BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Penelitian Pajak merupakan salah satu penerimaan Indonesia yang sangat penting karena penerimaan pajak digunakan oleh pemerintah sebagai sumber utama pembiayaan pemerintah dan pelaksanaan serta peningkatan pembangunan nasional yang tujuannya untuk memakmurkan kesejahteraan masyarakat. Dalam APBN, pemerintah memenuhi kebutuhan dananya dengan mengandalkan dua sumber pokok, yaitu sumber dana luar negeri dan sumber dana dalam negeri. Sumber dana luar negeri misalnya pinjaman luar negeri dan hibah, sedangkan sumber dana dalam negeri misalnya dari penjualan migas dan non migas serta pajak. Untuk menjadi bangsa yang mandiri, pemerintah harus mengoptimalkan sumber dana dalam negeri, dalam perkembangannya pajak merupakan komponen utama penerimaan dalam negeri. (Agusti dan Herawaty, 2009) Kepatuhan Wajib Pajak adalah faktor penting dalam merealisasikan target penerimaan pajak. Semakin tinggi kepatuhan Wajib Pajak, maka penerimaan pajak akan semakin meningkat, demikian pula sebaliknya. Kepatuhan Wajib Pajak mencakup kepatuhan nomor pokok wajib pajak, membayar pajak dan melaporkan pajak, kepatuhan melaporkan kegiatan usaha sesuai peraturan yang berlaku, serta kepatuhan terhadap semua aturan perpajakan lainnya. Di antara ketiga jenis kepatuhan tersebut, yang paling mudah diamati adalah kepatuhan melaporkan kegiatan usaha, karena seluruh Wajib Pajak berkewajiban menyampaikan laporan
1
2
kegiatan usahanya setiap bulan dan setiap tahun dalam bentuk menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT). Namun, masih terdapat beberapa Wajib Pajak mempunyai kepatuhan yang buruk dengan tidak membuat dan menyampaikan laporan kegiatan usaha secara periodik, baik laporan bulanan maupun tahunan. (Amin Laili, 2014) Pemerintah mengikutsertakan masyarakat untuk berperan serta dalam pembiayaan keuangan negara melalui pemungutan pajak. Lembaga negara yang ditunjuk oleh pemerintah sebagai lembaga pengelola pajak adalah Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Sebagai lembaga pengelola pajak, DJP melakukan beberapa reformasi dan inovasi sitem administratif demi meningkatkan pendapatan negara dari sektor pajak. Perubahan ini dimaksudkan untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap pemungut pajak dan inovasi yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) adalah dengan melakukan reformasi perpajakan khususnya dalam segi administrasi perpajakan (Sari dkk,2013:2) Namun, berdasarkan kenyataan menurut Dirjen Pajak Rahmany bahwa seharusnya ada enam juta perusahaan yang bayar pajak. Sekarang baru 520 ribu orang yang membayar pajak. Sementara wajib pajak pribadi baru 30 persen yang bayar pajak. Padahal, pajak merupakan instrumen yang penting dalam kehidupan bernegara. Seluruh
kebutuhan
pembangunan
negara,
baik
pembangunan
infrastruktur, belanja subsidi, dan kebutuhan belanja pegawai, dibayar dengan uang pajak. Tapi sebagian besar masyarakat masih belum paham mengenai keberadaan pajak. (Wijaya, http://www.tempo.co,2015)
3
Rendahnya kepatuhan wajib pajak penyebabnya antara lain kurangnya sosialisasi perpajakan yang diberikan kepada masyarakat, masyarakat masih mempersepsikan pajak sebagai pungutan wajib bukan sebagai peran serta mereka karena mereka merasa belum melihat manfaat yang nyata bagi negara dan masyarakat (Winerungan,2014:2, yang dimuat dalam Jurnal EMBA Vol.1 No.3 September 2013, Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wpop Di KPP Manado Dan Kpp Bitung,). Pemahaman mengenai
arti dan manfaat pajak dapat meningkatkan kesadaran dari wajib pajak. Tanpa adanya pengetahuan tentang pajak dan manfaatnya tidak mungkin orang secara ikhlas membayar pajak. Kekhawatiran masyarakat dalam membayar pajak disebabkan maraknya kasus yang sering terjadi khususnya bidang perpajakan. Kondisi tersebut dapat mempengaruhi kepatuhannya, karena para wajib pajak tidak ingin pajak yang telah dibayarkan disalahgunakan oleh aparat pajak itu sendiri (Puspa Arum dalam Susilawati dan Budiartha, 2013, dalam E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor) Melalui Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-88/PJ/2004 secara resmi diluncurkan produk e-Filling atau electronic filling system. E-filling yaitu sistem penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) secara elektronik yang dilakukan melalui sistem online dan real time melalui perusahaan penyedia jasa aplikasi yang ditunjuk oleh Dirjen Pajak. Dengan adanya sistem e-Filling ini akan membantu memangkas biaya dan waktu yang dibutuhkan wajib pajak untuk
