AَB َ W ِ @ اJAUX َ W ِ لا ُ ْCUc ُ \ َر َ U;َ <َ ( داودCa )روا اTُ Nَ Fِ Eَو َآ Artinya: Rasulullah melaknat pemakan riba, yang memberi waldl dan juru tulisnya (HR. Abu Daud).31
31
Abu Daud, Sunan Abu Daud…03
35
Berdasarkan hadith di atas jelas riba itu termasuk dosa besar terbukti bahwa dosanya tak khusus terhadap orang yang melakukan transaksi riba itu sendiri tetapi bisa menjalar kesemua orang yang bersangkutan di dalamnya. Dari uraian di atas maka dapat diketahui bahwa tambahan yang disyaratkan dalam hutang piutang adalah haram hukumnya. Berdasarkan alQur'an dan sunah Rosul maupun ijma' ulama. Yang dimaksud riba disini mencakup keuntungan dengan jenis apapun yang disyaratkan oleh orang yang menghutangi kepada orang yang berhutang. Hal ini disebabkan karena disyariatkan hhutang adalah untuk membantu dan ungkapan rasa kasih sayang kepada peminjam. Oleh karena itu hampir sama dengan ariyah atau pinjaman lunak tanpa bung atau keuntungan, sehingga Rasulullah menamakan sebagai pemberian dimana seolah-olah dia meminjamkan kemudian meminta kembali, akan tetapi tidak mungkin meminta bunganya, karena ia hanya memintanya jumlah yang sama dengan yang dipinjamkan, hal ini sama saja dengan orang yang berderma pada orang lain untuk menggunakan hartanya kemudian orang tersebut meminta kembali harta yang didermakan tersebut.
E. Tata Krama Berhutang dan Kelebihan Pembayaran Hutang 1. Tata Krama Hutang Piutang a. Sesuai dangan Q.S. al-Baqarah: 282, utang piutang supaya dikuatkan dengan tulisan dari pihak berhutang dengan disaksikan dua orang saksi laki-laki atau dengan disaksikan satu orang laki-laki dengan dua orang
36
saksi wanita. Untuk dewasa ini tulisan tersebut ditulis di atas kertas bersegel atau bermaterai. Adapun ayat tersebut adalah sebagai berikut:
ُ ْCNُKُ ْآEtَ @PJ p َ kh | ِ§ َ \ ِإَ<@ َأ ِ _ْ 9َ aِ ْ=Kُ [ْ _َ ا9َ Fَ ْا ِإ َذاC[ُ kَ \ َأ َ _ْ ِ <J اEَ _َُأE_َ Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.(Q.S. AlBaqrah: 282)32 b. Pinjaman hendaknya dilakukan atas dasar adanya kebutuhan yang mendesak
disertai
niat
dalam
hati
akan
membayarnya/
mengembalikannya. Sebagaimana sabda Rosullulah SAW:
W ُ @ اAJX َ Z Y Nِ [J <\ ا ِ َـB ,Tُ [ْ B َ W ُ اZ َ] ِ َة َرMَ _ْ Mَ @ هُـa\ْ أB َ E َأ َدا َء َه9ُ _ْ Mِ _ُ س ِ E[J <ل ا َ اCَ kْ ـ َ َأr َ ـ\ْ َأkَ َو:ل َ Eeَ =َ AJc َ َوTِ Vْ AَB َ .W ُ اTُ gَ AَFْ َأEَ tَ µFْ ِإ9ُ _ْ Mِ _ُ 9َ ¥ َ \ْ َأkَ َو،Tُ [ْ B َ W ُ َأ َدى ا Artinya: "Dari Abu Hurairah r.a. Nabi SAW. Bersabda: Barang siapa yang mengambil uang orang lain dengan niat membayarnya kembali Allah akan membayarnya atas namanya dan siapapun yang mengambil uang orang lain dengan niat merusaknya Allah akan merusaknya. c. Pihak berpiutang hendaknya berniat memberikan pertolongan kepada pihak berutang. Bila yang berhutang tidak mampu membayar hutang, maka yang berpiutang hendaknya membebaskanya.
@AJX َ W ِ لا ُ ْCc ُ ل َر َ Eeَ Tُ [ْ B َ W ُ اZ َ] ِ َة َرMَ _ْ Mَ @ ُهaِ \ْ َأB َ ٌ=Aْ ُ @ z [ِ {َ <ْ | ا h} ِ kُ =َ AJc َ َوTِ Vْ AَB َ W ُ ا Artinya: “Dari Abu Hurairah RA, Rasulullah bersabda: orang kaya yang melalaikan kewajiban membayar utang adalah aniaya”
32
Depag RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, 70.
37
Kalimat
(@ z [ِ {َ <ْ ا
| h} ِ kُ )
(penundaan
orang
yang
berkecukupan) merupakan penisbatan bentuk kata masdar (kata kerja yang tidak terikat oleh waktu) kepada fa'il (pelaku) menurut pendapat mayoritas ulama. Atas dasar ini maka maknanya adalah diharamkan atas orang yang bercukupan lagi mampu melunasi hutang untuk mengakhirkan pembayaran utang setelah jatuh tempo, berbeda dengan orang yang tidak mampu melunasinya. Namun, sebagian mengatakan bahwa kata tersebut merupakan penisbatan bentuk mashdar kepada maf'ul (objek atau penderita). Sehingga maknanya adalah wajib memberi hutang. Apabila demikian halnya yang terjadi pada orang yang berkecukupan, maka lebih pantas untuk dilunasi apabila orang yang memberi utang membutuhkanya. Namun, penakwilan ini tidak tepat. Menunda-nunda
pelunasan
utang
oleh
orang
yang
berkecukupan termasuk suatu kezhaliman, maka hendaknya orang yang memberi utang menerima apabila pelunasan piutangnya dialihkan kepada orang yang berkecukupan demi menghindari kezhaliman akibat penundaan pelunasannya d. Pihak yang berutang bila sudah mampu membayar pinjaman, hendaknya dipercepat pembayaran utangnya karena lalai dalam pembayaran utang berarti berbuat zalim.
38
@AUX Wل اCUcل رEUe TU[B W@ اU]ة رM_M@ هa\ أB @ِt Tِ Vْ AَB َ W ُ اMَ p J _َ Mٍ p ِ ;ْ kُ @َAB َ Mَ p J _َ ْ\kَ = َوAc وTVAB Wا . ِةMَ r ِ s وَاEَVDْ 9h <ا Artinya: "Dari Abu Hurairah, Dia berkata Rosulullah SAW. bersabda: barang siapa memberikan kemudahan kepada orang miskin (kesulitan) niscaya Allah memudahkan kepadanya di dunia dan di akhirat"33 2. Kelebihan pembayaran hutang Ada dua kemungkinan yang mendorong pihak yang berhutang untuk membayar hutangnya melebihi jumlah yang dipinjamkan yaitu: a. Kelebihan yang tidak diperjanjikan Apabila kelebihan pembayaranya dilakukan oleh si berhutang bukan didasarkan karena adanya perjanjian sebelumnya maka kelebihan tersebut (halal) bagi si berpiutang, dan merupakan kebaikan bagi yang berhutang.
Wل اCUUcل رEUUe ,لEUe TUU[B W@ اUU]ة رMU_M@ هUUa\ أUB ءE¦e =¬[p¥رآ= أEVr :=Ac وTVAB W@ اAX Artinya: Dari Abu Hurairah r.a.: Rosulullah SAW. bersabda: "sebaik baik kamu adalah yang melunasi hutang dengan yang lebih baik"34
Z h UِN[J < ا َ UْDل َأ َ EUَe EUَPُ [ْ B َ W ُ @ا َ Uِ] َرW ِ ا9ِ UْNB َ \ ِ Uْa اMٍ aِ EUَ§ ْ\B َ @AYUَX) ل َ EUَe @ َ] ُ 9ِ ¶ ِp ْ Pَ <ْ @ اtِ Cَ َ= َو ُهAJc َ َوTِ Vْ AَB َ W ُ @ اAJX َ @Dِ @ْ َو َزا َدDِ E¦ َ Iَ tَ ,ٌ\_ْ َدTِ Vْ AَB َ @<ِ ن َ E\( َو َآ ِ Vْ Kَ ;َ َر ْآ 33 34
Imam al-Zabidi, ringkasan shoheh,.44. Nasa'i, sunan al-Nasa'I, vol.4 (Semarang: as-syifa', 1993), 521.
39
Artinya: "Diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah r.a. sebelum tengah malam hari aku pergi menemui Nabi SAW. menyyuruhku sholat dua rakaat, aku pernah meminjamkan uang kepada Nabi SAW. maka Nabi SAW. membayar utangnya keppadaku dan melebihkan. b. Kelebihan yang diperjanjikan Adanya kelebihan pembayaran yang dilakukan oleh yang berhutang kepada pihak yang berpiutang didasarkan kepada perjanjian yang telah mereka sepakati sebelumnya adalah tidak boleh dan haram bagi pihak yang berpiutang. Dan termasuk riba adalah orang yang mengambil harta orang lain tanpa ada imbangan. Sabda Nabi SAW.
