BAB I PENDAHULUAN. Indonesia sebagai salah satu negara berkembang yang masih terus

1

BAB I PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Indonesia sebagai salah satu negara berkembang yang masih terus berusaha mengadakan pembangunan disegala bidang danuntuk mewujudkan citacita tersebut tidaklah muda, maka pemerintah membutuhkan biaya yang cukup besar untuk pembangunan disegala bidang tersebut. Untuk itu pemerintah menggali sumber dana dari kekayaan alam dan berbagai potensi lainnya yang dimiliki indonesia. Hasil dari kekayaan alam dan potensi lainnya itulah yang digunakan untuk membiayai pembangunan. Untuk mewujudkan pembangunan,dibutuhkan segala potensi yang ada pada suatu bangsa, berupa sumber daya manusia, sumber daya alam, teknologi manajeme dan finansial untuk melaksanakannya. Salah satu upaya menggerakan sumber daya dari pemerintah itu dapat dilihat dari segi finansialnya, yaitu bagaimana pemerintah dapat mencari sumber-sumber keuangan guna membiayai pelaksanaan roda pemerintahan. Sumber-sumber pendapatan keuangan dalam rangka menyelenggarakan tugas pemerintah untuk pembangunan diantaranya adalah bersal dari sektor non migas. Sumber pendapatan dari sektor non migas yang menjadi primadona saat ini adalah berasal dari penerimaan pajak. Karena itu dibidang perpajakan sering diadakan 1

Universitas Sumatera Utara

pembaharuan sistem perpajakan sehingga kemampuan negara dan masyarakat untuk membiayai pembangunan dari sumber-sumber dalam negeri semakin meningkat. Penerimaan pajak dan pengenaan pajak berhubungan erat dengan suatu bangsa, maka usaha untuk meningkatkan penerimaan pajak secara drastic tidak dapat dilakukan dalam jangka pendek, namun merupakan proses perobakan structural yang memerlukan waktu yang relative panjang. Dalam hal penerimaan pajak yang terus menerus meningkat,penerimaan pajak juga dapat berkurang, beberapa diantaranya adalah dikarenakan kesalahan hitung fiskus dan wajib pajak yang dijadikan keberatan dalam hal pembayaran pajak, penyeludupan pajak oleh wajib pajak, dan pengembalian kelebihan pembayaran pajak atau yang sering disebut restitusi. Pengembalian pajak atau restitusi dapat mengakibatkan pengurangan penerimaan pajak, karena itu perlu penindaklanjutan prosedur maupun usaha dari Direktorat Jenderal Pajak tentang penghitungan ataupun pemberian restitusi secara tepat. Selain itu, Direktorat Jenderal Pajak juga perlu menindak wajib pajak (eksportir) yang “nakal”, misalnya melakukan ekspor fiktif dan memanipulasi faktur pajak dengan membawanya ke pengadilan. Di samping itu, Direktorat Jenderal Pajak juga diinstruksikan untuk menindak tegas aparat pajak yang “nakal”, yaitu yang mencoba menghambat proses permohonan restitusi para wajib pajak (eksportir). Pemberian restitusi sangat bepengaruh terhadap penerimaan pajak,untuk itu sebelum mengeluarkan persetujuan restitusi, pemerintahan perlu melakukan penelitian dan pemeriksaan lebih seksama untuk menghindari kerugian yang lebih besar, karena tidak sedikit wajib pajak yang bermasalah, seperti tidak memenuhi persyaratan, menggunakan data fiktif atau mempunyai tunggakan pajak lain tetapi meminta restitusi. Oleh karena itu pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No.6 Thaun 1983 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang No.16


Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang mengatur tentang restitusi. Dalam rangka untuk mencegah restitusi yang salah maka diperlukan aparatur pajak yang relative dan bertanggung jawan dalam

melaksanakan penatausahaan yang sesuai dengan

ketentuan yang berlaku. Masih banyaknya wajib pajak yang belum mengetahui tata cara mengajukan permohonan restitusi juga menyebabkan terhambatnya kinerja fiskus dalam melaksanakan pemeriksaan karena masih ada wajib pajak yang belum melengkapi persyatan didalam mengajukan permohonan restitusi yang belum diperiksa dan ditanggapi adalah kenyataan yang mengharuskan aparatur pajak dapat lebih meningkatakan pelayanannya. Sehingga wajib pajak yang memang benar membayar pajak lebih besar dari jumlah pajak yang terutang supaya diberikan pelayanan yang lebih baik dan

tidak menghalang-halangi atas

permohonan restitusi. Oleh karena itu seharusnya aparatur pajak memberikan pelayanan yang lebih baik untuk terciptanya keseimbangan antara hak dan kewajiban wajib pajak serta untuk menjamin ketertiban administrasi, karena apabila petugas terlambat dalam mengembalikan kelebihan pajak tersebut maka atas keterlambatan itu diberikan bunga 2% setiap bulannya. Bertitik tolak dari uraian maka penulis ingin menyajikan mekanisme pelaksanaan pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah, khusunya pengembalian atas Pajak Pertambahan Nilai lebih bayar. Atas dasar inilah maka penulisan Laporan Tugas Akhir ini diberi judul “Tatacara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah.


B. TUJUAN DAN MANFAAT PRAKTEK KERJA LAPANGAN MANDIRI (PKLM) 1. Tujuan Praktek Kerja Lapangan Mandiri (PKLM) Secara spesifik tujuan dalam melaksanakan Praktek Kerja Lapangan Mandiri (PKLM) ini adalah : 1.1

Untuk mengetahui tatacara pengembalian retitusi atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) lebih bayar di Kantor Pelayanan Pajak Medan Petisah

1.2

Untuk

mengetahui

hambatan-hambatan

yang

dihadapi

dalam

pelaksanaan

pengembalian kelebihan kelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 1.3

Untuk mengetahui prosedur kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan

2. Manfaat Praktik Kerja Lapangan (PKLM) 2.1 Bagi Mahasiswa a.

Menambah wawasan di bidang perpajakan

khususnya tentang tata cara

pengembalian kelebihan PPN (Restitusi PPN) b.

Agar dapat mempraktikan teori-teori yang telah diperoleh selama masa perkuliahan dalam kegiatan selama pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan Mandiri Khususnya tentang PPN

c.

Agar dapat meningkatkan keahlian dan keterampilan dalam bidang perpajakan maupun ilmu pengetahuan dan teknologi

d.

Sebagai wadah untuk mempersiapkan diri menghadapi dunia kerja dengan dibekali keahlian keterampilan dan pengalaman yang diperoleh sewaktu melaksanakan Praktik Kerja Lapangan Mandiri


3. Bagi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Medan Petisah 3.1 Meningkatkan kerjasama yang baik antara pihak Program Studi Diploma III Administrasi Perpajakan FISIP USU dengan instansi pemerintah khususnya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah 3.2 Memberikan uji nyata atas ilmu yang telah disampaikan selama di perkuliahan 3.3 Dapat memperkenalkan serta mempromosikan sumber daya manusia yang ada di Universitas Sumatera Utara khususnya Program Studi Diploma II Administrasi Perpajakan 3.4 Mempromosikan image KPP Pratama Medan Petisah kepada Wajib Pajak (WP) yang terdaftar di KPP Pratama Medan Petisah 4. Bagi Program Diploma III Perpajakan 4.1 Mempererat hubungan antara Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah dengan Pihak Universitas khususnya Program Studi Diploma II Administrasi Perpajakan. 4.2 masukan berupa ide, saran, dan gagasan dari Perguruan Tinggi menyangkut penanganan masalah perpajakan Mendapat.

