BAB I PENDAHULUAN. jantung yang selalu bergerak menerima dan menyalurkan darah ke seluruh tubuh

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Bank Indonesia dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia ibarat denyut jantung yang selalu bergerak menerima dan menyalurkan darah ke seluruh tubuh agar tubuh tetap hidup dan bergerak sesuai dengan semestinya. Hal ini terlihat dari peran dan fungsi Bank Indonesia antara lain mengatur sistem kliring antar bank dalam mata uang rupiah dan/atau valuta asing, menyelenggarakan penyelesaian akhir transaksi pembayaran antarbank dalam mata uang rupiah dan/atau valuta asing. 1 menetapkan macam, harga, ciri uang yang akan dikeluarkan, bahan yang digunakan, dan tanggal mulai berlakunya sebagai alat pembayaran yang sah, mengeluarkan dan mengedarkan uang rupiah serta mencabut, menarik, dan memusnahkan uang dimaksud dari peredaran, termasuk mencabut dan menarik uang rupiah dari peredaran. 2 Pengalaman dimasa lalu menunjukkan bahwa bank Indonesia dalam melaksanakan tugasnya telah sering kali mendapat intervensi, terbenani dan terganggu efektifitasnya oleh kepentingan pemerintahan pada waktu itu, sehingga tidak sedikit orang memandang bahwa Undang-Undang Nomor 13 tahun

1

Pasal 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 1999 Tentang Bank Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66 2 Ibid., Pasal 19-20 UU RI No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia

Universitas Sumatera Utara

1968tentang Bank Sentral didesign untuk menciptakan bank sentral yang tidak independen. 3 Babak baru dalam sejarah Bank Indonesia sebagai Bank Sentral yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dimulai ketika sebuah undang-undang baru, yaitu UU No. 23 Tahun1999 tentang Bank Indonesia, dinyatakan berlaku pada tanggal 17 Mei 1999 dan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2009. Undang-undang ini memberikan status dan kedudukan sebagai suatu lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan Pemerintah dan/atau pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang ini. 4 Racmadi

usman

dalam

artikel

yang

berjudul

kedudukan

bank Indonesia dalam susunan ketatanegaraan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara

Republik

Indonesia

1945,

menyatakan

“Di

era

reformasi,

bank Indonesia menemukan momentum penegakan independensinya, yakni pada saat

sebelum

pengumunan

jajaran

kabinetnya

Presiden

BJ.

Habibie

menyatakanIndonesia harus memiliki bank sentral (bank Indonesia) yang benarbenar mandiri, dan dalam kabinatnya Presiden Habibie tidak memasukkan gubernur bank Indonesia dalam kabinetnya. Hal ini juga mengacu pada salah satu butir Letter of Intent (LoI) antara IMF dengan pemerintah Indonesia pada tahun

3

Usman Rachmadi, Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia. Gramedia Pustaka Utama Jakarta, 2001, hal. 45 4 http://www.bi.go.id/id/tentang-bi/fungsi-bi/status/Contents/Default.aspx (diakses tanggal 1 Juni 2016.


1997 yang menyebutkan bahwa perlunya bank Indonesia diposisikan sebagi institusi Negara yang benar-benar independent. 5 Sebelumnya sebagai tindak lanjut dari tindak lanjut dari LoI Presiden Soeharto mengelurkan kepres no 23 tahun 1998 tentang Pemberian Wewenang kepada Bank Indonesia dibidang pengendalian moneter, yang mana wewenang bank Indonesia diberikan penuh otoriter dalam menentukan kebijakkan moneter. Dalam penentukan kebijakkan moneter Bank Indonesia mesti memperhatikan perkiraan laju inflasi yang ditetapkan oleh pemerintah.Selain kepres no 23 tahun 1998 tindak lanjut dari LoI juga dituangkan dalam UU no 10 tahun 1998 perubahan atas UU no. 7 tahun 1992 tentang Perbankan. UU no 10 tahun 1998 menegaskan kemandirian dalam pembinaan dan pengawasan perbankan termasuk juga pengaturan tentang perbankan dan penerapan sanksi dengan mengalihkan kewenangan seluruh perizinan dibidang perbankan dan membuka semua rahasia bank Indonesia yang dari semula berada ditangan departemen keuangan (Menteri keuangan) kepada bank Indonesia (pimpinan bank Indonesia). 6 Status dan kedudukan hukum bank Indonesia sebagai lembaga negara yang mempunyai otonomi dan mandiri disebutkan secara tegas pada pasal 4 ayat (2) UU no 23 tahun 1999 jo UU 4 tahun 2004 tentang bank indonesia yakni “ bank indonesia adalah lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, bebas dari campur tangan dari pemerintah dan / atau pihak-pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur oleh undangundang ini” 5

Didik J. Rachbini. Bank Indonesia Menuju Independensi Bank Sentral. Jakrata, Mardi Mulyo, 2000, hal 14 6 Rahmadi Usman. Hal 46


Sebagai suatu lembaga negara yang independen, Bank Indonesia mempunyai otonomi penuh dalam merumuskan dan melaksanakan setiap tugas dan wewenangnya sebagaimana ditentukan dalam undang-undang tersebut. Pihak luar tidak dibenarkan mencampuri pelaksanaan tugas Bank Indonesia, dan Bank Indonesia juga berkewajiban untuk menolak atau mengabaikan intervensi dalam bentuk apapun dari pihak manapun juga. Untuk lebih menjamin independensi tersebut, undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan telah memberikan kedudukan khusus

kepada

Indonesia.Sebagai

Bank

Indonesia

lembaga

dalam

negara

struktur ketatanegaraan Republik

yang

independen

kedudukan

Bank Indonesia tidak sejajar dengan lembaga tinggi negara. Disamping itu, kedudukan BankIndonesiajuga tidak sama dengan departemen, karena kedudukan Bank Indonesia berada diluar Pemerintah. Status dan kedudukan yang khusus tersebut diperlukan agar Bank Indonesia dapat melaksanakan peran dan fungsinya sebagai otoritas moneter secara lebih efektif dan efisien. 7 Kedudukan BI sebagai lembaga negara yang independen tidak sejajar dengan lembaga tinggi negara seperti Dewan Perwakilan Rakyat, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Mahkamah Agung. Kedudukan BI juga tidak sama dengan Departemen karena kedudukan BI berada di luar pemerintahan. Status dan kedudukan yang khusus tersebut diperlukan agar BI dapat melaksanakan peran dan fungsinya sebagai Otoritas Moneter secara lebih efektif dan efisien. Meskipun BI berkedudukan sebagai lembaga negara independen, dalam melaksanakan 7

Daulahalfarisi.blogspot.co.id/2009/06/kedudukan-bank-indonesia-dalamsusunan.html#_ftnref1, diakses tanggal 1 Juni 2016.


tugasnya, BI harus membina hubungan kerja dan koordinasi yang baik dengan DPR, BPK, Pemerintah dan pihak lainnya. 8 Bank Indonesia jugaberwenang

mengeluarkanperaturan

bank Indonesia yang materi muatannya mempunyai sifat sebagai peraturan perundang-undangan. 9Secara lebih spesifik peran dan fungsi Bank Sentral adalah sebagai berikut: 1. Sebagai Agen Fiskal Pemerintah (Fiscal Agent of Government). Bank Sentral berfungsi sebagai penasihat dan memberikan bantuan untuk mengelola berbagai masalah transaksi keuangan pemerintah. Misalnya, memberi pinjaman kepada pemerintah dan memberikan fasilitas untuk penyimpanan aset-aset keuangan milik pemerintah. 2. Sebagai Bank bagi Bank (The Banker’s Bank). Bank Sentral memiliki peran khusus dalam sistem moneter yaitu sebagai sumber peminjaman bagi bank-bank dan menjadi sumber terakhir bagi bankbank tersebut dalam mendapatkan pinjaman ketika bank yang bersangkutan mengalami kesulitan likuiditas (lender of the last resort). 3. Sebagai Penentu Kebijakan Moneter (Monetary Policy Maker). Untuk menjalankan fungsinya, Bank Sentral umumnya memiliki sifat monopoli untuk mengeluarkan uang dan wewenang istimewa untuk mengatur dan mengendalikan jumlah uang beredar serta tingkat suku bunga.

