BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Industri Dana Pensiun saat ini mempunyai peranan yang makin besar di Indonesia. Sejak diberlakukannya Undang-undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun, industri dana pensiun berkembang dengan pesat. Hal ini disebabkan selain kesadaran perusahaan untuk mengalokasikan dana pensiun pegawainya lebih besar, juga didorong oleh keinginan pemerintah untuk memajukan dana pensiun. Sebelum diberlakukannya Undang-undang Dana Pensiun, hak pensiun masih menjadi milik pegawai negeri, sehingga lebih banyak yang tertarik untuk menjadi pegawai negeri sipil. Setelah diberlakukannya Undang-undang Dana Pensiun maka membuat semua pekerja, baik yang bekerja di perusahaan swasta maupun pekerja mandiri bisa mendapatkan pensiun Dahlan (2004,7). Sejak pemerintah mengeluarkan kebijakan tersebut maka banyak perusahaan yang membuat program pensiun untuk para karyawannya. Adanya program ini, karyawan peserta program diharapkan memperoleh ketenangan dalam bekerja, karena ada kelangsungan penghasilan ketika mereka pensiun dan tidak bekerja di perusahaan. Sedangkan dari sisi perusahaan selaku pemberi kerja, adanya program pensiun memberikan ketenangan bagi karyawan sehingga mereka akan meningkatkan produktifitas dan akhirnya kinerja perusahaan akan meningkat. Selain itu perusahaan akan 1
memperoleh peluang lebih besar untuk mendapatkan pegawai yang berkualitas. Dilihat dari kacamata makro ekonomi kegiatan dana pensiun menjadi salah satu penopang pertumbuhan ekonomi domestik. Dana pensiun yang mempunyai kegiatan utama mengembangkan dana yang berasal dari iuran pemberi kerja dan peserta merupakan salah satu sumber pendanaan domestik yang sangat potensial. Sesuai informasi dari asosiasi dana pensiun total dana kelolaan yang dimiliki oleh dana pensiun lebih dari Rp 100 triliun. Dana yang dihimpun berpotensi bagi pembiayaan proyek pembangunan. Kemajuan program pensiun telah memberikan peluang bagi entitas bisnis tertentu salah satunya industri perbankan yaitu dengan membuat program pensiun diluar program pensiun yang diibentuk oleh pemberi kerja. Besarnya potensi iuran dana pensiun memberikan lahan bisnis untuk sektor keuangan sehingga pemerintah perlu membuat peraturan-peraturan yang berkaitan dengan industri dana pensiun. Peraturan-peraturan pelaksanaan yang diatur oleh pemerintah antara lain : peraturan pemerintah, peraturan menteri keuangan, peraturan bapepam, dan lain-lain. Sesuai ketentuan pemerintah selaku regulator dana pensiun salah satu kegiatan pengelolaan dana pensiun adalah pengelolaan investasi, karena berkembangnya dana pensiun sangat ditentukan oleh kegiatan investasi yaitu mengembangkan dana yang berasal dari iuran pemberi kerja dan pegawai dengan tujuan tercukupinya pembayaran manfaat pensiun peserta dimasa datang. Seberapa besar manfaat pensiun yang akan diterima peserta sangat 2
ditentukan oleh kemampuan dana pensiun dalam mengembangkan dana, di satu sisi memberikan jaminan adanya penghasilan di masa datang di sisi lain membantu pemberi kerja mengurangi beban imbalan kerja dimasa datang. Kekayaan Dana Pensiun terdiri atas aktiva investasi, aktiva lancar diluar investasi, aktiva operasional dan aktiva lain-lain. Aktiva investasi dana pensiun sesuai peraturan menteri keuangan PMK Nomor 199/PMK.10/2008 dapat dikelola atau diinvestasikan Dana Pensiun dalam bentuk antara lain : 1.
Pasar uang yaitu deposito on call, tabungan, deposito berjangka,sertifikat deposito, sertifikat bank Indonesia
2.
Pasar modal yaitu surat berharga negara, saham, obligasi, sukuk, dan unit penyertaan reksadana.
3.
