BAB I PENDAHULUAN A.
Latar Belakang Masalah Kebutuhan tenaga listrik terus bertambah dari waktu ke waktu, terjadi
peningkatan jumlah pelanggan Perseroan PT PLN (PLN) dari tahun ke tahun, rasio elektrifikasi nasional sebesar 60,9 persen pada tahun 2007, perseroan mentargetkan 2,7 juta pelanggan rumah tangga per tahun. Tabel 1.1. di bawah menunjukkan kenaikan jumlah pelanggan PLN dari tahun 2007-2010. Tabel 1.1. Jumlah Pelanggan PT PLN Tahun 2007 – 2010 (Juta Unit) Rumah Tangga
34.684
37.333 36.025
1.61146 992
2007
Usaha/Bisnis 38.844
1.716 1.055 48
2008
Industri
37.100
Total
40.118 39.325
1.879 1.091 48
2009
Umum
42.436
1.912 1.150 49
2010
Laporan Keuangan PT PLN, 2010 Pada dasa warsa 1990 – 2000, PLN tidak sanggup memasok pertumbuhan kebutuhan energi listrik, Pemerintah kemudian membuka keran penyediaan kebutuhan energi listrik oleh swasta atau Industrial Power Producer (IPP). Krisis ekonomi pada tahun 1997 - 1999 mengakibatkan Pemerintah harus melakukan penundaan proyek-proyek kelistrikan, pada saat yang bersamaan PLN digugat
1
melalui forum arbritase oleh perusahaan listrik swasta terkait perjanjian jual beli Power Purchased Agreement (PPA) oleh IPP tahap pertama. Renegosiasi dua puluh tujuh (27) IPP tahap pertama menjadi ujian berat pemenuhan kebutuhan energi listrik nasional. Kapasitas daya terpasang PLN pada akhir Desember 2010 (termasuk holding dan anak perusahaan) mencapai 26.895 Mega Watt (MW) dan 5.023 unit, dengan 19.057,29 MW berada di pulau Jawa, total kapasitas terpasang ini meningkat 4,91 persen dibandingkan dengan akhir Desember 2009. Sedangkan di luar pulau Jawa mengalami peningkatan 10,35 persen. Persentase kapasitas terpasang per jenis pembangkit adalah sebagai berikut: Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) 3.523 MW (13,10 %). Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) 3.268 MW (12,15 %). Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) 3.224 MW (11,99 %). Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) 6.951 MW (25,85 %). Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) 439 MW (1,63 %) Pembangkit Listrik Tenaga uap (PLTU) 9.452 MW (35,14 %) Sedangkan sisanya adalah Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dan Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB). Untuk mengatasi pertumbuhan kebutuhan listrik akibat keterbatasan daya terpasang, PLN harus melakukan pembelian tenaga listrik dan sewa genset, seperti disajikan Tabel 1.2. Produksi Listrik PT PLN Tahun 2007 – 2010.