8

Ibid Bagir mana. Teori dan politik konstitusi. Jogjakarta : FH UII. 2004. hal 321

9


4. Melakukan Pengawasan, Evaluasi, dan Pembinaan Perbankan. Bank Sentral berperan dalam mengawasi, mengevaluasi, dan membina kegiatan perbankan sebagai lembaga perantara keuangan. Berkenaan dengan fungsinya tersebut, Bank Sentral diberi kewenangan untuk melakukan penilaian terhadap tingkat kesehatan bank, yang antara lain adalah penilaian terhadap rasio kecukupan modal (Capital Asset Ratio/CAR), Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), dan jaminan pemberian kredit. 5. Penanganan Transaksi Giro. Bank Sentral berperan dalam mengefisienkan kegiatan – kegiatan transaksi yang menggunakan alat pembayaran giro dalam jumlah besar, antarbank, antar wilayah, bahkan antar negara. 6. Melakukan Riset-Riset Ekonomi (Economic Research). Bank Sentral berperan sebagai lembaga untuk melakukan Riset-riset ekonomi yang berkaitan dengan masalah dan perkembangan sektor moneter. Hal ini berkaitan dengan tujuan Bank Sentral, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Untuk mencapai tujuan tersebut Bank Sentral melakukan kebijakan moneter secara berkelanjutan, konsisten, transparan, dan harus

mempertimbangkan

kebijakan

umum

pemerintah

di

bidang

perekonomian. 10 Dilihat dari urgennya peran dan fungsi Bank Indonesia dalam mengatur dan mengawasi peredaran uang baik melalui bank-bank negara dan swasta menunjukkan bahwa bank Indonesia memiliki peran dan fungsi yang sangat 10

http://ardra.biz/ekonomi/ekonomi-perbankan-lembaga-keuangan/peran-fungsi-dantujuan-bank. Diakses tanggal 15 Januari 2016


menentukan hidup dan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia ke depan. Sebab Bank Indonesia berhak menetapkan peraturan, memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu dari Bank, melaksanakan pengawasan Bank, dan mengenakan sanksi terhadap Bank sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Untuk mengefektifkan pengawasan Bank Indonesia terhadap lembaga keuangan lainnya, pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 membentuk “Otoritas Jasa Keuangan” (selanjutnya disingkat OJK) yang sifatnya independen dan bebas dari campur tangan pihak-pihak lain. 11 Sebab, Bank Indonesia bukanlah satu-satunya bank pemerintah, melainkan banyak lagi bankbank yang statusnya bank pemerintah, seperti: Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia 1946 (BNI), Bank Dagang Negara (BDN), Bank Tabungan Negara, Bank Mandiri, dan lain-lain. Dalam ketatanegaraan Indonesia, Bank Indonesia memiliki peran dan fungsi yang amat strategis, yaitu selain sebagai pemegang kas pemerintah, juga berfungsi sebagai Bank Pengontrol peredaran uang. Bank Indonesia atas nama Pemerintah Republik Indonesia dapat menerima pinjaman luar negeri, dapat menatausahakan serta menyelesaikan tagihan dan kewajiban keuangan pemerintah terhadap pihak luar negeri. BahkanhanyaBank Indonesialah merupakan satusatunya lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan dan mengedarkan uang

11

Bab I Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 321 Tahun 2011 Tentang Otorisasi Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4963), adalah OJK.


rupiah serta mencabut, menarik, dan memusnahkan uang dimaksud dari peredaran. 12 Bank Indonesia memiliki keterkaitan yang serius dengan pemerintah terutama perihal keberadaan gubernur bank, hal ini terbukti dari pengangkatan Gubernur dan Deputi Gubernur Senior. Menurut Jimly Asshiddiqie “Perkataan gubernur kita pinjam menjadi perkataan Indonesia dari bahasa Belanda governuur yang berasal dari Bahasa Prancis gouverneur dan dalam Bahasa Spanyol disebut gobernador serta dalam Bahasa Inggris governor”. 13 Dari Pengusulan dan pengangkatan Gubernur dan Deputi Gubernur Senior dilakukan oleh Presiden (sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan) dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat tersebut menunjukkan bahwa walaupun Deputi Gubernur diusulkan oleh Gubernur, namun yang mengangkat adalah

Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (selanjutnya

disebut DPR). Dalam hal calon Gubernur atau Deputi Gubernur Senior sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau calon Deputi Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) UU No. 23 tahun 1999 tidak disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden atau Gubernur wajib mengajukan calon baru. 14 Apabila calon yang diajukan oleh Presiden atau Gubernur tidak disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden wajib mengangkat kembali Gubernur atau Deputi Gubernur Senior atau Deputi Gubernur untuk jabatan yang sama, atau

12

Pasal 20 Undang-Undang No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia Jimly Asshiddiqie Perkembangan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi Jakarta:Konstitusi Press, 2006, hlm. 288. 14 Pasal 41 Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia 13


dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat mengangkat Deputi Gubernur Senior atau Deputi Gubernur untuk jabatan yang lebih tinggi di dalam struktur jabatan Dewan Gubernur dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6). Anggota Dewan Gubernur diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali dalam jabatan yang sama untuk sebanyak-banyaknya 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. Prosedur pengusulan dan pengangkatan Gubernur dan Gubernur Senior Bank Indonesia tersebut dapat diduga bahwa Bank Indonesia memiliki peran yang sangat strategis dan sangat berpengaruh terhadap keberadaan negara Indonesia terutama perekonomian dan keuangannya. Sedemikian banyak keistimewaan dan kewenangan yang dimiliki Bank Indonesia sedemikian banyak pulalah tantangan yang selalu siap menghadangnya. Ada sejumlah Permasalahan dan Tantangan Bank Indonesia yang selalu menghatuinya, seperti tugas pokok maupun visi/misi yang dibebankan kepadanya, Bank Indonesia merupakan lembaga negara yang bersifat super body. Sebab pada pada kenyataannya walaupun Bank Indonesia super body, namun tidak mudah mengendalikan indikator-indikator moneter yang dihadapi. Hal ini membutuhkan, independensi yang luas. Namun untuk mengetahui lebih jelas tentang seberapa jauh peran dan fungsi Bank Indonesia dalam system ketatanegaraan di Indonesia menurut Undang-Undang tentang Bank Indonesia dirasa perlu untuk menelusurinya melalui tulisan, sehingga penulis mengusulkan skripsi dengan judul : “ Peran dan


Fungsi Bank Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999”.

B. Perumusan Masalah Berdasarkan latar belakang di atas, dikaitkan dengan isi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, maka rumusan masalah ditetapkan sebagai berikut : 1. Bagaimana kedudukan Bank Indonesia dalam Ketatanegaraan di Indonesia? 2. Bagaimana peran dan fungsi Bank Indonesia dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999? 3. Bagaimana hubungan Bank Indonesia dengan otoritas jasa keuangan?

