BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Kabupaten Bandung Barat adalah kabupaten baru pemekaran dari Kabupaten Bandung. Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang di sebelah barat dan utara, Kabupaten Bandung dan Kota Cimahi di sebelah timur, serta Kabupaten Cianjur di sebelah barat dan timur. Sedangkan ibu kota Kabupaten Bandung Barat berlokasi di Kecamatan Ngamprah, yang terletak di jalur Bandung-Jakarta. Undang-undang No.12 Tahun 2007 merupakan landasan dan payung hukum berdiri dan berjalannya roda pemerintahan Kabupaten Bandung Barat (KBB). Menyangkut Ibu kota Kabupaten Bandung Barat sudah jelas tercantum dalam pasal 7 Undang-undang No.12 tahun 2007 yang berbunyi: ibu kota Kabupaten Bandung Barat berkedudukan di Kecamatan Ngamprah. Kendala yang masih dihadapi Kabupaten baru seperti Bandung Barat saat ini antara lain masih terbatasnya sarana dan prasarana untuk kebutuhan masyarakat yaitu terlihat pada minimnya jumlah sarana perbankan, koperasi, dan sarana kesehatan. Selain itu, panjang jalan pun masih sedikit. Kendala tersebut menimbulkan ongkos cukup tinggi. Alokasi biaya sebagian besar harus diprioritaskan untuk membangun sarana dan prasarana sosial serta fisik, agar aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan publik meningkat.
1
2
Kabupaten Bandung Barat pada tahun 2007 mewarisi sekitar 1,4 juta penduduk atau lebih tepatnya 1.357.194 dengan kepadatan 1.114,74 jiwa/km² dari 42,9% wilayah lama Kabupaten Bandung. Kapadatan penduduk suatu kabupaten ditentukan oleh berbagai faktor. Faktor-faktor tersebut meliputi kelahiran, kematian dan perpidahan (migrasi). Kecepatan pertumbuhan penduduk menjadi ciri utama sebuah daerah berkembang. Pertumbuhan penduduk merupakan perubahan jumlah penduduk baik pertambahan dan penurunan jumlah penduduk. Besarnya pertambahan jumlah penduduk yang tidak diimbangi oleh penyediaan sarana dan prasarana akan menyebabkan kemiskinan dan kesulitan untuk berinteraksi. Untuk berinteraksi penduduk memerlukan sarana dan prasarana yang menunjang kehidupan dalam bermasyarakat antara lain berupa sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan dan sekaligus pelatihan hidup berinteraksi yang diwujudkan melalui berbagai pembangunan sarana dan prasarana fisik seperti jalan dan alat transportasi. Pertumbuhan peduduk ini pula berpengaruh terhadap peningkatan kemiskinan, peningkatan pengangguran, peningkatan urbanisasi, Tuntutan penyediaan pangan meningkat, tuntutan penyediaan tempat tinggal meningkat, serta tuntutan penyediaan berbagai sarana dan prasarana pendidikan meningkat. Dengan jumlah penduduk yang tidak merata di Kabupaten Bandung Barat, pemerintah harus mempersiapkan berbagai sarana dan prasarana untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan penduduk Kabupaten Bandung Barat. Kualitas penduduk merupakan komponen penting dalam setiap setiap gerak pembangunan, sebab hanya dari penduduk berkualitas upaya pembangunan
3
dapat dilaksanakan dengan baik. Jumlah penduduk yang besar jika tidak diikuti dengan kualitas yang memadai hanya akan menimbulkan masalah dan menjadi beban pembangunan. Untuk mengukur tingkat kualitas penduduk dapat dilihat dari tingkat
pendidikan, tingkat kesehatan serta pendapatan. Tentunya hal
tersebut harus ditunjang oleh sarana dan prasarana yang memadai. Mobilitas penduduk dalam memenuhi kebutuhannya dalam berinteraksi pun sangat membutuhkan sarana dan prasarana, contohnya untuk sarana dan prasarana transportasi seperti jalan dan trayek angkutan umum. Hal tersebut sangat mempengaruhi mobilitas penduduk untuk berinteraksi dengan lingkungannya. Jumlah penduduk yang cukup besar, pertumbuhan penduduk yang tinggi, penyebaran penduduk yang tidak merata adalah permasalahan penduduk yang berdampak pada kehidupan masyarakat. Dampak dari permasalahan terebut menyentuh segala bidang. Mulai dari bidang sosial, ekonomi, keamanan, kesehatan, hingga ketenagakerjaan. Berikut ini adalah tabel luas wilayah per kecamatan di Kabupaten Bandung Barat :
