1
BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Masalah Era Globalisasi, yang ditandai antara lain dengan adanya percepatan arus informasi menuntut adanya sumber daya manusia yang mampu menganalisa informasi dan mengambil keputusan dengan cepat dan akurat. Kemampuan tersebut dapat diperoleh dari sumber daya manusia yang menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, serta sikap yang sesuai dengan tuntutan tugasnya. Sumber daya manusia dengan karakteristik tersebut akan memberi dukungan yang optimal terhadap keberhasilan sebuah organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Tuntutan masyarakat terhadap penyelenggara kepemerintahan yang baik (good governance), telah menjadi fenomena tersendiri yang harus dipenuhi oleh organisasi pemerintah. UNDP menentukan bahwa karakteristik atau prinsip-prinsip yang harus dianut dan dikembangkan dalam praktik penyelenggara kepemerintahan yang baik meliputi partisipasi (participation), aturan hukum (rule of law), transparansi (transparency), daya tanggap (responsiveness), memiliki orientasi pada concensus (concensus orientation), berkeadilan (equity), efektifitas dan efisiensi (effectiveness and efficiency), akuntabilitas (accountability), bervisi strategi (stategy vision), serta adanya saling keterkaitan (interrelated). Tuntutan masyarakat tersebut hanya dapat diwujudkan dangan adanya dukungan dari sumber daya manusia yang mempunyai kompetensi.
1
2
Dalam berbagai kajian, dilihat bahwa, kritik masyarakat terhadap semakin buruknya kinerja, produktivitas, serta motivasi, pegawai pemerintah daerah mulai dari pemerintah level atas hingga pemerintah level bawah, sebagai penyedia layanan (service provider) kepada masyarakat. Masyarakat sebagai penerima layanan (service provider) antara lain di sebabkan karena kurangnya kesiapan sumber daya manusia bagi pegawai pemerintahan daerah sebagai penyedia layanan yang bertanggung jawab, professional, berdisiplin, berdayaguna, serta sadar sebagai penyedia layanan (service provider) bagi masyarakat untuk itu, melalui pemberian otonomi daerah diharapkan dapat mengambil langkah-langkah perbaikan kinerja pegawai pemerintah sebagai penyedia layanan terhadap masyarakat melalui peningkatan kualitas sumber daya aparatur pemerintahan, secara professional dan terencana serta kebijakan-kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya aparatur pemerintah sebagai penyedia layanan (service provider). Untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Good Govermence), mutlak di perlukan adanya aparatur pemerintah yang berkualitas, teruji dan yang baik professional. Perbaikan kualitas sumber daya manusia bagi pegawai pemerintah dapat di mulai dari sistem penerima pegawai. Sistem penerima pegawai yang baik dan benar, sudah barang tentu hak ini akan mendapatkan tenaga-tenaga bagi aparatur Negara berkualitas baik dan sesuai dengan kompetensi yang di butuhkan. Disamping hal tersebut, perlu di perhatikan pula terhadap pembinaan pada saat bertugas yang antara lain dapat meningkatkan kualitas sumber
3
daya manusia melalui mengikutsertakan pendidikan dan pelatihan (Diklat) Prajabatan yang tersendiri dan bermutu. Indonesia memiliki semua prakondisi untuk berhasil: demokrasi yang stabil, kekayaan alam yang melimpah, dan pasar yang besar. Namun prakondisi yang sudah terpenuhi itu belum mampu dikelola secara efektif oleh para aktor pembangunan, sehingga Indonesia masih ketinggalan dari cepatnya laju pembangunan global dewasa ini khususnya di Asia. Pegawai Negeri Sipil (PNS) mempunyai peranan yang menentukan dalam mengelola prakondisi tersebut. Untuk memainkan peranan tersebut, diperlukan sosok PNS yang mampu memenuhi standar kompetensi jabatannya, yang memungkinkannya mampu melaksanakan tugas jabatannya secara profesional. Untuk dapat membentuk sosok PNS seperti tersebut di atas perlu dilaksanakan pembinaan melalui jalur Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Prajabatan yang mengarah kepada upaya peningkatan: 1.
Sikap dan semangat pengabdian yang berorientasi pada kepentingan masyarakat, bangsa, negara, dan tanah air;
2.
Kompetensi teknis, manajerial, dan/atau kepemimpinannya;
3.
Efisiensi, efektifitas, dan kualitas pelaksanaan tugas yang dilakukan dengan semangat Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan
dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil, antara lain ditetapkan jenis-jenis Diklat Prajabatan CPNS antara lain : Diklat Prajabatan CPNS Golongan I dan II yang merupakan syarat pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk menjadi PNS Golongan I dan II. Diklat Prajabatan CPNS Golongan I dan II dilaksanakan untuk pembentukan wawasan kebangsaan, kepribadian dan etika PNS,
4
disamping pengetahuan dasar tentang sistem penyelenggaraan pemerintahan negara, bidang tugas, dan budaya organisasinya agar mampu melaksanakan tugas dan perannya sebagai pelayan masyarakat.