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan. 1. Tujuan penulisan a. Untuk mengetahui kedudukan Bank Indonesia dalam Ketatanegaraan di Indonesia. b. Untuk mengetahui peran dan fungsi Bank Indonesia dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999. c. Untuk mengetahui hubungan Bank Indonesia dengan otoritas jasa keuangan.


2. Manfaat penulisan a. Manfaat teoritis Diharapkan dapat menambah pengembangan ilmu hukum khususnya Hukum Tata Negara mengenai Peran Dan Fungsi Bank Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999. b. Manfaat praktis Dapat memberikan tambahan informasi bagi para peneliti lain mengenai kedudukan,

peran

dan

fungsi

Bank

Indonesia

Dalam

Sistem

Ketatanegaraan Di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999.

D. Keaslian Penulisan Sepanjang penelusuran di perpustakaan Fakultas hukum USU skripsi dengan judul Peran dan Fungsi Bank Indonesia Dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999”. Dan sepanjang pengetahuan penulis belum pernah ditulis penulis lainnya dan belum pernah dipublikasikan melalui media apapun. Penulisan skripsi ini adalah asli karya sendiri dan bukan plagiat. Sebab Penulisan dilakukan sendiri dengan mempedomani aturan yang ada di lingkungan perguruan tinggi yang penulis masuki dan dapat dipertanggungkan secara akademik dan ilmiah.


E. Tinjauan Kepustakaan 1. Sistem Ketatanegaraan di Indonesia Sistem ketatanegaraan bangsa Indonesia tercermin pada Konstitusi Indonesia sendiri yaitu Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945). Sejak Proklamasi hingga sekarang, Indonesia telah beberapa kali mengalami perubahan konstitusi. Hal ini disebabkan oleh perkembangan sejarah ketatanegaraan Indonesia yang terus mengalami dinamika menuju suatu tatanan pemerintahan Negara Indonesia yang lebih baik. Konstitusi atau UUD yang pernah berlaku di Indonesia sejak proklamasi sampai sekarang adalah UUD 1945, UUD RIS 1949, UUDS 1950, UUD 1945 terakhir UUD 1945 hasil amandemen. Sistem ketatanegaraan di Indonesia bersumber dari Undang-Undang Dasar yang berlaku pada saat itu. Undang-Undang dasar yang berlaku di Indonesia adalah UUD 1945. Berarti sistem ketatanegaraanpun adalah sebagaimana tercantum dalam UUD 1945. UUD di Indonesia telah mengalami beberapa kali pergantian, berarti sistem ketatanegaraan juga berganti-ganti. Berbicara tentang ketatanegaraan berarti tidak terlepas dari organisasi Negara.

Negara menurut Teori Kekelompokannya Kranenburg adalah “suatu

organisasi kekuasaan yang diciptakan oleh sekelompok manusia yang disebut bangsa dengan tujuan untuk menyelenggarakan kepentingan mereka bersama. “15 Bentuk negara menurut UUD 1945 terdapat Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi :” Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk Republik” 16 Ini berarti Negara Kesatuan Republik Indonesia (selanjutnya disebut NKRI dipimpin atau 15

http://www.ilmusiana.com/2015/04/pengertian-negara-paling-lengkap.html. pada tanggal 16 Januari 2016. 16 Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 .

Diakses


dikepalai oleh Presiden. UUD merupakan suatu alat untuk menguji peraturan dan mengawasi pelaksanaan peraturan. Undang-Undang Dasar 1945 terutama pembukaannya merupakan sumber dan aspirasi perjuangan serta tekad bangsa Indonesia dalam mempertahankan dan memperjuangkan keutuhan NKRI. Pembukaan yang telah dirumuskan secara padat dan hikmat dalam 4 alinea tersebut mengandung arti dan makna yang sangat mendalam dan mempunyai nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh bangsa Indonesia. Sistem ketatanegaraan Indonesia mengenal adanya hirarkhi peraturan perundang-undang. Hal ini disebabkan karena menghindari agar tidak terjadi perbedaan penafsiran tentang aturan mana yang lebih kuat (tinggi) dan mana yang lebih lemah (rendah). Menurut TAP MPRS XX Tahun 1966, hirarkhi peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah UUD 1945, TAP MPR, UU/PERPU, Peraturan Pemerintah (PP), Keputusan Presiden (Keppres), Peraturan Menteri dan Instruksi Menteri. Seterusnya Menurut TAP MPR III Tahun 2000 hirarkhi peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah UUD 1945, TAP MPR, UU, PERPU, PP, Keputusan Presiden, dan Peraturan Daerah. Sedangkan menurut UU No. 10 Tahun 2004 khirarkhinya adalah sebagai berikut : UUD 1945, UU/PERPU, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Daerah. 17 Perlu digaris bawahi, perubahan yang terjadi sebagai akibat perubahan UUD 1945 juga terjadi pada lembaga-lembaga negara. Adapun Lembaga Negara 17

http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/A6011CBA-1B4E-49B1-9DDC-CB01A diakses pada tanggal 16 Januari 2016.


Dan Sistem Penyelenggaraan Kekuasaan Negara Sebelum Perubahan UUD 1945 (sebelum amandemen UUD 1945) adalah UUD 1945 merupakan hukum tertinggi, kemudian kedaulatan rakyat diberikan seluruhnya kepada MPR (Lembaga Tertinggi). MPR mendistribusikan kekuasaannya (distribution of power) kepada 5 Lembaga Tinggi yang sejajar kedudukannya, yaitu : 1) Mahkamah Agung (MA), 2). Presiden, 3). Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), 4). Dewan Pertimbangan Agung (DPA) dan 5). Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

18

MPR sebagai Lembaga Tertinggi Negara diberi kekuasaan tak terbatas (super power) karena “kekuasaan ada di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR” dan MPR adalah “penjelmaan dari seluruh rakyat Indonesia” yang berwenang menetapkan UUD, GBHN, mengangkat presiden dan wakil presiden. Dalam praktek ketatanegaraan, MPR pernah menetapkan antara lain: Presiden, sebagai presiden seumur hidup,Presiden yang dipilih secara terus menerus sampai 7 (tujuh) kali berturut turut,memberhentikan sebagai pejabat presiden, meminta presiden untuk mundur dari jabatannya,tidak memperpanjang masa jabatan sebagai presiden. Selanjutnya tentang Presiden. Presiden memegang posisi sentral dan dominan sebagai mandataris MPR, meskipun kedudukannya tidak “neben” akan tetapi “untergeordnet”.Presiden menjalankan kekuasaan pemerintahan negara

18

Ibid.