Eَa ِرCَ ُ tَ mٍ ;َ gَ [ْ kَ MJ § َ ض ٍ ْMeَ | h ُآ
Artinya: "Tiap-tiap utang yang mengambil manfaat, maka ia semacam dari beberapa macam riba"35
Adapun tujuan dan hikmah dibolehkanya hutang piutang itu adalah memberi kemudahan bagi umat manusia dalam pergaulan hidup agar berkecukupan.
F. Perbedaan Antara Hutang Uang Dan Hutang Barang Ada dua jenis utang yang berbeda satu sama lainnya, yakni utang yang terjadi karena pinjam-meminjam uang dan utang yang terjadi karena penggandaan barang. Uang yang terjadi karena pinjam-meminjam uang tidak boleh ada tambahan, kecuali dengan alasan yang pasti dan jelas, seperti biaya
35
Ibnu Mas'ud, fiqh madzab Syafi'I, (Jakarta: Pustaka Setia, 2000), 78.
40
materai, biaya notaris, dan studi kelayakan. Tambahan lainnya yang sifatnya tidak pasti dan tidak jelas, seperti inflasi dan deflasi, tidak diperbolehkan. Utang yang terjadi karena pembiayaan pengadaan barang harus jelas dalam satu kesatuan yang utuh atau disebut harga jual. Harga jual itu sendiri terdiri atas harga pokok barang plus yang disepakati. Sekali harga jual telah disepakati, selamanya tidak boleh berubah naik karena akan masuk dalam kategori riba fadl. Dalam transaksi perbankan syariah, yang muncul adalah kewajiban dalam bentuk utang pengadaan barang bukan utang uang36.
G. Beberapa Hukum Yang Berkaitan Dengan Utang Piutang Pertama, akad utang piutang menetapkan peralihan pemilikan. Misalnya apabila seseorang menghutangkan satu kilo gandum kepada orang lain maka barang tersebut terlepas dari pemilikan (orang yang menghutangi) dan muqtardh (orang yang berhutang) menjadi pemilik atas barang tersebut atas barang tersebut sehingga sehingga ia bebas bertasyaruf atasnya. Hal ini sebagaimana berlaku pada akad jual beli, hibah, hadiah Kedua, penyelesaian hutang piutang dilaksanakan diempat akad berlangsung, sekalipun demikian, dapat juga dilaksanakan ditempat lain sepanjang penyerahan tersebut tidak membutuhkan ongkos atau sepanjang disepakati demikian. Ketiga, pihak muqtaridh wajib melunasi hutang dengan barang yang sejenis jika objek hutang adalah barang al-misliyyat. Ia sama sekali tidak 36
Muhammad Antonio Syafi’I, Bank Syari’ah Dari Teori Ke Praktek (Jakarta: Tazkia Cendekia, 2001) 35.
41
wajib melunasi hutangnya dengan a’in (barang) yang dihutangkan. Pada sisi lain pihak muqridh tidak berhak menuntut pengembalian a’in (barang) yang dihutangkan karena barang tersebut telah terlepas dari pemiliknya. Keempat, jika dalam akad ditetapkan waktu atau tempo pelunasan hutang, maka pihak muqridh tidak berhak menutut pelunasan sebelum jatuh tempo pelunasan hutang, maka pihak muqridh muqtaridh tidak berhak menuntut pelunasan sebelum jatuh tempo. Sedangkan apabila tidak ada kesepakatan waktu atau tempo pengembaliaanya, menurut fukoha Malikiyah pelunasan hutang berlaku sesuai adat yang berkembang. Misalnya jika seseorang meminjam satu kwintal padi tanpa dibatasi waktu pengembalianya, sedangkan adat utang piutang padi dibayarkan setelah musim panen. Maka, ketika panen tiba muqtaridh wajib melunasinya. Jika sama sekali tidak berlaku adat tertentu, maka waktu pelunasan hutang berlaku sewaktu semenjak pihak muqtaridh telah selesai memanfaatkan barang tersebut sesuai dengan tujuan. Kelima, ketika waktu pelunasan utang tiba, sedangkan piha muqtaridh belum mampu melunasi hutang, sangat dianjurkan oleh ajaran Islam agar pihak muqridh berkenan memberi kesempatan dengan memperpanjang kesempatan waktu pelunasan. Sekalipun demikian ia berhak menuntut pelunasannya. Pada sisi lain ajaran Islam juga menganjurkan agar pihak muqtaridh menyegerakan melunasi hutang, karena bagaimanapun hutang adalah sebuah kepercayaan dan sekaligus petorlongan, sehingga kebajikan ini
42
sepantasnya
dibalas
dengan
kebaikan
pelunasannya.37
37
Ghufron A. Mas'adi, fiqh muamalah,.174-175.
pula,
yakni
menyegerakan
43
BAB III PELAKSANAAN ARISAN SEPEDA MOTOR DENGAN SISTEM LELANG DI ASOSIASI ARISAN “SINTA”
A. Latar Belakang Objek Penelitian (Sejarah Singkat Asosiasi Arisan Sinta) Berdirinya asosiasi arisan “Sinta” di Desa Klagen Kecamatan Karangmojo Kabupaten Magetan ini bermula dari inisiatif masyarakat di desa Manjung Kecamatan Barat Kabupaten Magetan yang mana dari mayarakat kecil itu terdiri dari Ibu-ibu rumah tangga, antara lain yaitu Ibu Ambiyo yang menjabat sebagai pimpinan atau ketua, Ibu Santi menjabat sebagai bendahara dan Ibu Aminah menjabat sebagai sekretaris, hanya merekalah pengurus di asosiasi arisan “Sinta” yang mengurusi arisan hingga terealisasinya sepeda motor sampai ke tempat rumah pemenang lelang atau yang mendapat arisan.38 Dari sekelompok kecil itulah terjadi pembicaraan-pembicaraan yang kemudian menjurus kepada arisan sepeda motor dengan sistem lelang dengan alasan karena masyarakat di sekitar daerahnya mayoritas adalah masyarakat petani yang bermodalkan pas-pasan tapi mereka berusaha maju dan terus maju untuk mencapai taraf kehidupan yang berkecukupan atau bisa dibilang sempurna atas segala kebutuhan yang mereka perlukan, tapi dalam memenuhi kebutuhan yang mereka perlukan itu tidak semuanya bisa mereka dapatkan dengan secara langsung, tunai, atau cash karena masalah biaya yang besar
38
Wawancara Dengan Ibu Santi, Bendahara, pada tanggal 2 Agustus 2008, di Magetan.
44
sebagaimana kita ketahui semuanya tidak ada yang murah, maka dari itu mereka kesulitan jika harus membayar secara tunai, dengan menggunakan kreditpun jika tidak menemukan dealer yang tepat, yang sesuai dan mengerti dengan penghasilan yang mereka peroleh di setiap bulannya itu sama saja menyiksa atau mempersulit diri sendiri karena terpaut perjanjian kredit yang mereka setujui sendiri dengan pihak dealer. Menurut pimpinan asosiasi arisan “Sinta”, jika di pikirkan lagi sepeda motor sangat dibutuhkan mereka untuk alat transportasi, karena angkudes atau bus yang menjadi alat transportasi yang bisa mereka jangkau biayanya yang ekonomis yang sebenarnya sangat pas dengan keadaan keuangan mereka akan tetapi, Angkudes dan bus tersebut tidak ada yang sampai masuk ke desa mereka. Bus dan angkodes itu hanya melewati jalur yang mengarah ke kota, dan jika dipikirkan lagi pasar dan kota sangat dibutuhkan oleh mayarakat karena kebutuhan akan sawah dan kebutuhan mereka. 39 Adapun yang mengikuti arisan tersebut kebanyakan adalah para ibuibu, alasan kenapa ibu-ibu yang banyak mengikuti arisan tersebut karena mereka lebih suka berkumpul dengan ibu-ibu lain, selain itu mereka juga merasa lebih mudah untuk mendapatkan sepeda motor, karena pembayaran lebih ringan daripada langsung membeli dari dealer, mereka mengatakan bahwasanya pembayaran bisa diangsur disetiap bulannya yaitu dengan membayar sebesar 100.000; ribu rupiah. Selain itu mereka juga beralasan
39
Wawancara Dengan Ibu Santi, Bendahara, pada tanggal 2 Agustus 2008, di Magetan.