2
Tabel 1.2. Produksi Listrik PT PLN Tahun 2007 – 2010 (TWH) Produksi Sendiri
Pembelian Tenaga Listrik
31.199 3.257 2007
123.477
115.434
113.340
107.984
31.390 4.707 2008
Total 169.786
156.798
149.437
142.440
Sewa Genset
36.169 5.195 2009
38.076 8.233 2010
Laporan Keuangan PT PLN, 2010
Pemenuhan kebutuhan penyediaan listrik sesuai Undang Undang Nomor: 30/2009, mengamanatkan penyediaan listrik dapat dilakukan oleh badan usaha milik negara (BUMN) selain PLN, badan usaha milik daerah (BUMD), swasta dan koperasi sebagai pemegang ijin usaha penyediaan tenaga listrik (IUPTL), distribusi listrik dilakukan oleh PLN. Harga jual atau tarif dasar tenaga listrik ditetapkan oleh pemerintah. Pemerintah memberikan subsidi pada pelanggan dengan tarif tenaga listrik di bawah biaya pokok penyediaan (BPP). Subsidi PLN ditetapkan setelah dilakukan audit subsidi oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pada tahun 2010 subsidi ke PLN ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 2/2010, sebesar Rp 53.606.300 juta (53,6 T). Pemerintah
3
memberikan ruang bagi kemampuan keuangan PLN untuk pembiayaan investasi dengan memberikan margin keuntungan sebesar 8 %. Pemerintah bertujuan mempercepat diversifikasi energi bahan bakar kebutuhan pembangkit listrik dari bahan bakar minyak ke bahan bakar batubara, melalui
Peraturan
Presiden
(PERPRES)
Nomor:
71/2006,
Pemerintah
memberikan penugasan kepada PLN Perseroan untuk melaksanakan program percepatan pembangunan pembangkit listrik berkapasitas 10.000 MW selanjutnya disebut Fast Track Program I (FTP 1). Dengan beratnya situasi keuangan PLN untuk melakukan investasi, Pemerintah melalui PERPRES Nomor: 86/2006 yang kemudian diubah menjadi PERPRES Nomor: 91/2007; memberikan dukungan kepada PLN untuk memperoleh pembiayaan investasi dengan pemberian jaminan penuh terhadap kewajiban pembayaran PLN kepada kreditor. Pelaksanaan pemberian jaminan pemerintah untuk proyek FTP 1. Apabila PLN tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada kreditur, pemerintah akan membayar kewajiban kepada kreditur PLN sejumlah utang yang jatuh tempo. Realisasi
kewajiban
yang
dibayarkan
pemerintah
tersebut
selanjutnya
diperhitungkan sebagai piutang Pemerintah kepada PLN. Selain FTP 1, melalui PERPRES Nomor: 4/2010, pemerintah juga menugaskan PLN untuk melakukan pembangunan pembangkit tenaga listrik berbasis energi terbarukan, batubara, dan gas. Selanjutnya disebut Program Percepatan Tahap 2 (FTP 2).
4
Terdapat 2 skema pembiayaan dalam proyek FTP 2, pertama pembangunan pembangkit dilakukan sendiri oleh PLN dengan pendanaan dari anggaran pendapatan dan biaya negara dengan mekanisme penerusan pinjaman, kedua pembangunan pembangkit dilakukan oleh pihak swasta melalui mekanisme perjanjian jual beli tenaga listrik (Power Purchased Agreement - PPA). Pada skema kedua pemerintah memberikan jaminan kepada pihak swasta atas kelayakan usaha PLN untuk membeli tenaga listrik berdasarkan perjanjian jual beli listrik sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 139/PMK.011/2011. Pokok pokok pemberian jaminan kelayakan usaha sebagaimana tercantum dalam PMK No. 139/PMK.011/2011 adalah sebagai berikut:
Jaminan kelayakan usaha menjamin kemampuan PLN untuk memenuhi kewajiban finansial sehubungan dengan risiko gagal bayar terkait pembelian listrik berdasarkan perjanjian jual beli tenaga listrik.
Jaminan kelayakan usaha diberikan untuk proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi dan proyek pembangkit listrik selain Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi. Di tengah situasi kebutuhan / demand yang pesat pertumbuhan listrik,
ketentuan pemerintah baik bersifat regulasi dan aturan lainnya di tingkat pusat dan daerah, situasi kesehatan keuangan perusahaan, dan juga terjadinya kekuatan tawar menawar pembeli / konsumen sektor industri. PLN ditugaskan pemerintah untuk membangun dan mengembangkan keunggulan kompetitif korporasi berbasis teknologi pembangkit PLTU bahan bakar batubara kalori rendah (low
5
rank coal). Strategi tata kelola asset dan tata kelola berbasis jasa operasi dan pemeliharaan sebagai strategi korporat PT PLN pada proyek FTP 1 penugasan pemerintah diharapkan menjadi sarana bagi PLN untuk mengembangkan keunggulan korporasi.
B.
