BAB I PENDAHULUAN. Kegiatan bisnis merupakan perilaku utama dari setiap korporasi bisnis

BAB I PENDAHULUAN A.

Latar Belakang Kegiatan bisnis merupakan perilaku utama dari setiap korporasi bisnis

yang didirikan oleh setiap subjek hukum yang tentu berorientasi pada keuntungan tanpa dibatasi oleh perbedaan sistem hukum. Kegiatan bisnis setiap korporasi bisnis terutama yang bergerak di bidang pemanfaatan sumber daya alam baik secara langsung maupun tidak langsung

tentu melibatkan banyak pihak dan

memberikan implikasi kepada lingkungan sekitar. Tanggung sosial perusahaan atau yang lebih dikenal dengan istilah Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan suatu counter action yang muncul dalam perkembangan dunia bisnis yang sesungguhnya memiliki peran yang sangat dominan dalam peningkatan kehidupan manusia secara internal maupun diluar diri manusia itu sendiri.

CSR merupakan sebuah konsep yang sudah berkembang pesat di negaranegara industri. CSR menekankan pentingnya peranan perusahaan dalam memberikan kontribusinya bagi masyarakat dan lingkungan. Konsep ini sangat mementingkan peran aktif dan pertanggungjawaban sebuah perusahaan. Intinya adalah, perusahaan tidak saja mengejar laba semata. Konsep ini dikembangkan berhubungan semakin pesatnya perkembangan industri yang tentunya melibatkan berbagai macam perusahaan di dalamnya. Perkembangan ini akan sangat mempengaruhi lingkungan sekitarnya, bahkan memberikan dampak global. Fakta

Universitas Sumatera Utara

sudah menunjukkan bahwa industri dunia telah mempengaruhi tatanan global. Pada saat ini dunia dihadapkan pada berbagai permasalahan seperti perubahan iklim, tidak menentunya cuaca, dan gejala pemanasan global. Oleh karena itu, CSR hadir sebagai sebuah jalan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang diakibat kan oleh kehadiran industri (perusahaan). Pada perkembangannya, CSR dikembangkan lebih luas ruang lingkupnya.CSR kini tidak lagi mengenai penanggulangan dampak keberadaan industri. CSR pun sudah melingkupi pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat ini merupakan sebuah kemajuan yang luar biasa. Namun di Indonesia konsep CSR masih sebatas wacana saja. Minim sekali perusahaan yang mempraktikan konsep ini. Kondisi seperti ini tentu amat merugikan sekali. Padahal, bila CSR dilaksanakan secara konsekuen, CSR memberikan manfaat yang sangat besar, khususnya bagi masyarakat yang selama ini cenderung dirugikan oleh keberadaan perusahaan di lingkungannya. 1

Salah satu yang menjadi penyebab minimnya pelaksanaan CSR di Indonesia adalah adanya anggapan bahwa perusahaan telah memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak yang nantinya pajak tersebut akan dipergunakan oleh pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pelestarian lingkungan. Jadi sesungguhnya tanggung jawab dalam meningkatkan kehidupan sosial bukan tanggung jawab perusahaan melainkan sepenuhnya adalah 1

Habztop, Perkembangan dan pentingnya Corporate Social Responsibility, http://images.habztop.multiply.multiplycontent.com/attachment/0/Ro5OOQoKCsMAAEo6S5I1/B eberapa%20tahun%20terakhir%20ini.doc?nmid=48783225, diakses pada tanggal 28 Agustus 2009.


kewajiban pemerintah. Tanggung jawab sosial perusahaan dianggap suatu alibi untuk menutupi ketidakmampuan pemerintah dalam melaksanakan kewajibannya dalam meningkatkan kesejahteraan sosial dan melestarikan lingkungan. Sebagai contoh, pengusaha pertambangan yang telah menjalankan kewajiban membayar biaya reklamasi yang telah ditetapkan pemerintah, namun ternyata tidak dipakai untuk pemulihan alam. Pengusaha juga dibebani kewajiban membayar

