BAB I PENDAHULUAN A.
Latar Belakang Masalah Wacana yang mengemuka di kalangan pelaku industri asuransi kerugian saat
ini adalah adanya sertifikasi keagenan. Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) sebagai lembaga yang mewadahi perusahaan asuransi kerugian sampai saat ini telah memfasilitasi ujian lisensi keagenan yang diselenggarakan oleh Asosiasi Ahli Manajemen Asuransi Indonesia di beberapa kota besar seperti Jakarta, Semarang, dan Yogyakarta. Sertifikasi agen asuransi merupakan ketentuan Menteri Keuangan berupa Keputusan Menteri Nomor 426/KMK.06/2003 mengenai Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi. Dalam keputusan Menteri Keuangan menyatakan asosiasi diberikan tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan keagenan serta menerapkan sertifikasi keagenan. Dalam lingkup usaha asuransi di indonesia pada pokoknya terdapat empat asosiasi yang diharapkan mampu mempersatukan perusahaan-perusahaan asuransi sesuai karakteristik kekhususannya, yaitu : 1. Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) 2. Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) 3. Asosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI) 4. Asosiasi Asuransi dan Jaminan Sosial Indonesia ( AAJSI)
2
Pengertian asosiasi Menurut 426/KMK.06/2003 adalah asosiasi dari perusahaanperusahaan
asuransi
kerugian,
perusahaan-perusahaan
asuransi
jiwa,
atau
perusahaan-perusahaan reasuransi. Asosiasi mempunyai peranan penting dalam industri asuransi. Asosiasi tidak hanya memegang peranan sebagai salah satu lembaga yang kajiannya dijadikan sebagai referensi dalam menentukan insurance rate sesuai dengan karakteristik kekhususannya (jiwa/syariah/umum); asosiasi juga memegang peran penting juga dalam mempromosikan insurance awareness masyarakat. Selain di atur oleh Keputusan Menteri Keuangan nomor 426/03/2008, hal ikhwal mengenai sertifikasi keagenan ini juga bisa ditemui dalam Asosiasi Ahli Manajemen Asuransi Indonesia, dimana pada pokoknya asosiasi tersebut memang bertugas menyelenggarakan Ujian-ujian dan memberikan Gelar Profesional bidang Asuransi Jiwa, Asuransi Kerugian serta bidang-bidang lain yang terkait. Dan terdapat sebuah wacana lain di mana kewajiban agen bersertifikat nantinya akan dituangkan lebih lanjut dalam bentuk sebuah produk hukum yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat pada pertengahan tahun 2011. Berdasarkan pengertian yang diberikan oleh Undang-Undang nomor 2 tahun 1992 tentang usaha perasuransian, agen asuransi adalah seseorang atau badan hukum yang kegiatannya memberikan jasa dalam memasarkan jasa asuransi untuk dan atas nama penanggung. Pengertian lain yang terdapat dalam pasal 62 sampai dengan 73 KUHD seorang agen dari suatu perusahaan asuransi adalah seorang yang ada hubungan tetap dengan perusahaan asuransi, itu dan yang mengadakan pembicaraan tentang asuransi itu sebagai kuasa dari perusahaan asuransi itu.
