BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Negara kita memiliki jumlah organisasi yang sangat banyak, baik yang dikelola oleh pihak swasta maupun yang berada di bawah pimpinan Negara. Pada umumnya, setiap instansi ataupun organisasi memiliki tujuan untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat atau pelanggan. Hal itu dapat diwujudnyatakan melalui peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat atau pelanggan. Setiap instansi ataupun badan pemerintahan yang berdiri di bawah pimpinan Negara merupakan sarana pendukung demi terciptanya kesejahteraan masyarakat yang merupakan cita-cita bangsa yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karenanya, dibutuhkan sumber daya manusia yang berkompetensi dan taat pada peraturan. Sumber daya manusia diharapkan dapat mengolah sumber-sumber lain yang dapat mendukung pencapaian tujuan instansi atau organisasi. Selain itu, dibutuhkan pula sumber daya manusia yang mampu taat dan melaksanakan budaya organisasi di instansi atau organisasinya masing-masing. Sumber daya manusia merupakan unsur yang sangat pokok dalam suatu organisasi. Tidak mungkin organisasi dapat melakukan kegiatan tanpa adanya sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan bagian dari suatu kemajuan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Oleh karenanya, era teknologi dan peradaban yang sudah sangat maju ini menuntut sumber daya manusia yang kompeten, yang memiliki semangat dan kedisiplinan yang tinggi.
Berbicara mengenai sumber daya manusia, Pegawai Negeri Sipil termasuk di dalam salah satunya. Pegawai Negeri Sipil memiliki kedudukan yang sangat penting dan menentukan. Hal ini dikarenakan Pegawai Negeri Sipil adalah aparatur negara dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan sebagai usaha mewujudkan tujuan nasional. Karenanya, kelancaran pemerintahan dan pembangunan nasional juga bergantung pada Pegawai Negeri Sipil. Hal ini berarti, untuk dapat menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan, Pegawai Negeri Sipil harus memiliki kualitas diri yang baik terlebih dahulu. Pegawai Negeri Sipil saat ini sering menjadi sorotan. Pegawai Negeri Sipil diharapkan menjadi sosok teladan dalam tugas dan taat terhadap segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, serta melaksanakan tugas dinas dengan penuh tanggung jawab. Disiplin pegawai merupakan gambaran bagaimana tanggung jawab Pegawai Negeri Sipil di dalam melaksanakan tugasnya. Pada kenyataannya, masih banyak terjadi tindakan tidak disiplin dari Pegawai Negeri Sipil. Misalnya saja, sering datang terlambat, bolos kerja, pulang lebih awal, banyak waktu kerja yang tidak efektif, dan tidak menunjukkan ketidakpatuhan atau ketidaktaatan pada peraturan kerja di instansinya. Taufan, dalam Harian Waspada menyatakan bahwa tindak-tanduk PNS kerap menjadi perhatian publik karena dianggap seenaknya dan tidak bertanggungjawab dalam pekerjaan. Bahkan tak jarang, para pegawai berseragam khusus ini terlihat berkeliaran di tempat-tempat umum pada saat jam kerja. Kinerja PNS dinilai sangat lamban dan tidak terarah. Ini terlihat dari masih banyaknya ditemukan
kelemahan
di
setiap
instansi
(http://waspada.co.id/index.php?option=
com_content&view=article&id=243392:skpd-bermasalah-pantas-dimutasi&catid=77 :fokusutama&Itemid=131 diakses pada 1 April 2012 pukul 18.30). Hal tersebut juga
dipertegas dengan pernyataan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Abubakar bahwa 95 persen Pegawai Negeri Sipil (PNS) di seluruh Indonesia tidak memiliki kompetensi. Hanya lima persen dari total sebanyak 2,5 juta yang punya kompetensi (http://pekalongankab.bps.go.id/ diakses pada 4 Juli 2012 pukul 16.00). Menaggapi masalah di atas, maka Pegawai Negeri Sipil sangat memerlukan pembinaan. Hal ini agar Pegawai Negeri Sipil semakin memahami Peraturan Kepegawaian yang menjadi acuan dalam pembinaan disiplin pegawai. Sejalan dengan hal tersebut akan terwujud disiplin kerja yang baik, pegawai akan lebih produktif berdasarkan sistem karier, dan memicu prestasi kerja. Hal yang bisa terjadi, Pegawai Negeri Sipil tidak memiliki kedisiplinan yang baik karena kurang mendapatkan pembinaan yang baik di instansinya. Pembinaan terhadap Pegawai Negeri Sipil adalah suatu kewajiban, mengingat sudah ada Undang-Undang yang mengaturnya. Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang no.43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang no.8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian menyatakan untuk mewujudkan penyelenggaraan tugas pemerintah dan pembangunan diperlukan Pegawai Negeri Sipil yang profesional, bertanggung jawab, jujur, dan adil melalui pembinaan yang dilaksanakan berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karier yang dititikberatkan pada sistem prestasi kerja. Salah satu badan yang mengurusi masalah kepegawaian yang berada dalam naungan Presiden Republik Indonesia adalah Badan Kepegawaian Negara (BKN). Badan Kepegawaian Negara merupakan Lembaga Pemerintah Non Departemen. Pihak atau badan yang tersebut sebagai yang mengurusi kepegawaian memiliki peran yang besar dalam peningkatan kualitas Pegawai Negeri Sipil. Badan Kepegawaian Negara sendiri