Perumusan Masalah dan Pertanyaan Penelitian
Kapabilitas yang dimiliki terhadap pemenuhan kebutuhan energi listrik oleh Perseroan dan Pemerintah selaku stakeholder ketenagalistrikan nasional tentu berbeda. PT PLN dalam Rancangan Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) memperlihatkan kebutuhan investasi seperti disajikan Tabel 1.3. dan 1.4. Total kebutuhan dana investasi PLN tanpa listrik swasta adalah sebagai berikut: Tabel 1.3. Total Kebutuhan Dana Investasi PLN Luar Jawa Bali (tanpa IPP) Disbursement
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Fc
555.8
1,102.9
1,690.6
1,521.7
1,135.6
796.6
521.6
207.5
242.4
230.6 113.0 8,118.3
Lc
261.2
417.9
402.2
262.5
204.2
126.9
81.0
38.2
47.9
37.2
817.1
1,520.8
2,092.8
1,784.1
1,339.8
923.5
602.6
245.7
290.3
267.8 129.7 10,014.4
Fc
505.0
877.7
458.6
198.7
181.1
317.8
331.9
493.6
192.5
24.6
3.9
3,585.5
Lc
264.8
321.2
128.1
46.7
106.5
130.6
153.1
147.8
35.9
3.1
0.3
1,338.1
769.8
1,198.9
586.7
254.3
287.6
448.4
485.1
641.4
228.4
27.7
4.3
4,923.6
Fc
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Lc
238.6
267.6
296.3
308.9
325.2
343.9
361.7
387.3
411.5
435.5 453.6 3,830.0
238.6
267.6
296.3
308.9
325.2
343.9
361.7
387.3
411.5
435.5 453.6 3,830.0
Fc
1,060.8
1,980.6
2,149.2
1,720.3
1,316.7
1,114.4
853.6
701.1
435.0
255.2 116.9 11,703.8
Lc
764.7
1,006.7
826.6
618.0
635.9
601.4
595.8
573.3
495.3
475.8 470.7 7,064.1
1,825.5
2,987.3
2,975.8
2,338.3
1,952.6
1,715.8
1,449.4
1,274.4
930.3
730.9 587.6 18,767.9
Total
Total
Total
Total
Item PemBangkit PenYaluran DisTribusi TOTAL
Juta US$
2008
2018
Total
16.7 1,896.0
RUPTL PT PLN (Persero) tahun 2009-2018
6
Tabel 1.4. Total Kebutuhan Dana Investasi PLN Jawa Bali (tanpa IPP) Disbursement
Juta US$ 2009
2010
2011
Fc
1,847.9
2,013.3
1,722.8
Lc
744.0
763.1
754.2
2,591.8
2,776.5
2,477.0
Fc
926.2
996.5
Lc
289.6
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
Total
1,216.0 1,119.0
792.4
1,034.8
1,577.0
1,801.0
1,196.3
671.0
14.991.4
596.1
438.1
704.9
781.0
759.5
468.5
199.1
6,662.5
1,812.0 1,573.2
1,230.4
1,739.7
2,357.9
2,560.5
1,664.7
870.1
21,653.8
681.6
614.3
864.9
1,169.3
832.7
790.9
471.2
218.5
48.4
7,614.4
206.1
162.6
190.1
256.0
249.0
213.7
181.6
103.1
42.7
6.4
1,900.9
1,215.8
1,202.6
844.2
804.4
1,120.8
1,418.3
1,046.4
972.6
574.3
261.1
54.8
9,515.4
Fc
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Lc
464.4
494.0
663.6
665.7
703.8
766.0
831.3
873.0
963.6
1,061.2
1,066.9
8,553.3
464.4
494.0
663.6
665.7
703.8
766.0
831.3
873.0
963.6
1,061.2
1,066.9
9,553.3
Fc
2,774.1
3,009.8
2,404.5
1,830.3 1,983.9
1,961.6
1,867.4
2,367.9
2,272.1
1,414.8
719.4
22,605.8
Lc
1,498.0
1,463.2
1,580.4
1,451.9 1,413.9
1,453.1
1,749.9
1,835.6
1,826.2
1,572.3
1,272.4
17,116.8
4,272.1
4,473.0
3,984.8
3,282.1 3,397.8
3,414.8
3,617.3
4,203.5
4,098.3
2,987.1
1,991.8
39,722.5
Total Total Total Total
TOTAL
Distribusi
Penyaluran
Pembangkit
Item
2008
454.2
RUPTL PT PLN (Persero) tahun 2009-2018
