BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Gagasan mengenai pembangunan mempunyai latar belakang pemikiran jauh sejak zaman Renaiscance (Brinton, 1981), yaitu munculnya pemikiranpemikiran maju yang melahirkan rasionalisme, perkembangan ilmu pengetahuan dan kebebasan manusia (humanisme). Pemikiran yang modern tersebut memacu perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang melahirkan revolusi industri dibarengi dengan perkembangan kapitalisme. Hasil dari revolusi industri itu adalah semakin berkembangnya teknologi dan mempercepat perkembangan kapitalisme di negara-negara Eropa di bandingkan dengan negara-negara non barat. Untuk mengejar ketinggalan tersebut, maka pembangunan yang dilaksanakan di dunia ke tiga mempunyai ciri sebagai upaya untuk mengejar ketertinggalan terutama di bidang ekonomi. Untuk itu maka dirancang suatu model pembangunan pertumbuhan. Salah satu ciri dari penerapan model tersebut adalah dibangunnya proyek-proyak fisik untuk mendorong pertumbuhan suatu kawasan dan atau eksploitasi sumber daya alam (SDA) untuk memperoleh devisa (Ngadisah, 2000) Model proyek sekaligus eksploitasi SDA terdapat dalam proyak pertambangan. Pembangunan proyek pertambangan di satu dapat memberikan dampak positif, seperti meningkatnya demand tenaga kerja sehingga mengurangi angka pengangguran juga bermanfaat bagi pertumbuhan ekonomi daerah dan
nasional,
tetapi disisi lain tidak jarang kehadirannya menimbulkan konflik-
konflik yang cukup serius yang merugikan perusahaan itu sendiri, masyarakat sekitar bahkan pemerintah. Sebagai contoh, konflik PT Freeport Indonesia, kasus TPST Bojong di Bogor, kasus PT Newmont di Buyat atau bahkan yang lebih fenomenal yaitu kasus lumpur panas di ladang migas PT Lapindo Brantas Sidoarjo. Kasus-kasus tersebut bukan saja memberikan dampak negatif bagi keberlanjutan perusahaan sebagai akibat dari ketidak-terimaan masyarakat dan komunitas setempat, tetapi juga menurunkan kredibilitas perusahaan itu sendiri. Belajar dari kasus-kasus tersebut, ternyata dunia usaha semakin menyadari bahwa perusahaan tidak lagi dihadapkan pada tanggung jawab yang berpijak pada single bottom line
yaitu nilai perusahaan yang direfleksikan dalam kondisi
keuangannya namun juga harus memperhatikan aspek sosial dan lingkungannya. Dengan kata lain, perusahaan bukan sekedar kegiatan ekonomi untuk menciptakan profit demi kelangsungan usahanya, melainkan juga bertanggung jawab terhadap sosial dan lingkungannya. Dasar pemikirannya, menggantungkan semata-mata kesehatan finansial tidak akan menjamin perusahaan bisa tumbuh secara berkelanjutan. Keberlanjutan perusahaan akan terjamin apabila perusahaan memperhatikan dimensi terkait lainnya termasuk dimensi sosial dan lingkungan. Fakta telah menunjukan bagaimana resistensi masyarakat sekitar muncul di permukaan terhadap perusahaan yang dianggap tidak memperhatikan faktor sosial (Wibisono, 2007) Menghadapi hal tersebut, banyak perusahaan mulai melihat serius pengaruh dimensi sosial dan lingkungannya. Mereka juga meyakini bahwa menerapkan tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility)
merupakan investasi bagi perusahaan demi pertumbuhan dan keberlanjutan perusahaan. Artinya bukan lagi dilihat sebagai sentra biaya (cost center) melainkan sentra laba (profit center) dimasa mendatang. Wibisono (2007) menegaskan, setidaknya ada tiga alasan penting mengapa kalangan dunia usaha mesti merespon dan mengembangkan tanggung jawab sosial
sejalan dengan operasi usahanya; (1) Perusahaan adalah bagian dari
masyarakat dan oleh karenanya wajar bila perusahaan memperhatikan kepentingan masyarakat. Perusahaan musti menyadari bahwa mereka beroperasi dalam suatu tatanan lingkungan masyarakat. Kegiatan sosial ini berfungsi sebagai kompensasi atau upaya timbal balik atas penguasaan sumberdaya alam dan sumber daya ekonomi oleh perusahaan yang kadang bersifat ekspansif dan eksploitatif
disamping
sebagai
kompensasi
sosial
karena
timbulnya
ketidaknyaman (discomfort). (2) Kalangan bisnis dan masyarakat sebaiknya memiliki hubungan yang bersifat simbiosa mutualisme. Untuk mendapat dukungan dari masyarakat, setidaknya licence to operate, wajar bila perusahaan juga dituntut untuk memberikan kontribusi positif kepada masyarakat sehingga bisa tercipta harmonisasi hubungan bahkan pendongkrakan cinta dan performa perusahaan. (3) Kegiatan tanggung jawab sosial merupakan salah satu cara untuk meredam atau bahkan menghindari konflik sosial. Potensi konflik itu bisa berasal akibat dampak operasional perusahaan ataupun akibat kesenjangan struktural dan ekonomis yang timbul antara masyarakat dengan komponen perusahaan. Melihat betapa pentingnya penerapan tanggung jawab sosial perusahaan di kalangan dunia usaha dan dampak negatif yang cukup serius akibat perusahaan atau dunia usaha tidak memperhatikan faktor sosial dan lingkungannya, maka
pemerintah telah mewajibkan setiap perusahaan khususnya perusahaanperusahaan yang memanfaatkan sumberdaya alam, wajib melakukan tanggung jawab sosial perusahaan.