tertinggi (consentration of power and responsiblity upon the president), Presiden selain memegang kekuasaan eksekutif (executive power), juga memegang kekuasaan legislative (legislative power) dan kekuasaan yudikatif (judicative power), Presiden mempunyai hak prerogatif yang sangat besar. Demikian juga tentang DPR. DPR .memberikan persetujuan atas RUU yang diusulkan presiden, memberikan persetujuan atas PERPU, memberikan persetujuan atas Anggaran serta meminta MPR untuk mengadakan sidang istimewa guna meminta pertanggungjawaban presiden. Sedangkan lembaga negara dan sistem penyelenggaraan kekuasaan negara sesudah perubahan UUD 1945 merupakan hukum tertinggi dimana kedaulatan berada di tangan rakyat dan dijalankan sepenuhnya menurut UUD. UUD memberikan pembagian kekuasaan (separation of power) kepada 6 Lembaga Negara dengan kedudukan yang sama dan sejajar, yaitu Presiden, Majelis Permusyawaratan Rakyat (selanjutnya disebut MPR), DPR, Dewan Perwakilan Daerah (selanjutnya dsiebut DPD), Badan Pemeriksa Keuangan (selanjutnya disebut BPK), Mahkamah Agung (selanjutnya disebut MA), dan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut MK). Amandemen UUD 1945: Mempertegas prinsip negara berdasarkan atas hukum [Pasal 1 ayat (3)] dengan menempatkan kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan yang merdeka, penghormatan kepada hak asasi manusia serta kekuasaan yang dijalankan atas prinsip due process of law.Mengatur mekanisme pengangkatan dan pemberhentian para pejabat negara, seperti hakim.Sistem konstitusional berdasarkan perimbangan kekuasaan (check and balances) yaitu


setiap kekuasaan dibatasi oleh Undang-undang berdasarkan fungsi masingmasing. Selain itu ditegaskan juga bahwa setiap lembaga negara sejajar kedudukannya di bawah UUD 1945.Lembaga tinggi negara sejajar kedudukannya dengan lembaga tinggi negara lainnya seperti Presiden, DPR, DPD, MA, MK, BPK. Hal ini dilakukan adalah dalam rangka

menghilangkan supremasi

kewenangannya, terutama dalam hal menetapkan GBHN, mengangkat Presiden (karena presiden dipilih secara langsung melalui pemilu). Berikut diuraikan diuraikan keadaan lembaga-lembaga Negara setelah setelah amandemen UUD 1945 adalah sebagai berikut : 1). Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) a. Posisi dan kewenangannya diperkuat. b. Mempunyai kekuasaan membentuk UU (sebelumnya ada di tangan presiden, sedangkan DPR hanya memberikan persetujuan saja) sementara pemerintah berhak mengajukan RUU c. .Proses dan mekanisme membentuk UU antara DPR dan Pemerintah. d. Mempertegas fungsi DPR, yaitu: fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan sebagai mekanisme kontrol antar lembaga negara. 2). Dewan Perwakilan Daerah (DPD) a. Lembaga negara baru sebagai langkah akomodasi bagi keterwakilan kepentingan daerah dalam badan perwakilan tingkat nasional setelah ditiadakannya utusan daerah dan utusan golongan yang diangkat sebagai anggota MPR.


b. Keberadaanya dimaksudkan untuk memperkuat kesatuan Negara Republik Indonesia. c. Dipilih secara langsung oleh masyarakat di daerah melalui pemilu. d. Mempunyai kewenangan mengajukan dan ikut membahas RUU yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, RUU lain yang berkait dengan kepentingan daerah. 3). Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) a.

Anggota BPK dipilih DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD.

b.

Berwenang mengawasi dan memeriksa pengelolaan keuangan negara (APBN) dan daerah (APBD) serta menyampaikan hasil pemeriksaan kepada DPR dan DPD dan ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum.

c.

Berkedudukan di ibukota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi.

d.

Mengintegrasi peran BPKP sebagai instansi pengawas internal departemen yang bersangkutan ke dalam BPK.

4). Presiden a.

Membatasi beberapa kekuasaan presiden dengan memperbaiki tata cara pemilihan dan pemberhentian presiden dalam masa jabatannya serta memperkuat sistem pemerintahan presidensial.

b.

Kekuasaan legislatif sepenuhnya diserahkan kepada DPR.

c.

Membatasi masa jabatan presiden maksimum menjadi dua periode saja.

d.

Kewenangan

pengangkatan

duta

dan

menerima

duta

harus

memperhatikan pertimbangan DPR.


e.

Kewenangan

pemberian

grasi,

amnesti

dan

abolisi

harus

memperhatikan pertimbangan DPR. f.

Memperbaiki syarat dan mekanisme pengangkatan calon presiden dan wakil presiden menjadi dipilih secara langsung oleh rakyat melui pemilu, juga mengenai pemberhentian jabatan presiden dalam masa jabatannya.

5). Mahkamah Agung (MA) a.

Lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman, yaitu kekuasaan yang menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan Pasal 24 ayat (1).

b.

Berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peaturan perundangundangan di bawah undang-undang dan wewenang lain yang diberikan undang-undang.

c.

Di bawahnya terdapat badan-badan peradilan dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan militer dan lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).

d.

Badan-badan lain yang yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman

diatur

dalam

Undang-undang

seperti:

Kejaksaan,

Kepolisian, Advokat/Pengacara dan lain-lain. 6). Mahkamah Konstitusi (MK) a.

Keberadaanya dimaksudkan sebagai penjaga kemurnian konstitusi (the guardian of the constitution).


b.

Mempunyai kewenangan: Menguji UU terhadap UUD, Memutus sengketa kewenangan antar lembaga negara, memutus pembubaran partai politik, memutus sengketa hasil pemilu dan memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden dan atau wakil presiden menurut UUD.

c.

Hakim Konstitusi terdiri dari 9 orang yang diajukan masing-masing oleh Mahkamah Agung, DPR dan pemerintah dan ditetapkan oleh Presiden, sehingga mencerminkan perwakilan dari 3 cabang kekuasaan negara yaitu yudikatif, legislatif, dan eksekutif. 19

2. Pengertian Bank Indonesia Bank dalam Kamus istilah hukum Fockema Andreae adalah suatu lembaga atau orang pribadi yang menjalankan perusahaan dalam menerima dan memberikan uang dari dan kepada pihak ketiga.

20

. Selanjutnya menurut OP.

Simorangkir, Bank adalah salah satu badan usaha lembaga keuangan yang bertujuan memberikan kredit dan jasa.

21

Agak berbeda sedikit adalah pendapat

GM. Verryn Stuart dengan mangatakan: Bank adalah suatu badan yang beretujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat-alat pembayaran sendiri atau dengan uang yang diperolehnya dari orang lain, maupun dengan jalan mengedarkan alat-alat baru berupa uang giral. 22

19

http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/A6011CBA-1B4E-49B1-9DDC-CB01A diakses pada tanggal 16 Januari 2016 20 Zainal Asikin, Pengantar Hukum Perbankan Indoesia, Jakarta:PT. Rajawali Grafika Persada, 2015, hlm 25. 21 Ibid. 22 Ibid


Bank Indonesia terdiri dari dua kata yaitu “Bank” dan “Indonesia”. Bank secara umum difahami sebagi tempat menyimpan dan meminjam uang. Menurut Kasmir Bank diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya.