45
untuk menguatkan ukhuwah Islamiyah sesama anggota arisan lainya40. Adapun cara mensosialisasikan arisan sepeda motor dengan sistem arisan lelang dari pimpinan dan pengurus-pengurus lain kepada masyarakat yaitu dengan diawali meminta pendapat dari sebagian masyarakat sekitar kira-kira ada tanggapan apa tidak, dan ternyata masyarakat malah menyampaikan berita itu kepada rekan-rekannya dan kebanyakan masyarakat menerima dengan baik akan adanya
arisan sepeda motor dengan sistem arisan lelang tersebut,
kemudian dilanjutkan dengan mengadakan perkumpulan di rumah warga dari sebagian masyarakat yang berminat dengan ide-ide mereka, ternyata membuahkan hasil yaitu dengan banyak masyarakat yang mengikuti arisan sepeda motor dangan sistem lelang, dan buktinya dalam penjelasan-penjelasan yang transparan, jelas, dan mengandung unsur tolong menolong kepada sesama anggota arisan yang membutuhkannya serta menguatkan ukhuah islamiyah tenyata banyak menyedot perhatian masyarakat, dapat dibuktikan dengan banyaknya masyarakat menjadi anggota arisan tersebut yang berjumlah 95 orang.41 Arisan tersebut di buka 1 kali dalam 1 bulan yaitu setiap tanggal 3, dalam setiap pembukaan tidak hanya 1 motor yang dikeluarkan, kadang bisa 2 bahkan 3 tergantung banyaknya pelelang dan banyaknya saldo bulan lalu. Dan jika ada anggota yang tidak bisa meneruskan arisan atau tidak bisa membayar
40
Wawancara dengan Ibu Nur, anggota arisan, pada tanggal 4 Agustus 2008. Wawancara dengan Ibu Santi, Bendahara Asosiasi Arisan “Sinta”, pada tanggal 2 Agustus 2008 di Magetan. 41
46
ataupun mangundurkan diri sebelum arisan selesai maka uang dikembalikan 50%.42 Asosiasi arisan “Sinta” adalah sebuah badan usaha yang memiliki sepuluh (10) anak cabang yang bertempat di Kecamatan dan Kabupaten di sekitar Kabupaten Magetan seperti di Madiun. Dari keterangan yang peneliti peroleh dari pimpinan asosiasi arisan “Sinta” bahwasanya produk yang ditawarkan pada masyarakat hanya satu produk yaitu arisan sepeda motor dengan sistem lelang. Dalam membuat kesepakatan antara pihak pengurus asosiasi arisan “Sinta” sebagai penjual sepeda motor dengan sistem pesanan dengan anggota arisan sebagai pihak pembeli atau yang pinjam dan meminjami sesama anggota arisan, artinya aqad dan kesepakatan sudah dibentuk semenjak adanya kecocokan antara pihak pengurus asosiasi arisan “Sinta” dan anggota arisan terhadap syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan tentang peraturanperaturan tata tertib arisan yang sudah disepakati pada awal mengikuti arisan walaupun pada perkumpulan pembuatan kesepakan tentang peraturan, mereka tidak turut hadir, karena kebanyakan dari mereka yang mengikuti arisan tau akan adanya arian tersebut dari rekan-rekannya atau dari kerabat-kerabat mereka. Arisan diselenggarakan dalam jangka waktu enam puluh (60) bulan atau lima (5) tahun sesuai dengan kesepakatan yang telah mereka sepakati, namun dalam perakteknya arisan dilaksanakan atau arisan berlangsung tidak 42
Wawancara dengan Ibu Ambiyo, Ketua Asosiasi Arisan “Sinta”, pada tanggal 3 Agustus 2008 di Magetan.
47
sampai dengan enam puluh (60) bulan. Hal ini terjadi karena uang hasil arisan lelang yang dikumpulkan masih ada sisa, jika untuk membeli satu unit sepeda motor, dan jika sisanya masih memungkinkan maka dibukalah dua bahkan tiga pelelang untuk mendapatkan sepeda motor sebagaimana yang mereka sepakati. Jika untuk membeli beberapa sepeda motor itu masih sisa, maka sisanya itu menjadi milik bersama dari aggota arisan, yaitu dibagi dalam bentuk uang, jika sisanya Rp 3.000 000,- maka uang tersebut di bagi 95 orang dari aggota arisan dan jika perorangnya itu mendapatkan Rp 30.000,- maka bulan berikutnya dia membayar kekurangan uang bulanannya yaitu sebesar Rp 70.000,- Jadi dengan adanya lelang tersebut mempercepat jalannya arisan dari waktu arisan yang sangat panjang bagi anggota arisan yang mempunyai tanggungan sampai arisan selesai. Dan jika orang yang terahir kali mendapatkan arisan tersebut maka ia hanya membayar uang bulanannya saja yaitu Rp 100.000,-.43 Berikut penulis cantumkan peraturan-peraturan dan tata tertib anggota arisan sepeda motor dengan sistem lelang di Asosiasi Arisan “Sinta” yaitu: 1. Peserta
: Umum
2. Jenis Kendaran : Bebas (standart supra Fit) 3. Kewajiban Dan Ketentuan Peserta Arisan a. Setoran arisan Rp. 100.000,-/ bulan b. Jangka waktu 60 bulan (5 tahun)
43
Wawancara Dengan Ibu Santi, Bendahara Asosiasi Arisan Sinta, pada tanggal 2 Agustus 2008 di Magetan.
48
c. Peserta wajib setor iuran sampai dengan waktu arisan selesai termasuk yang sudah memperoleh sepeda motor hasil arisan (Semua). Putaran arisan dengan sistem lelang tertutup dan sisa hasil lelang menjadi milik semua anggota (peserta). d. Peserta wajib membuat surat pernyataan/perjanjian kuasa di atas materai Rp 6000,- yang ditanda tangani oleh peserta (Suami/Istri), orang tua, peserta bujang, anak yang sudah dewasa. e. Jika peserta mengundurkan diri sebelum arisan selesai maka uang yang masuk akan dikembalikan 50% setelah ada nama pengganti. f. Jika peserta sudah memperoleh sepeda motor hasil arisan dan tidak dapat membayar setoran arisan walaupun hanya satu bulan, pengurus dibenarkan/diizinkan mengambil barang jaminan termasuk sepeda motor hasil arisan. g. Harga sepeda motor sama dengan harga standart di dealer ditambah administrasi 10% untuk pembiayaan operasional arisan. h. Kenaikan harga kendaran menjadi tanggung jawab semua peserta arisan. i. Standart minimal lelang = harga sepeda motor baru dikurangi 60 x Rp 100.000,- (untuk menghindari penundaan putaran arisan). j. Perpanjangan STNK oleh pengurus, sampai arisan selesai dan biaya perpanjangan ditanggung oleh pemenang arisan. k. Jika peserta meninggal dunia maka ahli waris wajib melunasi iuran sampai arisan selesai (terutama yang sudah menang lelang).
49
l.
Keterlambatan pembayaran iuran dikenakan denda 1 minggu = 5%, lebih dari 1 minggu =10%, lebih dari 2 minggu 15 %, dan lebih dari 3 minggu = 20%.
m. Peserta wajib mematuhi peraturan yang telah ditetapkan. n. Segala sesuatu yang belum ditetapkan dalam ketentuan ini dapat ditambah bila mana perlu guna kelancaran dan suksesnya arisan. 4. Hak-Hak Bagi Peserta a. Memperoleh sepeda motor baru beserta bonus/hadiah yang diberikan dealer. b. Memperoleh BPKB setelah arisan selesai. c. Mengikuti lelang sesuai kemampuan.
B. Pelaksanaan Bentuk Akad Dan Mekanisme Arisan Sepeda Motor Dengan Sistem Lelang Di Desa Klagen Kecamatan Karangmojo Kabupaten Magetan Setelah dipaparkan sekilas tentang asosiasi arisan “Sinta” di desa Klagen Kecamatan Karangmojo Kabupaten Magetan maka akan penulis paparkan data khusus dari praktek arisan sepeda motor dengan sistem lelang di asosiasi arisan “Sinta”, paparan data itu akan meliputi tiga (3) hal yaitu (1) bagaimana pelaksaan perjanjian dalam arisan sepeda motor dengan sistem lelang di desa Karangmojo Kabupaten Magetan, (2) ini merupakan lanjutan nomor satu yaitu bagaimana mekanisme dari praktek arisan sepeda motor dengan sistim lelang di asosiasi arisan “Sinta”, (3) bagaimana terhadap
50
kelebihan pembayaran lelang setelah habis masa arisan di Desa Klagen Kecamatan Karangmojo Kabupaten Magetan. Perjanjian yang dilakukan dalam arisan sepeda motor dengan sistem lelang di Desa Klagen Kecamatan Karangmojo Kabupaten Magetan dilakukan dengan kesepakatan antara dua belah pihak atau ijab dan qabul antara dua orang yang mengadakan perjanjian ini bukan hal yang bertentangan dengan hukum Islam dan hukum positif. Apabila sudah terlaksana kesepakatan atau perjanjian yang dibuat antara peminjam (aggota yang mendapat arisan lebih dahulu) dan yang meminjami (anggota yang belum mendapat arisan) serta perantara atau penjual (pengurus yang bertanggung jawab atas jalannya arisan sepeda motor hingga sepeda motor tersebut benar-benar sampai di tempat yang mendapatkan atau yang menang arisan lelang pada bukaan waktu itu), berkaitan dengan barang yang diperjanjikan, maka persetujuan itu dianggap sebagai kesepakatan (undang-undang) dan harus dilaksanakan oleh kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian tersebut yaitu pihak asosiasi arisan “Sinta” dan anggota arisan. Di dalam kesepakatan tidak ada ketentuan dengan menggunakan katakata khusus yang harus pihak anggota ucapkan pada pengurus asosiasi arisan “Sinta” secara rinci, karena ketentuan tersebut hukumnya ada dalam perjanjian pertama kali yang mengandung tujuan dan makna di dalam perjanjian tersebut, pernyataan kesepakatan dapat dilakukan dangan beberapa cara diantaranya adalah dapat menggunakan lisan, tulisan, pebuatan dan isyarat.
