BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Hukum kontrak termasuk dalam ranah hukum perdata, disebut demikian karena ini memusatkan perhatian pada kewajiban individu dalam berhubungan dengan individu lain untuk melaksanakan kewajiban sendiri sesuai dengan kesepakatan yang disetujui dalam kontrak. Apabila terjadi pelanggaran terhadap kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam kontrak, murni menjadi urusan pihakpihak yang berkontrak. Hukum kontrak internasional sebagai bagian dari hukum perdata internasional pada dasarnya adalah hukum kontrak nasional, dimana ada unsur asingnya. Dengan demikian sistem hukum nasional, termasuk pengaturan dan kedaulatan pemerintah suatu negara tidak boleh diabaikan dalam membuat suatu kontrak-kontrak dagang Internasional. 1 Menurut Gunawan Widjaja, bahwa, ”transaksi
jual-beli Internasional
merupakan
bagian
dari Hukum Perdata
Internasional (HPI). 2 Kegiatan perdagangan adalah kegiatan yang secara universal ditemukan pada setiap dan seluruh bagian dunia ini, dan sudah berlangsung sejak zaman dahulu kala. Meskipun perdagangan ini boleh dikatakan merupakan kegiatan atau transaksi yang paling lama dilakukan oleh umat manusia, yang dimulai dari aksi barter, dimana dua pihak saling menyerahkan benda satu kepada yang lainnya, namun ternyata
1
Gunawan Widjaja (I)., Aspek Hukum Dalam Kontrak Dagang Internasional, Jurnal Hukum Bisnis, Kajian Hukum Kontrak Dagang Internasional, Vol. 27 No. 4 Tahun 2008, hal. 23. 2 Ibid., hal. 7.
Universitas Sumatera Utara
pengaturan
mengenai transaksi perdagangan
ini tidaklah
sederhana
yang
diperkirakan. 3 Banyak persoalan hukum yang muncul ke permukaan, terkait dengan kegiatan perdagangan. Persoalan hukum tersebut sudah ada dan lahir mulai sejak para pihak melakukan negosiasi hingga terjadinya kesepakatan dagang, yang berlanjut pada pelaksanaan penyerahan benda yang diperdagangkan, peralihan risiko atas benda dan hak milik atas benda yang diperdagangkan ini, metode dan tata cara pembayaran yang paling aman bagi penjual, masalah cidera janji dan ganti rugi sebagai akibat tidak dilaksanakannya kesepakatan yang sudah dicapai, hingga persoalan interpretasi atau penafsiran dan itikad baik dalam melaksanakan kesepakatan yang sudah dibuat. Kompleksitas dari kegiatan perdagangan menjadi bertambah manakala kegiatan
perdagangan
tersebut
kemudian
internasional dalam melakukan kontrak
meningkat
menjadi
perdagangan
jual-beli internasional, atau
yang
dilaksanakan lintas negara. Persoalan yang semula hanya bersifat substantif saja, yang hanya terkait dengan keberlakuan hukum positif pada suatu negara secara nasional, diperumit dengan persoalan pilihan hukum, dan pilihan forum, dan eksekusi guna mengatur mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban para pihak sekaligus penyelesaian dari sengketa yang lahir akibat transaksi perdagangan internasional tersebut. Tidak ada suatu pengertian atau rumusan yang secara tegas memberikan defenisi perjanjian jual-beli internasional. Namun demikian dengan memperhatikan kegiatan yang terjadi dan dilakukan dalam setiap transaksi perdagangan lintas 3
Ibid.