memiliki visi Pegawai Negeri Sipil yang Profesional, Netral, dan Sejahtera. Badan Kepegawaian Negara juga memiliki wewenang untuk membuat kebijakan manajemen Pegawai Negeri Sipil. Untuk dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dalam menyelenggarakan manajemen Pegawai Negeri Sipil termasuk pembinaan kepegawaian kepada pemerintah pusat dan daerah Badan Kepegawaian Negara telah didukung oleh 12 Kantor Regional. Kantor Regional tersebut, yaitu Regional I-Yogyakarta, Regional II-Surabaya, Regional III-Bandung, Regional IV-Makasar, Regional V-Jakarta, Regional VI-Medan, Regional VII-Palembang, Regional VIII-Banjarmasin, Regional IX-Papua, Regional X-Denpasar, Regional XI-Manado, dan Regional XII-Pekanbaru. Di
Medan,
Kantor
Regional
http://www.bkn.go.id/kanreg06memiliki
tugas
VI
Badan pokok
Kepegawaian membantu Kepala
Negara Badan
Kepegawaian Negara di wilayah kerjanya meliputi Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, yang kewenangannya masih melekat pada pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kantor Regional VI Badan Kepegawaian Negara ini juga tidak lepas dari masalah ketidakdisiplinan. Pegawainya ada yang sering datang terlambat, bolos kerja, dan tidak menggunakan waktu kerja dengan efektif. Karenanya, pembinaan disiplin kerja sangat perlu dilakukan di sini. Kantor Regional VI selaku suatu badan kepegawaian harus mengupayakan pembinaan disiplin pegawainya sehingga disiplin kerja pegawainya pun baik. Di samping hal tersebut, memang Badan Kepegawaian Negara Regional VI Medan sebagai lembaga besar yang mengurusi kepegawaian harus dapat pula menjadi teladan bagi instansi lain dalam membina para pegawainya agar kasus-kasus ketidakdisiplinan pun berkurang. Menyadari pembinaan disiplin kerja bagi Pegawai Negeri Sipil sebagai abdi negara dan
abdi masyarakat adalah hal yang wajib dan penting, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai Pembinaan Disiplin Kerja Pegawai Negeri Sipil Pada Kantor Regional VI Badan Kepegawaian Negara Medan.
1.2. Perumusan Masalah Dalam setiap penelitian, perlu adanya perumusan masalah secara jelas untuk menghindari ruang lingkup yang terlalu luas. Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan tersebut, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pembinaan disiplin kerja Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Regional VI Badan Kepegawaian Negara Medan?
1.3. Tujuan Penelitian Setiap penelitian memiliki tujuan yang hendak dicapai. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pembinaan disiplin kerja Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Regional VI Badan Kepegawaian Negara Medan.
1.4. Manfaat Penelitian Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dapat diperoleh dari hasil penelitian ini adalah: 1. Secara subyektif, penelitian ini diharapkan mampu menjadi sarana untuk melatih dan mengembangkan kemampuan berfikir ilmiah, sistematis, dan metodologis bagi penulis untuk menuliskannya dalam bentuk karya ilmiah berdasarkan kajian teori dan aplikasi yang diperoleh dari Ilmu Administrasi Negara.
2. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi secara langsung ataupun tidak langsung bagi kepustakaan Departemen Ilmu Administrasi Negara dan bagi kalangan penulis lain yang tertarik pada bidang ini. 3. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan atau sumbangan pemikiran tentang pembinaan disiplin kerja Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Regional VI Badan Kepegawaian Negara Medan.
1.5. Kerangka Teori Teori merupakan serangkaian asumsi, konsep, defenisi, dan proposisi untuk menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antar konsep. Kerangka teori adalah bagian dari penelitian, tempat peneliti memberikan penjelasan tentang hal-hal yang berhubungan dengan variabel pokok, sub variabel, atau pokok masalah yang ada di dalam penelitian (Singarimbun, 1999: 37). Kerangka teori disusun sebagai landasan berfikir untuk menunjukkan persfektif yang digunakan dalam memandang fenomena sosial yang menjadi objek penelitian.