51
Adapun arisan sepeda motor dengan sistem arisan lelang yang ada di Desa Klagen Kecamatan Karangmojo Kabupaten Magetan sudah memenuhi unsur-unsurnya ada, karena unsur-unsur itu akan terbentuk dalam suatu tindakan hukum, bila unsur-unsur tersebut belum terpenuhi maka tindakan atau perbuatan tersebut juga belum merupakan suatu tindakan hukum yang sempurna. Proses atau pelaksanaan hubungan kerjasama dalam arisan sepeda motor dengan menggunakan sistem lelang harus ada unsur-unsurnya, dimana unsur-unsur arisan sepeda motor dengan menggunakan sistim lelang itu berdasarkan dari pengamatan atau penelitian yang penulis lakukan pada beberapa responden dan beberapa informan antara lain sebagai berikut: 1. Adanya pihak yang mengelola arisan (pengurus asosiasi arisan “Sinta”) Unsur ini merupakan unsur pertama yang harus ada dalam perjanjian arisan sepeda motor dangan sistem lelang. Oleh karena unsur ini sangat penting artinya dalam membentuk suatu perbuatan hukum yang disebut dengan arisan sepeda motor dengan sistem lelang, adapun anggota yang mendapat arisan terlebih dahulu sebagai peminjam dan anggota yang belum mendapat arisan adalah sebagai pihak yang meminjami, dan pengurus sebagai pihak perantara atau penjual yang dengan sistem pesanan, karena dalam arisan ini termasuk jual beli salam, dan usaha ini sudah mendapatkan legalisasi dari pemerintahan (ada surat izin usaha). 2. Ada yang diperjualbelikan (menurut ketentuan adalah supra fit, tergantung pada permintaan pada anggota arisan)
52
Barang yang diperjualbelikan, merupakan unsur penting yang harus ada dalam jual beli karena merupakan rukun jual beli. Oleh karena di sini merupakan jual beli pesanan maka barang tidak diperlihatkan pada saat akad, mereka hanya diberitahukan keterangan barang tersebut yang diperjualbelikan sesuai dengan permintaan para anggota yang mendapat arisan. 3. Adanya pihak yang pinjam dan meminjami atau pihak pembeli dan penjual dengan sistem pesanan Pihak pengurus asosiasi arisan “Sinta” sebagai penjual dan Pembeli (anggota arisan), penjual dan pembeli merupakan unsur penting dalam jual beli sepeda motor dengan sistem pesanan karena pembeli merupakan orang yang mengadakan perjanjian dengan pihak yang menjual (pengurus yang
merangkap
sebagai
penjual
sepeda
motor),
adapun
cara
membayarnya para anggota dengan cara arisan atau pinjam meminjam antara para anggota arisan setelah uang terkumpul kekurangannya pembayaranya untuk membeli satu unit sepeda motor yaitu dengan mengadakan lelang bagi onggota yang sudah siap bersaing dan menginginkan menang dalam arisan sepeda motor tersebut. 4. Adanya perjanjian Pejanjian jual beli akan menentukan terhadap jual beli yang dilaksanakan dengan sistem arisan lelang, baik dari segi harga, lamanya pesanan, waktu penyerahan barang yang diperjualbelikan dengan sistem pesanan.
53
5. Jaminan dan pertanggungan (yaitu BPKB motor) Jaminan dan pertanggungan merupakan dua hal pokok yang saling terkait dan merupakan unsur penting dalam jual beli sepeda motor, karena dengan menggunakan jaminanlah seseorang akan mudah dapat mengambil atau membeli sepeda motor dengan sistem arisan lelang. Dan jaminan yang diberikan (pembeli) pada
pengurus asosiasi arisan “Sinta” atau yang
bersangkutan baru diambil apabila arisan sepeda motor telah selesai dalam artian semua anggota arisan sudah mendapatkan satu unit sepeda motor. 6. Proses penyerahan barang Penyerahan motar diserahkan langsung dari pihak asosiasi arisan “Sinta” pada anggota arisan yang menang pada waktu urusan uang lelang telah terselesaikan dan diserahkan pada pemenang saat waktu yang telah disepakati bersama. Adapun hak milik secara otomatis telah berpindah pada pembeli setelah semua urusan administrasi selesai. 7. Itikad baik dari kedua belah pihak Itikat baik di sini merupakan hal yang harus ada dalam perjanjian, karena dengan itikat baiklah suatu perjanjian akan mudah untuk dilaksanakan dan diterima oleh masing-masing pihak yang mengadakan pejanjian. Adanya unsur-unsur jual beli sebagaimana hal tersebut di atas maka jual beli yang dilakukan dianggap sah dan mengikat pada masing-masing pihak yang mengadakan perjanjian dan jika tidak ada unsur tersebut maka jual beli itu dianggap tidak sah, dan pihak yang merasa dirugikan dapat meminta ganti rugi atas kerugian yang diterimanya itu.
54
Sedangkan pelaksanaan arisan sepeda motor di Desa Klagen Kecamatan
Karangmojo
Kabupaten
Magetan
menurut
(berdasarkan)
pengamatan peneliti yang dilakukan dengan wawancara dan observasi dengan para informan dan responden yang mengetahui atau terlibat langsung dalam arisan dengan arisan lelang, pelaksanaan jual beli pesanan dengan menggunakan sistem arisan lelang
dilakukan dengan beberapa cara
sederhana. Dimana acara sederhana tersebut antara lain: 1. Orang yang mau mengikuti arisan datang langsung ke sekretariatan asosiasi arisan “Sinta” atau didaftarkan melalui rekannya yang dipercaya dengan maksud atau tujuan ingin mengikuti arisan sepeda motor dengan sistem lelang. 2. Orang yang mau mengikuti arisan sepeda motor dengan sistem arisan lelang tersebut mengadakan perjanjian dengan pihak pengurus asosiasi arisan “Sinta” yang mana perjanjian tersebut bisa dilakukan dengan lisan atau tulisan serta perbuatan dan isyarat, tergantung pada kemampuan pada diri pembeli, setelah itu mereka diberikan buku kecil yang digunakan untuk penulisan setiap membayar arisan di setiap bulanya lengkap dengan peraturan-peraturan yang telah dibuat secara berama-sama waktu mengadakan perkumpulan pertama kali dengan para anggota yang menghadiri saat itu yang juga mendaftarkan diri seketika hari itu juga. 3. Penyerahan barang baru dilakukan apabila anggota arisan telah memenangkan arisan dengan cara lelang, dan telah ada kata sepakat antara anggota arisan dan pihak pengurus asosiasi arisan “Sinta” seperti halnya
55
uang untuk sepeda motor yang diperjanjikan, jaminan serta membayar uang arisan di setiap bulannya, dan pertanggungan denda jika terjadi keterlambatan yang harus ditanggung oleh anggota arisan yang lambat membayar. Yang dimaksud penyerahan atau tanda terima sementara tadi itu hakikatnya hanya sementara, dan tanda penyerahan yang sesungguhnya akan dilaksanakan setelah arisan selesai atau lunas. Setelah penyerahan sempurna maka jaminan berupa BPKB akan dikembalikan kepada para anggota arisan sesuai dengan motor yang diingginkan atau dimenangkan waktu lelang, adapun surat-surat yang digunakan sebagai jaminan itu dipergunakan apabila para anggota arisan tersebut berbuat curang atau melanggar perjanjian. Setelah unsur-unsur dan kesepakatan sudah di setujui oleh kedua belah pihak maka dilaksanakan proses lelang disetiap bulannya yaitu dengan cara bagi para anggota yang sudah siap untuk melelang datang ketempat ibu Aminah tempat arisan lelang diberlangsungkan kemudian iuran arisan setelah terkumpul maka diadakan lelang dengan pengurus memberikan kertas kecil kepada calon pelelang kemudian pelelang menuliskan nominal uang untuk memenangkan lelang setelah ada pemenagnya maka pelelang yang menang tersebut memberikan uang lelang sepeda motor tersebut kepada pengurus, dan pengurus akan memberikan sepeda motor tersebut satu minggu kemudian. Adapun cara pengurus mensosialisasikan tentang arisan sepeda motor dengan sistem lelang yaitu pihak asosiasi arisan “Sinta” memberi penjelasan, keterangan dan gambaran tentang arisan sepeda motor dengan sistem lelang
56
kepada calon anggota yaitu tentang tata cara jalannya arisan dengan segala peraturanya. Setelah semua dijelaskan maka para calon anggota diajak serta mengomentari tentang hal-hal yang telah diterangkan tadi, calon anggota juga diajak untuk bertanya langsung tentang arisan lelang tersebut dan sesuatu yang belum dipahami atas semua yang telah dijelaskan tadi secara terbuka, agar semua jelas dan mendapatkan kepuasan sendiri bagi kedua belah pihak. Bahasa yang digunakan dalam akad atau dalam membuat kesepakatan ini kebanyakan atau sebagian besar dengan menggunakan bahasa lisan dan tulisan, di bandingkan dengan bahasa isyarat yakni yang berupa anggukan dan jabat tangan dan tidak pernah juga dijumpai ijab qabul di sepeda motor arisan lelang ini di lakukan dengan menggunakan bahasa gerakan tubuh, seperti menggunakan kedipan mata dan isyarat dengan tangan, tapi di sini yang banyak digunakan yaitu dengan menggunakan lisan dan tulisan yang jelas dan dapat dipahami.