C. URAIAN TEORITIS 1. Defenisi dan Fungsi Pajak 1.1 Defenisi pajak Pengertian pajak menurut Prof. DR. Rochmat Soemitro, SH yaitu: Iuran kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditujukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. (Mardiasmo, 2009 : 31)


Sedangkan pengertian menurut undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan adalah kontribusi wajib kepada negarayang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dari berbagai defenisi tentang pajak di atas,dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa pajak memiliki beberapa aspek dasar : a. Pembayaran pajak harus berdasarkan undang-undang b. Sifatnya dapat dipaksakan c. Tidak ada kontraprestasiyang langsung dapat dirasakan oleh pembayar pajak d. Pemungutan pajak yang dilakukan oleh Negara baik pemerintah pusat maupun e. pemrintah daerah f. Pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah (rutin dan pembangunan) bagi kepentingan masyarakat umum. 2.2 Fungsi Pajak Adapun fungsi pajak yaitu salah satu pajak yang bersumber dari kas Negara yang diperuntukan bagi pembiayaan pengeluaran dari kas negara tersebut. Contohnya adalah penerimaan dan pengeluaran APBN. (Waluyo,2010:6)

a. Fungsi budgetair, pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. b. Fungsi Regulerend, pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang social dan ekonomi.


2. Jebis Pajak 2.1 Menurut golongannya a.

Pajak langsung yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak (WP) dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya Pajak Penghasilan.

b.

Pajak tidak langsung yaitu pajak yang pada akhirnya dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh Pajak Pertambahan Nilai.

2.2 Menurut sifatanya a.

Pajak subjektif yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjek pajaknya. Contohnya Pajak Penghasilan.

b.

Pajak objektif yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada objeknya tanpa memperlihatkan keadaan wajib pajak. Contohnya Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

2.3 Menurut pemungutnya a.

Pajak pusat yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara. Contoh : Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Bea Materai

b.

Pajak daerah yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara. Pajak daerah terdiri atas dua yaitu pajak provinsi (pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak

Bahan Bakar Kendaraan Bermotor) dan Pajak Kabupaten / Kota (Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan) 3. Asas Pemungutan Pajak


3.1 Asas Domosili Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak Dalam Negeri. 3.2 Asas Sumber Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak. 3.3 Asas Kebangsaan Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu Negara. 4

Sistem Pemungutan Pajak 4.1 Official Assessment System Adalah suatu system pemungutan yang member wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak

a.

Self Assessment System Adalah suatu system pemungutan yang member wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak

b. Withholding System Adalah suatu system pemungutan yang member wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. (Mardiasmo,2009 : 2)


5 Pengertian Pajak Pertambahan Nilai Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi didalam negeri (dalam Pabean) baik itu berupa konsumsi barang maupun konsumsi jasa 6

Dasar Hukum pajak Pertambahan Nilai Menurut Undang – Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan

Nilai (PPN) pada pasal 9 ayat (4), ayat (4a), ayat (4b), ayat (4c), ayat (4d), dan ayat (4f), pajak masukan dalam suatu masa pajak dikreditkan dengan pajak keluaran dalam masa pajak yang sama. Pajak masukan yang dikreditkan harus menggunakan faktur pajak yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) dan ayat (9) Undang – Undang. Berdasarkan hal tersebut, apabila dalam suatu masa pajak, pajak keluaran lebih besar daripada pajak masukan, selisihnya merupakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang harus disetor oleh pengusaha kenak pajak. Apabila dalam suatu masa pajak, pajak masukan yang dapat dikreditkan lebih

besar

daripada

pajak

keluaran,

selisihnya

merupakan

kelebihan

pajak

yang

dikompensasikan ke masa pajak berikutnya, hal ini yang mendasari restitusi. Pengembalian kelebihan pembayaran pajak (restitusi) terjadi apabila jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang atau telah dilakukan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang, dengan catatan wajib pajak tidak punya hutang pajak lain. Ketentuan restitusi diatur lebih lanjut di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.03/2010 dan Undang-Undang No.8 Tahun 1983 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang No.18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang mengatu tentang Tatacara Pengembalian Kelebihan PPN (Restitusi PPN). 7

Objek Pajak Pertambahan Nilai


Yang menjadi objek Pajak Pertambahan Nilai antara lain : a. Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) didalam daerah pabean yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) b. Impor BKP c. Penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) didalam daerah pabean yang dilakaukan oleh PKP d. Pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean didalam daerah pabean e. Pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean didalam daerah pabean f. Ekspor BKP oleh Pengusaha Kena Pajak

