BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Tindak pidana korupsi merupakan salah satu tindak pidana yang sifatnya serius karena menimbulkan masalah serta ancaman terhadap stabilitas dan keamanan masyarakat dengan cara merusak lembaga dan nilai-nilai demokrasi, nilai-nilai etika dan keadilan serta mengacaukan pembangunan yang berkelanjutan dan penegakan hukum. Kasus-kasus korupsi telah melibatkan jumlah aset yang besar dan penting bagi sumber daya negara sehingga dapat mengancam stabilitas politik dan pembangunan yang berkelanjutan dari negara-negara di dunia. Oleh karena itu, masyarakat internasional meyakini bahwa korupsi tidak lagi merupakan masalah internal negara, melainkan sebuah fenomena internasional yang mempengaruhi seluruh masyarakat ekonomi. Hal ini menjadikan kerja sama internasional untuk mencegah dan mengendalikannya sangat penting.1 Permasalahan-permasalahan yang ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi tersebut telah menimbulkan keresahan bagi masyarakat internasional. Oleh karena itu, pada bulan Desember 2003, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menginisiasi pembentukan suatu perjanjian internasional, yaitu United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) sebagai upaya masyarakat internasional untuk memerangi dan memberantas korupsi. Hingga 21 Oktober 1
Lihat Pembukaan Konvensi UNCAC, terjemahan bebas, paragraf 1-4.
2
2015, sebanyak 177 negara di dunia telah meratifikasi UNCAC.2 Sebagian besar negara tersebut merupakan negara-negara berkembang di Asia dan Afrika yang merupakan victim states dari tindak pidana korupsi. Negara-negara tersebut meyakini bahwa korupsi, yang merupakan salah satu sumber utama dari permasalahan kemiskinan, harus diberantas untuk meningkatkan tingkat kesejahteraan perekonomian masyarakat ke arah yang lebih baik.3 Pemerintah Indonesia juga ikut aktif dalam mengikuti sidang-sidang untuk membahas UNCAC pada tahun 2003 dan tidak ragu untuk meratifikasi konvensi tersebut pada tanggal 18 Desember 2003. Sebagai langkah awal dari dari ratifikasi tersebut, pemerintah Indonesia harus segera melakukan kajian yang mendalam mengenai implikasi peratifikasian konvensi tersebut ke dalam sistem hukum nasional. Pemerintah harus melakukan revisi dan evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan nasionalnya agar dapat sesuai dengan kewajiban-kewajiban internasional yang timbul sebagai akibat dari ratifikasi UNCAC. Hingga pada waktu penulisan hukum ini dikerjakan, telah lewat hampir sembilan tahun pemerintah Indonesia meratifikasi UNCAC melalui UndangUndang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006, namun pemerintah belum juga menerbitkan undang-undang baru dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan 2
3
United Nations, “United Nations Treaty Collection Chapter XVIII (Penal Matters)”, https://treaties.un.org/pages/viewdetails.aspx?src=ind&mtdsg_no=xviii14&chapter=18,diakses tanggal 21 Oktober 2015. Mosgan Situmorang, “Harmonisasi Hukum Nasional di Bidang Korupsi dengan United Nations Against Corruption”, Jurnal Rechtsvinding Media Pembinaan Hukum Nasional, Vol. 3, No. 3, Desember 2014, hlm.342.
3
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU PTPK), yang merupakan undang-undang pokok tindak pidana korupsi yang masih berlaku hingga saat ini. Selain aturan hukum pidana materiil yang terkandung dalam UU PTPK, kita juga mengenal Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (selanjutnya disebut UU KPK) sebagai bentuk implementasi hukum formil dalam menangani tindak pidana. Undang-undang tersebut dibuat dan diberlakukan sebelum UNCAC diratifikasi. Ratifikasi
internal
terhadap
UNCAC
ternyata
tidak
menjamin
meningkatnya tingkat pemberantasan korupsi di Indonesia. Hingga akhir 2014, Indonesia masih mengalami korupsi yang relatif tinggi. Dalam Corruption Perception Index tahun 2014, Indonesia menempati posisi 117 dari 175 negara di dunia dengan skor 34 dari skala 0-100. 0 berarti sangat korup dan 100 berarti sangat bersih. Dalam data tersebut juga diungkapkan bahwa korupsi menempati urutan teratas dari 18 faktor yang menghambat kemudahan berusaha di Indonesia.4 Survei yang dilakukan oleh Politically and Economic Risk Consultancy (PERC) di tahun 2015 juga menunjukkan rendahnya prestasi Indonesia di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. Di tahun 2015,
4
Wahyudi Thohary et al., 2015, Survei Persepsi Korupsi 2015, Transparency International Indonesia, Jakarta, hlm.4.