1.5.1. Pegawai Negeri Sipil 1.5.1.1. Pengertian Pegawai Negeri Sipil Pegawai Negeri Sipil merupakan abdi negara yang pendapatannya diperoleh dari negara. Pegawai Negeri Sipil merupakan abdi masyarakat yang harus melayani masyarakat sesuai dengan tugas yang sudah diserahkan kepadanya. Pegawai Negeri Sipil adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang telah ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas negara. Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan mengangkat, memindahkan, dan
memberhentikan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 43 Tahun 1999). Pegawai Negeri Sipil terdiri dari Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pegawai Negeri Sipil Daerah. Berdasarkan penjelasan dari undang-undang tersebut, Pegawai Negeri Sipil Pusat adalah Pegawai Negeri Sipil yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan bekerja pada Departemen, Lembaga Pemerintah nonDepartemen, Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, instansi vertikal di daerah propinsi/kabupaten/kota, kepaniteraan pengadilan, atau dipekerjakan untuk menyelenggarakan tugas negara lainnya. Pegawai Negeri Sipil Daerah adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Propinsi/Kabupaten/Kota yang gajinya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bekerja pada Pemerintah Daerah, atau dipekerjakan di luar instansi induknya (UU No. 43 Tahun 1999). Jadi, pada hakekatnya Pegawai Negeri Sipil adalah warga negara biasa seperti halnya warga masyarakat lainnya. Memang adanya pandangan yang menganggap bahwa pegawai Negeri Sipil merupakan kelompok elit masyarakat atau menjamin istilah yang berbau feodalistik, tidak sepenuhnya keliru, karena sebagai unsur aparatur Negara, abdi Negara dan abdi masyarakat, di samping atribut-atribut kewenangan yang melekat, pada tataran tertentu memang sering dilengkapi dengan berbagai fasilitas yang dapat meninggikan status sosialnya.
1.5.1.2 Jenis-Jenis Pegawai Negeri Sipil
Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia No. 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, yang menjelaskan Pegawai Negeri terdiri dari: 1. Pegawai Negeri Sipil 2. Anggota Tentara Nasional Indonesia 3. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Pegawai Negeri Sipil terdiri dari: 1. Pegawai Negeri Sipil Pusat Pegawai Negeri Sipil Pusat adalah pegawai yang bekerja sama pada departemen, lembaga pemerintah non departemen, kesekretariatan, lembaga tertinggi/tinggi negara, instansi vertikal di daerah-daerah dan kepaniteraan pengadilan. Juga pegawai yang bekerja pada perusahaan jawatan misalnya perusahaan jawatan kereta api, pegadaian dan lain-lain. Pegawai yang diperbantukan atau dipekerjakan pada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Juga pegawai yang berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan dan diperbantukan atau dipekerjakan pada badan lain seperti perusahaan umum, yayasan dan lainnya serta yang menyelenggarakan tugas negara lainnya, misalnya hakim pada pengadilan negeri/pengadilan tinggi. 2. Pegawai Negeri Sipil Daerah Pegawai Negeri Sipil Daerah adalah PNS Daerah diangkat dan bekerja pada Pemerintahan Daerah Otonom baik pada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
3. Pegawai Negeri Sipil lain yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah Masih dimungkinkan adanya PNS lainnya yang akan ditetapkan dengan peraturan pemerintah, misalnya kepala-kepala kelurahan dan pegawai negeri di kantor sesuai dengan UU No. 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian. Dari
uraian-uraian
tersebut
di
atas,
dapat
disimpulkan
bahwa
yang
menyelenggarakan tugas-tugas negara atau pemerintahan adalah pegawai negeri, karena kedudukan pegawai negeri adalah sebagai abdi negara dan abdi masyarakat, juga pegawai negeri merupakan tulang punggung pemerintah dalam proses penyelenggaraan pemerintahan maupun dalam melaksanakan pembangunan nasional.
1.5.1.3 Kewajiban dan Larangan Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil ada beberapa kewajiban yang harus ditaati oleh Pegawai Negeri Sipil. Hal yang paling berkaitan dengan kinerja Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan kewajiban dari Pegawai Negeri Sipil tersebut adalah: 1. Menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan 2. Melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada Pegawai Negeri Sipil dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab 3. Mengutamakan kepentingan negara daripada kepentingan sendiri, seseorang, dan/atau golongan
4. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan negara; masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja 5. Membimbing bawahan dalam melaksanakan tugas 6. Mencapai sasaran kerja pegawai yang ditetapkan 7. Menggunakan dan memelihara barang-barang milik negara dengan sebaikbaiknya 8. Memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat Kewajiban Pegawai Negeri Sipil tersebut pada dasarnya telah mengisyaratkan keberhasilan Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya apabila dilaksanakan secara maksimal. Pada hakekatnya Pegawai Negeri Sipil harus mampu menjalankan apa yang menjadi kewajibannya guna menghasilkan kinerja yang layak untuk dinikmati masyarakat dalam proses pencapa ian kesejahteraan masyarakat melalui proses pelayanan publik. Sementara itu, berdasarkan pasal 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia no. 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil maka ada beberapa larangan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil. Hal yang paling berkaitan dengan kinerja Pegawai Negeri Sipil adalah: 1. Menyalahgunakan wewenang 2. Menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain 3. Tanpa izin Pemerintah menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan/atau lembaga atau organisasi internasional
4. Bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing atau lembaga swadaya masyarakat asing 5. Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik negara secara tidak sah 6. Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara 7. Memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun baik secara langsung atau tidak langsung dan dengan dalih apapun untuk diangkat dalam jabatan 8. Menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya 9. Melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani. Sebagaimana diketahui bahwa aparatur pemerintah merupakan pelayan bagi masyarakat. Jadi, aparatur pemerintah dalam hal ini adalah Pegawai Negeri Sipil yang dituntut untuk lebih bersungguh-sungguh untuk melaksanakan kewajiban dan larangan yang telah diamanatkan kepadanya dengan baik, sehingga apa yang menjadi tujuan dan sasaran akan terlaksana dengan maksimal, yakni sebagai pelayan masyarakat bagi masyarakatnya dan bukan untuk dilayani.