Hal ini didukung dengan di tetapkannya Undang-
undang No. 40 tahun 2007, tantang perseroan terbatas dalam pasal 74 yang berisikan ayat 1 dinyatakan bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Selanjutnya dalam ayat 2 dinyatakan bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan itu merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Ayat 3 menyatakan bahwa perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana ayat 1 dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya ayat 4 menyatakan ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan diatur dengan peraturan pemerintah. Keberadaan undang-undang ini tentunya berimplikasi pada perusahaan tidak hanya mengeksploitasi sumberdaya alam tetapi juga wajib bertanggungjawab pada masyarakat sekitar, sehingga dapat mengurangi rasa ketidak-puasan yang dapat menyebabkan konflik-konflik yang sering terjadi antara perusahaan dengan masyarakat. Penerapan program tanggung jawab sosial perusahaan pada suatu perusahaan merupakan suatu bentuk penerapan komunikasi publik untuk membangun hubungan baik dengan masyarakat sekitar
dan membentuk
kredibilitas dan citra positif perusahaan demi keberlanjutan perusahaan tersebut. Melakukan tanggung jawab sosial perusahaan tidaklah muda, karena tidak
menggunakan suatu aturan yang baku. Penerapan tanggung jawab sosial perusahaan sangat disesuaikan dengan kebudayaan dan kebutuhan masyarakat sekitar. Karena itu diperlukan suatu pendekatan komunikasi yang efektif. Dengan pendekatan komunikasi yang efektif, tentunya merupakan salah satu faktor yang dapat memberikan rasa kepuasan masyarakat, mengurangi gejolak konflik sosial bahkan meningkatkan kredibilitas perusahaan dimata masyarakat. Dalam hal ini, peranan komunikasi publik dalam program tanggung jawab sosial perusahaan akan semakin penting pada
setiap perusahaan. Dengan demikian, efektifitas
komunikasi publik yang dilakukan perusahaan merupakan salah satu faktor yang akan menentukan keberhasilan program tanggung jawab sosial perusahaan pada suatu perusahaan. Tetapi apabila komunikasi publik tidak efektif maka yang terjadi adalah ketidak puasan masyarakat terhadap program tanggung jawab sosial perusahaan, meningkatnya perilaku konflik, bahkan menurunkan kredibilitas perusahaan tersebut. 1.2. Perumusan Masalah Tingginya resistensi-resistensi masyarakat di sekitar perusahaan dapat dicontohkan pada beberapa kasus yang terjadi antara masyarakat Papua dengan PT Freeport Indonesia. Belajar dari pengalaman-pengalaman masa lalu PT Freeport Indonesia yang sering memicu konflik karena kurang menghargai hakhak masyarakat adat, maka sebagai kepedulian pemerintah daerah Papua, di bentuklah suatu Undang-undang Otonomi Khusus No. 21 Tahun 2001, yang berisikan perlindungan hak-hak masyarakat adat yaitu pemerintah Provinsi Papua wajib
mengakui,
menghormati,
melindungi,
memberdayakan
dan
mengembangkan hak-hak masyarakat adat. Hak masyarakat adat tersebut meliputi hak ulayat masyarakat hukum adat dan hak perorangan para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Sebagai implemantasinya, perusahaan yang hendak berinvestasi di wilayah Papua harus juga menghargai hak-hak adat dan memiliki tanggung jawab sosial terhadap masyarakat adat setempat. Disatu sisi, salah satu potensi konflik yang pada umumnya terjadi dalam masyarakat Papua adalah masalah hak ulayat atas tanah. Konflik-konflik tersebut sering terjadi apabila tidak dilakukan pendekatan komunikasi secara baik antara masyarakat adat dengan perusahaan yang memanfaatkan tanah adat mereka. Perusahaan BP LNG Tangguh sebagai perusahaan yang baru beroperasi tahun 2001 telah mengantisipasi hal tersebut.