Beratnya beban keuangan pemerintah Republik Indonesia dan beban subsidi sebagai output kebijakan pengelolaan energi nasional, mengharuskan program diversifikasi bahan bakar minyak menjadi bahan bakar batubara menjadi prioritas pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan energi nasional. Subsidi bahan bakar minyak dan listrik yang muncul dalam pemberitaan dan alotnya kesepakatan politik antara pemerintah dengan dewan perwakilan rakyat di era pemerintahan yang lalu telah menghabiskan waktu dan energi dalam rencana pembangunan yang tertuang dalam RAPBN. Proyek FTP 1 menjadi harapan baru bagi pemerintah melalui pemanfaatan sumber daya batubara kalori rendah sebagai alternatif yang lebih murah dalam penyediaan energi listrik. PLN diharapkan
7
menangani proyek FTP 1 dari fasa perencanaan, pembangunan dan pengoperasian secara komersial. PERPRES No.71/2006 berisi penugasan pada PT. PLN (Persero) untuk membangun pembangkit listrik berbahan bakar batubara sebanyak kurang lebih 10.000 MW untuk memperbaiki campuran bahan bakar / fuel mix dan sekaligus juga memenuhi kebutuhan listrik di seluruh Indonesia, seperti disajikan Tabel 1.5 Tabel 1.5. Daftar proyek percepatan pembangkit 10.000 MW Nama Pembangkit
Kapasitas (MW)
Tahun Operasi
PLTU Labuhan
2 x 315
2009-2010
PLTU Indramayu
3 x 330
2009-2010
PLTU Suralaya #8
1 x 625
2010
PLTU Lontar/Teluk Naga
3 x 315
2010
PLTU Pelabuhan Ratu
3 x 350
2010
PLTU Rembang
2 x 315
2009
PLTU Cilacap
1 x 600
2011
PLTU Pacitan
2 x 315
2010
PLTU Paiton Baru
1 x 660
2010
PLTU Tanjung Awar-awar
2 x 300
2010
PLTU Meulaboh
2 x 100
2010
PLTU Pangkalan Susu
2 x 200
2010
PLTU Bengkalis
2x7
2010
PLTU Selat Panjang
2x5
2010
PLTU Tanjung Balai
2x7
2010
8
Tabel 1.5. Daftar proyek percepatan pembangkit 10.000 MW (Lanjutan) Nama Pembangkit
Kapasitas (MW)
Tahun Operasi
PLTU Bangka Baru
2 x 10
2009
PLTU Air Anyer
2 x 25
2010
PLTU Belitung Baru
2 x 15
2010
PLTU Sumbar Pesisir
2 x 100
2010
PLTU Tarahan Baru
2 x 110
2010
PLTU Parit Baru
2 x 50
2010
PLTU Singkawang Baru
2 x 25
2010
PLTU Pulang Pisau
2 x 60
2010
PLTU Asam asam
2 x 65
2010
PLTU Amurang
2 x 25
2009
PLTU Gorontalo
2 x 25
2009
PLTU Ternate
2x7
2010
PLTU Jayapura
2 x 10
2010
PLTU Timika
2x7
2010
PLTU Ambon
2 x 15
2010
PLTU Kendari
2 x 10
2010
PLTU Baru
2 x 50
2010
PLTU Jiranjang
2 x 30
2009
PLTU Ende
2x7
2010
PLTU Kupang
2 x 15
2010
PLTU Bonto
2 x 10
2010
Sumber RUPTL PT PLN tahun 2009 – 2018, Bab 4. (Proyek dengan huruf miring statusnya belum kontrak pada November 2008)
9
Mengingat bahwa pembangkit pembangkit 10.000 MW dalam program percepatan pembangkit sesuai PERPRES Nomor: 71/2006 diperkirakan akan diserap seluruhnya oleh konsumen pada tahun 2011, maka diperlukan tambahan kapasitas baru di luar program PERPRES tersebut yang akan dimulai pada tahun 2012. Program menambah kapasitas pembangkit mulai tahun 2012 ini selanjutnya disebut program percepatan tahap 2 / Fast Track Program 2 (FTP 2). RUPTL PT PLN (Persero) tahun 2009-2018 juga telah mengakomodasi FTP 2 penugasan pemerintah. FTP 2 direncanakan dengan berbasis energi terbarukan, namun mengingat kesiapan potensi proyek-proyek energi terbarukan belum matang, maka proyek proyek dalam FTP 2 masih didominasi oleh PLTU batubara. Ringkasan FTP 2 adalah sebagai berikut:
Sistem Jawa-Bali: PLTU batubara 5x1.000 MW, PLTP 1.145 MW dan PLTGU 1.200 MW.