23

Kasmir selanjutnya

membedakan antara bank dengan lembaga keuangan. Lembaga keuangan menurut Kasmir memiliki pengertian sebagai setiap perusahaan yang bergerak di bidang keuangan dimana kegiatannya apakah hanya menghimpun dana atau hanya menyalurkan dana atau kedua-duanya. 24 Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Bank adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dari jasa di lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. 25 Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan yang dimaksud dengan Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya ke masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. 26 Ditinjau dari sejarahnya, masalah perbankan telah mulai dikenal sejak zaman Kerajaan Babylonia dan kemudian berkembang hingga ke Yunani dan Romawi dimana pada saat itu kegiatan bank hanya berkisar pada tukar menukar uang antar pedagang atau antar kerajaan. Kemudian di Eropah muncul Bank 23

Kasmir Dasar-Dasar Perbankan Edisi Revisi. RajaGrafindo:Jakarta, 2014, hlm. :3 Ibid 25 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kamus Besar Bahasa Indonesia Balai Pustaka: Jakarta, 2010, hlm 178 26 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182. 24


Venesia sekitar tahun 1171, Bank of Genoa dan Bank of Barcelona tahun 1320. De3mikian juga di Indonesia yang pada saat itu bernama Hindia Belanda. Pada masa Hindia Belanda lahir beberapa bank yang memiliki peranan penting dalam kelancaran pemerintahan penjajahan Belanda antara lain De Algemenevolks, De Escompo Bank NV, De Javasche NV, De Post Paar Bank, Nedeerlands Handles Maatscappij (NHM) dan Nationale Handles Bank (NHB). Selain beberapa bank yang didirikan Pemerintah Hindia Belanda tersebut, muncul pula beberapa bank miliki pribumi seperti bank Abuan Saudagar, Batavia Bank, Bank Nasional Indonesia, NV. Bank Boemi, The Charteredbank of India, The Yokohama Species Bank, The Matsui Bank dan The Bank of China. Khusus bagi Indonesia, untuk pertama kali peranan bank sentral dilaksanakan oleh Bank Negara Indonesia (BNI) yang didirikan pada tanggal 5 Juli 1946. Namun lima tahun kemudian tepatnya tahun 1951 pemerintah melaksanakan nasionalisasi terhadap De Javasche Bank menjadi Bank Sentral melalui Undang-Undang Nomor 24 tahun 1954. 27 Dengan nasionalisasi tersebut maka De Javasche Bank berfungsi sebagai Bank Sirkulasi sekaligus sebagai bank umum sampai diterbitkannya UndangUndang Nomor 11 tahun 1953 tentang Undang-Undang Pokok bank Indonesia. Namun pada masa orde baru tatanan perbankan Indonesia ditata kembali dengan memfungsikan Bank Indonesia sebagai Bank Sentral secara utuh non komersial

28

dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 13 tahun 1968 tentang Bank Sentral. 27

Zainal Asikin. Pengantar Hukum Perbankan Indonesia Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada, 2015, hlm. 39 28 Ibid


Kedudukan Bank Indonesia secara tegas dapat dilihat dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 yang berbunyi : (1) Bank Indonesia adalah bank sentral Republik Indonesia. (2) Bank Indonesia adalah lembaga negara yang independen, bebas dari campur tangan Pemerintah dan/atau pihak-pihak lainnya, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang ini. (3) Bank Indonesia adalah badan hukum berdasarkan undang-undang ini. 29 Berdasarkan beberapa definisi diatas dapat diketahui bahwa bank adalah juga merupakan lembaga keuangan yang mempunyai kegiatan tertentu yaitu menghimpun dana (uang) dari masyarakat dalam bentuk simpanan untuk disalurkan ke masyarakat dalam bentuk pinjaman atau kredit serta memberikan jasa lain seperti pengiriman uang, penagihan surat-surat berharga baik yang berasal dari dalam kota maupun luar kota. Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik yang terbentang dari Merauke di Irian Jaya (Timur) hingga Sabang/Pulau Weh (Barat) dan memiliki beraneka ragam suku dan bahasa daerah yang disatukan lambang Negara Garuda Pancasila. Bank Indonesia adalah bank yang berada dan dimiliki oleh negara kesatuan Republik Indonesia dari Merauke di Timur sampai Sabang di barat yang berfungsi selain dari Bank Sentral juga sebagai Bank Sirkulasi, bank to bank dan lender of the last resort. 30

29

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia Kasmir Dasar-Dasar Perbankan Edisi Revisi . RajaGrafindo:Jakarta, 2014, hlm. 8

30


3. Tugas-Tugas Bank Indonesia Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 UndangUndang ini, Bank Indonesia mempunyai tugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter; mengatur dan menjaga kelancaran pembayaran mengatur dan mengawasi Bank. Selain beberapa tugas bank Indonesia tersebut, Bank Indonesia dapat memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah untuk jangka waktu paling lama 90 (Sembilan puluh) hari kepada Bank untuk mengatasi kesulitan pendanaan jangka pendek Bank yang bersangkutan. Pelaksanaan pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, wajib dijamin oleh Bank penerima dengan agunan yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan yang nilainya minimal sebesar jumlah kredit atau pembiayaan yang diterimanya. Mengatur dan menjaga kelancaran system pembayaran Bank Indonesia berwenang

melaksanakan

dan

memberikan

persetujuan

dan

izin

atas

penyelenggaraan jasa pembayaran; mewajibkan penyelenggara jasa pembayaran untuk menyampaikan laporan tentang kegiatannya; menetapkan penggunaan alat pembayaran sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia sendiri. Tugas-Tugas penting Bank Indonesia lainnya antara lain adalah : 1). Mengatur kliring antarbank dalam mata uang rupiah dan/atau valuta asing yang penyelenggarannya dilakukan oleh Bank Indonesia atau pihak lain dengan persetujuan Bank Indonesia. 2). Menyelenggarakan penyelesaian akhir transaksi pembayaran antarbank dalam mata uang rupiah dan/atau valuta asing. Namun perlu digaris bawahi bahwa


penyelenggaraan kegiatan penyelesaian akhir transaksi pembayaran antarbank dapat dilakukan oleh pihak lain dengan persetujuan Bank Indonesia. 3). Menetapkan macam, harga, uang yang akan dikeluarkan, bahan yang digunakan, dan tanggal mulai berlakunya sebagai alat pembayaran yang sah. 4) Mengeluarkan dan mengedarkan uang rupiah serta mencabut, menarik, dan memusnahkan uang dimaksud dari peredaran yang dibebaskan dari bea meterai. 5) Mencabut dan menarik uang rupiah dari peredaran dengan memberikan penggantian dengan nilai yang sama. 31 Tugas istimewa dari Bank Indonesia adalah mengatur dan mengawasi bank. Bank Indonesia berhak menetapkan peraturan, memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu dari Bank, melaksanakan pengawasan Bank, dan mengenakan sanksi terhadap Bank sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Selanjutnya untuk mendukung tugas tersebut, Bank Indonesia berwenang menetapkan ketentuan-ketentuan perbankan yang memuat prinsip kehati-hatian, seperti : a. Memberikan dan mencabut izin usaha bank; b. Memberikan izin pembukaan, penutupan, dan pemindahan kantor Bank; c. Memberikan persetujuan atas kepemilikan dan kepengurusan Bank; d. Memberikan izin kepada Bank untuk menjalankan kegiatan-kegiatan usaha tertentu. 32

31

http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/A6011CBA-1B4E-49B1-9DDC-CB01Adiakses pada tanggal 17 Januari 2016 32 Loc. Cit.


Bahkan hingga mewajibkan bank lainnya untuk menyampaikan laporan keterangan, dan penjelasan sesuai dengan tata cara yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Selain itu, Bank Indonesia dapat melakukan pemeriksaan terhadap Bank, baik secara berkala maupun setiap waktu apabila diperlukan. Bahkan jikadiperlukan, pemeriksaan dapat dilakukan terhadap perusahaan induk, perusahaan anak, pihak terkait, pihak terafiliasi, dan debitur Bank.