Sektor riil yaitu penempatan langsung dan investasi tanah serta bangunan Karakteristik pengelolaan dana pensiun adalah pendanaan jangka
panjang karena akan digunakan nanti pada saat peserta memasuki masa pensiun. Pengurus dalam hal ini adalah peserta dana pensiun yang ditunjuk oleh pemberi kerja untuk mengelola program pensiun harus mampu meningkatkan kekayaan dana pensiun sehingga investasi yang dilakukan bersifat jangka panjang. Pengurus dana pensiun harus menjaga agar investasi yang dilakukan tidak mengganggu likuiditas dana pensiun dalam jangka pendek. Namun demikian saat ini masih banyak dana pensiun yang harus mengorbankan investasi jangka panjang untuk kepentingan kinerja jangka pendek. Hal ini disebabkan oleh keinginan pemberi kerja untuk mengukur
3
kinerja pengurus dana pensiun dalam jangka pendek misalkan kinerja semesteran dan tahunan. Apabila mengacu pada Ikatan Akuntan Indonesia PSAK 18 Revisi 1994 bentuk laporan keuangan dana pensiun terdiri dari Laporan Aktiva Bersih, Laporan Perubahan Aktiva Bersih, Neraca, Laporan Hasil Usaha, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Adanya perbedaan cara pengukuran aktiva khususnya untuk penilaian aktiva investasi yaitu Laporan Aktiva Bersih dan Laporan Perubahan Aktiva Bersih menggunakan nilai wajar atau nilai pasar. Sedangkan Neraca dan Laporan Hasil Usaha menggunakan nilai historis maka memberikan dampak munculnya cara pandang menilai kinerja dana pensiun yang berbeda-beda. Adanya revisi Ikatan Akuntan Indonesia PSAK 18 Revisi 2010 Akuntansi dan Pelaporan Program Manfaat Purnakarya berbasis International Financial Reporting System (IFRS) yang mengadopsi IAS 26 Accounting and Reporting by Retirement Benefit Plans memberikan arah yang benar dalam menilai kinerja dana pensiun. Laporan keuangan dana pensiun sesuai Ikatan Akuntan Indonesia PSAK 18 Revisi 2010 terdiri dari laporan aset neto tersedia untuk manfaat purnakarya dan laporan perubahan aset neto tersedia untuk manfaat purnakarya dengan menggunakan pengukuran nilai wajar. Dengan terbitnya PSAK 18 Revisi 2010 Kementerian Keuangan selaku regulator kemudian melakukan revisi atas bentuk laporan keuangan dana pensiun melalui Peraturan Ketua Bapepam-Lembaga Keuangan Nomor : PER-05/BL/2012 tentang Penyusunan Laporan Keuangan dan Dasar 4
Penilaian Investasi Bagi Dana Pensiun. Bentuk laporan keuangan dana pensiun versi Bapepam-LK terdiri dari laporan aset neto, laporan perubahan aset neto, catatan atas laporan keuangan, neraca, perhitungan hasil usaha dan laporan arus kas. Permasalahan tersebut mendorong penulis untuk meneliti bagaimana sebenarnya pengukuran kinerja dana pensiun, khususnya yang berkaitan dengan kegiatan pengelolaan investasi. Berdasarkan pada latar belakang yang telah dituliskan maka penulis melakukan penelitian mengenai kinerja dana pensiun berdasarkan laporan keuangan dari Dana Pensiun Angkasa Pura I dengan judul “ANALISA LAPORAN KEUANGAN DANA PENSIUN ATAS PENGELOLAAN DANA PENSIUN ANGKASA PURA I”
B. Perumusan Masalah Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, masalah-masalah yang dapat diidentifikasi sebagai berikut : 1.
Apakah laporan keuangan Dana Pensiun Angkasa Pura I telah sesuai dengan PSAK 18 Revisi 2010?
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 1. Tujuan penelitian adalah : a. Menganalisa kinerja Dana Pensiun Angkasa Pura I b. Menganalisa kinerja Dana Pensiun Angkasa Pura I ditinjau dari ketentuan perundang-undangan 5
c. Menganalisa laporan keuangan PSAK 18 Revisi 2010. 2. Kegunaan Penelitian a. Bagi Penulis : -
Menjadi sarana untuk mengetahui dan mengenal industri dana pensiun BUMN khususnya dan di Indonesia pada umumnya
-
Mengetahui ukuran kinerja dalam pengelolaan dana pensiun di Indonesia.
-
Mengaplikasikan ilmu yang selama ini penulis dapatkan di perkuliahan.
b. Bagi Perusahaan : -
Memberikan gambaran ukuran kinerja dana pensiun yang ideal sehingga tujuan pendirian dana pensiun tercapai.
-
Memberikan bahan masukan dan evaluasi kepada Pendiri, Dewan Pengawas dan Pengurus Dana Pensiun dalam mengukur kinerja dana pensiun.
c. Bagi Dunia Akademis : Memberikan sumbangsih terhadap studi mengenai indutri dana pensiun khususnya dan industri keuangan pada umumnya.
6