8

Restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-122/PJ/2006 Restitusi

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah kelebihan pajak masukan terhadap pajak keluran dalam suatu masa pajak tertentu yang atas kelebihan tersebut diminta kembali (restitusi) sebagimana dimaksud Pasal 9 ayat (4) Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Restitusi atau pengembalian kelebihan kelebihan pajak adalah hak bagi Wajib Pajak manakala berdasarkan hasil pemeriksaan pajak terbukti ada kelebihan pembayaran pajak. Keputusan yang menetapkan adanya kelebihan pembayaran pajak adalah Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) yang diterbitkan setelah melalui proses pemeriksaan. Pemeriksaan terhadap Surat Pemberitahuan Masa adalah wajib dilaksanakan dengan tujuan untuk memberikan kepastian hukum atas status pembayaran pajak dari Pengusaha Kena Pajak. Dalam rangka pengembalian kelebihan pajak Direktorat Jenderal Pajak telah memberikan fasilitas pembayaran pendahuluan kelebihan pajak bagi Pengusaha Kena Pajak yang


memenuhi kriteria tertentu yang dilaksanakan tanpa melalui proses pemeriksaan. Sehingga dalam rangka pengembalian kelebihan pajak, Pengusaha Kena Pajak dapat dibedakan menjadi : a. Pengusaha Kena Pajak berisiko rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4c) Undang – Undang PPN b. Pengusaha Kena Pajak kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 C Undang – Undang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan. c. Pengusaha Kena Pajak yang memenuhi persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17D Undang – Undang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan. Terhadap Pengusaha Kena Pajak pada nomor 1, 2 dan 3 pemerintah memberikan fasiltas pengembalian pendahuluan kelebihan pajak tanpa melalui proses pemeriksaan, cukup melalui proses penelitian. Setelah proses penelitian selesai Direktorat Jenderal Pajak akan mengeluarkan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak yaitu surat keputusan yang menentukan jumlah pengembalian pendahuluan kelebihan Pajak untuk Wajib Pajak Tertentu. Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72/PMK.03/2010, proses pengembalian kelebihan pajak harus selesai dalam jangka waktu 1 bulan sejak permohonan diterima lengkap. Kepada Pengusaha Kena Pajak selain termasuk dalam tiga kriteria pertama, pengembalian kelebihan pajak diberikan setelah melalui proses pemeriksaan. Setelah proses pemeriksaan selesai Direktorat Jenderal Pajak akan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar. Proses pemeriksaan harus sudah selesai dalam jangka waktu paling lambat 12 bulan sejak permohonan diterima.


D. Ruang Lingkup Praktik Kerja Lapangan Mandiri Melalui Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM), Penulis ingin mengetahui beberapa masalah sebagai berikut : 1. Proses pengajuan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN). 2. Tatacara perhitungan dan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai

(PPN) 3. Masalah-masalah dalam proses pelaksanaan pengembalian kelebihan

pembayaran (restitusi) Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 4. Jumlah Wajib Pajak yang mengajukan permohonan restitusi dari Tahun 2012 sampai

Tahun 2014.

E. Metode Praktik Kerja Lapangan Mandiri Untuk mendapatkan dan mengumpulkan data sesuai dengan metode yang digunakan adalah sebagai berikut : 1. Tahapan persiapan Pada tahapan ini penulis melakukan berbagai persiapan mulai dari pengajuan judul kepada Ketua Program Studi, penentuan judul oleh Ketua Program Studi, pembuatan proposal, pelaksanaan seminar proposal, perbaikan proposal, persetujuan terhadap proposal, penunjukan dosen pembimbing, bimbingan dan konsultasi dengan dosen pembimbing, dan pembuatan surat izin PKLM ke instansi yang dituju. 2. Studi Literatur