Diklat Prajabatan CPNS Golongan III yang merupakan syarat pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) untuk menjadi PNS Golongan III. Diklat Prajabatan CPNS Golongan III dilaksanakan untuk pembentukan wawasan kebangsaan, kepribadian dan etika PNS, disamping pengetahuan dasar tentang sistem penyelenggaraan pemerintahan negara, bidang tugas, dan budaya organisasinya agar mampu melaksanakan tugas dan perannya sebagai pelayan masyarakat. kerjasama dan tanggung jawab sesuai dengan lingkungan kerja dan organisasinya. Untuk dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia bagi pegawai pemerintahan khususnya bagi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di perlukan pendidikan dan pelatihan yang mengarah kepada 3 (tiga) aspek, yaitu: 1. 2. 3.
Meningkatkan sikap dan semangat pengabdian yang berorientansi pada kepentingan, masyarakat, bangsa dan Negara. Meningkatkan potensi teknik manajerial dan atau kepemimpinan. Meningkatkan efesien dan efektifitas, dan kualitas, pelaksanaan tugas yang di lakukan dengan semangat kerja sama dan tanggung jawab sesuai dengan lingkungan kerja dan organisasinya.
Pengembangan sumber daya manusia bagi pegawai pemerintahan, melalui pendidikan dan pelatihan (Diklat) Prajabatan merupakan faktor dominan dalam meningkatkan efesien kinerja, serta produktifitas kinerja pegawai agar Calon Pegawai Negeri Sipil dapat menyesuaikan diri dengan tuntutan Nasional dan tantangan global, Suradinata (2003). Untuk mewujudkan suatu kepemerintahan yang baik (Good Govermence) diperlukan sumber daya manusia yang memiliki
5
kompentensi untuk meningkatkan mutu, profesionalisme, sikap pengabdian, dan kesetiaan pada perjuangan bangsa dan negara, serta semangat kesatuan persatuan dan kesatuan bangsa dalam bingkai negara kesatuan rebuplik indonesia. Disamping itu, calon pegawai negeri sipil harus mempunyai sikap yang professional, berbudi pekerti luhur, berdayaguna, berhasilguna, sadar akan tanggung jawabnya sebagai unsur aparatur Negara, abdi masyarakat, dan abdi Negara dalam Negara Kesatuan Rebuplik Indonesia. Fenomena yang terjadi di lingkungan pemerintahan di Indonesia selama ini menunjukan bahwa orientasi birokrasi public sering menempatkan kepentingan pemerintah dan penguasa sebagai misinya, dan kurang mengutamakan fungsi sebagai pelayan masyarakat. Konsep ini ditengarai dengan dilembagakannya monoloyalitas, yang dalam hal ini loyalitasnya semata-mata untuk kepentingan public itu menjadi salah satu sumber konflik antara aparatur dan masyarakat, padahal untuk pelaksanaan pembangunan sumber daya manusia memegang peran penting. Perbedaan mutu sumber daya manusia ikut menentukan lebarnya jurang pemisah antara tingkat pendapatan negara industri dan negara berkembang. Perbedaan sumber daya tersebut, sebenarnya bukanlah suatu yang dibawa sejak lahir, akan tetapi ada ciri khusus yang diperoleh kemudian. Ini berarti mutu sumber daya manusia itu dapat diubah dan ditingkatkan statusnya sehingga lebih menguntungkan kegiatan pembangunan. Berbicara tentang sumber daya manusia, maka manusia Indonesia masa depan yang ingin dibangun adalah manusia yang memiliki idealisme kuat, manusia
6
profesional yang mampu memberikan sumbangan berarti bagi masyarakat serta manusia yang beriman dan bertaqwa pada Tuhannya (Kartasasmito : 1993). Dalam kaitannya dengan sumber daya manusia, terkait di dalamnya adalah kualitas aparatur negara. Untuk mewujudkan cita-cita bangsa dan negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan Undang- undang Dasar 1945 melalui proses pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila, dibutuhkan aparatur negara yang senantiasa konsisten dan konsekuen, bersih, bertanggung jawab, berorientasi ke masa depan serata memiliki semangat pengabdian dan kemampuan professional dalam penyelenggaraan negara dan pembangunan. Pembangunan aparatur Negara pada hakekatnya merupakaan upaya penyempurnaan, pendayagunaan dan pembinaan keseluruhan unsure system administrasi negara yang pada pokoknya meliputi penata organisasi, pemantapan system manajemen serta peningkatan kualitas sumber daya manusia sehingga memiliki disiplin, kemampuan professional, wawasan pembangunan dan semangat pengabdian kepada masyarkat, bangsa dan negara mengingat posisi dan peranan yang penting dari aparatur negara dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan. Pembangunan aparatur negara di tempatkan sebagai bagian tak terpisahkan dari pembangunan dan dimaksudkan untuk dapat dengan sebaikbaiknya mendukung dan menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan startegi, kebijaksanaan program pembangunan dalam berbagai bidang kehidupan di seluruh tanah air. Penyelenggaraan otonomi daerah menekankan pada otonomi yang lebih merupakan kewajiban dari pada hak. Kewajiban daerah adalah ikut
7
melancarkan jalannya pembangunan sebagai sarana untuk mencapai kesejahteraan rakyat yang harus diterima dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Namun birokrasi daerah masih kurang mampu menggali sumber sendiri dalam konteks pemerintahan yang desentralistik (Tjokrowinoto, 2006).