Luar Jawa-Bali: PLTU batubara 2.616 MW berbagai ukuran, PLTA 174 MW, PLTP 980 MW, dan PLTGU 240 MW.
Indonesia: PLTU batubara 7.616 MW, PLTA 174 MW, PLTP 2.125 MW dan PLTGU 1.440 MW, total keseluruhan 11.355 MW.
Pemilihan ukuran kapasitas PLTU batubara untuk Jawa-Bali sebesar 1.000 MW per unit dengan pertimbangan efisiensi dan kesesuaian dengan sistem tenaga listrik Jawa-Bali yang beban puncaknya sudah akan melampaui 25.000 MW. FTP 2 kapasitas total sebesar 11.355 MW, terdiri 7.649 MW proyek PLN dan 3.708 MW proyek IPP, namun demikian alokasi proyek FTP 2 tersebut masih akan
10
tergantung pada hasil kajian kemampuan keuangan PLN dalam membuat pinjaman baru.
Dengan maraknya kejadian gangguan kerusakan PLTU FTP 1 di berbagai daerah, terjadi beberapa liputan kejadian dan diskusi yang menjadi headline media dan berkaitan pemilihan teknologi PLTU FTP I, dimana terdapat pro dan kontra dalam pemakaian teknologi Cina, berikut pemberitaan media dalam negeri:
a.
Pengamat kelistrikan: Fabby Tumiwa tentang pemilihan teknologi PLTU, PT. PLN (Persero) diminta untuk mempertimbangkan kembali pemilihan perusahaan asal Cina dalam pembangunan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU). Ini dilakukan untuk menghindari kerugian di masa mendatang mengingat pengalaman sebelumnya dalam pembangunan PLTU yang dilakukan oleh perusahaan asal Cina. Karena itu pada tender PLTU Jawa Tengah berkapasitas 2x1.000 Megawatt (MW) yang sedang diproses itu PLN dapat memilih perusahaan yang mengusung teknologi terbaik. “Pemilihan teknologi itu akan menentukan biaya produksi di kemudian hari,” katanya di Jakarta. (Tender PLTU Jateng: Penggunaan teknologi Cina harus dikaji kembali, Jakarta, Suara Karya, 21 Maret 2011)
b.
DPR RI: Ketua Komisi VII: Teuku Riefky Harsah, terdapat beberapa pembangkit PLTU milik PT PLN (Persero) yang mengalami masalah, terutama akibat pemakaian teknologi yang tidak cocok dengan pasokan bahan bakar yang tersedia di dalam negeri. Bahkan ada sejumlah
11
pembangkit yang operasional nya tidak bertahan lama. “Kita pernah mendengar, begitu menang tender dan proyeknya selesai, ternyata tidak bisa dipakai atau tidak sesuai dengan kondisi lokal dan malah jadi masalah, anggota DPR ini meminta agar PLN memilih perusahaan yang kredibel dengan memiliki kesiapan pendanaan dan teknologi yang tepat. “Faktor kualitas dan keandalan harus di kedepankan,” ujarnya. (Tender PLTU Jateng: Penggunaan teknologi Cina harus dikaji kembali, Jakarta, Suara Karya, 21 Maret 2011)
c.
Kerusakan pada belt conveyor supply pembangkit listrik tenaga uap Suralaya Baru pada hari Rabu tanggal 22 September 2011 (Antara Banten).
d.
