1
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Industri Pertambangan khususnya tambang batu bara dinegara Indonesia sangat pesat pertumbuhannya seiring dengan permintaan pasar dunia akan kebutuhan batu bara. Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang mempunyai sumber kekayaan alam batu bara yang cukup besar, sehingga untuk dapat memanfaatkan dan mengelola perlu sarana infrastruktur yang memadai. Indonesia merupakan negara maritim dengan luas wilayah laut terbesar di dunia, dan memiliki beragam potensi laut yang dapat dikembangkan. Di sektor perikanan, Indonesia memiliki beragam jenis spesies yang merupakan komoditas unggulan. Namun sayangnya karunia Tuhan yang diberikan kepada bangsa Indonesia tersebut belum dikelola secara optimal. Modal dasar lain yang dimiliki Indonesia untuk maju sebagai negara berkembang adalah garis pantainya yang terpanjang di dunia. Laut merupakan salah satu karunia yang diberikan Tuhan kepada bangsa Indonesia selain jumlah pulau yang sangat banyak, membentang dari Sabang sampai Merauke, dari Timor hingga Talaud, dan berada di posisi silang dunia antara dua benua dan dua samudera, dengan posisinya itu, Indonesia mempunyai peran penting dan strategis dalam hubungan antarbangsa.
2
Posisi strategis tersebut harus dimanfaatkan secara maksimal sebagai modal dasar pembangunan nasional berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pancasila untuk mewujudkan Indonesia yang aman, sejahtera, adil dan makmur. Untuk mewujudkan pembangunan nasional tersebut perlu dibangun sistem transportasi nasional yang efektif dan efisien. Hal ini untuk menunjang dan sekaligus menggerakkan dinamika pembangunan, meningkatkan mobilitas manusia, barang, dan,
jasa. Selain itu bertujuan untuk
membantu terciptanya pola distribusi nasional yang mantap dan dinamis, mendukung pengembangan wilayah dan perkembangan bermasyarakat serta meningkatkan hubungan internasional. Untuk mencapai semua tujuan tersebut diperlukan suatu sistem dan moda transportasi yang handal. Sarana transportasi yang dipilih harus dapat memperlancar roda perekonomian, memperkokoh persatuan bangsa, mendukung pertahanan dan keamanan negara yang ke depannya dapat mempererat hubungan antarbangsa. Di samping itu sarana transportasi juga harus dapat berperan sebagai penunjang, penggerak dan pendorong bagi daerah yang memiliki potensi sumber daya alam yang besar namun belum berkembang sehingga kesejahteraan rakyat yang dicita-citakan dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dapat terwujud.
3
Dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional dan perwujudan Wawasan Nusantara, perlu disusun sistem transportasi nasional yang efektif dan efisien, dalam menunjang dan sekaligus menggerakkan dinamika pembangunan, meningkatkan mobilitas manusia, barang, dan jasa, membantu terciptanya pola distribusi nasional yang mantap dan dinamis, serta mendukung pengembangan wilayah dan lebih memantapkan perkembangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, turut mendukung pertahanan dan keamanan, serta peningkatan hubungan internasional. Transportasi merupakan sarana yang sangat penting untuk memperlancar roda perekonomian, memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa, dalam rangka memantapkan perwujudan Wawasan Nusantara, meningkatkan serta mendukung pertahanan dan keamanan negara, yang selanjutnya dapat mempererat hubungan antarbangsa. Pentingnya
transportasi
tersebut
tercermin
pada
penyelenggaraannya yang mempengaruhi semua aspek kehidupan bangsa dan negara serta semakin meningkatnya kebutuhan jasa angkutan bagi mobilitas orang dan barang dalam negeri serta ke dan dari luar negeri. Di samping itu, transportasi juga berperan sebagai penunjang, pendorong, dan penggerak bagi pertumbuhan daerah yang memiliki potensi sumber daya alam yang besar tetapi belum berkembang, dalam upaya peningkatan dan pemerataan pembangunan serta hasil-hasilnya.