4. Pelaksanaan Tugas Bank Indonesia Dalam melaksanakan tugasnya, Bank Indonesia dipimpin oleh Dewan Gubernur yang terdiri atas seorang Gubernur, seorang Deputi Gubernur Senior, dan sekurang-kurangnya 4 (empat) orang atau sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang Deputi Gubernur. Dewan Gubernur dipimpin oleh Gubernur dengan Deputi Gubernur Senior sebagai wakil. Dalam hal Gubernur dan Deputi Gubernur Senior berhalangan, Gubernur atau Deputi Gubernur Senior menunjuk seorang Deputi Gubernur untuk memimpin Dewan Gubernur. Selanjutnya Dalam hal penunjukan sebagaimana ditetapkan pada ayat (3) karena sesuatu hal tidak dapat dilaksanakan, salah seorang Deputi Gubernur yang paling lama masa jabatannya bertindak sebagai pemimpin Dewan Gubernur. Dewan Gubernur melaksanakan tugas dan wewenang Bank Indonesia sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang ini. Tata tertib dan tata cara menjalankan pekerjaan Dewan Gubernur ditetapkan dengan Peraturan Dewan


Gubernur. Dewan Gubernur mewakili Bank Indonesia di dalam dan di luar pengadilan. Sedangkan kewenangan mewakili dilaksanakan oleh Gubernur.Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Gubernur, calon yang bersangkutan harus memenuhi syarat antara lain: a) Warga negara Indonesia; b) Memiliki akhlak dan moral yang tinggi; c) Memiliki keahlian dan pengalaman di bidang ekonomi, keuangan, dan/atau perbankan dan hukum. 33 Gubernur dan Deputi Gubernur Senior diusulkan dan diangkat oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Deputi Gubernur diusulkan oleh Gubernur dan diangkat oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam hal calon Gubernur atau Deputi Gubernur Senior sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau calon Deputi Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden atau Gubernur wajib mengajukan calon baru. Dalam hal calon yang diajukan oleh Presiden atau Gubernur untuk kedua kalinya tidak disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden wajib mengangkat kembali Gubernur atau Deputi Gubernur Senior atau Deputi Gubernur untuk jabatan yang sama, atau dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat mengangkat Deputi Gubernur Senior atau Deputi Gubernur untuk jabatan yang lebih tinggi di dalam struktur jabatan Dewan Gubernur dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6).

33

Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia


Anggota Dewan Gubernur diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali dalam jabatan yang sama untuk sebanyak-banyaknya1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. Penggantian anggota Dewan Gubernur yang telah berakhir masa jabatannya dilakukan secara berkala setiap tahun paling banyak 2 (dua) orang. Gubernur, Deputi Gubernur Senior, dan Deputi Gubernur sebelum memangku jabatannya wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut ajaran agamanya di hadapan Ketua Mahkamah Agung. 5. Hubungan Bank Indonesia dengan Pemerintah dan Internasional. Bank Indonesia tidak dapat dipisahkan dari Pemerintah. Hal ini tertuang dalam Pasal 52 UU Bank Indonesia yang berbunyi : “Bank Indonesia bertindak sebagai pemegang kas Pemerintah” Oleh karenanya .Bank Indonesia untuk dan atas nama Pemerintah dapat menerima pinjaman luar negeri, menatausahakan, serta menyelesaikan tagihan dan kewajiban keuangan Pemerintah terhadap pihak luar negeri. Bahkan menurut Pasal 54Pemerintah wajib meminta pendapat Bank Indonesia dan/atau mengundang Bank Indonesia dalam sidang yang membahas masalah ekonomi, perbankan dan keuangan yang berkaitan dengan tugas Bank Indonesia atau masalah lain yang termasuk kewenangan Bank Indonesia. 34 Selain itu juga Bank Indonesia dapat memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah mengenai Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta kebijakan lain yang berkaitan dengan tugas dan wewenang Bank Indonesia. Bank Indonesia dapat melakukan kerja sama dengan bank sentral lainnya, organisasi, dan lembaga internasional. Dalam hal dipersyaratkan bahwa anggota

34

Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 pasal 54.


lembaga internasional dan/atau lembaga multilateral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Bank Indonesia dapat bertindak untuk dan atas nama Negara Republik Indonesia sebagai anggota. Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa Bank Indonesia merupakan bank yang memiliki kewenangan melebihi kewenangan bank-bank lainnya, seperti : a. Tidak dapat dipisahkan dari pemerintah Indonesia b. Berwenang menetapkan ketentuan-ketentuan perbankan c. Berwenang memberikan dan mencabut izin usaha Bank; d. Berwenang memberikan izin pembukaan, penutupan, dan pemindahan kantor Bank; e. Berwenang memberikan persetujuan atas kepemilikan dan kepengurusan Bank; f. Berwenang memberikan izin kepada Bank lain untuk menjalankan kegiatan-kegiatan usaha tertentu. g. Berwenang mewajibkan bank lainnya untuk menyampaikan laporan keterangan, dan penjelasan sesuai dengan tata cara yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. h. Dapat melakukan kerjasama dengan Bank Sentral lainnya i. Dapat memberi pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah tentang Rancangan Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) j. Dapat melakukan pemeriksaan terhadap Bank, baik secara berkala maupun setiap waktu apabila diperlukan. Bahkan jikadiperlukan, pemeriksaan


dapat dilakukan terhadap perusahaan induk, perusahaan anak, pihak terkait, pihak terafiliasi, dan debitur Bank. Untuk memperjelas isi UU No. 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia dapat dicermati rangkuman berikut. 1. Status, Tempat Kedudukan, dan Modal BI a. Bank Indonesia (BI) adalah Bank Sentral Republik Indonesia. b. BI lembaga yang independen, bebas dari campur tangan pemerintah dan/atau pihak-pihak lainnnya, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam Undang-Undang ini. BI berkedudukan di ibu kota NKRI dan dapat mempunyai kantor di dalam dan di luar wilayah NKRI. 2) Tujuan dan Tugas BI a. Tujuan BI adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Tujuan ini perlu ditopang dengan tiga pilar utama, yaitu kebijakan moneter dengan prinsip kehati-hatian, sistem pembayaran yang cepat dan tepat, serta sistem perbankan yang dan keuangan yang sehat. b. Untuk mencapai tujuan tersebut, BI mempunyai tugas: 1)

menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter;

2)

mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran; dan

3)

mengatur dan mengawasi bank.

3) Dalam rangka menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter Bank Indonesia berwenang: a. Menetapkan sasaran-sasaran moneter dengan memperhatikan laju inflasi yang ditetapkan; dan


b. Melakukan pengendalian moneter dengan menggunakan cara-cara antara lain: a. Operasi pasar terbuka di pasar uang baik rupiah maupun valuta asing; b. Penetapan tingkat diskonto; dan c. Penetapan cadangan wajib minimum. 4) Dalam rangka mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, Bank Indonesia berwenang: a. Melaksanakan dan memberikan persetujuan dan izin atas peyelenggaraan jasa sistem pembayaran. b. Mewajibkan penyelenggara jasa sistem pembayaran untuk menyampaikan laporan tentang kegiatannya. c. Menetapkan penggunaan alat pembayaran. 5) Dalam rangka melaksanakan tugas mengatur dan mengawasi bank, Bank Indonesia menetapkan peraturan, memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu dari bank, melaksanakan pengawasan bank dan mengenakan sanksi terhadap bank sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 6) Terkait dengan pengawasan bank, dalam UU ini diamanatkan bahwa tugas mengawasi bank akan dilakukan oleh lembaga pengawas sektor jasa keuangan yang independen, dan dibentuk dengan UU. Pembentukan lenbaga pengawasan tersebut dilaksanakan paling lambat 31 Desember 2012.