Nur
Pamudji
dalam
kunjungan
kerja
kepada
Gubernur
KalSel
mengemukakan, mesin pembangkit dari negeri tirai bambu yang sudah terpasang berdekatan dengan PLTU Asam Asam unit 1 dan 2 itu bisa dioperasikan dengan baik dan sudah dibuktikan di PLTU Labuan yang juga buatan Cina. Dijelaskannya, PLTU Labuan lebih besar dari PLTU AsamAsam unit 3 dan 4 karena daya listrik yang dihasilkan mencapai 2 x 300 MW dan operasionalnya sempat terganggu tetapi setelah diperbaiki kondisinya sudah bagus. "Memang operasional PLTU buatan Cina dan Jepang berbeda karena mesin buatan Jepang serba otomatis, tetapi mesin buatan Cina juga bagus jika dipelihara operasionalnya meski pun harus cermat menanganinya," ungkapnya.
12
(Mesin PLTU buatan Cina tidak buruk, Sabtu 27 Oktober 2012, www.antaranews.com)
e. Kerusakan mesin di PLTU Tanjung Kasam bukan terjadi kali ini saja. Oktober 2012, mesin di PLTU yang baru beroperasi Juni 2012 itu juga rusak. ”Mesin belum setahun beroperasi, tetapi sudah harus bekerja penuh tanpa henti. Karena ada batas daya tambahannya, pada saat tertentu mesin mengalami gangguan teknis,” ucap Agus. Dia mengklaim mesin di PLTU yang dibangun Cina Huadian Engineering Co berkualitas baik. Mesin-mesin itu tidak termasuk bagian proyek 10.000 MW yang kerap dikeluhkan kualitasnya.” Tapi, saya tak bisa berkomentar terlalu jauh soal itu,” katanya. (PLTU Tanjung Kasam sering rusak, Kompas, Rabu, 20 Maret 2013)
f. Pemadaman listrik di Sumut dan Aceh dipastikan akan terus berlangsung hingga November 2013. Tidak bekerjanya sejumlah pembangkit yang dimiliki PLN, memperparah kondisi listrik masyarakat. Selain itu, ternyata PLN juga tidak menguasai teknologi pembangkitnya yang merupakan produk Cina secara tepat. Direktur Operasi Jawa-Bali- Sumatera PT PLN, IGA Ngurah Adnyana, mengatakan, Adnyana mengakui mereka tidak familiar dengan teknologi mesin pembangkit produk Cina, seperti di PLTU Labuhan Angin. Mesin PLTU Labuhan Angin memiliki sistem yang agak berbeda di boiler nya. “Tidak familiar di kami, jadi sering gangguan. Kami sudah minta di supervisi dari pemilik teknologinya di Cina. Supaya kami
13
gunakan cara yang tepat untuk menangani mesinnya. "Mudah-mudahan ke depan lebih baik,” jelasnya. (PLN tidak kuasai pembangkit listrik produk Cina yang rusak, Medan, Sabtu, 21 September 2013, Mahardika News).
g. Pemadaman listrik yang terjadi beberapa bulan terakhir di Kabupaten Karimun Kepulauan Riau, Manajer PLTU Tanjung Balai Karimun mengatakan gangguan yang terjadi pada unit I mesin PLTU tersebut terjadi karena ada gangguan pada penyempurnaan sistem pada masa uji coba. “Daya yang kita suplai masih terjadi keluar masuk sistem. Ada gangguan penyempurnaan sistem. PLTU Tbk sudah berkontribusi dalam sistem kelistrikan di Karimun, tapi belum secara komersil,”. Pemadaman tersebut terjadi setelah pengujian keandalan dan keluarnya surat Sertifikat Layak Operasi (SLO) pada unit I. Selanjutnya, untuk PLTU unit 2 sebenarnya juga telah dilakukan serah terima operasi pembangkit. Hanya saja, beberapa item kelengkapan operasi seperti material penunjang suku cadang dan perlengkapannya tetap akan dipenuhi pihak kontraktor secara bertahap. (Karimun, Berita Karimun.com).