dana

infrastruktur untuk pembangunan jalan, namun infrastruktur tetap dibangun sendiri oleh pengusaha, karena menunggu kerja pemerintah tidak bias diharapkan. Jika kondisi sudah demikian parah, sehingga terjadi kebakaran hutan, banjir, kecelakaan, maka dengan mudah pengusaha menjadi sasaran tembak organisasi peduli lingkungan. Hampir tidak pernah ada aktivis lingkungan mendemo birokrat soal kerusakan lingkungan, atau pers yang tajam mengkritisi pemerintah karena lalai melakukan reklamasi. Ujung-ujungnya pasti kalangan pengusaha yang disalahkan. 2 Meskipun telah membayar pajak kepada pemerintah, perusahaan tidak boleh lepas tangan terhadap permasalahan lingkungan sosial di sekitar perusahaan. Di Indonesia, manfaat pajak seringkali tidak dirasakan secara langsung oleh masyarakat kelas bawah, orang miskin dan komunitas adat terpencil. Oleh karena itu, CSR merupakan instrument bantuan langsung (cash transfer) baik pemerintah maupun perusahaan dan sistem negara kesejahteraan

2

Ikhlas, CSR, Antara itikad dan Implementasi, http://www.kabarindonesia.com/berita.php?pil=20&dn=20080822194643 diakses tanggal 12 Oktober 2009.


residual yang cenderung gagal mensejahterakan masyarakat karena kebijakan dan program sosial negara yang bersifat tidak melembaga. 3

Ada juga anggapan mengenai pelakasanaan CSR bukan suatu kewajiban berdasarkan penafsiran terminologi yang terdapat dalam UU PT. Pasal 1 angka 3 yang menyebutkan “Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya”4. Dari segi istilah

komitmen sama sekali tidak mengindikasikan suatu kewajiban yang diharuskan oleh negara melainkan

suatu komitmen selalu berasal dari diri yang akan

melakukannya, bukan berasal dari luar. Sehingga apabila komitmen tersebut kemudian ditetapkan sebagai kewajiban maka hal itu bukan lagi berasal dari dalam diri (bersifat sukarela), namun berasal dari luar diri yang melakukan (bersifat memaksa). 5 Pada dasarnya, tujuan utama dari pendirian perusahaan adalah mencari profit. Tetapi, dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menaati semua peraturan hukum yang berlaku di sebuah negara, mulai dari aturan perburuhan

hingga aturan kelestarian lingkungan. CSR adalah pilihan yang

dilandasi kesadaran dari perusahaan. Dalam berbisnis, CSR tak hanya memiliki kewajiban kepada shareholder (pemegang saham). CSR juga harus memenuhi 3

Edi Suharto, Menggagas Standar Audit Program CSR, www.policy.hu/suharto/Naskah%20PDF/CSR Audit.pdf 8 diakses tanggal 12 Oktober 2009. 4

Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

5

Ali, Perusahaan Harus jalankan CSR http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=21724&cl=Berita diakses pada tanggal 12 Oktober 2009.


harapan para stakeholder (pemangku kepentingan); yakni karyawan, rekanan bisnis, pemerintah, dan masyarakat sekitar. CSR adalah kegiatan sukarela. Tetapi, perkembangan global saat ini menuntut CSR menjadi pilihan yang tidak bisa dihindari. Suka atau tidak suka, CSR harus dikerjakan sebagai bentuk tanggungjawab kepada stakeholder. 6

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tranparansi informasi yang semakin maju juga ikut menjadi pemicu meningkatnya kepedulian manusia terhadap kualitas kehidupan sosial baik secara individual maupun secara komunal,. Harmonisasi dan pelestarian kondisi lingkungan yang baik dan sehat juga menjadi salah satu penentu kualitas hidup manusia. Hal inilah yang menjadi faktor pentingnya pelaksanaan CSR agar mempunyai tanggung jawab sosial dan lingkungan. Dalam melaksanakan kegiatan bisnis yang berorientasi pada profit, korporasi harus beroperasi secara bertanggung jawab, minimal tidak memberikan dampak buruk kepada masyarakat dan lingkungan sekitar apabila korporasi tersebut tidak dapat melaksanakan pengembangan dan peningkatan kesejahteraan kehidupan sosial.