7) Dalam melaksanakan tugasnya, Bank Indonesia dipimpin oleh Dewan Gubernur, yang terdiri atas seorang Gubernur, seorang Depuri Gubernur Senior, dan min. 4 orang atau max.7 orang Deputi Gubernur. 8) Hubungan dengan Pemerintah: (a) Dalam rangka koordinasi kebijakan antara otoritas moneter dengan otoritas fiskal dan sektor rril, Rapat Dewan Gubernur dapat dihadiri oleh Menetri atau pejabat Pemerintah. Demikian pula sebaliknya Gubernur dapat menghadiri sidang kabinet. (b) Bank Indonesia bertindak sebagai pemegang kas Pemerintah. (c) Dalam hal Pemerintah akan menerbitkan surat-surat utang negara, Pemerintah wajib terlebih dahulu berkonsultasi dengan Bank Indonesia dan DPR. (d) Bank Indonesia dilarang membeli untuk diri sendiri surat-surat utang negara, kecuali di pasar sekunder. (e) Akuntabilitas dan Anggaran Agar independensi yang diberikan kepada Bank Indonesia dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, kepada Bank Indonesia dituntut untuk transparan dan memenuhi prinsip akuntabilitas publik. (f) Transparansi dan prinsip akuntabiitas publik dilakukan dengan cara antara lain: a. Menyampaikan informasi kepada masyarakat secara terbuka melalui media masa pada setiap awal tahun anggaran yang memuat evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan moneter pada tahun sebelumnya dan


rencana kebijakan moneter dan penetapan sasaran-sasaran moneter untuk tahun yang akan datang. Informasi ini juga disampaikan secara tertulis kepada Presiden dan DPR. b. Menyampaikan laporan keuangan tahunan kepada BPK untuk dilakukan

pemeriksaan.

Laporan

hasil

pemeriksaan

tersebut

selanjutnya disampaikan oleh BPK kepada DPR dan diumumkan oleh BI melalui media masa. Selanjutnya,

selain

kewenangan

yang

dimiliki

Bank

Indonesia,

permasalahan yang dihadapipun banyak. Berikut ini akan dipaparkan sejumlah permasalahan dan tantangan yang dihadapi oleh Bank Indonesia yaitu : a. Faktor Independensi Sejak pertama kali dibentuk tahun 1953, Bank Indonesia belum pernah independen hingga tahun 1999 yaitu dengan dikeluarkannya Undang-Undang No 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia. Ada dua bentuk independensi dalam suatu organisasi, yaitu independensi dalam makna kelembagaan dan independensi dalam makna individu. Suatu lembaga yang independen hanya akan bisa independen apabila dikelola oleh orang-orang yang memiliki kapabilitas untuk mempertahankan independensinya. Namun, hingga tiga kali perubahan belum ada disinggung perihal kapabilitas individu dalam konteks independensi. Hal ini terbukti bahwa sebelum tahun 1999, baik Gubernur ataupun Deputi Gubernur Bank Indonesia tidak pernah lepas dari kooptasi kepentingan pihak tertentu seperti kalangan pengusaha ataupun penguasa. Hal ini terbukti dengan adanya kasus pemilihan


Deputi Bank Indonesia, Miranda S. Goeltom. KPK menemukan sejumlah kejanggalan dengan masuknya aliran dana yang bersumber dari kalangan pengusaha sehubungan dengan proses pemilihan Deputi Bank Indonesia tersebut. b. Korupsi Pada dasarnya Bank Indonesia termasuk salah satu lembaga negara yang paling sedikit berurusan dengan kasus korupsi. Memang ada beberapa pejabatnya yang pernah divonis bersalah

seperti

: a) Burhanuddin Abdullah (mantan

Gubernur BI periode 2003-2008), b) Aulia Pohan (mantan Deputi Bank Indonesia, dan, c) Miranda S. Goeltom (mantan Deputi Bank Indonesia). Sedemikian strategisnya peran yang diemban oleh petinggi/pejabat Bank Indonesia, tetapi hanya bisa menghasilkan tiga orang yang berhasil divonis tindak pidana korupsi. Padahal, Bank Indonesia memiliki peran yang sangat vital diantara lembaga-lembaga lainnya, sehingga sangatlah tepat jika Bank Indonesia disebut sebagai lembaga super body. Bukan itu saja, gaji maupun tunjangan pejabat ataupun petinggi Bank Indonesia sudah lebih dari cukup. Bahkan Gubernur Bank Indonesia adalah pejabat pemerintah yang mendapat gaji tertinggi di Indonesia. Tetapi, kenyataan membuktikan bahwa dengan pemberian gaji dan tunjangan ataupun fasilitas yang tinggi tidak menjamin untuk tidak tidak menyalahgunakan kewenangan yang diberikan kepadanya. Sebab, salah satu di antara fungsi Bank Indonesia adalah menjalankan tugas pengawasan dan pengaturan kegiatan perbankan yang sudah tentu memiliki peluang untuk kerupsi yang lebih luas. Faktanya menunjukkan bahwa

20% apartemen mewah di


Singapura dikuasai oleh orang Indonesia. Indonesia pula disebutkan masuk ke dalam 10 besar negara yang paling sering melakukan transaksi-transaksi mencurigakan. Sehubungan dengan kewenangan dalam mengatur lalu-lintas pembayaran (internasional), c. Kelembagaan Perbankan Kelembagaan perbankan sesuai dengan konsep dan definisinya seharusnya berfungsi sebagai lembaga intermediari keuangan. Fungsi utamanya untuk menghimpun dana-dana nasabah (kreditur) untuk kemudian disalurkan ke pihak yang membutuhkan dana (debitur). Idealnya pula, kelembagaan perbankan memperoleh laba operasional dari fungsi intermediarinya sendiri, yaitu melalui selisih (spread) tingkat suku bunga pinjaman dan simpanan. Kelembagaan perbankan yang sehat akan mampu menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi dan mampu pula menjadi penggerak pertumbuhan formasi kapital di dalam negeri. Kelembagaan perbankan umum (komersil) masih diberikan toleransi untuk memperbesar laba yang bukan berasal dari laba operasional. Makna toleransi di sini tidak sama dengan 'diperbolehkan'. Tetapi pada kenyataannya, kinerja keuangan perbankan di Indonesia lebih banyak ditopang dari sumber-sumber keuntungan yang bukan berasal dari kegiatan operasional. Faktanya pula, rata-rata perbankan di Indonesia memiliki kinerja keuangan yang masih lebih rendah dibandigkan perbankan di Singapura, Malaysia, maupun Thailand. Perbankan di Indonesia pula disebutkan paling tidak efisien, karena memiliki angka toleransi


biaya operasional (berdasarkan indikator BOPO) yang paling tinggi di Asia Tenggara. Praktik-praktik curang dalam kegiatan perbankan di Indonesia sudah menjadi rahasia umum di kalangan bankir. Permasalahannya cukup rumit, karena upaya untuk menghimpun dana-dana dari masyarakat harus bersaing dengan asetaset keuangan lain, seperti saham, obligasi, ataupun surat utang. Pemberian kredit untuk kondisi perekonomian saat ini pun dianggap cukup berisiko. Itu sebabnya, pihak perbankan di Indonesia tampak lebih dominan untuk melakukan penghimpunan dana ketimbang penyaluran dana. Sasaran-sasaran penyaluran dana itu pun ditujukan pada sasaran yang dianggap berisiko rendah. Tidak mengherankan pula perbankan di Indonesia terkadang membuka peluang untuk menjual alat-alat keuangan seperti reksa dana. Kasus Bank Century seharusnya bisa menjadi pelajaran berharga tentang betapa lemahnya kepengawasan kegiatan perbankan oleh Bank Indonesia. Lemahnya fungsi kepengawasan perbankan oleh pihak otoritas moneter sesungguhnya pula bukan cerita baru. Di tahun 1992, pihak otoritas moneter melikuidasi Bank Summa karena tidak bisa menyelesaikan masalah 'kalah kliring'. Kasus Bank Summa ini pun sesungguhnya akibat dari praktik curang yang dilakukan oleh pemilik bank, sehingga menyebabkan tingkat likuiditasnya menjadi semakin rendah di bawah batas toleransi. Kasus Bank Summa ini pun sesungguhnya merupakan bagian dari rentetan kasus penutupan 16 bank pada tahun

1997,

akibat

dampak

dari

krisis

moneter.