Salah satu strateginya untuk
menghindari konflik dengan masyarakat adat adalah dengan membangun hubungan baik dengan masyarakat adat. Pihak pengelola Tangguh bercita-cita agar proyek tersebut bisa menjadi sebuah kegiatan eksplorasi sumberdaya alam yang bertanggungjawab baik secara sosial maupun lingkungan. Proyek Tangguh juga berusaha menjadi katalis bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dengan menerapkan apa yang dikenal sebagai strategi sosial terpadu (Integrated Social Strategy/ ISS). ISS merupakan bentuk dari tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility). Komponen-konponennya meliputi; strategi pemerataan dan penyebaran pertumbuhan, perencanaan pengelolaan dampak
keuangan,
pelatihan
dan
pengelolaan
tenaga
kerja,
program
pengembangan masyarakat, program keamanan berbasis masyarakat, forum dana abadi, sistem ekonomi berbasis masyarakat, dan pemukiman kembali kampung tanah merah. (Tabura Newsletter, edisi keempat, Oktober 2003)
ISS perusahaan BP LNG Tangguh ini sebagian telah direalisasikan dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang telah dikomunikasikan kepada masyarakat. Kegiatan-kegiatan tersebut antara lain program community development, berupa memberikan pelatihan SDM, memberikan dana pengembangan masyarakat, kegiatan pengendalian malaria, memberikan dana pengembangan hutan, membangun
perumahan
masyarakat
yang
desanya
terkena
perencanaan
pembangunan kilang, pembangunan jalan kampung, pengadaan peralatan perikanan, pengadaan sarana air bersih, pembangunan toilet kampung dan melakukan berbagai macam pelatihan, seperti pelatihan pemeliharaan mesin kapal nelayan, penyadaran dan pencegahan HIV, pemberdayaan perempuan dan pelatihan yang terkait dengan masalah pemberdayaan ekonomi dan sosial masyarakat. Menurut Agustinus Poluakan, senior officer Tangguh ISS yang bertangungjawab mengelola pengembangan program ISS sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan dilapangan mengatakan bahwa semua kegiatankegiatan tersebut dilakukan dengan pendekatan komunikasi yaitu menggunakan Participatory Rural Appraisal (Tabura Newsletter, edisi keenam, Juli 2004). Hal ini berarti, semua program yang telah dan akan dilaksanakan telah dikomunikasikan atau dikonsultasikan dengan masyarakat. Dengan demikian, program-program tersebut merupakan keinginan dan kebutuhan masyarakat yang tentunya apabila diterapkan dengan baik dapat memberikan rasa kepuasan karena tercapainya kebutuhan yang diinginkan masyarakat tersebut. Pendekatan partisipatori ini dalam istilah populer dikenal sebagai model komunikasi konvergen. Pendekatan partisipatori yang bertumpu pada model
konvergen berarti berusaha menuju pengertian yang bersifat timbal balik diantara partisipan komunikasi dalam perhatian, pengertian dan kebutuhan (Dilla, 2007). Apabila pendekatan komunikasi yang dilakukan perusahaan BP LNG Tangguh dapat menghasilkan pengertian yang konvergen antara perusahaan dengan masyarakat sekitar maka akan mempercepat tercapainya tujuan yang diinginkan yaitu menciptakan hubungan baik dengan masyarakat adat sehingga dapat menumbuhkan citra positif perusahaan, meningkatkan kredibilitas perusahaan dimata masyarat adat sekitar tanpa ada rasa ketidakpuasan atau konflik antara perusahaan dengan masyarakat adat. Namun berdasarkan laporan Panel Penasehat Independen Proyek Tangguh tahun 2005, masih saja ditemukan potensi-potensi konflik bahkan juga terjadi konflik antara masyarakat adat dengan perusahaan di beberapa desa khususnya desa-desa di bagian utara Teluk Bintuni yang merasa kurang puas akibat lemahnya pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan pada masyarakat adat. Bahkan terdapat pula beberapa desa yang melarang beroperasinya perusahaan PB LNG Tangguh di daerahnya. Rasa ketidakpuasan ini selanjutnya disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Propinsi Papua Barat dalam bentuk demonstrasi yang dilakukan pada akhir maret 2007. Hamijoyo (2001) menyatakan bahwa adanya konflik dalam aktivitas komunikasi adalah bukti bahwa adanya kemacetan komunikasi. Hal ini lebih diperjelas lagi oleh Usman (2001), suatu proses komunikasi untuk memberikan informasi yang benar akan menimbulkan suatu ketenangan dalam kehidupan masyarakat, tetapi apabila isu atau informasi yang dikembangkan orang dalam berinteraksi tidak seirama dengan apa yang terjadi maka timbullah konflik dalam
setiap pertukaran pesan, baik yang bersifat individu, kelompok maupun masyarakat. Akibatnya benturan sosial tidak dapat dihindari, baik dalam bentuk fisik maupun penekanan setiap ide yang berkembang dalam setiap komponen kehidupan masyarakat. Berdasarkan permasalah yang telah dikemukakan, dirumuskan beberapa pertanyaan permasalahan pada penelitian ini, sebagai berikut: 1. Bagaimana hubungan aktivitas komunikasi publik perusahaan LNG Tangguh dalam program tanggung jawab sosial perusahaan dengan kepuasan publik? 2. Bagaimana hubungan aktivitas komunikasi publik perusahaan LNG Tangguh dalam program tanggung jawab sosial perusahaan dengan perilaku konflik masyarakat adat? 3. Bagaimana hubungan kepuasan publik terhadap program tanggung jawab sosial perusahaan dengan perilaku konflik. 1.3. Tujuan Penelitian Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis: 1.