Universitas Sumatera Utara
negara, yang dinamakan dengan transaksi jual-beli internasional adalah transaksi jual beli dalam lintas negara, 4 yang melibatkan dua pihak yang melakukan jual beli atau dagang yang melintasi batasan kenegaraan. Pihak-pihak ini tidak harus merupakan pihak yang berasal dari negara yang berbeda atau memiliki nasionalitas yang berbeda. Suatu transaksi dikatakan transaksi jual-beli internasional 5 (dalam penelitian ini transaksi jual-beli internasional sama pengertiannya dengan transaksi dagang internasional), jika transaksi jual-beli tersebut telah menyebabkan terjadinya pilihan hukum antara dua sistem hukum yang berbeda. 6 Dalam konteks ini, yang pada pokoknya merupakan sumber dari keberadaan dua sistem hukum yang berbeda adalah akibat dari transaksi jual-beli tersebut, yang pada umumnya terjadi karena benda yang diperjualbelikan harus diserahkan melintasi batas-batas kenegaraan. Dalam hal jual-beli dilakukan tanpa memerlukan perpindahan objek jual-beli dari suatu negara ke negara yang lain, maka transaksi tersebut tunduk sepenuhnya pada ketentuan dan aturan hukum yang berlaku di negara dimana transaksi jual-beli itu dilaksanakan. Keberadaan unsur atau elemen asing bagi sistem hukum yang berlaku tidak dapat ditemukan, meskipun salah satu pihak dalam perjanjian adalah pihak asing, ataupun perjanjian tersebut ditandatangani di negara lain, atau pembayaran dilakukan dengan mempergunakan mata uang asing. Dalam hal ini eksistensi atau keberadaan
4
Ridwan Khairandy (I)., Aspek Hukum Dalam Kontrak Dagang Internasional, Jurnal Hukum Bisnis, Kajian Hukum Kontrak Dagang Internasional, Vol. 27 No. 4 Tahun 2008, hal. 38. 5 Transaksi jual-beli internasional pada dasarnya adalah transaki yang berkaitan dengan kegiatan komersial yang melintasi batas negara dan dilakukan oleh individu atau perusahaan atau korporasi yang mana berasal dari dua atau lebih sistem hukum yang berbeda. Adanya perbedaan sistem hukum tersebut dapat terjadi karena adanya perbedaan kewarganegaraan individu atau juga juga perbedaan kebangsaan perusahaan atau badan hukum ataua korporasi yang melakukan transasksi tersebut. 6 Gunawan Widjaja (I)., Op. cit, hal. 24.
Universitas Sumatera Utara
tempat yang berbeda secara kenegaraan dari benda yang dijual dan tempat penyerahannya menjadi penting. Jadi, keberadaan unsur asing atau elemen asing dalam suatu transaksi dagang internasional (jual-beli internasional), 7 terletak pada peralihan ”fisik” dari kebendaan yang diperjualbelikan dari suatu negara ke negara lainnya. Peralihan ”fisik” kebendaan tersebut dalam suatu transaksi dagang internasional khususnya jual beli yang bersifat internasional ternyata dapat menerbitkan berbagai persoalan hukum. Jual-beli sebagai suatu transaksi yang paling lama dikenal oleh manusia setelah barter atau imbal beli (tukar-menukar), dan yang paling sering dilakukan oleh manusia di dunia ini, tampak seolah-olah merupakan suatu bentuk perjanjian yang sederhana dan tidak perlu diatur secara terperinci. Namun, pada kenyataannya tidak demikian halnya. Jual-beli sering kali dilaksanakan oleh setiap orang meskipun ternyata memiliki karakteristik universal yang sama di seluruh dunia, namun sering kali dengan pengaturan yang berbeda-beda. Hal yang terakhir inilah dikemudian hari melahirkan perselisihan atau sengketa terakit jual-beli internasional dalam lintas negara tersebut. Sehingga di dalam penyelesaian sengketa jual-beli internasional dapat melibatkan pihak ketiga sebagai wasit yang netral untuk membantu para pihak yang berselisih dalam mencapai suatu kesepakatan penyelesaian. 8 Kedudukan para pihak dalam melakukan perjanjian, dapat terjadi secara tidak seimbang, dimana salah satu pihak yang kuat sedangkan pihak yang lain lemah. Dalam keadaan ini, pihak yang kuat berada dalam posisi untuk menekan pihak
7
Ibid. Maqdir Ismail., Pengantar Praktek Arbitrase di Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Australia, (Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Al-Azhar Indonesia, 2007), hal. 1. 8