Sikap yang demikian ini akan mengurangi kreativitas dan komitmen aparat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, sehingga pemerintah daerah tidak dapat menjalankan tugas yang dibebankan oleh masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan. Kondisi seperti itu berdampak pada rendahnya hasil pembangunan yang dapat dicapai. Secara moral keadaan tersebut tidak dapat dibiarkan berlanjut dan perlu segera dibenahi dengan tidak mengabaikan potensi yang telah dimiliki. Seiring dengan pemberdayaaan daerah dalam melaksanakan pemberdayaan dirinya, sebagaimana yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, menuntut kesiapan sumber daya manusianya (termasuk kemampuan aparat pemerintahanya) untuk dapat melaksanakannya secara berdaya guna dan berhasil guna. Kedudukan dan peran birokrat (pegawai) sebagai unsur aparatur Negara mempunyai andil yang cukup besar dalam menentukan keberhasilan pembangunan nasional. Hal ini didasarkan pada suatu kenyataan bahwa aparat pemerintah dikondisikan sebagai tulang punggung negara, sehingga tujuan pembangunan nasional untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang dasar 1945 banyak ditentukan oleh pelaksanaan tugas yang dibebankan pada aparatur.
8
Dengan demikian peningkatan mutu aparatur pada masa pembangunan ini sangat diperlukan dan diharapkan. Dalam peningkatan tersebut dapat diperoleh aparatur yang benar-benar mampu mengemban tugasnya yang pada akhirnya dapat memperlancar dan mempercepat tercapainya tujuan pebangunan nasional. Kualitas aparat yang dimaksud mencakup kreteria berwibawa, berdaya guna, berhasil guna, bersih, penuh kesetiaan dan ketaatan pada pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, negara Indonesia dan pemerintah. Hal ini sesuai dengan tujuan penyempurnaan pegawai negeri sebagaimana diungkapkan oleh Musanef (2003), yaitu bahwa Tujuan penyempurnaan pegawai negeri dimaksudkan agar semua aparatur pemerintah baik di pusat maupun di daerah benar-benar merupakan aparatur yang berwibawa, kuat, berdaya guna, bersih, penuh kesetiaan dan ketaatan pada pancasila, Undang-undang dasar 1945, negara dan pemerintah , serta diisi oleh tenaga-tenaga yang ahli, mampu menjalankan tugas di bidangnya masing-masing dan hanya mengabdikan diri kepada kepentingan negara dan rakyat.