3
Ujian lisensi keagenan menjadi salah satu acuan untuk menerapkan standard kualifikasi minimal yang harus dimiliki seorang agen asuransi. Dengan adanya standard minimal ini, diharapkan ada peningkatan kualitas (intelektual) agen, konsekuensi logisnya kesalahan dalam hal penyampaian produk asuransi dapat berkurang. Peran agen dalam industri asuransi sangat besar. Agen berperan sebagai salah satu pilar penopang tegaknya sebuah perusahaan asuransi. Hal ini dapat dibuktikan melalui portofolio bisnis agen / pendapatan premi asuransi yang berasal dari agen asuransi sebagai sumber bisnis Perusahaan Asuransi PT. Asuransi Rama Satria Wibawa cabang Yogyakarta dan PT. Allianz Utama Indonesia cabang Yogyakarta menunjukkan prosentase yang tidak sedikit. Agen asuransi berperan penting dalam menjembatani terciptanya perjanjian penutupan polis asuransi yang merupakan awal dari sebuah hubungan hukum antara perusahaan asuransi sebagai penanggung dan nasabah sebagai tertanggung. Salah satu tugas agen asuransi adalah untuk menyampaikan penawaran pertanggungan yang sesuai dengan risk appetite dari perusahaan asuransi yang menjadi principalnya. Dalam praktek yang terjadi selama ini keterbatasan kemampuan verbal agen tidak jarang membawa tertanggung kepada pengertian yang keliru baik mengenai luasan obyek pertanggungan maupun mengenai pokok jaminan. Namun demikian ini tidak berarti bahwa perusahaan asuransi sebagai principal, dapat melepaskan diri atas kesalahan perdata yang dilakukan oleh agennya. Menurut Marsh dan Soulsby, Perusahaan asuransi mempunyai tanggung jawab atas kesalahan perdata yang dilakukan oleh agennya dalam menjalankan kekuasaannya. “Prinsipal bertanggung jawab terhadap korban karena kesalahan perdata yang dilakukan
4
agennya dalam menjalankan kekuasaannya. Dengan demikian, principal akan bertanggung jawab apabila agennya yang bertindak dalam batas kekuasaannya membuat pernyataan-pernyataan curang terhadap pihak ketiga untuk melakukan kesalahan perdata penipuan.” 1 Dengan adanya sertifikasi secara otomatis jumlah agen yang berhak untuk memasarkan produk-produk asuransi menjadi lebih sedikit, jika dibandingkan dengan sebelum adanya sertifikasi keagenan. Dengan makin terbatasnya agen-agen yang berhak untuk memasarkan produk-produk asuransi, belum tentu volume obyek pertanggungan yang dapat dipasarkan menjadi makin terbatas juga. Sebab diitilik dari perspektif hukum perlindungan konsumen, adanya sertifikasi keagenan tentunya akan memperbesar kans konsumen untuk mendapatkan haknya untuk menerima informasi yang benar mengenai jasa asuransi yang dikehendaki tanpa ditipu atau disesatkan (fraud/mislead) oleh penyampai informasi (dalam hal ini agen asuransi). Faktor trust (kepercayaan konsumen/ tertanggung) dengan adanya sertifikasi ini diharapkan bisa bertambah. Keberadaan mass media saat ini memampukan masyarakat awam untuk dapat melihat adanya persoalan hukum terkait dengan agen asuransi, sebagai perantara (middlemen) yang bertindak sebagai perpanjangan tangan perusahaan asuransi. Beberapa diantaranya antara lain pelaksanaan pengisian SPPA (Surat Permintaan Penutupan Asuransi) dengan tidak sebagaimana yang seharusnya, penipuan claim, pelaksanaan prosedur claim - pemindahan bisnis dari satu perusahaan asuransi ke perusahaan asuransi lain secara tidak benar, pengajuan klaim fiktif oleh agen dan lain, termasuk bahwa terdapat fakta di lapangan bahwa sebagian tertanggung yang
1
S.B. Marsh and J. Soulsby, 2010, Hukum Perjanjian, Alumni, Bandung, hlm 287.
5
mengalami kekecewaan akibat klaimnya ditolak oleh perusahaan asuransi karena klaim yang dimaksud tidak termasuk dalam luas jaminan yang dipertanggungkan. Perselisihan mengenai luasnya jaminan pertanggungan ini tentu tidak akan terjadi apabila kondisi pertanggungan sejak awal disampaikan secara jelas dan mendetail oleh agen asuransi yang memang merupakan perpanjangan tangan dari perusahaan asuransi. Hal ini pada akhirnya tidak hanya akan meringankan beban (paper works) yang harus dipikul oleh pengadilan ataupun Badan Mediasi Asuransi Indonesia sebagai lembaga yang berwenang untuk menjadi wasit dalam hal terjadi sengketa antara tertanggung dengan perusahaan asuransi; namun juga biaya-biaya yang mungkin timbul akibat sengketa sebagaimana telah disebutkan di atas pun akhirnya dapat ditekan. Di sisi lain perusahaan asuransi menjadi lebih terlindungi dengan adanya tenaga pemasaran (agen) yang tidak hanya memahami “how to sell technique” namun juga memahami insurance basic dan produk-produk asuransi yang ia pasarkan. Berbeda dengan karateristik asuransi jiwa yang produk asuransi yang dijual kepada publik mempunyai karakteristik yang lebih homogen (seragam); perusahaan asuransi kerugian memasarkan produk asuransi yang lebih heterogen, tergantung dari risk appetite masing-masing perusahaan asuransi kerugian. Contoh konkritnya hanya asuransi kerugian yang nama perusahaannya disebutkan secara jelas oleh BAPEPAMLK