Korporasi pada saat ini bukan lagi hanya berorientasi keuntungan saja melainkan wajib memperhatikan kehidupan sosial, ekonomi dan lingkungan. Korporasi harus menyadari bahwa dirinya adalah bagian yang tak terpisahkan dari masyarakat yang lebih luas, sehingga hal buruk yang menimpa dan merugikan 6

Ismin Hadad, CSR Bukanlah Public Relation, http://www.sfeduresearch.org/content/view/337/77/lang,id/ diakses tanggal 12 Oktober 2009.


masyarakat pada gilirannya akan berdampak pada mereka juga. Oleh karenanya, perusahaan harus memperlakukan komunitasnya sebagai mitra 7

Aktivitas CSR pada saat ini telah menjadi menu wajib bagi perusahaan, suka atau tidak suka, sebagaimana telah diundangkan dengan Undang-Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) pada Pasal 74. Di luar kewajiban untuk mengikuti peraturan, CSR memang sepatutnya dilaksanakan oleh perusahaan, dengan kesadaran sendiri dan bersifat sukarela 8. Pelaksanaan CSR selama ini hanya didasarkan kepada kesadaran dan komitmen perusahaan. Padahal komitmen dan kesadaran setiap perusahaan tidak sama dan sangat tergantung sekali

kepada

pelaksanaan CSR

kebijakan

perusahaan

masing-masing.

Menggantungkan

kepada kesadaran dan komiteman perusahaan mempunyai

beberapa kelemahan. Kelemahan paling mendasar adalah tidak adanya sanksi yang tegas bagi perusahaan yang tidak melaksanakan CSR. Kondisi ini tidak akan mendorong pelaksanaan CSR di Indonesia. Selama ini juga, bagi perusahaan yang melaksanakan CSR tidak memilki arah yang jelas. Padahal ada banyak sekali manfaat yang diperoleh apabila CSR dilaksanakan dengan aturan dan arahan yang jelas. 9

7

A.B. Susanto, Corporate Social Responsibility, (Jakarta : The Jakarta Consulting Group, 2007), hal. 10. 8

Yusuf Wibisono, Membedah Konsep & Aplikasi CSR (Corporate Social Responsibility), (Gresik : Fascho Publishing, 2007), hal. 152-153. 9

Habztop, Op.Cit, hal. 1.


Meskipun Pengaturan CSR dalam UUPT tidak memberikan arahan yang jelas tentang bagaimana bentuk pelaksanaan CSR dan tentang sanksi dari tidak dilaksanakannya CSR, pelaksanaan CSR merupakan suatu tuntutan dalam dunia bisnis yang tidak dapat dipisahkan dalam bisnis itu sendiri. Hal-hal tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk menghindari tanggung jawab perusahaan dalam peningkatan kehidupan sosial, ekonomi dan lingkungan. Karena pada hakekatnya korporasi itu sendiri merupakan bagian yang tak terpisahkan dari masyarakat dan lingkungannya.

Sehingga

peningkatan

kualitas

hidup

masyarakat

dan

lingkungannya secara tidak langsung juga meningkatkan kualitas dari korporasi itu sendiri.

Perseroan Terbatas (PT) sebagai korporasi yang

melakukan kegiatan

bisnis dan berorientasi pada profit wajib dalam mengimplementasikan CSR berdasarkan UUPT. Jenis PT yang diwajibkan untuk melaksanaakan CSR ini dibatasi oleh jenis kegiatan bisnis PT itu sendiri yaitu PT yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam. 10

Industri rokok merupakan salah satu jenis industri besar di Indonesia. Sudah menjadi kewajiban penuh bagi Industri rokok untuk melaksanakan CSR sebagai korporasi yang bergerak dibidang sumber daya alam. Dari segi pengelolaan, CSR yang dilakukan perusahaan rokok secara umum memenuhi kriteria pelaksanaan CSR yang tepat. Prinsip pertama adalah kesinambungan. Program yang dirancang harus memiliki dampak yang berkelanjutan, berbeda 10

Pasal 74 ayat 1 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.