Universitas Sumatera Utara
lainnya. Hal ini sering kali terjadi manakala dua pihak bernegosiasi untuk menyelesaikan sengketa di antara mereka. 9 Begitu pula mengenai pilihan hukum, bahwa pengusaha asing selain cenderung memilih hukum negaranya sendiri dalam melakukan transaksi jual-beli internasional, juga lebih menyukai pilihan forum arbitrase di luar negeri. Pilihan hukum asing dan pilihan forum arbitrase di luar negeri yang demikian itu dilatarbelakangi oleh keyakinan bahwa hukum dan pengadilan di negera berkembang kurang dapat memberikan rasa aman bagi mereka. Pengusaha asing seringkali khawatir terhadap hukum dan Hakim negara berkembang. Bagi mereka, hukum di negara berkembang sukar untuk diketahui. Ibarat orang harus melompat di dalam kegelapan (sprong in het duister) atau masuk dalam rimba raya dengan hutan belukar hingga tidak tahu jalan keluarnya. 10 Transaksi jual-beli memiliki ciri-ciri atau karakteristik sehingga dikatakan suatu tarnsaksi jual-beli. Menurut Gunawan Widjaja, ada dua karakteristik pokok dari suatu transaksi jual beli, yaitu sebagai berikut: 11 1. Terjadinya peralihan hak milik, yang memungkinkan pemilik melakukan segala sesuatu atau tindakan atas suatu benda yang dibeli olehnya; dan 2. Terjadinya peralihan risiko dari kebendaan yang diperjualbelikan tersebut. Kewajiban penjual dalam transaksi jual-beli ternyata berbeda-beda antara satu negara dengan negara lainnya. Secara umum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Perancis misalnya, dengan tegas menyebutkan bahwa, ”setiap janji yang tidak jelas harus ditafsirkan kerugian dari penjual. Berdasarkan konteks 9
Huala Adolf., Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004),
hal. 19. 10 11
Sudargo Gautama (I), Arbitrase Dagang Internasional, (Bandung: Alumni, 1986), hal. 10. Gunawan Widjaja (I)., Op. cit, hal. 25.
Universitas Sumatera Utara
tersebut, penjual diwajibkan tidak hanya untuk menyerahkan benda yang dibeli melainkan juga memberikan jaminan atas benda yang dijual. Selanjutnya jaminan itu sendiri meliputi jaminan penguasaan benda secara aman dan terus-menerus oleh pembeli dan cacat tersembunyi dari benda yang dijual tersebut. 12 Kewajiban tersebut jelas-jelas sangat bebeda dengan kewajiban dari pembeli yang hanya melakukan pembayaran saja. 13 Berdasarkan uraian tersebut, dapat dikatakan bahwa kontrak dagang Internasional (jual-beli internasional) menghadapi tiga problema hukum yang sering terjadi yaitu masalah kompetensi lembaga hukum yang berwenang atau yurisdiksi, masalah hukum mana yang akan dipilih, dan masalah implementasi atau pelaksanaan putusan pengadilan atau arbitrase asing. Ketiga masalah tersebut dapat terjadi akibat adanya perbedaan sistem hukum dari negara para pelaku bisnis di samping juga alasan-alasan politik tertentu dari negara-negara maju untuk memaksa negara-negara berkembang menerima begitu saja aturan-aturan main dalam transasksi bisnis internasional yang menguntungkan mereka. Kecenderungan inilah yang mendorong munculnya penilaian bahwa liberalisasi perdagangan tidak lebih merupakan bentuk penjajahan baru negaranegara maju terhadap negara-negara berkembang. Dilema bagi negara berkembang adalah jika melawan arus globalisasi perdagangan risikonya adalah tersaing atau terkucilkan, sedangkan jika mengikuti arus globalisasi berarti menghadapi masalah ketimpangan perdagangan yang akan menciptakan malapetaka ekonomi bagi negaranegara berkembang. Malapetaka terjadi karena negara-negara berkembang secara
12
Gunawan Widjaja (II)., Seri Hukum Bisnis: Transaksi Bisnis Internasional, (Jakarta: Rajawali Pers, 2000), hal. 46. 13 Ibid, hal. 35.
Universitas Sumatera Utara
infrastruktur hukum, politis dan ekonomis sangat tidak siap menghadapi globalisasi sedemikian. Oleh sebab itu, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul, ”Tinjauan Yuridis Terhadap Penyelesaian Sengketa Dalam Kontrak Dagang Internasional” sebagai judul di dalam skripsi ini.