1.5.2. Pembinaan Pegawai Negeri Sipil 1.5.2.1. Pengertian Pembinaan Pegawai Negeri Sipil Pembinaan terhadap sumber daya manusia sangat dibutuhkan dalam peningkatan kualitas kinerja. Demikian halnya dengan para Pegawai Negeri Sipil (PNS), sebagai abdi negara Pegawai Negeri Sipil memiliki peranan yang besar dalam pencapaian cita-cita bangsa. Sejalan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas kinerja, pembinaan terhadap pegawai dilaksanakan untuk meningkatkan disiplin, mengembangkan karier, dan etika mereka sehingga dapat memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat dan negara. Pembinaan tersebut dapat dilakukan dengan berbagai arah yang berbeda namun tetap untuk dapat memberikan pelayanan yang baik. Pembinaan memiliki makna yang berdekatan dengan kata bimbingan, yaitu mengarahkan, mengembangkan, dan menyempurnakan seseorang agar menjadi lebih baik sesuai dengan yang diharapkan oleh yang membina. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pembinaan adalah suatu usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Menurut Musanef (2000: 47) pembinaan adalah segala usaha tindakan yang berhubungan langsung dengan
perencanaan,
penyusunan,
pembangunan,
pengembangan,
pengarahan,
penggunaan, serta pengendalian segala suatu secara berdaya guna dan berhasil guna. Selanjutnya Thoha (2005: 84) menyatakan pembinaan pada Pegawai Negeri Sipil merupakan suatu proses, hasil atau pertanyaan menjadi lebih baik, dalam hal ini mewujudkan adanya perubahan, kemajuan, peningkatan, pertumbuhan sesuai prosedur yang diatur dalam peraturan pemerintah.
Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan pembinaan merupakan tugas yang terus menerus di dalam pengambilan keputusan yang berwujud suatu perintah, peraturan, atau instruksi-intruksi sehingga yang dibina dapat melaksanakan tugasnya dan akhirnya dapat didayagunakan secara tepat dan berhasil guna bagi suatu organisasi atau lembaga. Selanjutnya, pembinaan Pegawai Negeri Sipil merupakan upaya mengarahkan Pegawai Negeri Sipil yang ada atau yang akan ada sehingga dapat melaksanakan tugasnya dan dapat didayagunakan secara tepat.
Dalam pembinaan diperlukan cara-cara atau strategi. Lima ciri utama yang dilihat dari strategi pembinaan: 1. Pemusatan Upaya (concentration of effort) Sebuah yang yang efektif mengharuskan pusat kegiatan, upaya, atau perhatian terhadap rentang sasaran yang lebih sempit. 2. Wawasan waktu (time horizon) Strategi dipergunakan untuk menggambarkan pandangan yang meliputi waktu yang jauh ke depan, yaitu waktu yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan tersebut dan juga waktu yang diperlukan untuk mengamati dampaknya. 3. Pola Keputusan (pattern decision) Keputusan-keputusan harus saling menunjang, artinya mengikuti suatu pola yang konsisten serta diikuti oleh sanksi bila terdapat pelanggaran atasnya. 4. Peresapan/Pemahaman (comprehension)
Suatu yang mencakup spektrum kegiatan yang luas mulai dari proses alokasi sumber daya sampai dengan kegiatan dalam pelaksanaannya disertai pemahaman tentang hal yang berkaitan yang dilakukan. 5. Dampak (impact) Hal yang menjadi hasil dari pengerjaan pembinaan. Dengan mengikuti suatu strategi tertentu, dampak akhirnya akan sangat berarti. Pemusatan upaya, wawasan waktu, pola keputusan, peresapan, dan dampak menjadi tolak ukur pembinaan. Strategi dalam pembinaan diperlukan sebagai upaya menciptakan kesatuan arah dalam memberikan pengarahan dan mengarahkan sumber daya untuk mendorong mencapai tujuan yang diharapkan (Stoner, 1996: 140).
1.5.2.2. Tujuan Pembinaan Pegawai Negeri Sipil Pembinaan pegawai Negeri Sipil diarahkan untuk menjamin penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna. Pembinaan terhadap setiap orang secara umum memiliki bertujuan membentuk karakter dan kepribadian berkualitas, sehingga menghasilkan kinerja yang maksimal. Pembinaan pada Pegawai Negeri Sipil dapat mewujudkan citra Pegawai Negeri Sipil yang penuh kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, negara dan pemerintah yang bersatu padu, bermental baik, berwibawa, berdaya guna,berhasil guna, bersih, berkualitas tinggi dan sadar akan tanggung jawabnya sebagai unsur aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat. Secara singkat untuk menciptakan Pegawai Negeri Sipil yang menuju sempurna (Wursanto, 1997:12).
