BAB I PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang Masalah Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses di mana pemerintah
daerah dan masyarakatnya mengelola setiap sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi dalam wilayah tersebut. Masalah pokok dalam pembangunan daerah terletak pada penekanannya terhadap kebijakan-kebijakan pembangunan yang didasarkan pada ciri khas (uniqe value) dari daerah yang bersangkutan (endogenous development) dengan menggunakan potensi sumberdaya manusia, kelembagaan, dan sumberdaya fisik secara lokal.
Orientasi ini mengarahkan
kepada pengambilan inisiatif-inisiatif yang berasal dari daerah tersebut dalam proses pembangunan untuk menciptakan kesempatan kerja baru dan merangsang peningkatan kegiatan ekonomi (Arsyad, 2010:374). Kebijakan serta arah pengembangan pada indikator perekonomian tiap-tiap daerah bisa berbeda. Namun sektor pertanian hendaklah dipertimbangkan, sebab sektor pertanian merupakan sektor yang sangat penting baik dalam jangka panjang pembangunan ekonomi maupun untuk pemulihan ekonomi jangka pendek. Sekarang ini merupakan momen yang tepat untuk menggali pemikiran-pemikiran mengenai reorientasi kebijakan pembangunan pertanian. Kebijakan pembangunan pertanian tersebut diarahkan agar pertanian menjadi sektor yang tangguh, dalam jangka pendek mampu menghadapi krisis ekonomi, dan dalam jangka panjang
1
2
mampu menghadapi globalisasi dengan system pertanian yang berkelanjutan, dalam system ekonomi yang demokratis dan dalam pemerintahan yang terdesentralisasi. Sependapat dengan Napitulu dalam Masyhuri (2001) bahwa sosok pertanian yang harus dibangun adalah pertanian modern yang tangguh, efisien yang dikelola secara profesional dan memiliki keunggulan memenangkan persaingan di pasar global baik untuk tujuan pemenuhan kebutuhan dalam negeri maupun ekspor. Dengan adanya Undang-undang Otonomi daerah (UU No. 22 tahun 1999) maka daerah diberi kewenangan mengatur kebijakan pembangunan pertanian daerahnya. Kewenangan yang lebih mandiri dan bersifat lebih homogen dan integral adalah berupa otonomi yang diberikan pada masing-masing daerah dalam rangka menciptakan kemandirian kesatuan wilayah pemerintahan untuk melakukan penyelenggaraan pemerintahan dengan lebih berorientasi kepada kondisi daerah dan tuntutan kebutuhan masyarakat daerah setempat. Kewenangan otonomi adalah kewenangan pangkal dan dasar pada sesuatu kesatuan pemerintah daerah yang memiliki fleksibilitas yang fungsional dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Dalam meningkatkan kinerja pembangunan pertanian untuk mendukung pertumbuhan ekonomi regional, perlu adanya kebijakan yang diarahkan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang selama ini ada. Menurut Masyhuri (2001) bahwa pada dasarnya prinsip-prinsip kebijakan yang diperlukan yaitu kepemihakan kepada petani, pemberian kebebasan dalam berusaha tani, pertanian yang berkelanjutan, otonomi daerah, berorientasi global, pendekatan agribisnis,
3
dan mempunyai ketahanan pangan yang kuat. Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut maka strategi dan kebijakan pembangunan pertanian yang diperlukan salah satunya adalah penumbuhan sentra produksi dan perwilayahan komoditas. Dimana dimasing-masing daerah perlu adanya pemetaan kesesuaian lahan terhadap berbagai komoditas dan daya dukung daerah. Dan dari peta tersebut akan dapat ditentukan perwilayahan komoditas unggulan yang mempunyai keunggulan komparatif dan daya saing. Kemudian diupayakan adanya keseragaman varietas dan mutu bibit agar produktif dan mutu seragam. Untuk mendukung itu semua diperlukan data dan informasi mengenai kondisi sektor-sektor ekonomi daerah. Hal ini menjadi penting bagi setiap daerah, terutama daerah-daerah yang baru saja dibentuk menjadi daerah otonom baru. Ketersediaan data dan informasi akan memudahkan dalam menetapkan segala kebijakan yang berkaitan dengan pengembangan komoditas unggulan dalam pembangunan ekonomi. Informasi dan data perekonomian makro daerah disajikan dalam bentuk statistik pendapatan regional yang biasa disebut PDRB (Produk Domestik Regional Bruto). PDRB merupakan nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh sistem perekonomian di suatu wilayah dan dalam kurun waktu tertentu yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi kondisi perekonomian suatu wilayah. Ogan Komering Ulu Timur sebagai kabupaten baru tentu memerlukan informasi untuk mengoptimalkan pengelolaan sektor pertanian yang memang cenderung sesuai dengan potensi dari kebanyakan daerah di Indonesia. Begitu