4
mempersiapkan, memproses, dan melaporkan SPT ke Kantor Pelayanan Pajak secara benar dan tepat waktu. Namun dalam praktiknya, sistem ini bukan merupakan hal yang mudah untuk diimplementasikan. (Tresno,dkk,2012). Wajib Pajak dapat melaporkan pajak secara lebih mudah dan cepat. Kedua, pembayaran melalui e-Banking yang memudahkan wajib pajak dapat melakukan pembayaran dimana saja dan kapan saja. Ketiga, penyampaian SPT melalui drop box yang dapat dilakukan di berbagai tempat, tidak harus di KPP tempat wajib pajak terdaftar. Keempat adalah bahwa peraturan perpajakan dapat diakses secara lebih cepat melalui internet, tanpa harus menunggu adanya pemberitahuan dari KPP tempat Wajib Pajak terdafar.Dan yang kelima, adalah pendaftaran NPWP yang dapat dilakukan secara online melalui e-register dari website pajak. Hal ini akan memudahkan wajib pajak untuk memperoleh NPWP secara lebih cepat. (Widayanti dan Nurlis, dalam Nugroho 2012:4 dalam Diponegoro Journal Of Accounting Volume 1, Nomor 2, Tahun 2012, Faktor–
Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Untuk Membayar Pajak Dengan Kesadaran Membayar Pajak Sebagai Variabel Intervening). Reformasi dan modernisasi administrasi perpajakan diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan wajib pajak terhadap institusional Direktorat Jenderal Pajak, yang selanjutnya akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya sehingga diharapkan tax gap yaitu perbedaan tingkat penerimaan pajak aktual dengan penerimaan pajak potensial akan semakin kecil. Hal ini sesuai dengan tujuan utama dari institusi pengumpulan pajak yaitu tercapainya penerimaan pajak dengan tax effort yang
5
optimal.(Wowor dkk, 2014, dalam Jurnal EMBA Vol.2 No.3 September 2014, Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Wajib Pajak Untuk Menggunakan E-Filling)
Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian yang kemudian hasilnya akan dituangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul : “PENGARUH SOSIALISASI DAN PENGETAHUAN PENERAPAN EFILING TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Studi Survei Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonegara)”
1.2 Identifikasi Masalah Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti mengidentifikasikan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana sosialisasi penerapan e-filing pada KPP Bojonegara. 2. Bagaimana pengetahuan wajib pajak mengenai e-filing pada KPP Bojonegara 3. Bagaimana tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan. 4. Seberapa besar sosialisasi dan pengetahuan penerapan e-filing berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak.
1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian Maksud penelitian ini adalah melakukan kajian yang mendalam tentang penerapan e-Government dalam administrasi perpajakan yang diwujudkan dengan
6
pelaporan SPT melalui e-Filing, sehingga diperoleh data dan informasi yang merupakan gambaran nyata mengenai pengaruh e-Filing terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Sedangkan tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut: 1.
Untuk
mengetahui
sosialisasi
penerapan
e-filing
pada
KPP
Bojonegara. 2.
Untuk mengetahui pengetahuan wajib pajak mengenai e-filing pada KPP Bojonegara
3.
Untuk
mengetahui
tingkat
kepatuhan
Wajib
Pajak
dalam
menyampaikan Surat Pemberitahuan. 4.
Untuk mengetahui pengaruh sosialisasi dan pengetahuan penerapan efiling berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak.
1.4 Kegunaan Penelitian Penelitian yang dilakukan penulis ini diharapkan dapat memberikan kegunaan bagi: 1. Manfaat teoritis Diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pengaruh efektivitas penerapan e-filing terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dengan memperhatikan secara langsung penerapan teori-teori di dalam dunia bisnis secara nyata. 2. Instansi Praktisi
7
Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam menerapkan kebijakan perpajakan secara benar dan konsisten dalam penerapan e-filing untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang berimplikasi terhadap penerimaan negara.