C. Kegunaan Terhadap Kelebihan Pembayaran Lelang Setelah Habis Masa Arisan Di Desa Klagen Kecamatan Karangmojo Kabupaten Magetan Arisan adalah sebuah kerja sama yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat atau bisa dibilang arisan itu bersifat tolong menolong sesama anggota demi mendapatkan sesuatu yang menjadi tujuan mereka, karena dalam memenuhi kebutuhannya manusia tidak bisa mengerjakannya sendiri dan pasti memerlukan orang lain dan sudah semestinya manusia mau membantu bagi yang membutuhkan dalam hal kebaikan, dalam arisan lelang
57
sepeda motor
ini yang termasuk dalam hal tolong menolong yaitu kerja
samanya dalam hal pinjam meminjam antara sesama anggota arisan mereka saling percaya dengan apa yang terjadi dalam arisan itu dan mereka yang belum mendapat arisan menyadari walau yang mendapat arisan itu bukan menggunakan kocokan secara acak seperti arisan pada umumnya,
dan
sebenarnya dengan menggunakan lelang itu juga lebih efisien karena yang menang lelang itu sama saja dengan yang keluar dalam kocokan yang keluar pada saat itu. Jadi gak ada rasa dendam dan lain sebagainya, dan walau ada yang membutuhkan motor itu karena dia tidak menang lelang mereka beranggapan
berarti orang yang menang lelang itulah yang lebih
membutuhkan daripada dia yang belum mendapat arisan. Dari data yang diperoleh oleh peneliti dari responden dapat diketahui bahwa terkait dalam penggunaan kelebihan dari pembayaran uang lelang itu digunakan untuk kepentingan bersama. Dan peneliti juga mendapat keterangan dari bendahara asosiasi arisan sinta yaitu ibu santi, bahwasanya kelebihan dari arisan lelang itu digunakan untuk keperluan bersama yaitu dengan cara membagi rata pada setiap anggota pada bulan berikutnya jika sisa dari arisan lelang tersebut masih Rp 2.000 000,- maka uang tersebut dibagikan pada semua nggota arisan, kurang lebih peranggota mendapatkan Rp 20.000,- Jika peranggota mendapatkan Rp 20.000,- maka bulan berikutnya peranggota hanya membayaran kekurangnnya jika perbulannya membayaran arisan Rp 100.000,- maka peranggota tinggal membayar Rp 80.000,- saja. Begitu seterusnya jika ada kelebihan pembayaranya hingga akhir arisan nanti.
58
Selain digunakan untuk menambah arisan bulan berikutnya uang tersebut juga digunakan untuk membeli makan ringan disetiap arisan dibuka, makanan tersebut diletakkan mangkok kemudian peranggota diberi makanan tersebut dan mangkoknyapun dapat dibawa pulang oleh anggota arisan dan terkadang juga di setiap arisan dibuka para anggota diberi peralatan dapur dan kebutuhan sehari-hari seperti rantang, sendok, manci,dan lain-lain, yang diberikan untuk kebutuhan sehari-hari seperti dalam bentuk sabun cuci, minyak makan, gula, teh dan lain-lain.
59
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN ARISAN SEPEDA MOTOR DENGAN SISTEM LELANG
A. Analisis Akad dan Mekanisme Arisan Sepeda Motor Dengan Sistem Lelang 1. Analisis Akad Arisan Sepeda Motor Dengan Sistem Lelang Dalam Hukum Islam Akad merupakan suatu perbuatan yang sengaja yang dibuat oleh dua orang atau lebih berdasarkan keridhaan masing-masing, maka timbul kedua belah pihak haq dan iltijam yang diwujudkan oleh akad, maka akad adalah suatu perikatan ijab dan qabul yang dibenarkan oleh syara’ yang menetapkan keridhaan kedua belah pihak, dan menetapkan adanya akibatakibat hukum pada obyeknya.44 Ijab menurut ulama Hanafiyah adalah penetapan perbuatan tertentu yang menunjukkan perbuatan tertentu yang menunjukkan keridhaan yang diucapkan oleh orang pertama, baik yang menyerahkan maupun yang menerima, sedangkan qabul adalah orang yang berkata setelah orang yang mengucapkan ijab, yang menunjukkan keridhaan atas ucapan orang pertama. Berbeda dengan pendapat di atas, ulama selain Hanafiyah berpendapat bahwa, ijab adalah pernyataan yang keluar dari orang yang 44
Hendi Suhendi , Fiqh Muamalah (Jakarta: Raja Grafindo, 2002), 46.
60
menyerahkan benda, baik dikatakan oleh orang pertama atau kedua, sedang qabul adalah pernyataan dari orang yang menerima barang. Pendapat ini merupakan pengertian umum yang dapat dipahami oleh kebanyakan orang bahwa ijab adalah ucapan dari orang yang menyerahkan barang (anggota arisan dan pengurus asosiasi arisan sinta), sedangkan qabul adalah pernyataan dari penerima barang.45 Yang di maksud dengan siqat akad adalah dengan cara bagaimana ijab dan qabul yang merupakan rukun-rukun akad itu dinyatakan. siqat akad dapat dilakukan dengan secara lisan, tulisan, isyarat atau dengan perbuatan yang memberi pengartian dengan jelas tentang adanya ijab qabul. Berikut keterangan dari masing-masing siqat akad tersebut:46 a. Akad Dengan Lafadz (Ucapan) Yaitu dengan menggunakan kata-kata, dengan bahasa apapun yang biasa dipakai asalkan dapat dipahami oleh pihak-pihak yang bersangkutan dan sususan kata-katanyanya pun tidak terikat dalam bentuk-bentuk tertentu, serta didalamnya menunjukkan keridhaannya di antara kedua belah pihak dan yang terpenting tidak membuat kekaburan yang dapat menimbulkan persengketaan di kemudian hari. b. Akad Dengan Tulisan Yaitu apabila kedua belah pihak yang akan melakukan akad tidak ada disuatu tempat, maka akad itu dapat dilakukan melalui surat yang dibawa oleh orang (utusan) atau melalui pos. ijab dipandang terjadi 45 46
Ibid., 44. Rahmad Syafe’I, Fiqih Mu’amalah (Bandung: Pustaka Setia, 2004), 46-50.
61
setelah pihak kedua menerima dan membaca surat yang dimaksud, dan dibolehkan akad ini dengan tulisan baik yang mampu berbicara ataupun tidak, dengan syarat tulisan tersebut harus jelas, tampak dan dapat difahami oleh keduanya, adapun ijab yang tidak disertai tenggang waktu maka qabul harus segera dilaksanakan dengan surat pula. c. Akad Dengan Isyarat Yaitu dimana ijab qabul dapat dilakukan dengan isyarat, asalkan orang yang sedang berakad tersebut tidak dapat menulis dan berbicara sebagaimana mestinya orang yang normal dan cacat tersebut jika sudah sejak ia lahir, dan jika cacatnya tidak sejak lahir maka diusahakan untuk tidak menggunakan isyarat, sebenarnya ijab qabul yang dinyatan dengan dengan tulisan itu lebih meyakinkan. d. Akad Dengan Perbuatan Dalam akad, terkadang tidak digunakan ucapan, tetapi cukup dengan perbuatan yang menunjukan saling meridhoi, misalnya seorang pembeli langsung menyerahkan jumlah uang tertentu, kemudian penjual
menyerahkan
barang
tersebut
atau
tindakan
pembeli
mengambil barang sendiri kemudian membayar uang seharga barang yang di ambilnya, seperti di toko-toko besar atau swalayan adapun hal tersebut dalam fiqih hukumnya adalah sah Karena dengan adanya harga yang tertera di barang tersebut berarti pembeli telah setuju dengan harga tersebut.
62
Dalam akad dapat menggunakan beberapa cara seperti yang penulis jelaskan di atas yaitu akad bisa menggunakan lisan, tulisan, isyarat dan perbuatan. Dan kebanyakan di asosiasi arisan sinta ini menggunakan lisan, dan perbuatan karena sebagian dari para anggota mengetahui arisan tersebut dari rekan-rekannya dan mereka hanya menyetujui apa yang telah dijelaskan oleh rekannya tersebut tanpa mengikuti perkumpulan yang diadakan oleh pihak asosiasi arisan “Sinta”, begitu juga ketika dia daftar pertama kalinya sebagian anggota hanya titip kepada rekannya, dan ketika arisan tiba baru ia mengikuti kegiatan arisan tesebut dan menjalankan peraturan yang ada. Dan ini tidak bertentangan dengan hukum Islam dan positif yang berlaku di Indonesia, karena kedua belah pihak atau orang yang melakukan akad sudah sama-sama suka dan menyetujui dengan ketentuan-ketentuan yang telah disetujui bersama ketika mengadakan perkumpulan disalah satu rumah anggota sekaligus merangkap dijadikan sebagai sekertaris di asosiasi arisan “Sinta” yang bertempat di Desa Klagen Kecamatan Karangmojo Kabupaten Magetan. Persyaratan adanya kata sepakat atau ijab qabul diantara kedua orang yang mengadakan pejanjian, bukanlah hal yang dipertentangkan dalam hukum Islam. Hal ini dapat didasarkan pada ketentuan hukum Islam yang ada dalam firman Allah, dalam surat al Maidah Ayat 1:106.