4
juga dengan pertanian Kabupaten Ogan Komering Ulu yang kontribusinya berdasarkan data PDRB lebih mendominasi seperti terlihat pada gambar 1.1. Pertanian Pertambangan & Penggalian Industri Pengolahan Listrik, Gas & Air Bersih Bangunan
3% 2%
17% 45%
17%
Perdag, Hotel & Restoran Pengangkutan & Komunikasi Keu. Persewaan, & Jasa Perusahaan Jasa-Jasa
8%
6%
0%
2%
Gambar 1.1 Grafik Persentase Kontribusi Sektor Lapangan Usaha Tahun 2012 Terhadap PDRB Kabupaten OKU Timur Persentase kontribusi subsektor pertanian terhadap PDRB sektor pertanian di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur tahun 2012 dapat dilihat pada gambar 1.2.
Tanaman Bahan Makanan 2% 8% Tanaman Perkebunan
7% 41%
Peternakan dan Hasil-hasilnya
Kehutanan
42%
Perikanan
Gambar 1.2 Grafik Persentase Kontribusi Subsektor Pertanian Terhadap PDRB Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
5
Dalam rangka memanfaatkan potensi sumberdaya alam yang ada khususnya yang terkait dengan pengembangan pertanian yang di Kabupaten OKU Timur menjadi leading sektor tersebut maka diupayakan suatu pendekatan melalui analisis komoditas pertanian unggulan di Kabupaten OKU Timur. Hal ini perlu dilakukan agar para pelaku pembangunan dapat memanfaatkan komoditas pertanian unggulan tersebut untuk berbagai kegiatan yang berbasis kepada pertanian. Hal ini diarahkan kepada bagaimana memberikan arahan pengelolaan tata ruang di Kabupaten OKU Timur, khususnya kawasan sentra produksi pangan di daerah tersebut. Dengan menentukan komoditas unggulan pertanian di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur baik untuk jenis tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, perikanan dan peternakan diharapkan kebijakan publik untuk pengelolaan sektor pertanian Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur akan dapat berlangsung secara optimal dan memberikan sumbangan lebih bervariasi kedalam perekonomian. Maka berdasarkan uraian sebelumnya penulis memberi judul penelitian ini dengan judul “Penentuan Komoditas Unggulan Pertanian Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur”.
1.2
Perumusan masalah Berdasarkan uraian diatas, maka permasalahan yang akan dikaji dalam
penelitian ini adalah : a) Subsektor apakah yang dikategorikan sebagai subsektor unggulan di Kabupaten OKU Timur.
6
b) Komoditas apakah yang dikatakan unggul sebagai komoditas unggulan sektor pertanian di Kabupaten OKU Timur. c) Bagaimana pola pertumbuhan dari komoditas unggulan sektor pertanian
1.3 Tujuan Penelitian Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1)
Mengetahui subsektor pertanian unggulan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
2)
Mengetahui identifikasi komoditas unggulan subsektor pertanian yang potensial untuk dikembangkan sebagai penggerak perekonomian di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
3)
Menganalisis pola pertumbuhan subsektor dan komoditas pertanian unggulan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
1.4 Manfaat Penelitian Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai : 1)
Bahan masukan bagi pemerintah daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur tentang subsektor dan komoditas subsektor unggulan pertanian, sehingga dapat dijadikan pertimbangan prioritas dalam
perumusan
kebijakan dan penyusunan perencanaan pembangunan daerah 2)
Sebagai referensi atau sumber informasi bagi pihak-pihak yang terkait berkepentingan dan pembangunan pertanian pada khususnya di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