B. Perumusan Masalah Berdasarkan uraian di atas, peneliti memberikan tiga permasalahan yang menjadi inti pokok dalam penelitian ini: 1. Bagaimana hukum yang mengatur kontrak dagang Internasional? 2. Bagaimana pengakuan dan pelaksanaan putusan pengadilan atau arbitrase asing di Indonesia? 3. Bagaimana
penyelesaian
sengketa
dalam
hukum
kontrak
dagang
Internasional?
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian Adapun yang menjadi tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Untuk memahami dan mendalami tentang hukum yang mengatur kontrak dagang Internasional; 2. Untuk memahami dan mendalami tentang pengakuan dan pelaksanaan putusan pengadilan atau arbitrase asing di Indonesia; 3. Untuk memahami dan mendalami tentang penyelesaian sengketa dalam hukum kontrak dagang Internasional.
Universitas Sumatera Utara
Manfaat yang dapat diperoleh dalam melakukan penelitian ini ditinjau dari 2 (dua) sisi adalah: 1. Secara Teoritis. Secara teoritis penelitian ini dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan tentang penyelesaian sengketa kontrak dagang yang bersifat Internasional. Selain itu, penelitian ini juga bermanfaat menambah dan melengkapi perbendaharaan serta koleksi karya ilmiah dengan memberikan konstribusi bagi perkembangan ilmu. 2. Secara Praktis. Secara praktis penelitian ini bermanfaat menjadi kerangka acuan dan landasan bagi peneliti lanjutan, dan dapat memberikan masukan bagi pembaca terutama bagi masyarakat pelaku bisinis yang melakukan kontrak dagang atau kontrak jual beli dengan pelaku bisnis dari berbagai negara lain.
D. Keaslian Penelitian Penelitian ini dilakukan berdasarkan gagasan atau pemikiran dari peneliti sendiri atas masukan yang berasal dari berbagai pihak guna membantu penelitian dimaksud. Sepanjang yang telah ditelusuri dan diketahui di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, penelitian dengan judul tentang “Tinjauan Yurudis Terhadap Penyelesaian Sengketa Dalam Kontrak Dagang Internasional”, dan data yang diperoleh dari perpustakaan di lingkungan Universitas Sumatera Utara, bahwa skripsi dengan judul tersebut belum pernah diteliti oleh peneliti sebelumnya. Dan juga apabila dilihat kepada permasalahan yang ada dalam penelitian ini, juga tidak memiliki permasalahan yang sama. Oleh sebab itu, maka dapat dikatakan
Universitas Sumatera Utara
bahwa
penelitian
ini
merupakan
karya
ilmiah
yang
asli,
dan
dapat
dipertanggungjawabkan pada sidang terbuka.
E. Tinjauan Kepustakaan Secara teori, ketentuan atau hukum yang mengatur aktivitas komersial yang dilakukan oleh manusia sebagai pelaku bisnis dibangun tidak saja berdasarkan ketentuan hukum yang diciptakan dan diberlakukan oleh negara, akan tetapi juga didasarkan pada kewenangan pribadi yang melekat pada masing-masing manusia tersebut sebagai subjek hukum yang mandiri. Dengan kalimat lain, manusia juga mempunyai kewenangan dan kebebasan untuk menciptakan hukum dalam suatu bentuk kesepakatan yang secara khusus akan mengikat dan mengatur pelaksanaan bisnis antara dirinya dengan pelaku bisnis lain yang menyepakatinya. Hubungan hukum yang dibangun berdasarkan kewenangan dan kebebasan pribadi manusia tersebut dikenal dengan perjanjian ataupun Kontrak. 14 Kontrak yang menjadi jembatan pengaturan dari suatu aktivitas komersial ataupun aktivitas bisnis merupakan suatu hubungan hukum yang berisikan hak dan kewajiban yang mengikat dan wajib dipatuhi oleh pihak-pihak yang telah sepakat untuk terikat di dalamnya, dimana apabila ketentuan kontrak tersebut terlaksana tepat seperti yang telah disepakati, maka akan dapat memenuhi target pencapaian keuntungan sesuai dengan yang direncanakan oleh masing-masing pelaku bisnis tersebut. Akan tetapi sebaliknya, jika kesepakatan dalam kontrak tersebut tidak dipatuhi ataupun dilanggar oleh salah satu pihak, maka pihak yang melakukan
14
Ricardo Simanjuntak (I)., “Asas-Asas Utama Hukum Kontrak Dalam Kontrak Dagang Internasional: Sebuah Tinjauan Hukum”, Jurnal Hukum Bisnis, “Kajian Hukum Kontrak Dagang Internasional”, Vol. 27, No. 24, Tahun 2008, hal. 14.