ْ ِدCIُ ;ُ <ْ EِaاCُtْْاَاوC[ُ kَ Eَ[َ _ْ ِ <JاEَ_hEَ _َ
63
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, tepatilah janji-janjimu”. (Q.S. Al Maidah: 1) 47 Dengan kesepakatan kedua belah pihak dimaksudkan bahwa objek yang mengadakan perjanjian itu harus ditepati dan ada kata sepakat antara penjual yaitu pihak asosiasi arisan “Sinta” dengan pihak pembeli yaitu anggota arisan, dan diantara mereka itu harus ada unsur saling suka dan saling rela. Adanya syarat bagi orang yang mengadakan atau membuat perjanjian dalam jual beli dengan sistem arisan lelang itu harus sehat menurut hukum pada azasnya atau pada prinsipnya dan setiap orang yang sudah dewasa atau sudah aqil baliq serta sehat pikiranya maksudnya adalah cakap menurut hukum Islam. Di lihat dari hukum Islam pelaksaan arisan sepeda motor dengan sistem lelang di sini adanya penambahan harga dan itu termasuk riba dan tidak diperbolehkan, karena termasuk kelompok riba, walaupun barang yang di jadikan obyek itu bukan merupakan barang-barang yang bukan kelompok riba, bukan yang menjadi ‘illat riba seperti halnya emas dan perak yang diharamkan karena dipergunakan sebagai bahan pokok adalah uang atau standar uang (harga) dalam menentukan harga barang sesuai bahan pokok. Arisan lelang dikatakan perkara riba karena adanya penambahan harga yang sudah ditetapkan semenjak awal pembetukan akad yang dilakukan.
47
Depag RI., Alqur’an dan Terjemahannya (Semarang: Toha Putra, 1999), 106.
64
Menurut Imam Syafi’i barang-barang yang bukan riba atau terdapat ‘illat riba terhadapnya dapat dilakukan jual beli dengan cara pelebihan dan penundaan. Adapun pada barang-barang yang ribawi, ia melarang adanya pelebihan, dan jelas baginya bukan merupakan suatu yang berpengaruh atau dapat dijadikan sebagai alasan penundaan.48 Dalam akad atau dalam peraturanya yang telah di jelaskan pada bab III bahwasanya motor yang di gunakan setandar lelang adalah Supra Fit tapi di sini juga menawarkan merek motor yang sesuai dengan keinginan para pembeli yaitu para anggota arisan, berarti di sini ada dua akad sekaligus yaitu pembeli memilih salah satu dari dua pilihan yang seperti kesepakatan awal yaitu Supra Fit atau motor lainya sesuai dengan selera, Dalam mekanismenya di asosiasi arisan “Sinta” si pembeli menentukan salah satu dari dua pilihan tersebut dan sekaligus menentukan sistem pembayaranya yaitu secara tunai atau dibayar langsung pada pengurus menggunakan uang arisan ditambah dengan uang lelang, adapun yang mengurus masalah keuangan ini adalah pengurus yang merangkap sebagai penjual, dalam hal ini yang tidak diperbolehkan dalam hukum Islam adalah jika penjual menawarkan pada pembeli dengan adanya dua pilihan dan adanya dua akad kemudian pembeli membelinya salah satu dari dua pilihah tersebut kemudian keduanya berpisah tanpa menentukan salah satu dari dua pilihan dan tanpa menentukan sistem pembayaran
48
Ibnu Rusyd, Bidayatu’l Mujtahid, terj. Abdurrahman (Semarang: Asy-Syifa’, 1990), 18.
65
secara tunai atau dengan batas waktu yang tidak jelas maka hal yang seperti ini yang tidak diperbolehkan oleh Islam.49 Dan tidak pula hal tersebut termasuk jual beli seseorang atas barang yang tidak ada padanya, sebab pihak asosiasi arisan “Sinta” sebenarnya menjual pada para anggota arisan setelah dia telah membeli dan menguasainya barang yang akan dijual sebelumnya yaitu berupa sepeda motor. Dan yang tidak diperboleh jika barang tersebut belum dikuasai atau belum dimiliki sepenuhnya bagi penjual, dan barang tersebut masih dalam penguasaan orang lain. Dalam hal ini dapat di dasarkan dalam hadith sebagai berikut:
Tِ Vْ tِ ْCKَ p ْ Fَ @JK¥ َ Tُ ;ْ Nِ Fَ µ َ tَ EًkEَ;º َ َ {ْ Kَ ْaِا َذ “Jika engkau membeli makanan, maka janganlah engkau menjualnya sehingga engkau menerimanya dengan sempurna”50 Menurut Imam Hanafi bahwa akad itu bisa dikatakan sah apabila dilakukan dengan perbuatan, meskipun tanpa disertai dengan lafadz dan tidak harus diucapkan, melainkan harus dengan perbuatan yang menerangkan aqad tersebut. Menurut Imam Malik bahwa aqad dalam transaksi jual beli baik dengan lafadz atau sighat maupun perbuatan hukumnya adalah sah. Menurut Imam Safi’I dan Ahmad bin Hambal tentang sahnya transaksi jual beli harus dengan lafadz atau sighat akad, karena pada asalnya adalah suka sama suka antara kedua belah pihak.51 49 Al Imam Al Hafizh Inu Hajar al Asqalani, Fathul Baari Syarah Shahih Al Bukhari (Riyadh: Maktabah Darusalam, 1997), 150-152. 50 Suyuti, Sunan an-Nasa’i, (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), 304. 51 Ibnu Rusyd, Bidayatu’l Mujtahid,18.
66
Mengenai perbedaan pendapat dari beberapa para ulama’ fiqh tentang aqad dalam jual beli tersebut, maka penulis cenderung kepada pendapat Imam Syafi’I, karena kalau tidak diucapkan hanya dengan perbuatan saja maka pihak penjual atau pembeli tidak mengetahui bahwa barang tersebut diberikan penjual pada pembeli atau tidak diberikan pada penjual kepada pembeli. Maka dapat diambil suatu pengertian bahwa mekanisme transaksi (akad) yang dilakukan oleh asosiasi arisan sinta yang ada di Desa Klagen Kecamatan Karangmojo Kabupaten Magetan adalah tidak sesuai dengan ketentuan atau tidak sesuai dengan syari’at Islam atau hukum Islam walaupun didalam sistem jual beli salam dengan sistem arisan lelang tersebut ada unsur rela sama rela diantara kedua belah pihak dalam membuat suatu perjanjian arisan sepeda motor tersebut. Dari analisis di atas penulis menyimpulkan bahwa bentuk akad dalam arisan sepeda motor dengan sistem lelang ini bertentangan dengan hukum Islam, dan sudah tidak sesuai dengan ketentuan bentuk akad ‘ariyah yang ada dalam Islam. Akad yang dilakukan oleh pelaku arisan dengan pengelola arisan bisa dikatakan dengan perkara yang subhat, yaitu perkara yang belum jelas ketentuan hukumnya, dalam Islam subhat merupakan perkara yang lebih baik dihindari daripada dilaksanakan. 2. Analisis Mekanisme Arisan Sepeda Motor Dengan Sistem Lelang Dalam Hukum Islam Mekanisme dalam mengadakan lelang di asosiasi arisan “Sinta” di sini tidak sesuai dengan yang telah dicontohkan Rosululla, yang mana
67
lelang yang dipraktekkan oleh rosulullah yaitu untuk menetukan pembeli dengan cara tawar menawar secara langsung dan yang menawar yang lebih tinggi dari yang lain maka, dialah yang jadi pembelinya dan barang yang akan dilelangkan itu dihadirkan dalam pelaksanaan lelang tersebut, sedangkan di asosiasi arisan ‘Sinta” lelang tersebut digunakan untuk mentukan siapa yang mendapat arisan, dan setelah dapat arisan kemudian uang tersebut ditambah dengan uang ia melelang dibelikan sepeda motor kepada pengurus asosiasi Arisan “Sinta” seperti dalam kesepakatan awal. Dan mekanisme arisan sepeda motor dengan sistem lelang dalam akad sebagaimana telah dijelaskan di atas dalam peraturanya ada disebutkan bahwa anggota arisan yang terlambat membayar uang arisan yang telah di sepakati. Apabila ini benar-benar terjadi maka sesuai dengan kesepakatan awal pembentukan akad, tiap-tiap anggota yang terlambat bayar arisan dikenai sanksi atau denda atas keterlambatannya tersebut. Mengenai bentuk dan besarnya denda didasarkan pada pelanggaran yang telah dibuat oleh anggota arisan. Dan peraturan tersebut telah di cantumkan pada bab III. Penetapan sanksi atau denda atas keterlambatannya membayar arisan sepeda motor dengan sistem arisan lelang jelas bertentangan dengan hukum Islam karena pembayaran denda yang harus di tanggung anggota arisan yang terlambat membayar arisan ini memberatkan anggota arisan secara terus menerus terbukti telah merendahkan standar kehidupan masyarakat serta menghancurkan pendidikan anak mereka, di samping itu
68
kecemasan terus menerus pada peminjam dan juga mempengaruhi efesiensi kerja mereka, di samping itu, hal tersebut bukan saja mempengaruhi kehidupan pribadi dan keluarga peminjam namun juga dapat memperlemah perekonomian Negara, karena menurunkan daya beli dikalangan mereka dan mengakibatkan industri yang memenuhi produk untuk golongan miskin dan menengah akan mengalami penurunan permintaan bila keadaan terus berlanjut secara berangsur-angsur tapi pasti sektor indutri akan merosot, Dan telah di jelaskan dalam al-Qur’an surat al-Baqarah : 280 yaitu sebagai berikut:
(٢٨٠ :ةMIN<)ا... ٍةMَ p َ Vْ kَ @َ<ةٌ ِاMَ » ِ [َ tَ ٍةMَ p ْB ُ ْن ُذو َ Eََوِانْ آ Artinya: “Dan jika (orang berhutang itu) dalam kesukaran, berilah tangguh sampai ia berkelapangan…………”52 Sanksi atau denda di sini digunakan untuk mentertibkan anggota arisan supaya arisan berjalan dengan lancar sebab kalau semua anggota arisan terlambat dalam membayar arisan maka arisan tersebut tidak akan berjalan dengan lancar dan kemungkinan akan bubar. Jelas ini akan merugikan pihak pengelola yang mempunyai tujuan memudahkan anggota arisan untuk memiliki sepeda motor, dan juga akan merugikan pada anggota arisan yang lainnya keterlambatan membayar ini sangat berpengaruh sekali terhadap kelangsungan arisan, namun penetapan denda ini tidak memperhatikan ekonomi anggota arisan itu sendiri, letak permasalahannya, bagi anggota yang mampu sepantasnnya diberikan atas
52
Al-Qur’an, 2:280.