Pembinaan juga dapat membentuk sumber daya manusia yang disiplin, tanpa disiplin yang baik akan sulit bagi organisasi untuk mencapai hasil yang optimal (Fathoni, 2006: 172). Selain itu, menurut Mangkunegara (2003: 52) pembinaan yang baik dapat meningkatkan penghayatan jiwa dan ideologi, meningkatkan produktifitas dan kualitas kerja dan lain sebagainya. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka secara singkat dapat dikemukakan tujuan dari pembinaan Pegawai Negeri Sipil adalah meningkatkan kualitas Pegawai negeri Sipil dengan mengupayakan sumber daya manusia yang ada atau yang akan ada, sehingga dapat didayagunakan secara tepat dan sebaik-baiknya atau efektif dan efisien. Oleh karena itu, pembinaan Pegawai Negeri Sipil diarahkan agar kebijaksanaan yang ada dapat menjadikan Pegawai
Negeri
Sipil
menjalankan
tugas
kewajibannya,
meningkatkan
dan
mengembangkan kemampuan, serta menempatkan pegawai sesuai kemampuan yang dimiliki pada bidang tugas yang tepat. Pembinaan pegawai Negeri Sipil diarahkan untuk menjamin penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna, yaitu: 1. Satuan organisasi lembaga pemerintah mempunyai jumlah dan mutu pegawai yang rasional, sesuai dengan jenis, sifat dan beban kerja yang dibebankan kepadanya. 2. Pembinaan seluruh pegawai negeri sipil terintegrasi artinya terhadap semua pegawai negeri sipil berlaku ketentuan yang sama. 3. Pembinaan pegawai negeri sipil dilaksanakan atas dasar sistem karir dan sistem prestasi. 4. Pengembangan sistem penggajian diarahkan untuk menghargai prestasi kerja dan besarnya tanggung jawab.
5. Tindakan korektif terhadap pegawai yang benar-benar melanggar ketentuan yang berlaku dilaksanakan secara tegas. 6. Penyempurnaan sistem administrasi kepegawaian dan sistem pengawasannya dapat dilaksanakan. 7. Pembinaan dan kesetiaan dan ketaatan penuh terhadap pancasila, UUD 1945, negara dan pemerintah tetap terjamin. (http://scribd.com/doc/76443430/13/b-Arahdan-Tujuan-Pembinaan-Pegawai-Negeri diakses pada 1 Juni 2012 pukul 18.05)
1.5.2.3. Jenis-Jenis Pembinaan Pegawai Negeri Sipil 1. Pembinaan Disiplin Secara umum disiplin dapat diartikan sebagai kepatuhan atau ketaatan terhadap segala peraturan dan ketentuan yang berlaku atau dapat juga diartikan sebagai kesungguhan dalam bertindak dan berperilaku. Disiplin merupakan pembatas kebebasan dari pegawai
itu sendiri. Oleh karena itu, dalam usaha menegakkan diri tidak asal melaksanakannya saja. Dengan kata lain disiplin bukan hanya sekedar pegawai harus tertib tetapi disiplin juga harus dapat menunjang tujuan organisasi. Selain harus dapat menunjang tujuan organisasi, maka disiplin yang ditegakkan juga harus sesuai dengan kemampuan pegawai. Moril atau semangat kerja yang tinggi memiliki hubungan yang sangat erat dengan disiplin. Apabila pegawai merasa berbahagia dalam pekerjaannya, pada umumnya hal itu didorong oleh disiplin pribadi mereka sendiri, dan sebaliknya apabila moril atau semangat kerja mereka rendah, maka mereka tergolong orang yang dapat menyesuaikan diri dengan kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik, sebagai contoh menggunakan banyak waktu sekedar minum kopi, datang terlambat, atau mungkin
menyetujui perintah atasan dengan hati yang tidak senang. Di samping hal tersebut ada juga upaya dari luar individu untuk membantu meningkatkan disiplin. Kegiatan atau upaya yang dilakukan untuk meningkatkan disiplin pegawai tersebut dinamakan pembinaan disiplin pegawai (Moekijat, 1999: 138). Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan, kaidah, pedoman kerja, atau job description yang berlaku dan telah ditetapkan oleh organisasi baik dalam bentuk tertulis atau tidak tertulis, yang apabila tidak ditaati/dilanggar akan dijatuhi hukuman disiplin guna mewujudkan tujuan organisasi secara efisien dan efektif. Peraturan disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah peraturan yang mengatur kewajiban, larangan, dan sanksi apabila kewajiban tidak ditaati atau larangan dilanggar oleh Pegawai Negeri Sipil. Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan Pegawai Negeri Sipil yang melanggar ketentuan peraturan disiplin, baik yang dilakukan di dalam ataupun di luar jam kerja. Setiap perbuatan yang melanggar peraturan tersebut akan diberikan hukuman yang disebut hukuman disiplin. Tujuan hukuman disiplin adalah untuk memperbaiki dan mendidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran disiplin. Pejabat yang berwenang menghukum wajib memeriksa terlebih dahulu secara seksama Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran disiplin itu. Oleh karenanya, hukuman disiplin yang dijatuhkan harus setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukan, sehingga hukuman disiplin itu dapat diterima oleh rasa keadilan. Hukuman