4
Indonesia menduduki peringkat nomor dua sebagai negara terkorup di Asia Pasifik.5 Fakta-fakta rendahnya prestasi Indonesia di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi tersebut mungkin disebabkan oleh implementasi legislasi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam rangka pelaksanaan UNCAC kurang tepat karena belum sepenuhnya sesuai dengan kewajiban-kewajiban internasional yang diamanatkan oleh konvensi tersebut. Berdasarkan uraian permasalahan-permasalahan tersebut di atas, penulis memiliki inisiatif untuk melakukan penulisan hukum ini untuk meneliti upayaupaya apa saja yang perlu dilakukan agar peraturan perundang-undangan nasional yang berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan korupsi mencapai kesesuaian yang ideal dengan kewajiban-kewajiban internasional yang timbul dari ratifikasi UNCAC. B. Rumusan Masalah 1. Bagaimana tingkat kesesuaian implementasi legislasi nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi terhadap kewajibankewajiban yang timbul dari Ratifikasi United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)? 2. Bagaimana cara mengoptimalkan pelaksanaan kewajiban dalam UNCAC melalui
implementasi
legislasi
nasional
dalam
pencegahan
dan
pemberantasan tindak pidana korupsi?
5
PERC Ltd., “Annual Review of Corruption in Asia – 2015”, Asian Intelligence, No. 920, April 2015, hlm. 5.
5
C. Tujuan Penelitian Secara subjektif, penelitian dan penulisan hukum ini bertujuan untuk memenuhi salah satu persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Secara objektif penelitian dan penulisan hukum ini bertujuan untuk : 1. Mengevaluasi kesesuaian implementasi legislasi nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi terhadap kewajibankewajiban yang timbul dari Ratifikasi UNCAC. 2. Menemukan cara optimalisasi dalam pelaksanaan kewajiban UNCAC melalui implementasi legislasi di tingkat nasional dapat tercapai. D. Keaslian Penelitian Sejauh penelusuran penulis di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta serta perpustakaan-perpustakaan lainnya, ada beberapa hasil penelitian yang memiliki persamaan dengan judul konvensi ini, antara lain : 1. Penelitian berjudul “Laporan Akhir Tim Penelitian tentang Aspek Hukum Nasional dan Internasional Pemberantasan Korupsi” yang disusun oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) pada tahun 2006. Namun, penelitian ini memiliki beberapa perbedaan dengan penelitian penulis. Penelitian ini dilaksanakan pada tahun 2006 sebagai tindak lanjut dari ratifikasi internal UNCAC pada tahun 2006. Dalam penelitian ini BPHN mencoba merumuskan langkah-langkah apa saja yang perlu diambil pemerintah untuk mengimplementasikan UNCAC. Jadi, pada saat itu upaya
6
untuk mengimplementasikan UNCAC baru saja dimulai. Di sisi lain, penelitian penulis bertujuan untuk mengevaluasi apakah usaha-usaha yang dilaksanakan pemerintah Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi selama kurang lebih sembilan tahun terakhir telah sesuai dengan kewajiban-kewajiban dalam UNCAC. 2. Penelitian yang berjudul “Harmonisasi Hukum Nasional di Bidang Korupsi dengan United Nations Convention Against Corruption” karya Mosgan Situmorang yang dimuat dalam “Jurnal Rechtsvinding” terbitan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) pada tahun 2014. Penelitian ini berbeda dengan penelitian penulis karena hanya berpusat pada evaluasi dari ius constitutum atau peraturan perundang-undangan nasional tentang tindak pidana korupsi yang berlaku pada saat ini, sedangkan penelitian penulis akan mengevaluasi dan memberikan saran terhadap ius constituendum berupa rancangan peraturan-peraturan di bidang tindak pidana korupsi agar sesuai dengan UNCAC. 3. Buku berjudul “Tindak Pidana Korupsi : Kajian Terhadap Harmonisasi antara Hukum Nasional dan The United Nations Convention Against Corruption (UNCAC)” karya Kristian, S.H., M.Hum. dan Dr. Yopi Gunawan, S.H., M.H., M.M. yang diterbitkan pada tahun 2015. Setelah membaca buku ini, penulis berkesimpulan bahwa isi buku ini berbeda dengan penelitian penulis karena buku ini hanya berpusat pada evaluasi terhadap ketentuan-ketentuan hukum materiil dalam UU PTPK yang tidak sesuai dengan UNCAC, sedangkan penelitian penulis akan berpusat pada
7
undang-undang dan peraturan yang tingkatnya di bawah undang-undang mengenai baik hukum materiil maupun formil yang berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan korupsi. E. Kegunaan Penelitian Penelitian ini diharapkan dapat berguna, baik bagi kepentingan akademis maupun kepentingan praktis: 1. Kegunaan Akademis Hasil penelitian dalam penulisan hukum ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan pada khususnya hukum internasional yang berhubungan dengan Hukum Perjanjian Internasional. 2. Kegunaan Praktis Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi kalangan akademisi, praktisi maupun masyarakat pada umumnya serta dapat bermanfaat bagi pemerintah dalam melakukan evaluasi dan revisi terhadap peraturan perundang-undangan nasional yang berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.