4
Tabel 1.1 Luas Wilayah Per Kecamatan di Kabupaten Bandung Barat Luas Kecamatan Lembang Parongpong Cisarua Cikalongwetan Cipeundeuy Ngamprah** Cipatat Padalarang Batujajar Cihampelas Cililin Cipongkor Rongga Sindangkerta Gununghalu* Total
(Km2) Ha 982654 9.826,54 433938 4.339,38 553641 5.536,41 1120781 11.207,81 1012466 10.124,66 360858 3.608,58 1254969 12.549,69 515763 5.157,63 836839 8.368,39 466271 4.662,71 815452 8.154,52 761465 7.614,65 1131200 11.312,00 1203479 12.034,79 1607962 16.079,62 1.305,774 130.577,40
(%) 7.44 3.45 4.24 8.68 7.74 2.76 9.59 3.94 6.4 3.57 6.23 5.82 8.65 9.2 12.29 100,00
Sumber: Kabupaten Bandung Dalam Angka Tahun 2007 ( dalam BAPPEDA Kabupaten Bandung Barat ) Keterangan: * Kecamatan Terluas ** Kecamatan Terkecil
Dari tabel di atas dapat dilihat luas wilayah Kabupaten Bandung Barat yaitu sebesar
1.305,774 km2 atau sekitar 130.577,40 ha, dengan Kecamatan
terluas berada di Kecamatan Gunung Halu yaitu sebesar 16.079, 62 Ha, dan Kecamatan dengan luasan terkecil berada di Kecamatan Ngamprah yaitu sebesar 3.608, 58 Ha. Di bawah ini merupakan Kabupaten Bandung Barat :
tabel pertumbuhan penduduk di
5
Tabel I.2 Pertumbuhan Penduduk Per Kecamatan di Kabupaten Bandung Barat
No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Kecamatan Padalarang Batujajar Cipatat Ngamprah Cililin Sindangkerta Cipongkor Gununghalu Cikalongwetan Cipeundeuy Lembang Cisarua Parongpong Rongga Cihampelas
Data Penduduk 1995 2000 2005 89701 125457 144064 69640 91931 103707 74885 99362 144217 77339 111135 129290 131874 156259 82260 48061 53885 61124 63972 72979 79812 97928 111535 70434 78797 93337 105737 54362 64824 75052 107061 138928 156607 45836 56235 60396 54875 69759 82310 54366 95064
Jumlah penduduk 994331 1245626 Sumber : Badan Pusat Statistik Jawa Barat
1444440
Dari data tabel di atas dapat dilihat bahwa kecamatan yang memiliki jumlah pertumbuhan penduduk terbesar adalah Kecamatan Padalarang, ini dikarenakan peningkatan dan pemanfaatan sarana serta prasarana yang meningkat cukup cepat di Kecamatan Padalarang. Untuk Kecamatan Sindangkerta, Cisarua dan Parongpong dapat terlihat tidak terlalu besar pertumbuhan penduduk yang terjadi pada tiap lima tahunnya. Kabupaten Bandung Barat merupakan Kabupaten yang baru terbentuk selama 2 tahun, dan belum dirasakan pembangunannya oleh masyarakat sekitar. Bagaimana kebutuhan sarana dan prasarana fisik serta sosial seperti pendidikan, kesehatan dan transportasi di Kabupaten Bandung Barat, bagaimanakah letak persebaran untuk pembangunan sarana
6
prasarana tersebut sangat menarik untuk dilakukan penelitian, maka untuk memperjelas pembahasannya maka diambil judul ” Persebaran dan Kebutuhan Sarana Prasarana di Kabupaten Bandung Barat ( Studi berdasarkan data sekunder di Kecamatan
Cikalong Wetan, Kecamatan Cipatat dan Kecamatan Cisarua ) “
B. Rumusan Masalah Masalah Geografi adalah berkenaan dengan ketidakseimbangan asosiasi gejala atau variabel geografi yang pada sistem keruangan (Sumaatmadja, 1988;96). Adapun masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah : 1. Bagaimana persebaran dan kebutuhan sarana prasarana pendidikan di Kabupaten Bandung Barat ? 2. Bagaimana persebaran dan kebutuhan sarana prasarana kesehatan di Kabupaten Bandung Barat ? 3. Bagaimana kondisi sarana dan prasarana transportasi di Kabupaten Bandung Barat ?