69
denda keterlambatannya itu, namun bagi yang tidak mampu diberikan pengecualian, artinya ketidakmampuannya tersebut bukannya kehendak dari anggota arisan namun ada faktor yang menyebabkan mereka tidak mampu membayarnya, seharusnya pihak pengelola memperhatikan hal-hal tersebut. Hal ini sangat bertentangan dengan hukum Islam berdasarkan dalam firman Allah yang berbunyi:
ْ\UَB َر ًةEUَ¶Fِ ن َ ْCUُ¬Fَ ْ َأنG J | ِإ ِ UِºEَNْ<Eِa ْ=¬ُ [َ UْVaَ ْ=¬ُ <ََاCkْ ْا َأCAُ«ْ ُآFَ G َ ْاC[ُ kَ ¾َ \ َ _ْ ِ <JاEَ_h ½َ_َ ...ْ=¬ُ [ْ kِ ض ٍ َاMFَ Artinya: “hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan perniagaan yang berlaku dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu………………..”53 Dari hadith di atas jelaslah larangan memakan harta sesama kita dengan jalan yang batil, dan kita diperbolehkan melakukan perniagaan dengan cara yang sehat atas dasar suka sama suka dan tidak ada penipuan dan sesuatu yang disembunyikan dalam bentuk apapun pada semua yang berkaitan demi tercapainya perniagaan yang sesuai dengan syara’. Dalam hal sanksi atau denda yang dibebankan pada anggota arisan yang terlambat membayar ini jelas melanggar syari’at Islam apalagi di sini berlipat ganda dalam pengambilan uang denda jika bertambah waktu keterlambatan tersebut, uang denda bisa dikatakan dengan riba nasi’ah yang artinya melebihkan pembayaran sesuatu yang dipertukarkan, diperjualbelikan, atau diutangkan karena diakhirkan waktu pembayarannya 53
Al-Qur’an , 4:29.
70
baik yang sejenis atau tidak. Riba ini yang masyhur di kalangan kaum jahiliyyah menurut Ibnu Hajra al-Makki ialah bila seseorang dari mereka meminjamkan harta kepada orang lain hingga waktu yang ditentukan, dengan syarat bahwa ia harus menerima dari pinjaman pembayaran lain menurut kadar yang ditentukan tiap-tiap bulan, sedangkan harta yang dipinjamkan semula jumlahnya tetap dan tidak bisa dikurangi. Bila waktu yang dikurangi habis, pokok pinjaman diminta kembali. Andai peminjam belum dapat mengembalikan uang pokok pinjaman tersebut, dia minta tangguh, sehingga yang meminjamkan dapat menerima tangguhan tersebut dengan syarat pinjaman pokok harus dikembalikan lebih dari semula.54 Riba nasi’ah muncul karena ada perbedaan, perubahan atau tambahan antara yang diserahkan saat ini dan diserahkan kemudian. 55.ketentuan riba tersebut dapat didasarkan pada hadith sebagai berikut:
ْ=¬ُ AJ;َ <َ W َ اCُIFJ وَاmً gَ ;َ ¦ َ kh EًtEَ;] ْ اَاCَaMِّ <ْاCAُ ْ½ ُآFَ G َ ْاC[ُ kَ \ َا َ _ْ ِ <JاEَ_h½َ_َ (١٣٠ :انMPB )ال.ن َ ْC ُ Aِgْ Fُ Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba secara berlipat ganda dan takutlah kepada Allah mudahmudahan kamu menang” (Ali- Imron: 130).56 Hati nurani merupakan cermin jiwa yang paling murni dan utuh ketulusan seseorang akan runtuh bila egoisme pembungaan uang telah merasuk didalamnya dia akan sangat tega untuk merampas apa saja yang mungkin sudah berlipat-lipat dari harga pokok pinjaman, dia mengambil 54
Hendi Suhendi , Fiqh Muamalah. Hlm. 62-63. Muhammad Antonio Syafi’I, Bank Syari’ah Dari Teori Ke Praktek (Jakarta: Tazkia Cendekia, 2001) 41. 56 Al-Qur’an.,3:130. 55
71
bukan hanya dari pinjaman yang lalai saja, tapi juga dari si miskin yang jatuh usahanya, satu keadaan yang harus mendapat pertimbangan khusus dalam pandangan Islam, hal ini yang sering terjadi di bank.