Hubungan aktivitas komunikasi publik perusahaan BP LNG Tangguh dalam program tanggung jawab sosial perusahaan dengan kepuasan publik.
2.
Hubungan aktivitas komunikasi publik perusahaan BP LNG Tangguh dalam program tanggung jawab sosial perusahaan dengan perilaku konflik masyarakat adat.
3.
Hubungan kepuasan publik dalam program tanggung jawab sosial perusahaan yang dilakukan perusahaan BP LNG Tangguh dengan perilaku konflik masyarakat adat. Secara khusus tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis :
1.
Hubungan aktivitas komunikasi publik perusahaan BP LNG Tangguh di bidang kompensasi tanah adat dengan kepuasan publik.
2.
Hubungan aktivitas komunikasi publik perusahaan BP LNG Tangguh di bidang kesehatan masyarakat dengan kepuasan publik.
3.
Hubungan aktivitas komunikasi publik perusahaan BP LNG Tangguh di bidang pendidikan dan pelatihan dengan kepuasan publik.
4.
Hubungan aktivitas komunikasi publik perusahaan BP LNG Tangguh di bidang demand tenaga kerja dengan kepuasan publik.
5.
Hubungan aktivitas komunikasi publik perusahaan BP LNG Tangguh di bidang pembangunan sarana prasarana dengan kepuasan publik.
6.
Hubungan aktivitas komunikasi publik perusahaan BP LNG Tangguh di bidang kompensasi tanah adat dengan perilaku konflik.
7.
Hubungan aktivitas komunikasi publik perusahaan BP LNG Tangguh di bidang kesehatan masyarakat dengan perilaku konflik.
8.
Hubungan aktivitas komunikasi publik perusahaan BP LNG Tangguh di bidang pendidikan dan pelatihan dengan perilaku konflik.
9.
Hubungan aktivitas komunikasi publik perusahaan BP LNG Tangguh di bidang demand tenaga kerja dengan perilaku konflik.
10.
Hubungan aktivitas komunikasi publik perusahaan BP LNG Tangguh di bidang pembangunan sarana prasarana dengan perilaku konflik.
1.4. Kegunaan Penelitian Hasil penelitian ini diharapkan dapat menimbulkan beberapa kegunaan bagi beberapa pihak yang terkait, seperti: Bagi pengembangan ilmu Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan khazanah keilmuan di bidang komunikasi publik khususnya yang terkait dengan aktivitas komunikasi publik perusahaan dan hubungannya terhadap kepuasan publik dan perilaku konflik Bagi perusahaan Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi perusahaan dalam merancang kebiijakan komunikasi publik bagi masyarakat adat
di sekitar
kawasan pertambangan yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Bagi masyarakat adat Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi masyarakat adat dalam hal
mengangkat
kebutuhan,
keinginan-keinginan
masyarakat
adat
bagi
perusahaaan guna mengambil suatu kebijakan komunikasi publik yang sesuai dengan harapan masyarakat serta tidak merugikan kedua belah pihak. Bagi Pembangunan daerah Kehadiran perusahaan PB LNG Tangguh secara langsung dapat memberikan kontribusi bagi APBD kabupaten Teluk Bintuni maupun provinsi Papua Barat. Namun salah satu penghalangnya ialah apabila terjadi konflik masyarakat adat dengan perusahaan tersebut. Oleh sebab itu, hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi pemerintah daerah sebagai pihak ketiga atau penengah
untuk mengambil
kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan penyelesaikan
konflik antara masyarakat adat dengan perusahaaan PB LNG Tangguh sehingga menguntungkan kedua belah pihak.