yang dapat memasarkan surety bond. (Sesuai dengan Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 124/PMK.010/2008 tanggal 3 September 2008, Perusahaan Asuransi Umum yang telah memasarkan produk Asuransi Kredit dan Suretyship untuk jenis jaminan konstruksi wajib melakukan penyesuaian terhadap
6
ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124/PMK.010/2008 tersebut. Tata cara dan syarat-syarat pelaporan tersebut sama dengan tata cara dan syarat-syarat pelaporan produk baru. Saat ini aturan mengenai keagenan baru di tuangkan dalam bab V keputusan menteri keuangan nomor 426/03/2008 mengenai Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi Yang pada pokoknya mengatur Pemasaran Produk asuransi Melalui Jasa Agen. Pasal 38 keputusan menteri keuangan nomor 426/03/2008 berbunyi : (1) Perusahaan Asuransi wajib memiliki perjanjian keagenan dengan agen asuransi yang memasarkan produk asuransinya. (2) Perusahaan Asuransi dilarang mempekerjakan agen yang masih terikat perjanjian keagenan dengan Perusahaan Asuransi lain kecuali agen yang bersangkutan telah mengakhiri perjanjian keagenannya sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan. (3) Dalam hal Perusahaan Asuransi menggunakan jasa pemasaran selain agen asuransi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka Perusahaan Asuransi tersebut bertanggungjawab penuh terhadap konsekuensi yang timbul dari penutupan asuransi dimaksud. Persoalan lebih lanjut, karena agen (asuransi kerugian) merupakan profesi berbasis komisi.
keputusan menteri keuangan nomor 426/03/2008 mengenai
Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi pasal 38 point 2 menjadi bertentangan dengan pasal 28d UUD 1945 (amandemen2) manakala dihadapkan dengan kenyataan bahwa asuransi kerugian mempunyai preferensi resiko yang berbeda-beda satu sama lain. Pasal 28d UUD 1945
7
(amandemen2) pada pokoknya mengatur bahwa setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja; sementara perusahaan asuransi (kerugian) secara sepihak berhak untuk menolak resiko-resiko yang tidak sesuai dengan risk appetite perusahaan asuransi. Dengan adanya aturan hukum yang jelas, agen asuransi pada akhirnya diharapkan mampu menjadi sebuah profesi resmi yang bermartabat. Maka dari itu menurut hemat penulis hal ini amat menarik untuk dibahas dan diteliti secara mendalam tentang pelaksanaan peraturan tentang sertifikasi agen asuransi kerugian. Untuk itulah penulis mengadakan penulisan hukum atas penelitian di wilayah tempat penulis tinggal tersebut dengan judul “Pelaksanaan sertifikasi agen asuransi kerugian menurut Keputusan menteri keuangan republik indonesia nomor 426/KMK.06/2003 tentang perizinan usaha dan kelembagaan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi di pt. asuransi rama satria wibawa yogyakarta” B.
Rumusan Masalah Yang dimaksud dengan permasalahan adalah sebagai penegasan apa saja
yang akan diteliti dan sekaligus menggambarkan arah serta sebagai penentu dalam proses penelitian. Menurut Saapiah Faisal, penegasan masalah tersebut sekaligus menggambarkan fokus arah yang diikuti nantinya di dalam proses penelitian. Berdasarkan latar belakang di atas, pada penelitian tentang “Pelaksanaan sertifikasi agen asuransi kerugian menurut Keputusan menteri keuangan republik indonesia nomor 426/KMK.06/2003 tentang perizinan usaha dan kelembagaan
8
perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi di pt. asuransi rama satria wibawa yogyakarta”, penulis mengangkat permasalahan sebagai berikut: 1. Bagaimana pelaksanaan sertifikasi agen asuransi kerugian di PT. Asuransi Rama Satria Wibawa Yogyakarta? 2. Adakah kendala yang dialami oleh PT. Asuransi Rama Satria Wibawa Yogyakarta dalam melaksanakan peraturan sertifikasi agen asuransi kerugian? 3. Bagaimana penyelesaian yang dilakukan PT. Asuransi Rama Satria Wibawa Yogyakarta terhadap kendala tersebut?