Universitas Sumatera Utara
pelanggaran ataupun tindakan wanprestasi tersebut, akan dihukum untuk membayar ganti rugi yang dialami oleh mitra berkontraknya akibat dari tindakan wanpretasi tersebut 15. Oleh karena itu, maka kontrak menjadi suatu sumber hukum yang penting dalam pembangunan hukum komesial tidak saja di Indonesia, tetapi juga di negaranegara lainnya. 16 Sehubungan dengan pelaksanaan
kewenangan pada
manusia untuk
menciptakan hukum dalam bentuk perjanjian ataupun kontrak, harus pula sangat dipahami, bahwa manusia sebagai warga negara dari suatu negara mutlak harus tunduk pada setiap ketentuan hukum yang berlaku di negaranya tersebut. Artinya, bahwa walaupun pada prinsipnya manusia mempunyai kewenangan untuk menciptakan hukum atau yang lebih dikenal doktrin kebebasan berkontrak (freedom of contract), kebebasan tersebut bukanlah dalam pengertian ”sebebas-bebasnya” karena haruslah tetap dilaksanakan pada koridor hukum, kesusilaan dan ketertiban umum yang berlaku dalam negara tersebut. Dengan pengertian lain, bila kontrak yang diciptakan sebagai pelaksanaan dari doktrin kebebasan berkontrak tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku atau kesusilaan atau ketertiban umum, maka akan mengakibatkan kontrak tersebut menjadi batal demi hukum, atau dengan kalimat lain, dianggap tidak pernah berlaku. 17 Keharusan kontrak untuk tunduk kepada hukum, kesusilaan, dan ketertiban umum berlaku dalam suatu, menjadi salah satu syarat penting selain empat syarat 15
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), Pasal 1243, dengan tegas diatur konsekuensi dari wan prestasi atau lalai dalam melaksanakan kewajiban (prestasi) yang telah disepakati dalam kontrak, yakni sebagai berikut, ”Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikata, barulah mulai diwajibkan apabila si berhutang setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya. 16 Ricardo Simanjuntak (I)., Op. cit, hal. 34. 17 Ibid.
Universitas Sumatera Utara
syahnya suatu kontrak seperti yang diatur dalam Pasal 1329 KUH. Perdata. Syarat tersebut merupakan syarat yang memastikan bahwa kontrak yang dirancang dan yang disepakati oleh para pihak tersebut haruslah kontrak yang dibentuk dengan ”kausa yang halal” dimana bila tidak, akan mengakibatkan kontrak tersebut menjadi ”batal demi hukum” atau dianggap tidak pernah berlaku. Selanjutnya, tentang kausa tidak halal, selain dari kausa yang dibuat-buat seperti yang diatur dalam Pasal 1335 KUH. Perdata, juga ditegaskan dalam Pasal 1337 KUH Perdata, yang menyatakan, ”Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik, atau ketertiban umum”. Keharusan bahwa kontrak tidak bisa bertentangan dengan hukum, kesusilaan, dan ketertiban umum, juga merupakan prinsip berlaku dalam ketentuan hukum kontrak di hampir semua negara. Misalnya ketentuan hukum perdata Singapura yang secara tegas menyatakan bahwa kontrak yang berhubungan dengan judi dan pertaruhan adalah batal demi hukum. 18 Sehubungan dengan topik yang akan dibahas tersebut di atas, maka ketentuan bahwa suatu kontrak yang disepakati haruslah tidak boleh bertentangan atau melanggar ketentuan hukum yang diberlakukan oleh negara, menjadi sangat penting untuk dipahami oleh pelaku usaha, khususnya dalam melakukan aktivitas bisnis atau aktivitas perdagangan yang bersifat internasional. Karena dalam kontrak dagang internasional secara mutlak akan melibatkan lebih dari satu hukum nasional (hukum perdata) negara, baik akibat dari perbedaan kewarganegaraan dari masing-masing pelaku usaha tersebut ataupun akibat dari kesepakatan untuk sama-sama tunduk kepada ketentuan hukum nasional negara lain di luar dari hukum nasional masing18
Section 6 Paragraf (1) Singaporean Act.