C. Tujuan Penelitian Berdasarkan rumusan diatas penulis merumuskan beberapan tujuan dari penlitian ini adalah : 1. Mengidentifikasi persebaran dan kebutuhan sarana prasarana pendidikan di Kabupaten Bandung Barat. 2. Mengidentifikasi persebaran dan kebutuhan sarana prasarana kesehatan di Kabupaten Bandung Barat.
7
3. Mengetahui kondisi sarana dan prasarana transportasi di Kabupaten Bandung Barat.
D. Manfaat Penelitian Berdasarkan tujuan di atas, maka manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah : 1. Diperolehnya informasi mengenai persebaran sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan dan transportasi di Kabupaten Bandung Barat. 2. Menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah setempat dalam upaya untuk lebih mengembangkan wilayahnya. 3. Menjadi Bahan Informasi untuk keilmuan Geografi
E. Definisi Operasional Peneitian ini berjudul “Persebaran dan Kebutuhan Sarana Prasarana di Kabupaten Bandung Barat ( Studi berdasarkan data sekunder di Kecamatan
Cikalong Wetan, Kecamatan Cipatat dan Kecamatan Cisarua )“. Agar lebih terarah dalam memaknai konsep-konsep yang ada dalam variabel penelitian ini akan di uraikan kedalam bentuk yang lebih operasional. Menurut Singarimbun (1987:76) definisi operasional adalah unsur penelitian yang memberitahukan bagaimana caranya mengukur suatu variabel, dengan kata lain definisi operasional merupakan petunjuk pelaksanaan untuk mengukur suatu variabel dalam suatu penelitian. Disini akan dijelaskan mengenai konsep yang ada dalam variabel penelitian ini, yaitu :
8
1. Kebutuhan Kebutuhan adalah salah satu aspek psikologis yang menggerakkan mahluk hidup dalam aktivitas-aktivitasnya dan menjadi dasar (alasan) berusaha. Manusia memerlukan banyak kebutuhan, memerlukan banyak barang dan jasa untuk memenuhi barbagai kebutuhan hidupnya. Kebutuhan manusia semakin lama semakin banyak, tidak terbatas dan beragam. Hal ini disebabkan oleh banyak hal seperti : a. Sifat manusia yang tidak pernah merasa puas sehingga kebutuhannya semakin banyak. b. Mata pencaharian seseorang menyebabkan adanya kebutuhan yang berkaitan dengan profesi. c. Tingkat pendidikan, cara berfikir, dan peradaban manusia yang semakin maju menuntut kelengkapan fasilitas sarana dan prasarana serta kebutuhan barang dan jasa. d. Perbedaan tempat tinggal mengakibatkan semakin bervariasi kebutuhan yang ingin dipenuhi. e. Pendapatan seseorang yang semakin besar mengakibatkan semakin banyak pula kenutuhan manusia yang ingin dipenuhi. f. Lingkungan masyarakat yang lebih maju menuntun kebutuhan yang semakin banyak pula untuk dipenuhi
9
2. Sarana dan Prasarana Menurut kamus Bahasa Indonesia, Sarana adalah segala sesuatu yang yang dapat yang dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan, sedangkan prasarana adalah segala yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses baik itu usaha maupun pembangunan, proyek, dan sebagainya. Sarana dan prasarana merupakan segala sesuatu yang subtantif menunjang proses pelaksanaan dan membantu tercapainya tujuan kegiatan, baik berupa benda-benda fisik maupun benda-benda non fisik Secara jelas, sarana sebagai alat yang dibutuhkan dalam proses pelaksanaan kegiatan merupakan semua peralatan dan perlengkapan yang langsung digunakan dalam proses kegiatan. Pelaksanaan prasarana disini terdiri dari dua cakupan, yaitu prasarana fisik dan sosial. Prasarana fisik merupakan (physical infrastructure) biasanya disediakan oleh sektor
publik yaitu
pemerintah.Hal tersebut disebabkan sifat atau karakteristik yang ada dalam penyediaan prasarana fisik. Terpusatnya penyediaan prasarana fisik oleh pemerintah menyebabkan perencanaan dan pembangunan menjadi sangat bersifat sentralistis. Kuatnya birokrasi menyebabkan penyediaan prasarana oleh pemerintah menjadi sangat bersifat sektoral tanpa adanya koordinasi yang baik sehingga banyak terjadi tumpang tindih (over lapping) proyek antar suatu daerah. Prasarana dapat dikatakan pula sebagai fasilitas, dari bahasa Belanda, faciliteit, adalah prasarana atau wahana untuk melakukan atau mempermudah sesuatu.