Padahal,

pangkal

permasalahannya sudah terdeteksi di tahun 1987 dan 1988 hingga dikeluarkannya


paket kebijakan keuangan di tahun 1990. Sekali lagi, fungsi pengawasan bank yang sangat lemah mengakibatkan tingginya biaya ekonomi yang mesti ditanggung oleh pemerintah. Puncak peristiwa di tahun 1997 nampaknya belum bisa menjadi pelajaran setelah dikeluarkannya Undang-Undang No 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia. Di akhir tahun 2012, dilaporkan terdapat 10 bank umum nasional (swasta) yang sudah dikuasai oleh asing, termasuk di antaranya Bank Permata yang 44,50% kepemilikannya dikuasai oleh Stanchart. Seperti diketahui, salah satu nama kandidat Gubernur Bank Indonesia yang kini menjabat Menteri Keuangan, yaitu Agus Marto Wardoyo dulunya pernah menjadi Direktur Utama di Bank Permata (2002-2005). Pertanyaannya, mengapa bank-bank tersebut begitu cepat beralih kepemilikan ke pihak asing? Masih terkait dengan fungsi kepengawasan dan penataan, siapapun yang nantinya akan menempati posisi pejabat tinggi di Bank Indonesia harus mampu mengubah paradigma tentang fungsi intermediari perbankan umum nasional. Di Thailand, untuk meminjam modal usaha tidak membutuhkan jaminan, tetapi cukup dengan syarat memiliki riwayat keuangan yang jelas. Tidak ada diskriminasi, kecuali hanya bermodal kepercayaan. Tetapi situasi yang berbeda, ketika seseorang meminjam modal usaha pada perbankan nasional. Pihak perbankan lebih suka menyalurkan dananya untuk kredit jenis konsumsi. 6. . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia adalah salah satu dari beberapa Undang-Undang Republik Indonesia yang khusus


mengatur tentang Bank Indonesia. Undang-Undang tersebut disusun dengan berbagai pertimbangan, seperti

memelihara kesinambungan pelaksanaan

pembangunan nasional guna mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, pelaksanaan pembangunan ekonomi diarahkan kepada terwujudnya perekonomian nasional yang berpihak pada ekonomi kerakyatan,merata, mandiri, andal, berkeadilan, dan mampu bersaing di kancah perekonomian internasional; guna mendukung terwujudnya perekonomian nasional dimaksud dan sejalan dengan tantangan perkembangan dan pembangunan ekonomi yang semakin kompleks, keuangan yang semakin maju serta perekonomian internasional yang semakin kompetitif dan terintegrasi, kebijakan moneter harus dititikberatkan pada upaya untuk memelihara stabilitas nilai rupiah; untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter yang efektif dan efisien diperlukan keuangan yang sehat, transparan, terpercaya, dan dapat dipertanggung-jawabkan yang didukung oleh Indonesia pembayaran yang cepat, tepat, dan aman, serta pengaturan dan pengawasan bank yang memenuhi prinsip kehatihatian; untuk menjamin keberhasilan tujuan memelihara stabilitas nilai rupiah diperlukan bank sentral yang memiliki kedudukan yang independen; Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral dianggap tidak sesuai lagi dan perlu diganti dengan undang-undang baru tentang Bank Indonesia. Hal tersebut dilaksanakan mengingat Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 23, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945; Bab IV huruf A butir 1a Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor X/MPR/1998; Pasal 3


Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998; dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR/1998.35

F. Metode Penelitian Metode penelitian adalah cara yang teratur dan terfikir secara runtut dan dengan baik dengan menggunakan metode ilmiah yang bertujuan untuk menemukan, mengembangkan maupun guna menguji kebenaran maupun ketidakbenaran dari suatu pengetahuan, gejala atau hipotesis. 36 Penelitian ini bertujuan mendiskripsikan peran dan fungsi Bank Indonesia dalam system ketatanegaraan di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999. Oleh karenanya pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang bermaksud untuk mengetahui dan mendiskrisikan bagaimana peran dan fungsi Bank Indonesia dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia menurut

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 melalui metode

yuridis normatif yaitu penelitian yang didasarkan pada studi terhadap bahan-bahan kepustakaan atau studi terhadap dokumen berupa peraturan tertulis dan bahanbahan hukum lain. 37

G. Sistematika Penulisan Agar gambaran dan langkah-langkah yang dilakukan dalam penyusunan dan penulisan skripsi lebih terarah, maka ditetapkan sistematika penulisan. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut: 35

Konsideran Undang-Undang No. 23 tahun 1990 tentang Bak Indonesia Soerjono Soekanto 2006 Metode Penelitian Hukum Jakarta:Rajawali Pers, hlm 7 37 Soerjono Soekanto 1986 Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta:UI Press.. Hlm 5 36


BAB I

PENDAHULUAN Bab ini berisi tentang gambaran umum tentang permasalahan yaang akan dibahas, berisi tentang teknis penulisan skripsi, yang dimulai dengan

mengemukakan

latar

belakang

pemilihan

judul

dan

dilanjutkan dengan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, keaslian penulisan, tinjauan kepustakaan, metode penelitian, dan diakhiri dengan sistematika penulisan. BAB II

KEDUDUKAN BANK INDONESIA DALAM KETATANEGARAAN DI INDONESIA Bab ini merupakan pembahasan awal dari permasalahan yang telah dirumuskan dalam pendahuluan. Jika melihat skripsi ini maka penulis melakukan

penelusuran

terhadap

perkembangan

pengaturan

perbankan di Indonesia dan independensi bank Indonesia sebagai lembaga negara serta status bank Indonesia dalam sistem pemerintah di Indonesia. BAB III

PERAN DAN FUNGSI BANK INDONESIA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN DI INDONESIA MENURUT UNDANGUNDANG NOMOR 23 TAHUN 1999 Bab ini merupakan inti dari permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini. Dalam bab ini akan menganalisis mengenai peranan dan fungsi bank Indonesia baik itu dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, dalam mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran serta mengatur dan mengawasi bank.


BAB IV HUBUNGAN BANK INDONESIA DENGAN OTORITAS JASA KEUANGAN Di dalam bab ini, akan dibahas mengenai hubungan bank Indonesia dengan otoritas jasa keuangan serta hubungan bank Indonesia dengan pemerintah. BAB V

PENUTUP Bab ini merupakan bab terakhir dalam penulisan skripsi ini dimana penulis akan membuat kesimpulan dari keseluruhan uraian skripsi dan memberikan beberapa saran yang diajukan penulis sehubungan dengan peran dan fungsi bank Indonesia dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia menurut undang-undang nomor 23 tahun 1999.


BAB I PENDAHULUAN. jantung yang selalu bergerak menerima dan menyalurkan darah ke seluruh tubuh

Recommend Documents