dengan donasi bencana alam yang bersifat ad hoc. Prinsip kedua, CSR merupakan program jangka panjang. Perusahaan mesti menyadari bahwa sebuah bisnis bisa tumbuh karena dukungan atmosfer sosial daii lingkungan di sekitarnya. Karena itu, CSR yang dilakukan adalah wujud pemeliharaan relasi yang baik dengan masyarakat. Prinsip ketiga, CSR mesti berdampak positif kepada masyarakat, baik secara ekonomi, lingkungan, maupun sosial. 11

PT. Djarum merupakan leading corporate dalam hal pelaksanaan CSR di Indonesia. Sebagai PT yang bergerak dibidang pemanfaatan sumber daya alam PT. Djarum telah melaksanakan CSR jauh sebelum CSR itu sendiri diatur dan diwajibkan dalam UUPT. Hal ini terbukti dari komitmen PT. Djarum dalam melaksanakan program CSR secara berkesinambungan sejak tahun 1969 sampai sekarang. Tentu saja alasan pelakasanaan CSR PT. Djarum bukan berlandaskan peningkatan reputasi semata melainkan kesadaraan diri sebagai bagian dari lingkungan dan masyarakat.

B.

Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian-uraian diatas , maka penulis membuat batasan perumusan masalah dalam penelitian ini.

11

Sugianto, Dilema CSR Perusahaan Rokok, Tolak atau Terima?. http://www.depkop.go.id/component/content/article/337-dilema-csr-perusahaan-rokok-tolak-atauterima.html, diaksess tanggal 12 Oktober 2009.


Adapun permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1.

Bagaimana bentuk-bentuk pelaksanaan CSR yang telah diterapkan dalam dunia bisnis baik dalam skala nasional maupun internasional?

2.

Bagaimana prinsip pertanggungjawaban PT dalam pelaksanaan CSR?

3.

Apa saja yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan CSR yang dilaksanakan oleh PT. Djarum?

C.

Tujuan dan Manfaat Penulisan

a.

Tujuan Penulisan

Tujuan utama penulisan dalam pembahasan skripsi Penulis yang berjudul “Bentuk-Bentuk CSR Sebagai Tanggung Jawab Perseroan Terbatas Terhadap Masyarakat” adalah sebagai pemenuhan tugas akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Selain itu penulisan pembahasan skripsi ini juga bertujuan untuk :

1.

Untuk mengetahui dan memahami bentuk-bentuk konkret CSR dalam dunia bisnis.

2.

Untuk

mengetahui

prinsip

pertanggungjawaban

PT

dalam

pelakasanaan CSR. 3.

Untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam pelaksanaan CSR oleh PT, khususnya PT. Djarum dalam pelaksanaan CSR di Indonesia.


b. Manfaat Penulisan

Sangat diharapkan penulisan skripsi

ini dapat memberikan manfaat-

manfaat sebagai berikut :

1. Dari segi teoritis

diharapkan bahwa pembahasan terhadap masalah-masalah dalam penulisan skripsi ini dapat memberikan sumbangan pemikiran serta informasi dan pemahaman yang lebih mendalam dalam pelaksanaan CSR sehingga dapat dijadikan masukan bagi pelaku bisnis dan pemerintah dalam pelaksanaan CSR serta dalam pembuatan regulasi yang lebih spesifik

sehingga

memberikan kemudahan dalam pelaksanaan CSR.

2. Dari segi praktis

Dari segi praktis, penulisan skripsi ini diharapkan dapat dijadikan pedoman dan bahan rujukan bagi rekan mahasiswa, masyarakat, praktisi hukum, pelaku bisnis dan pemerintah dalam menambah pengetahuan tentang CSR sehingga dalam pelaksanaan CSR nantinya dapat memaksimalkan manfaat yang diberikan baik bagi individu, masyarakat, pelaku bisnis, pemerintah dan lingkungan.

D.

Keaslian Penulisan

Skripsi yang berjudul “Bentuk-Bentuk CSR Sebagai Tanggung Jawab Perseroan Terbatas Terhadap Masyarakat” ini merupakan hasil karya penulis


sendiri melalui tahapan pemikiran, sumber-sumber tertulis seperti referensi bukubuku, internet, media massa, serta informasi dari pihak lain yang dapat dipertanggung jawabkan. Dan skripsi ini bukan merupakan

skripsi yang

sebelumnya sudah pernah ditulis di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Oleha sebab itu, keaslian dari penulisan karya tulis ini dapat dipercaya dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

E.