Universitas Sumatera Utara
masing pelaku usaha tersebut sebagai hukum yang mengatur (governing law) suatu kontrak dagang yang disepakati. 19 Artinya, sifat internasional dari suatu kontrak dagang, terjadi karena kontrak tersebut melibatkan karena lebih dari satu ketentuan hukum yang menjadi dasar ketundukkan dari masing-masing pelaku bisnis yang berbeda kewarganegaraannya, ataupun pelaksanaan aktivitas bisnis tersebut yang bersifat lintas negara, sehingga ketentuan-ketentuan hukum negara yang menjadi dasar pemilihan hukum yang mengatur (governing law) kontrak tersebut menjadi sangat penting untuk dipahami, dan untuk dapat menyelaraskannya dengan kewenangan pibadi yang tetap menjadi dasar kebebasan pembentukan kesepakatan dalam kontrak dagang internasional.
F. Metode Penelitian Metode adalah cara kerja atau tata kerja untuk dapat memahami obyek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan. 20 Sedangkan penelitian merupakan suatu kerja ilmiah yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten. 21 Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya. 22 Dengan demikian metode penelitian adalah upaya ilmiah untuk memahami dan memecahkan suatu masalah berdasarkan metode
19
Ricardo Simanjuntak (I)., Op. cit, hal. 15. Soerjono Soekanto., Ringkasan Metodologi Penelitian Hukum Empiris, (Jakarta: Indonesia Hillco, 1990), hal. 106. 21 Soerjono Soekanto dan Sri Mumadji., Penelitian Hukum Normatif Suatu Tijnjauan Singkat, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2001), hal. 1. 22 Bambang Waluyo., Penelitian Hukum dalam Praktek, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hal. 6. 20
Universitas Sumatera Utara
tertentu. Dalam penelitian ini, peneliti berusaha semaksimal mungkin untuk mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan atau mencari data yang terdapat dalam praktik, metode-metode pengumpulan bahan ini anatara lain: 1. Jenis dan Sifat Penelitian Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif adalah penelitian yang mengacu kepada normanorma dan asas-asas hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Penelitian hukum normatif dikenal sebagai penelitian hukum normatif yang bersifat kualitatif. Alasan penggunaan penelitian hukum normatif yang bersifat kualitatif ini adalah didasarkan pada paradigma hubungan dinamis antara teori, konsep-konsep dan data yang merupakan umpan balik atau modifikasi yang tetap dari teori dan konsep yang didasarkan pada data yang dikumpulkan. 2. Sumber Data Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui penelitian kepustakaan (library research) untuk mendapatkan konsepsi teori atau doktrin, pendapat atau pemikiran konseptual dan penelitian terdahulu yang berhubungan dengan objek telaahan dalam penelitian ini yang dapat berupa peraturan perundangundangan, buku, tulisan ilmiah dan karya-karya ilmiah lainnya. Data pokok dalam penelitian ini adalah data sekunder yang meliputi: a. Bahan hukum primer, yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa, KUH Perdata, KUHD, HIR, Rbg, berbagai konvensi jual beli Internasional, PERMA Nomor 1 Tahun 1990 tentang Tata Cara Pelaksanaan Ekseksi Putusan Arbitrase Asing; b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan
Universitas Sumatera Utara