tersebut tidak boleh sampai dirasakan terlalu berat. Di samping itu pula, hukuman tersebut jangan pula sangat ringan, sehingga tidak memberikan efek jera bagi si pelanggar. 2. Pembinaan Karier Sistem pembinaan karier yang baik adalah salah satu sendi organisasi yang baik karena dapat menumbuhkan semangat kerja serta rasa tanggung jawab bagi setiap pegawai. Pegawai atau karyawan yang tidak disiplin, dapat juga dikarenakan lemahnya pembinaan karier pegawai. Pegawai yang kariernya tidak berkembang akhirnya tidak disiplin terhadap peraturan-peraturan yang ada, dalam hal ini dibutuhkan inisiatif dari pimpinan untuk memperhatikakondisi para bawahannya. Karier adalah urutan posisi yang terkait dengan pekerjaan yang diduduki seseorang sepanjang hidupnya. Manusia mengejar karier adalah untuk memenuhi kebutuhankebutuhan individu secara mendalam. Karier pegawai perlu terus dipantau dan diperhatikan, karena hal tersebut dapat menunjukkan prilaku atau sikap mereka terhadap pekerjaan mereka. Seorang individu tentunya mengharapkan agar kariernya tetap dapat dikembangkan. Sistem karier adalah sistem kepegawaian di mana dalam pengangkatan pertama didasarkan atas kecakapan, selanjutnya dalam pengembangan lebih lanjut, masa kerja, pengalaman, kesetiaan, pengabdian, dan syarat-syarat objektif lain turut menentukan. Dalam sistem karier dimungkinkan naik pangkat tanpa ujian jabatan. Pengangkatan dalam jabatan dilaksanakan berdasarkan jenjang yang telah ditentukan. Sistem karier terbagi 2, yaitu sistem karier terbuka dan sitem karier tertutup. Sistem karier terbuka, yaitu untuk menduduki suatu jabatan dalam unit organisasi, terbuka untuk setiap warga negara jika ia memiliki kecakapan dan pengalaman. Sedang sistem
karier tertutup, yaitu suatu jabatan yang ada dalam organisasi hanya dapat diduduki oleh pegawai yang telah ada dalam organisasi tersebut, tidak boleh diduduki oleh orang luar (Nainggolan, 1994: 133-134). 3. Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Jiwa korps ialah rasa kesatuan dan persatuan, kebersamaan, kerja sama, tanggung jawab, etika, dedikasi, disiplin, kreativitas, kebanggaan, dan rasa memiliki organisasi Pegawai Negeri Sipil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kode Etik adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan baik dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari. Untuk mewujudkan jiwa korps, maka kode etik dapat dijadikan pedoman. Kode Etik PNS bertujuan untuk mendorong pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, meningkatkan disiplin baik dalam pelaksanaan tugas maupun hidup bermasyarakat, berorganisasi, berbangsa dan bernegara, lebih menjamin kelancaran dalam pelaksanaan tugas dan suasana kerja yang harmonis dan kondusif, meningkatkan kualitas kerja dan perilaku PNS yang profesional, meningkatkan citra dan kinerja PNS. Pembinaan jiwa korps memiliki tujuan sebagai berikut: 1. Membina karakter atau watak, memelihara rasa persatuan dan kesatuan secara kekeluargaan guna mewujudkan kerja sama dan semangat pengabdian kepada masyarakat serta meningkatkan kemampuan dan keteladanan Pegawai Negeri Sipil. 2. Mendorong etos kerja Pegawai Negeri Sipil untuk mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang bermutu tinggi dan sadar akan tanggung jawabnya sebagai unsur aparatur negara dan abdi masyarakat.
3. Menumbuhkan dan meningkatkan semangat, kesadaran dan wawasan kebangsaan Pegawai Negeri Sipil sehingga dapat menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (Revida, 2009: 35-36).
Ruang lingkup pembinaan jiwa korps mencakup: 1. Pembinaan etos kerja dalam rangka mendukung produktivitas kerja 2. Partisipasi Pegawai Negeri Sipil dalam penyusunan kebijakan pemerintah yang terkait dengan Pegawai Negeri Sipil 3. Peningkatan kerja sama antara Pegawai Negeri Sipil untuk memelihara dan memupuk kesetiakawanan dalam rangka peningkatan jiwa korps 4. Perlindungan terhadap hak-hak sipil atau kepentingan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan tetap mengedepankan kepentingan rakyat, bangsa, dan negara.
1.5.3. Disiplin Kerja Ada banyak defenisi disiplin kerja yang dikemukakan para ahli. Menurut Fathoni (2006: 172) disiplin merupakan kesadaran dan kesediaan seseorang menaati semua peraturan perusahaan dan norma-norma sosial yang berlaku. Disiplin dapat diartikan bilamana karyawan datang dan pulang tepat waktunya, mengerjakan semua pekerjaan dengan baik, dan mematuhi semua peraturan perusahaan dan norma-norma yang berlaku.