Tinjauan Kepustakaan

Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan tuntutan dalam dunia bisnis tidak hanya dalam ruang lingkup nasional tetapi juga merupakan tuntutan dalam dunia bisnis internasional. Meskipun demikian belum ada kesepakatan mengenai defenisi CSR yang dapat dipakai secara global sehingga pengertian CSR dapat berbeda-beda terlebih lagi mengenai tentang bentuk-bentuk pelaksanaan CSR itu sendiri.

Pengertian CSR di Indonesia dapat dilihat dalam beberapa peraturan perundang-undangan yakni Undang-Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal (UUPM). UUPT memberikan pengertian Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan sebagai komitmen perseroaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat,


maupun masyarakat pada umumnya. 12 UUPM selanjutnya memberikan pengertian bahwa yang dimaksud dengan tanggung jawab sosial perusahaan adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat 13

Terdapat berbagai pengertian CSR di dunia Internasional seperti yang dikemukakan oleh World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) 14 yaitu : "Corporate Social Responsibility is the continuing commitment by business to behave ethically and contribute to economic development while improving the quality of life of the workforce and their families as well as of the local community and society at large” 15( artinya : CSR sebagai komitmen berkelanjutan dari dunia usaha untuk beroperasi dan bertindak secara legal dan etis, dan berkontribusi untuk peningkatan kualitas hidup dari karyawan dan keluarganya, begitu juga dengan peningktan kualitas hidup komunitas lokal dan masyarakat secara lebih luas) Masyarakat Uni Eropa (European Commission) memberikan pengertian CSR yaitu : "A concept whereby companies decide voluntarily to contribute to a better society and a cleaner environment. A concept whereby companies integrate social and environmental concerns in their business operations and in their interaction with their stakeholders on a voluntary basis". 16 (Suatu konsep dimana perusahaan memutuskan secara sukarela untuk memberikan kontribusi yang lebih baik kepada masyarakat dan lingkungan yang bersih. Suatu konsep dimana perusahaan mengintegrasikan kepedulian sosial dan lingkungan dalam operasi bisnis mereka dan dalam interaksi mereka dengan para pihak yang berkepentingan secara sukarela)

12

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

13

Penjelasan atas Pasal 15 (b) Undang-Undang No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman

Modal. 14

World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) adalah suatu lembaga internasional yang berdiri tahun 1995 dan beranggotakan dari 120 perusahaan multinasional yang berasal dari 30 negara. 15

Mallen Baker, Corporate social responsibility - what does it means? http://www.mallenbaker.net/csr/definition.php diakses pada tanggal 13 Oktober 2009. 16

Ibid.


Bank Dunia (World Bank) , memberikan defenisi CSR yaitu : “the commitment of business to contribute to sustainable economic development working with employees and their representatives the local community and society at large to improve quality of life, in ways that are both good for business and good for development”.17 (artinya : CSR dipandang sebagai komitmen bisnis untuk memberikan kontribusi terhadap pembangunan ekonomi berkelanjutan melalui kerjasama dengan karyawan, pemangku jabatan, komitas lokal dan masyarakat luas guna memperbaiki kualitas kehidupan mereka dengan cara yang bermanfaat bagi bisnis dan pembangunan berkelanjutan). Dari pengertian-pengertian diatas secara umum CSR dapat diartikan sebagai tindakan sebagai perwujudan etika bisnis yan bertujuan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan lingkungan.

F.

Metode Penelitian

Agar penulisan skripsi ini dapat dilakukan secara serdehana dan terarah sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah maka metode penulisan yang digunakan dalam penulisan skripsi antara lain:

1. Lokasi Penelitian

Yaitu melakukan wawancara dengan mas Singgih sebagai Pembina beswan dan manager DSO Medan dan mas Sapto sebagai Pembina beswan RSO Jakarta di PT. Djarum, DSO Medan Jalan Brigjend. Aein. Hamid KM. 7,3 No. 36, Medan, 20146 ataupun di website PT. Djarum di http://Djarum.com dan http://BeswanDjarum.co.id

2. Jenis Penelitian

17

Yusuf wibisono, Op. Cit., hal. 7.