mengenai bahan hukum primer, seperti hasil-hasil seminar atau pertemuan ilmiah lainnya, bahkan dokumen pribadi atau pendapat dari kalangan pakar hukum yang relevan dengan objek telaahan penelitian ini; c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum penunjang yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus umum, majalah dan jurnal ilmiah, internet, dan surat kabar menjadi tambahan bahan bagi penulisan skripsi ini sepanjang memuat informasi yang relevan dengan penelitian ini. 3. Teknik Pengumpulan Data Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi dokumen-dokumen yang relevan dengan penelitian ini di perpustakaan dan melakukan identifikasi data atau kasus-kasus yang ada. Data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan tersebut selanjutnya akan dipilah-pilah guna memperoleh pasal-pasal yang berisi kaedahkaedah hukum yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang sedang diteliti dan disistematisasikan sehingga menghasilkan klasifikasi yang selaras dengan permasalahan dalam penelitian ini. Selanjutnya data yang diperoleh tersebut akan dianalisis secara induktif kualitatif untuk sampai pada kesimpulan, sehingga pokok permasalahan yang ditelaah dalam penelitian ini akan dapat dijawab. 4. Analisis Data Analisis data di dalam penelitian ini, dilakukan secara kualitatif yakni pemilihan teori-teori, asas-asas, norma-norma, doktrin, dan pasal-pasal di dalam undang-undang terpenting yang relevan dengan permasalahan. Kemudian membuat sistematika dari data-data tersebut sehingga akan menghasilkan klasifikasi tertentu sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. Data yang dianalisis
Universitas Sumatera Utara
secara kualitatif akan dikemukakan dalam bentuk uraian secara sistematis pula dengan menjelaskan hubungan antara berbagai jenis data, selanjutnya semua data diseleksi dan diolah kemudian dinyatakan secara deskriptif sehingga selain menggambarkan dan mengungkapkan dasar hukumnya, juga dapat memberikan solusi terhadap permasalahan yang dimaksud.
G. Sistematika Penulisan Penelitian ini dibuat berdasarkan sistematika penulisan di dalam penelitian ini, peneliti membaginya dalam lima bagian yaitu: BAB I :
PENDAHULUAN Merupakan bab pendahuluan yang menguraikan mengenai hal-hal berkaitan dengan latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, keaslian penelitian, tinjauan kepustakaan, metode penelitian, dan sistematika penulisan.
BAB II : HUKUM
YANG
MENGATUR
KONTRAK
DAGANG
INTERNASIONAL Merupakan bab yang membahas hal-hal berkaitan dengan pengaturan hukum mengenai kontrak dagang Internasional dalam berbagai konvensi, asas-asas hukum kontrak dagang internasional, peraturan hukum kontrak dagang
Indonesia
yang
berhubungan
dengan
kontrak
dagang
Internasional, peraturan hukum yang otonom di Indonesia, dan menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. BAB III: PENGAKUAN DAN PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN ATAU ARBITRASE ASING DI INDONESIA
Universitas Sumatera Utara
Merupakan bab yang membahas mengenai hal-hal berkaitan dengan pengakuan berdasarkan prinsip teritorial, pengakuan terhadap putusan arbitrase asing, pelaksanaan putusan pengadilan atau arbitrase asing, dan penolakan terhadap putusan pengadilan arbitrase asing. BAB IV: PENYELESAIAN
SENGKETA
DALAM
HUKUM
KONTRAK
DAGANG INTERNASIONAL Merupakan bab yang membahas mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pilihan hukum yang mengatur kontrak dagang Internasional mutlak harus ditegaskan, kontrak dagang Internasional harus secara tegas menentukan pilihan yurisdiksi berperkara baik melalui pengadilan atau arbitrase, kontrak dagang Internasional tanpa governing law (contract sans loi), penyelesaian sengketa kontrak dagang Internasional yang dikenal di Indonesia. BAB V:
KESIMPULAN DAN SARAN Bab ini memuat kesimpulan dan saran yang dibuat peneliti sebagai hasil dari pembahasan dan penguraian di dalam penelitian ini berdasarkan permasalahan yang ada.
Berdasarkan pembagian tersebut, maka peneliti mencoba untuk membahas tentang ”Tinjauan Yuridis TerhadapPenyelesaian Sengketa Dalam Kontrak Dagang Internasional”, sebagai judul dalam penelitian ini.
Universitas Sumatera Utara