h. Tinjauan lapangan yang dilakukan oleh Komisi III DPRD Sulawesi Utara, Selasa tanggal 18 Nopember 2014 ke Pembangkit Listrik Tenaga Uap Amurang atau PLTU 2 Sulut yang berada di desa Tawaang Kecamatan Tenga Kabupaten Minahasa Selatan mendapati bahwa rusaknya pembangkit listrik 1 dan 2 yang ada di PLTU Amurang disebabkan rendahnya kualitas
14
dari pembangkit listrik produk Cina yang merupakan pengadaan langsung dari pusat (Topik Sulut). Proyek FTP 1 akankah membuat pemenuhan kebutuhan listrik bagi konsumen dan kinerja perusahaan PT PLN (Persero) lebih baik, dan apakah PT PLN secara korporasi sanggup melayani kebutuhan pemenuhan sumber daya bagi ketenagalistrikan dan akan tercipta keunggulan didalam tata kelola tersebut ?. Ini mungkin menjadi pertanyaan yang perlu dijawab dengan hati-hati. Selain ulasan media, rekaman data PT PLN memperlihatkan faktor ketersediaan mesin PLTU FTP 1 yang sudah operasional dari tahun 2011-2014 seperti diperlihatkan Tabel 1.6. Faktor Ketersediaan PLTU di berbagai lokasi menunjukan ketidak seragaman dalam performa.
Faktor Ketersediaan adalah
Jumlah jam mesin siap berproduksi dalam satu (1) tahun dan Jumlah kapasitas produksi dalam satu (1) tahun. Tabel 1.6. Faktor Ketersediaan PLTU FTP 1 dari Tahun 2011-2014
Tabel 1.6. Faktor Ketersediaan PLTU FTP I Tahun 2011 2014 100 Persen
80 60
40 20 0 Labuan
Rembang
Indramay Suralaya u 8
Lontar
Paiton 9
Pelabuha n Ratu
Pacitan
2009 2011
70,66
2012
82,71
2013
76,82
2014
71,97
75,32
39,2
88,73
76,09
71,95
93,59
26,66
76,2
86,76
98,1
76,12
76,79
99,8
98,1
81,6
56,99
50,85
62,19
95,47
54,96
58,68
15
Berita dari media dan indikator faktor ketersediaan mesin bukanlah satusatunya indikator kinerja PLTU FTP 1, masih terdapat berbagai macam indikator yang dipakai sebagai parameter kinerja seperti keuangan, organisasional, sumber daya manusia, hal inilah yang menjadi latar belakang pemikiran penulis melakukan penelitian atas implementasi tata kelola aset program FTP 1 10.000 MW yang telah memasuki fasa komersial. Pengamatan dilakukan untuk melihat kondisi lebih dekat PT PLN Unit Pembangkitan Jawa Bali sebagai salah satu unit yang mengelola FTP 1 di sistem kelistrikan Jawa Bali, pengelolaan operasi dan pemeliharaan (O&M) unit jasa O&M PT Pembangkitan Jawa Bali dan PT Indonesia Power pada FTP 1.
Kebutuhan energi listrik yang tinggi, penugasan oleh pemerintah kepada PT PLN untuk melakukan pengelolaan FTP 1, faktor ketersediaan dan liputan media pada kejadian yang terjadi di beberapa daerah menimbulkan pertanyaan penulis untuk melakukan penelitian berikut:
1) Apakah Kapital Insani (Human Capital) Strategis Tak Berwujud PT PLN UPJB dan Unit Bisnis Jasa O&M siap untuk melaksanakan penugasan Fast Track Program 1 (FTP 1) ? 2) Apakah Kapital Organisasional (Organisational Capital) Strategis Tak Berwujud PT. PLN UPJB dan Unit Bisnis Jasa O&M siap untuk melaksanakan penugasan Fast Ttrack Program 1 (FTP 1) ?
16
C.