Defenisi lain, disiplin kerja adalah ketaatan pegawai terhadap peraturan, kaidah, pedoman yang berlaku dalam organisasi/instansi maupun pekerjaan (job description) yang telah ditetapkan kepadanya dan dapat dikenai sanksi apabila tidak menjalankan dengan baik (Revida, 2009: 14). Maka, secara umum dapat disimpulkan bahwa disiplin
kerja adalah sikap taat terhadap peraturan, kaidah, norma-norma, dan pedoman yang berlaku, baik tertulis maupun tidak tertulis, dan dapat dikenai sanksi apabila tidak menjalankan tugas dan wewenang yang diberikan padanya. Disiplin kerja memiliki 3 aspek, yaitu:
1. Sikap mental, yaitu sikap taat dan tertib sebagai hasil atau pengembangan diri, latihan, pengendalian pikiran, dan pengendalian watak. 2. Pemahaman yang baik mengenai sistem aturan perilaku, norma, kriteria, dan standar yang sedemikian rupa, sehingga pemahaman tersebut menumbuhkan pengertian yang mendalam atau kesadaran bahwa ketaatan atau aturan, norma, kriteria, dan standar tadi merupakan syarat mutlak untuk mencapai keberhasilan. 3. Sikap kelakuan yang secara wajar menunjukkan kesungguhan hati untuk mentaati segala hal secara cermat dan tertib (Prijodarminto, 1993: 25).
Disiplin kerja dapat dilihat dari dua yaitu : 1. Disiplin Waktu adalah jenis disiplin yang sangat mudah dilihat dan dikontrol baik oleh manajemen yang bersangkutan dengan masyarakat, contohnya melalui sistem daftar absensi atau sistem apel.pendisiplinan pegawai atau pekerja yang dapat ditempuh,misalnya mengadakan absensi 2-3 kali sehari, dan apel pagi dan apel waktu terkhir jam kerja atau lain-lain. 2. Disiplin isi kerja pada dasarnya terdiri dari metode pengerjaan, prosedur kerja, waktu, dan junlah unit yang diterapkan dengan mutu yang telah dibakukan (http://elib.unikom.ac.id/download.php?id=24583 diakses pada 1 Juni 2012 pukul 18.10). Disiplin kerja diharapkan dimiliki oleh setiap pegawai dengan tujuan sebagai berikut: 1. Adanya disiplin kerja sangat penting karena dengan baiknya disiplin kerja seorang pegawai, maka prestasi kerjanya juga akan meningkat. Dengan demikian, adanya disiplin kerja yang baik maka suatu organisasi akan dapat mencapai hasil yang optimal. 2. Tindakan disiplin akan dapat menciptakan pegawai-pegawai yang taat akan aturan dan norma-norma yang ada dan berlaku dalam suatu organisasi baik yang tertulis maupun tidak tertulis. 3. Disiplin kerja yang baik dapat meningkatkan rasa tanggung jawab seorang pegawai atas tugas-tugas yang diberikan kepadanya. Dalam hal ini akan dapat mendorong
semangat kerja dari pegawai sehingga mampu mewujudkan tujuan dari organisasi tersebut sebagaimana yang telah diinginkan. 4. Pegawai dapat melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam organisasi kerjanya. 5. Adanya disiplin agar pegawai dapat mewujudkan produktivitas yang tinggi dalam pelaksanaan tugas-tugasnya demi mewujudkan berbagai tujuan organisasi (Hasibuan, 2008: 193-194). Secara umum dapat disebutkan bahwa tujuan utama disiplin kerja adalah untuk dapat menjaga kelangsungan dari organisasi atau instansi tertentu baik pada hari ini ataupun pada hari esok.
1.5.4. Pembinaan Disiplin Kerja Pegawai Negeri Sipil Pada Kantor Regional VI Badan Kepegawaian Negara Medan Menurut Handoko (2002: 278) pembinaan disiplin kerja bertujuan: 1. Agar semua pegawai yang ada di dalam kantor berperilaku bijaksana di tempat kerja dalam arti taat kepada peraturan dan keputusan. Melayani tujuan yang sama seperti yang dilakukan undang-undang di masyarakat. 2. Untuk menjamin adanya kesesamaan antara tujuan kantor dengan tujuan masingmasing para pegawai, sehingga adanya potensi kepentingan di antara keduanya. 3. Untuk menciptakan situasi yang bagus dalam mencapai tujuan dari pekerjaan, sehingga kinerja pegawai meningkat dan pada akhirnya kinerja kantor pun meningkat. Karenanya, setiap organisasi atau instansi harus melakukan pembinaan disiplin kerja. Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional VI adalah salah satu lembaga besar
yang mengurusi masalah kepegawaian. Badan ini juga melakukan pembinaan disiplin kerja pada pegawainya. Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional VI memiliki tugas pokok dan fungsi yang meliputi: 1. Koordinasi, bimbingan, pemberian petunjuk teknis, dan pengendalian terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian 2. Pemberian pertimbangan atau penetapan mutasi kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Daerah 3. Penetapan pensiun Pegawai Negeri Sipil Pusat dan penetapan status kepegawaian di wilayah kinerjanya 4. Pemberian pertimbangan pensiun Pegawai Negeri Sipil daerah dan penetapan status kepegawaian di wilayah kinerjanya 5. Penyelenggaraan dan pemeliharaan jaringan informasi data kepegawaian Pegawai Negeri Sipil pusat dan daerah di wilayah kinerjanya 6. Penetapan pemindahan Pegawai Negeri Sipil antar daerah propinsi atau antar daerah kabupaten/kota dan daerah/kota lain propinsi 7. Tugas-tugas lain yang ditetapkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara Dalam pelaksanaan tugas-tugasnya, Kantor Regional VI Badan Kepegawaian Negara dibagi dalam 5 tupoksi bidang. Tupoksi bidang tersebut adalah Bagian Umum, Bidang Mutasi,
Bidang Status
Kepegawaian
dan
Pensiun,
Bidang
Informasi
Kepegawaian, dan Bidang Bimbingan Teknis Kepegawaian. Bidang
Bimbingan
Teknis
Kepegawaian mempunyai
tugas
melaksanakan
bimbingan teknis kepegawaian dan Diklat kepegawaian melakukan pengawasan kompetensi jabatan dan pengendalian pemanfaatan lulusan Diklat PNS pusat maupun
daerah. Bidang inilah yang berperan dalam pembinaan disiplin kerja pegawainya bersama dengan sub bagian Kepegawaian.