Yaitu kegiatan studi mencari data informasi dengan membaca landasan teori. Buku – buku literatur, peraturan perundang – undangan dibidang perpajakan, majalah, surat kabar, catatan – catatan maupun bahasa tertulis yang ada hubungannya dengan Laporan Praktik Kerja Lapangan Mandiri. 3. Observasi Lapangan Penulis melakukan peninjauan atau pengamatan secara lansung terhadap masalah yang di bahas dan meninjau secara lansung terhadap kondisi pelaksanaan kegiatan untuk mengetahui sistem kerja yang berlaku pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah. 4. Pengumpulan Data Pada tahap ini penulis melakukan pengumpulan data yaitu : 4.1 Data primer yaitu data – data yang diperoleh dari pihak – pihak yang terkait dengan cara melakukan wawancara dengan pegawai yang dianggap mampu memberikan data dan informasi sesuai dengan penulisan laporan tugas akhir 4.2 Data sekunder yaitu data – data yang diperoleh dari referensi ilmiah yang mendukung laporan PKLM.

Setelah penulis memperoleh data yang diperlukan. Penulis akan menganalisa dan mengevaluasi data, dan kemudian akan dipresentasikan secara objektif, jelas dan sistematis.

F. Metode Pengumpulan Data Dalam melakukan Pengumpulan Data digunakan tiga metode yaitu :


1. Metode Wawancara (Interview) Yaitu dengan mengajukan pertanyaan – pertanyaan yang ditujukan kepada pegawai yang dianggap mampu memberikan data dan informasi tentang Tatacara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah. 2. Metode Observasi (Observation Guide) Yaitu kegiatan mengumpulkan dan mencari data dengan cara lansung maupun tidak lansung terjun ke lapangan untuk melakukan peninjauan dengan mengamati, mendengar dan bila perlu membantu mengerjakan tugas yang diberikan oleh pihak instansi dengan mematuhi petunjuk atau arahan terlebih dahulu dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku pada instansi dan tidak boleh melakukan pekerjaan yang menjadi rahasia, memiliki rahasia dan memiliki resiko yang tinggi. 3. Dokumentasi Pengumpulan

data

dengan

melakukan

studi

dokumentasi

misalnya

dengan

mengumpulkan daftar dokumentasi yang diperlukan seperti Peraturan Pemerintah yang berlaku, Undang – Undang Perpajakan, data mengenai kepegawaian dan dokumen – dokumen resmi lainnya mengenai Tatacara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah

G. Sistematika Penulisan Laporan Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM) Untuk mempermudah pemahaman dalam pembahasan laporan praktik kerja lapangan mandiri ini, maka penulis membaginya dalam lima bab pembahasan yang terdiri dari :


BAB I

PENDAHULUAN Pada bab ini diberikan gambaran mengenai keseluruhan isi laporan ini. Bab ini terdiri dari latar belakang PKLM, tujuan dan manfaat PKLM, Uraian Teoritiss, Ruang Lingkup PKLM, Metode PKLM, Metode Pengumpulan Data dan Sistematika Penulisan Laporan PKLM.

BAB II

GAMBARAN DATA PRAKTIK KERJA LAPANGAN MANDIRI Pada bab ini penulis akan menjelaskan sejarah singkat lokasi dimana Praktik Kerja Lapangan Mandiri dilakukan. Dalam hal ini sejarah singkat lokasi yang akan diuraikan penulis adalah KPP Medan Petisah, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Pegawai di Instansi tersebut serta gambaran lain jika dibutuhkan.

BAB III

ANALISIS DAN EVALUASI Pada bab ini penulis mencoba menjabarkan mengenai apa itu Pajak Pertambahan Nilai (PPN), system pemungutan pajak, jenis pajak, serta pengertian dari restitusi dan hal – hal lain yang menyangkut proses pengembalian pajak yang lebih bayar.

BAB IV

ANALISIS DAN EVALUASI Dalam bab ini penulis akan menganalisis data yang diperoleh, kemudian mengadakan evaluasi serta memberikan interprestasi untuk menjawab perumusan masalah yang diajukan

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN


Dalam bab ini akan disimpulkan beberapa pernyataan mengenai hal – hal yang telah dikemukakan dan saran – saran yang mungkin dapat diambil tindakan konkrit un untuk mengatasi masalah yang ada.


BAB I PENDAHULUAN. Indonesia sebagai salah satu negara berkembang yang masih terus

Recommend Documents