Tujuan Penelitian
Penelitian ini diharapkan memberikan gambaran proses implementasi kompetensi PLN perseroan untuk mencapai keunggulan bersaing dengan mengukur proses implementasi pada area strategik berikut:
1. Mengukur dan menganalisa aset strategis aset tak berwujud Kesiapan Kapital Insani (Human Capital Readiness): yang terdiri atas skills, kompetensi, talenta dan pengetahuan penempatan orang pada PT. PLN UPJB dan Unit Bisnis Jasa O&M. 2. Mengukur dan menganalisa aset strategis aset tak berwujud Kesiapan Kapital Organisasional (Organisational Capital Readiness): yang terdiri atas budaya perusahaan, kepemimpinan, metode penyelarasan orang orang dengan tujuan strategi, pengetahuan dari penempatan orang dan kemampuan pegawai untuk melakukan sharing pengetahuannya di PT. PLN UPJB.
Penelitian juga menganalisa kriteria kinerja keuangan, kinerja pelayanan dan kinerja proses bisnis internal dalam kerangka Balance Scorecard pada PT. PLN UPJB. Memakai indikator angka pelayanan PLTU FTP 1 dan diperbandingkan dengan praktek bisnis terbaik kelistrikan dari negara maju sebagai indikator kesehatan dan kinerja SBU. D.
Manfaat Penelitian
Sebagai rujukan pengembangan strategik oleh korporasi BUMN di Indonesia, penelitian ini juga diharapkan bisa mengungkap benang merah
17
permasalahan obyek penelitian secara kritis, analitis, logis, konseptual dan sistematis dan menghasilkan output penelitian yang jelas dan transparan dengan situasi terkini strategi korporasi berupa nilai tambah bagi korporasi.
E.
Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian
Mengukur kesiapan aset strategik tak berwujud PT. PLN UPJB dan Unit Bisnis Jasa O&M dengan melakukan pengukuran Kesiapan Kapital Insani PT PLN UPJB, Unit Bisnis Jasa O&M PLTU Suralaya Baru dan Unit Bisnis Jasa O&M PLTU Lontar memakai kerangka VRIO sebagai kriteria nilai skala strategik Kesiapan Kapital Insani dalam perpektif pertumbuhan dan pembelajaran (Balance Scorecard). Mengukur Kesiapan Aset Strategik Tak Berwujud PT. PLN UPJB dengan melakukan pengukuran Kesiapan Kapital Organisasional PT PLN UPJB dalam perpektif pertumbuhan dan pembelajaran (Balance Scorecard).
F.
Sistematika Penulisan
Halaman Judul Halaman Pengesahan Halaman Pernyataan Kata Pengantar Daftar Isi Daftar Tabel Daftar Gambar
18
Intisari Abstract
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah B. Rumusan Masalah dan Pertanyaan Penelitian C. Tujuan Penelitian D. Manfaat Penelitian E. Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian F.
Sistematika Penulisan
BAB II LANDASAN TEORI A. SBU Sebagai Strategi Korporat B. Alternatif pertumbuhan, diversifikasi dan level diversifikasi industri C. Analisis Internal dan Keunggulan Strategik dengan VRIO D. Peta Strategi E. Kesiapan Kapital Insani F.
Kesiapan Kapital Organisasional
G. Manajemen Strategi Sumber Daya Manusia
BAB III METODE PENELITIAN A. Rancangan Penelitian B. Obyek Penelitian Analisis Data C. Metode Analisis Data
19
BAB IV ANALISA DAN PEMBAHASAN A. Pasar Usaha Sektor Ketenagalistrikan B. Korporasi PLN C. Profil PT PLN (Persero) Unit Pembangkitan Jawa Bali (UPJB) D. Profil Unit Bisnis Jasa O&M PT PJB Services E.
Profil Unit Bisnis Jasa O&M PT Cogindo Daya Bersama
F.
Mekanisme Jasa O&M PLTU FTP 1
G. Peta Strategi PT PLN Unit Pembangkitan Jawa Bali H. Strategik Job Families PT PLN Unit Pembangkitan Jawa Bali dan Unit Bisnis Jasa O&M dengan kriteria VRIO I.
Kesiapan Kapital Insani
J.
Kesiapan Kapital Organisasional
BAB V SIMPULAN DAN SARAN A. Simpulan B. Saran
DAFTAR PUSTAKA DAFTAR LAMPIRAN
20