Jenis penelitian yang digunakan dalam permasalahan dalam

menjawab permasalahan-

pembahasan skripsi ini adalah menggunakan

penelitian yuridis-empiris dan yuridis-normatif. Penelitian yuridis-empiris merupakan penelitian yang dilakukan dan/ atau mengumpulkan data-data yang dibutuhkan untuk menjawab permasalahan yang diajukan. Sedangkan penelitian yuridis-normatif adalah penelitian yang ditujukan dan dilakukan pada peraturan-peraturan tertulis/ atau bahan-bahan tertulis lainnya yang merupakan data-data sekunder yang berkaitan dengan permasalahan yang diuraikan dalam skripsi ini.

3. Bahan Penelitian

Bahan-bahan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini meliputi data sekunder dan data primer.

a.

Data Sekunder

Data-data sekunder terdiri dari :

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang mengikat. 2. Bahan

Hukum

Sekunder,

yaitu

bahan

hukum

yang

memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti Rancangan Undang-Undang (RUU), hasil-hasil penelitian, dan pendapat para ahli hukum.


3. Bahan Hukum Tertier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus, ensiklopedia. b.

Data Primer

Yaitu

data yang diperoleh dari kebutuhan lapangan dengan

melakukan survei di lokasi penelitian.

G.

Sistematika Penulisan

Penulisan karya ilmiah yang baik adalah karya ilmiah yang disusun secara sistematis Untuk mempermudah penulisan skripsi ini sehingga tersusun secara sistematis maka penulisan skirpsi ini dibagi menjadi beberapa bab yang saling berkaitan satu dengan yang lain.

Skripsi ini terdiri dari lima bab, dimana masing-masing bab tersusun dari beberapa sub bab yang disesuaikan dengan kebutuhan penulisan dan pembahasan bab yang dimaksudkan.

Berikut ini garis besar / sistematika dari penulisan skripsi ini, yaitu :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan segala hal yang umum dalam sebuah karya ilmiah yang merupakan pengantar dimana didalamnya terdiri dari dan terurai mengenai Latar Belakang Penulisan Skripsi, Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat


Penulisan, Keaslian Penulisan, Tinjauan Kepustakaan, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)

Penjelasan mengenai hal-hal umum mengenai CSR terdapat dalam bab ini, yaitu hal yang berkenaan dengan Latar belakang Corporate Social Responsibility (CSR) dan perkembangan Community Development (CD) menjadi CSR, Pengertian CSR, Dasar hukum CSR dan Prinsip-prinsip dalam pelaksanaan CSR, serta Bentuk-bentuk CSR.

BAB III : TINJAUAN UMUM TENTANG PERSEROAN TERBATAS

Merupakan bab yang menjelaskan hal-hal umum mengenai Perseroan Terbatas sebagai Praktisi CSR seperti Pengertian Perseroan Terbatas, Organ Perseroan Terbatas, Teori-teori Badan Hukum Perseroan Terbatas, dan Prinsipprinsip hukum Perseroan Terbatas

BAB IV : PELAKSANAAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) DI PT. DJARUM

Dalam bab ini diuraikan mengenai pelaksanaan CSR oleh PT. Djarum terhadap masyarakat serta lingkungan yang mana pembahasannya dimulai dari Pelaksanaan bentuk-bentuk CSR di PT.Djarum, Hambatan dalam pelaksanaan bentuk-bentuk CSR di PT. Djarum, Tanggung Jawab PT. Djarum dalam


pelaksanaan bentuk-bentuk CSR, sampai dengan Manfaat pelaksanaan bentukbentuk CSR oleh PT.Djarum.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini akan diuraikan kesimpulan tentang hal-hal yang telah dibahas dalam bab-bab sebelumnya, serta saran-saran yang dapat diberikan yang mungkin berguna bagi perkembangan dan pelaksanaan CSR dimasa yang akan datang.


BAB I PENDAHULUAN. Kegiatan bisnis merupakan perilaku utama dari setiap korporasi bisnis

Recommend Documents