Bidang Bimbingan Teknis Kepegawaian terdiri dari: 1.
Seksi Bimbingan Teknis Kepegawaian I dan II Mempunyai tugas melaksanakan bimbingan dan petunjuk teknis kepegawaian,
pengawasan standar kompetensi jabatan dan koordinasi dengan aparat pengawasan fungsional bidang kepegawaian di wilayah kerjanya serta melakukan pengawasan dan pengendalian kinerja dan disiplin PNS di lingkungan Kantor Regional BKN.
2.
Seksi Pengembangan Kepegawaian Mempunyai tugas merencanakan kebutuhan diklat, menyusun program diklat,
menyiapkan
penyelenggaraan
diklat
kepegawaian,
melakukan
kerjasama
diklat,
monitoring dan pengendalian pemanfaatan diklat instansi di wilayah kerjanya. Dalam rangka mewujudkan disiplin kerja Pegawai Negeri Sipil yang baik, bidang bimbingan teknis melakukan pembinaan disiplin terhadap Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kantor Regional BKN. Pengerjaan pembinaan disiplin ini dibantu oleh Sub Bagian Kepegawaian. Pendataan kehadiran, izin, mengikuti senam, pemakaian seragam, dan sebagainya dilakukan oleh Sub Bagian Kepegawaian. Lalu, setelah itu diserahkan kepada Bidang Bimbingan Teknis Kepegawaian untuk diperiksa dan hasilnya diserahkan kepada kepala bidang, lalu kepada kepala seksi masing-masing pegawai untuk ditindaklanjuti. Dengan demikian, diharapkan akan terwujud Pegawai Negeri Sipil yang memiliki disiplin kerja yang baik di Kantor Regional VI Badan Kepegawaian Negara.
1.6. Defenisi Konsep Konsep adalah istilah dan defenisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak mengenai kejadian, kelompok, atau individu yang menjadi perhatian ilmu sosial (Singarimbun, 1999: 37). Defenisi konsep merupakan unsur peneliti yang penting untuk menggambarkan secara tepat fenomena yang hendak diteliti. Maka, penulis menggunakan defenisi konsep dalam penelitian ini sebagai berikut: Pembinaan Disiplin Kerja Pegawai Negeri Sipil Pada Kantor Regional VI Badan Kepegawaian Negara Medan ialah upaya Pada Kantor Regional VI Badan Kepegawaian Negara Medan dalam mengarahkan Pegawai Negeri Sipil yang ada atau yang akan ada sehingga dapat memiliki disiplin kerja yang baik dan akhirnya memiliki kualitas diri yang baik dan dapat didayagunakan dalam bekerja secara tepat dengan tolok ukur: 1. Pemusatan Upaya (concentration of effort) Sebuah yang yang efektif mengharuskan pusat kegiatan, upaya, atau perhatian terhadap rentang sasaran yang lebih sempit. 2. Wawasan waktu (time horizon) Strategi dipergunakan untuk menggambarkan pandangan yang meliputi waktu yang jauh ke depan, yaitu waktu yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan tersebut dan juga waktu yang diperlukan untuk mengamati dampaknya. 3. Pola Keputusan (pattern decision) Keputusan-keputusan harus saling menunjang, artinya mengikuti suatu pola yang konsisten serta diikuti oleh sanksi bila terdapat pelanggaran atasnya.
4. Peresapan/Pemahaman (comprehension) Suatu yang mencakup spektrum kegiatan yang luas mulai dari proses alokasi sumber daya sampai dengan kegiatan dalam pelaksanaannya disertai pemahaman tentang hal yang berkaitan yang dilakukan. 5. Dampak (impact) Hal yang menjadi hasil dari pengerjaan pembinaan. Dengan mengikuti suatu strategi tertentu, dampak akhirnya akan sangat berarti.