B. Analisa Terhadap Kelebihan Pembayaran Lelang Setelah Habis Masa Arisan Di Desa Klagen Kecamatan Karangmojo Kabupaten Magetan Orang yang terjun dalam dunia bisnis wajib mengetahui hal ihwal yang menjadikan jual belinya sah dan sesuai dengan syara’ yang telah ditentukan karena terjerumus dalam perkara haram sedikit saja maka jual belinya tidak sah, sebagaimana yang telah diteladani oleh Nabi SAW. dan disempurnakan oleh Umar ra, dimana saat itu Khalifah Umar sering mengunjungi pasar-pasar dan memukuli pedagang dengan tongkatnya bagi yang tidak mengerti hukum bisnis sebab dikhawatirkan terjerumus dalam riba dan subhat. Adapun tujuan dari prinsip dan sikap yang dilakukan Kholifah Umar tersebut demi bisa menikmati rezeki yang halal dan barokah, al Qur’an melarang jual beli yang mengandung riba. Dan pedagang juga harus melaksanakan rukun dan syarat-syarat yang wajib diketahui oleh kedua belah pihak yang bertransaksi di antara syaratnya yaitu menempati janji, menunaikan amanat dan melarang memakan harta secara battil, curang, menipu, dan lain-lain. Dalam arisan sepeda motor ini agar bisa sah dan sesuai dengan syara’ maka rukun dan syaratnya harus terpenuhi seperti akad dalam ‘ariyah yaitu ada yang pinjam, ada yang meminjami, ada barang yang dijadikan objek, dan
72
adanya akad, setelah arisan terealisasi, uang terkumpul pada pengurus maka diadakan lelang untuk menentukan pemenang atau yang mendapatkan arisan pada saat itu, kemudian yang menang lelang mengadakan transaksi jual beli dengan sistem salam pada pengurus, yang mana anggota arisan sepedah motor sebagai pihak pembeli, pihak pengurus asosiasi arisan sinta sebagai penjual, adapun sepeda motor sebagai objek jual beli, serta akad antara anggota arisan dan pihak asosiasi arisan sinta, sebagaimana rukun jual beli ada penjual ada pembeli ada objek yang diperjualbelikan dan adanya akad, dan semua itu sudah ada dalam proses arisan dengan sistem lelang dan jual beli salam yang diadakan oleh asosiasi arisan “Sinta”. Arisan sepeda motor dengan sistem lelang adalah salah satu bentuk atau model dari sekian banyak bentuk jual beli yang dipraktekan umat Islam dari dulu sampai sekarang. Hanya saja saat dewasa ini jual beli dengan sistem lelang ini makin berkembang contohnya seperti dengan adanya arisan lelang ini. Kalau dulu jual beli dengan sistem lelang untuk menentukan pembeli dengan harga yang paling mahal atau paling tinggi di antara para penawar yang lainya, dan dewasa ini jual beli dengan sistem lelang seperti yang di adakan di Desa Klagen Kecamatan Karangmojo Kabupaten Magetan yang mana sistem lelang digunakan sebagai penentuan siapa yang mendapat arisan pada saat itu dan pembayaranya pun tidak seketika itu atau tidak secara kontan tergantung pada pelelang, tapi diberi batasan oleh asosiasi arisan sinta yaitu kurang lebih satu minggu setelah arisan, karena terpaut dengan lamanya mengurusi STNK dan BPKB. Dikhawatirkan dalam satu bulan tidak selesai
73
dalam mengurus semua prosesi pembelian motor beserta surat-suratnya karena bulan berikutnya harus mengurusi anggota yang selanjutnya. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis di tempat terjadinya praktek pelaksanaan arisan sepeda motor dengan sistem arisan lelang di Desa Klagen Kecamatan Karangmojo Kabupaten Magetan dalam hal mengoprasikan hasil dari kelebihan pembayaran lelang dari para anggota yang melelang dalam kesepakatan awal bahwa dana itu digunakan untuk kepentingan bersama dan uang tersebut yang memegang adalah pengurus, setelah peneliti bertanya langsung pada bendahara di asosiasi arisan “Sinta” yang bernama Ibu santi beliau menjelaskan bahwasannya uang sisa dari lelang bulan yang lalu tersebut dikembalikan pada para anggota dalam bentuk uang yang ditambahkan langsung pada bulan berikutnya jadi anggota arisan hanya membayar kekurangannya. Tetapi setelah peneliti bertanya-tanya pada beberapa responden yang terdiri dari para anggota arisan bahwasannya selama mereka mengikuti arisan belum pernah sekalipun diberi keringanan membayar dengan kelebihan uang lelang dan setiap arisan mereka selalu membayar penuh sesuai kesepakata awal. Bahkan jika mereka terlambat bayar karena belum adanya uang, mereka mendapatkan denda jika terlambat satu minggu dendanya 5%, lebih satu minggu 10%, lebih dari dua minggu 15%, dan lebih dari 3 minggu 20%. Dan ini sangat memberatkan para anggota yang tidak mampu membayarnya. Dan dalam prakteknya sistem lelang yang berada di Desa Klagen Kecamatan Karangmojo Kabupaten Magetan ini bersifat tertutup dan hanya
74
terbuka untuk kalangan anggota arisan saja, artinya anggota arisan semuanya berhak mengikuti pelaksanaan lelang yang diadakan pihak asosiasi arisan sinta tersebut. Dari hasil observasi penulis pada waktu pelaksanaan lelang, tidak semua anggota hadir mengikuti lelang hanya orang yang siap untuk bersaing memenangkan lelang saja. Dan itu hanya sebagian kecil dari jumlah anggota 95 orang, kira-kira yang mengikuti lelang hanya 15-25 orang saja dan yang lain datang hanya membayar dan mengambil makanan ringan beserta mangkok yang telah disediakan pihak asosiasi arisan “Sinta” di setiap arisan dibuka. Adapun pembayaran lelang itu dibatasi satu minggu dihitung dari waktu arisan lelang itu dimenangkan dan penyerahan sepeda motornya satu minggu atau dua minggu di kemudian hari sesuai dengan pesanan anggota, begitu juga dengan jenis motornya juga tergantung pada pesanan anggota. Dengan penjelasan di atas maka peneliti menyimpulkan bahwa arisan dengan sistem lelang tersebut termasuk al-gharar (tipuan) yang terdapat didalamnya, yang pada lahirnya baik, tetapi dibalik itu terdapat unsur-unsur penipuan. Sebagaimana terdapat dalam sabda Rosulullah tentang memperjual belikan ikan di dalam air.
75
BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan Dari penjelasan-penjelasan yang telah dipaparkan di atas dapat di ambil kesimpulan sebagaimana telah dianalisis dalam bab empat bahwa : 1. Akad dan mekanisme serta syarat dan rukunya sudah sesuai dengan landasan teori yaitu mudayanah (utang piutang) dan hal tersebut bisa hukumi mubah namun, karena dalam prakteknya ada penyimpangan di dalamnya, maka hukum tersebut berubah menjadi haram, seperti didalam denda yang berlipat ganda. 2. Dalam kelebihan pembayaran lelang di sini terdapat manipulasi. Sebagaimana kesepakatan awal kelebihan pembayaran lelang tersebut akan ditambahkan langsung pada pembayaran arisan bulan berikutnya tapi, dalam prakteknya hal tersebut tidak pernah terjadi sebagaimana keterangan dari beberapa responden (anggota arisan).
B.
Saran-Saran 1. Hendaklah bagi siapa saja sebelum terjun keperniagaan dan bisnis apapun
untuk memperhatikan semua peraturan dan perjanjian yang telah di sepakati untuk dilaksanakan dan ditepati sesuai dengan janji, dan mempunyai hati nurani kepada siapapun rekan bisnis, dimaksudkan agar
76
dalam bermu’amalah berjalan dengan sah, baik, dan sesuai dengan hukum Islam yang bersumber dari al-Qur’an dan Hadits. 2. Diharapkan pada penjual (pihak asosiasi arisan sinta) dan pembeli
(anggota arisan) khususnya dan umumnya kepada umat Islam yang terjun dalam usaha dagang atau jual beli hendaklah mengetahui dan memahami dan mengamalkan peraturan-peraturan yang sudah ada dan memahami hukum Islam dalam bermu’amalah sehingga terhindar dari segala bentuk yang tidak di ingginkan oleh semua pihak seperti penipuan dan kecurangan yang berakibat merugikan salah satu pihak.
77
DAFTAR PUSTAKA
Abdurrahman, Abdullah bin. Syarah Bulughul Maram. terj. Thahirin Suparta. Jakarta: Pustaka Azzam, 2006. Abidin, Ibnu Mas’ud dan Zainal. Fiqih Mudzab Syafi’i. Bandung: Pustaka Setia, 2007. Al-Asqalani, Al-Imam Al-Hafizh Ibnu Hajar. Fathul Bahri Syarah Shahih AlBukhari. terj. Amiruddin. Jakarta: Pustaka Azzam, 2005. Al-‘Atha’, Sidgi Muhammad Jamil. Sahih Muslim. tk: Dar al-Fikr, tt. Al-Jaziri, Abdul Rahman. Fiqh ‘Ala Madzahib al-Arba’ah. tk: Bukhariyatul Kubro, 578. Al-Masyhur, Sayyid Abi Bakar. Al-‘Ianatu al-Thalibin. Indonesia: Darul Ihyak Al-Kutub, tt. As-Sarkhasi, Syamsudin. Al-Mabsut. Beirut: Daral-Fikr, tt. As-Shan’ani, Subulus Salam III. terj. Abu Bakar Muhammad. Surabaya: AlIkhlas,1995. Ash-Shiddieqi, Hasbi. Hukum-Hukum Fiqih Islam. Semarang: Pustaka Riski Putra, 1997. Al-Suyuthi, Jalaluddin Abdur Rahman. Al-Asbah Wa al-Nadhair. Indonesia: Dar al-Ihya’, tt. Az-Zuhaily, Wahbah. Fiqih Islam Wa Adilatuhu V. Beirut: Darul Fikri, tt. Depag RI. Al-Qur’an dan Terjemahannya. Semarang: Toha Putra, 1995.
78
Haroen, Nasrun. Fiqh Muamalah. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000. Jamil, Sadiqi Muhammad. Sunan Abi Daud III. Beirut: Dar al Fikri, 1994. Moleong, Lexy J. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005. Muslim, Abu Husein. Sahih Muslim IV. terj. Adib Bisri Musthofa. Semarang: Asy-Syifa’, 1993. Nata, Abuddin. Metode Studi Islam. Jakarta: Raja Grafindo, 200338. Qardawi, Yusuf. Halal Haram Dalam Islam. Surakarta: Intermedia, 2001. Rahman, Fazlur. Doktrin Ekonomi Islam II. Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995. Rusyd, Ibn. Bidayatul Mujtahid. Terj. Abdurrahman dan Hans Abdullah. Semarang: Asy-Syifa, 1990. Sabiq, Sayyid. Fiqih Sunah. Bandung: Al Ma’arif, 1996. Saifudin, Amir. Garis-Garis Besar Fiqih. Jakarta: Prenada Media, 2003. Suhendi, Hendi. Fiqh Muamalah. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997. Suja’, Ahmad Ibnu Husain bi Abi. FathuI Qarib, Terj. Imron Abu Amar. Kudus: Menara Kudus, 1982. Surah, Muhammad Abi Isya bin. Sunan Tirmidzi III. Beirut: Dar al-Fikr, tt. Syafei, Rahmat. Fiqh Muamalah. Bandung: Pustaka Setia, 2001. Zakariya, Muhyidin ibn Syarofi Abi. Roudoh al-Tolibin IV. Beirut: Dar Al-Fikri, tt. Zuhdi, Masjfuk. Masail Fiqhiyah. Jakarta: Toko Gunung Agung, 1997.