Kinerja seorang aparat untuk memperoleh imbalan jabatan yang lebih tinggi, diharapkan dapat meningkatkan status dan kesejahteraan hidupnya. Oleh karena itu pembinaan aparat dalam rangka peningkatan kinerja untuk mencapai tujuan organisasi sangat di perlukan. Dengan pendidikan dan pelatihan (Diklat) prajabatan setiap calon pegawai negeri sipil akan menghasilkan kinerja pegawai yang lebih baik karena kemampuan yang telah di peroleh melalui pendidikan dan pelatihan (Diklat) prajabatan sangat berpengaruh terhadap kinerja calon pegawai negeri sipil itu sendiri. Dalam kehidupan sosial dewasa ini, ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) terus berkembang dan mengalami banyak perubahan di berbagai bidang
9
kehidupan. Hal tersebut dapat berpengaruh pada cara, metode kinerja dan alat di pergunakan akan mengalami perubahan. disisi lain, secara kualitatif dan kuantitatif beban kinerja pemerintah dapat pula berubah, bertambah, berkembang pegawai negeri sipil, diganti dengan metode baru yang menuntut berbagai penyesuaian dalam pelaksanaannya. Kondisi seperti ini harus diimbangi dengan pendidikan dan pelatihan (Diklat) prajabatan bagi calon pegawai negeri sipil, sehingga mereka dapat melaksanakan tugas secara maksimal dengan prinsip-prinsip yang profesional. Karena itu dimasa akan datang masalah ini merupakan tantangan yang sangat berat khususnya dalam bidang pegawai pemerintahan. Dengan demikian, hal ini tanggung jawab pemerintah untuk meningkatkan sumber daya pegawai pemerintah sehingga calon pegawai negeri sipil dapat berkembang kearah yang lebih baik sesuai dengan kondisi dan kebutuhan perkembangan jaman itu sendiri. Untuk mencapai hal ini diperlukan suatu pembinaan calon pegawai negeri sipil, yaitu dengan mengadakan pendidikan dan pelatihan di semua intansi pemerintahan. Setiap intansi pemerintahan mempunyai kewajiban untuk menambah pengetahuan bagi staf maupun pegawainya. Persoalan ini merupakan salah satu persoalan yang perlu dipikirkan secara baik dan bijaksana, sebab sumber daya manusia dalam bidang pegawai pemerintahan merupakan salah satu potensi dalam pelayanan publik demi suksesnya pembangunan diseluruh bidang, serta meningkatkan kesejahterakan masyarakat hal ini tidak dapat digabungkan oleh siapa saja, termasuk pemerintah daerah dalam meningkatkan sumber daya manusia dalam bidang pegawai
10
pemerintahan yang cerdas, berdisiplin, tanggap, bijaksana, mempunyai mentalitas rohani, dan jasmani yang baik serta terampil dalam mensosialisasikan setiap kebijakan baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Demikian pula Kabupaten Sampang adalah merupakan daerah otonom yang mempunyai tujuan yang sama dalam kaitannya dengan keberadaan aparaturnya, yaitu ingin meningkatkan kualitas sumber daya manusia (aparat /pegawai negeri sipil ) guna menciptakan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, lebih efesien, efektif dan professional dalam melaksanakan tugas. Selama ini penilaian tentang kinerja aparat yang menjadi bagian dari akuntabilitas masih belum secara optimal dan kontinu di laksanakan. Hal ini di sebabkan oleh unsur- unsur penyusunan akuntabilitas kurang tersosialisasikan / dipahami dengan baik. Di samping itu, pegawai lebih memahami prestasi dan kinerjanya hanya pada batasan selesai tidaknya pekerjaan/ tugas yang melekat pada posisinya (secara rutinitas). Pengkajian tentang keberadaan pengembangan pegawai melalui pendidikan dan pelatihan serta (penempatan / pengangkatan pegawai dalam suatu jabatan) terhadap kinerja calon pegawai negeri sipil di pemerintahan kabupaten sampang yang menjadi lokasi dalam studi penelitian ini penting dilakukan untuk melihat tingkat keterpengaruhan keduanya dengan kinerja pegawai sebagai bentuk pengamatan dan evaluasi dari pola pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah. Atas dasar pertimbangan itulah yang mendorong untuk di lakukan penelitian yang berjudul “ Pengaruh Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Calon Pegawai Negeri Sipil terhadap Kinerja Pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang
11
1.2. Rumusan Masalah Berdasarkan uraian di atas dapat diambil beberapa masalah yang perlu mendapat kajian lebih mendalam untuk segera mendapat tindak lanjut yang relevan antara lain adalah : 1.
Bagaimana pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pra jabatan calon Pegawai Negeri Sipil serta kinerja pegawai di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sampang ?
2.
Apakah pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pra jabatan calon Pegawai Negeri Sipil berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sampang ?
1.3. Tujuan Penelitian Adapun Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis pengaruh pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pra jabatan calon pegawai negeri sipil terhadap kinerja pegawai di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sampang, dengan demikian maka tujuan penelitian ini akan menjawab pertanyaan : 1.
Untuk mengetahui pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pra jabatan calon Pegawai Negeri Sipil serta kinerja pegawai di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sampang.
2.
Untuk menganalisa pengaruh pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pra jabatan calon Pegawai Negeri Sipil terhadap kinerja pegawai di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Sampang.
12
1.4. Manfaat Penelitian Sesuai dengan tujuan
penelitian, diharapkan hasil penelitian ini dapat
memberikan manfaat, diantaranya adalah : 1.
Manfaat Akademis Dalam penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai referensi yang dapat menunjang untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan sebagai bahan masukan bagi penelitian-penelitian yang akan datang.
2. Manfaat Praktis Pada penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan acuan atau masukan bagi pemerintah khususnya Kantor Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Sampang dalam mengefektifkan pelaksanaan Diklat Prajabatan.