4
Menyadari pentingnya peran transportasi tersebut, angkutan laut sebagai salah satu moda transportasi harus ditata dalam satu kesatuan sistem transportasi nasional yang terpadu dan mampu mewujudkan penyediaan jasa transportasi yang seimbang sesuai dengan tingkat kebutuhan dan tersedianya pelayanan angkutan yang selamat, aksesibilitas tinggi, terpadu, kapasitas mencukupi, teratur, lancar dan cepat, mudah dicapai, tepat waktu, nyaman, tarif terjangkau, tertib, aman, polusi rendah, dan efisien. Angkutan laut yang mempunyai karakteristik pengangkutan secara nasional dan menjangkau seluruh wilayah melalui perairan perlu dikembangkan potensi dan ditingkatkan peranannya sebagai penghubung antarwilayah, baik nasional maupun internasional termasuk lintas batas, karena digunakan sebagai sarana untuk menunjang, mendorong, dan menggerakkan pembangunan nasional dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat serta menjadi perekat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mengingat penting dan strategisnya peranan angkutan laut yang menguasai hajat hidup orang banyak maka keberadaannya dikuasai oleh negara yang pembinaannya dilakukan oleh Pemerintah. Sebagai salah satu moda transportasi, angkutan laut harus ditata dalam satu sistem transportasi nasional yang terpadu dan mampu menyediakan jasa transportasi yang seimbang sesuai dengan tingkat kebutuhan dan tersedianya pelayanan angkutan yang selamat, terpadu,
5
aksesibilitas tinggi, teratur, lancar, cepat, tepat waktu, tarif murah, aman dan efisien serta ramah lingkungan. Angkutan laut memiliki karakteristik pengangkutan secara nasional dan mampu menjangkau seluruh wilayah Indonesia. Oleh karena itu angkutan laut harus ditingkatkan peran dan kehandalannya sebagai pemersatu bangsa dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat. Angkutan laut sebagai salah satu moda transportasi yang menguasai hajat hidup orang banyak, keberadaannya dikuasai oleh negara yang pembinaannya dilakukan oleh pemerintah. Sebagai tindak lanjut penguasaan dan pengelolaan oleh negara, pemerintah membangun dan mengembangkan pelabuhan-pelabuhan sebagai salah satu sarana demi mewujudkan angkutan laut yang handal. Untuk mengelola angkutan laut dan pelabuhan telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, dengan salah satu tujuannya mengubah paradigma pengelolaan pelayaran agar lebih handal, menjamin keselamatan dan keamanan, anti monopoli dan memberikan kesempatan yang sama kepada badan usaha untuk berperan dalam pengelolaan pelayaran. Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran diatur bahwa Pelayaran memuat empat unsur utama yaitu angkutan di perairan, kepelabuhanan, keselamatan dan keamanan pelayaran, serta perlindungan lingkungan maritim yang dapat diuraikan sebagai berikut:
6
a. pengaturan untuk bidang angkutan di perairan memuat prinsip pelaksanaan asas cabotage dengan cara pemberdayaan angkutan laut nasional yang memberikan iklim kondusif guna memajukan industri angkutan di perairan, antara lain adanya kemudahan di bidang perpajakan, dan permodalan dalam pengadaan kapal serta adanya kontrak jangka panjang untuk angkutan; Dalam rangka pemberdayaan industri angkutan laut nasional, dalam Undang Undang ini diatur pula mengenai hipotek kapal. Pengaturan ini merupakan salah satu upaya untuk meyakinkan kreditor bahwa kapal Indonesia dapat dijadikan agunan berdasarkan peraturan perundangundangan, sehingga diharapkan perusahaan angkutan laut nasional akan mudah memperoleh dana untuk pengembangan armadanya; b. pengaturan untuk bidang kepelabuhanan memuat ketentuan mengenai penghapusan monopoli dalam penyelenggaraan pelabuhan, pemisahan antara fungsi regulator dan operator serta memberikan peran serta pemerintah
daerah
penyelenggaraan
dan
swasta
secara
proposional
di
dalam
kepelabuhanan;
c. pengaturan untuk bidang keselamatan dan keamanan pelayaran memuat ketentuan yang mengantisipasi kemajuan teknologi dengan mengacu pada konvensi internasional yang cenderung menggunakan peralatan mutakhir pada
sarana
dan
prasarana
keselamatan
pelayaran,
di
samping
7
mengakomodasi ketentuan mengenai sistem keamanan pelayaran yang termuat dalam “International Ship and Port Facility Security Code”; dan d. pengaturan untuk bidang perlindungan lingkungan maritim memuat ketentuan mengenai pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan laut yang bersumber dari pengoperasian kapal dan sarana sejenisnya dengan mengakomodasikan ketentuan internasional terkait seperti “International Convention for the Prevention of Pollution from Ships”. Pelabuhan
merupakan
simpul
utama
multi
moda
dalam
pengangkutan barang dan penumpang yang dominan di setiap negara. Tiap negara di dunia memiliki sarana pelabuhan yang modern sebagai tulang punggung perekonomiannya kecuali negara-negara yang tidak memiliki wilayah laut secara geografis (land locked). Pelabuhan dikatakan simpul utama multi moda karena menggabungkan beberapa moda transportasi ke dalamnya. Misalnya untuk mengangkut barang ekspor, peti kemas yang akan dikirim dibawa terlebih dahulu menggunakan jalur darat dengan truk lalu dinaikkan ke atas kapal untuk selanjutnya dikirim ke negara importir. Contoh lainnya penumpang yang akan berpergian menggunakan kapal laut menuju pelabuhan menggunakan sarana bus atau kereta api. Walaupun dikatakan pelabuhan merupakan simpul utama multi moda pengangkutan barang dan penumpang, pada kenyataannya pelabuhan merupakan tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu
8
sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang digunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik-turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran serta sebagai tempat transit antarmoda transportasi. Dilihat dari sisi sejarah, pelabuhan memiliki peran penting dalam pembentukan suatu wilayah negara. Hal ini dapat kita lihat pada wilayah kota Jakarta yang dulunya merupakan wilayah pelabuhan Kerajaan Pajajaran yang bernama Sunda Kelapa yang kemudian direbut oleh Belanda dan berganti nama menjadi Batavia. Demikian pula yang terlihat pada wilayah Samudera Pasai di Aceh dan Malaka di Malaysia. Semua wilayah negara tersebut berkembang dari pelabuhan. Kegiatan pemerintahan dan pengusahaan di pelabuhan harus dilakukan secara efektif dan efisien. Hal ini untuk menjamin pelayanan prima yang ke depannya diharapkan dapat menarik lebih banyak investor untuk berinvestasi di Indonesia sehingga perekonomian Indonesia dapat berkembang pesat. Pelabuhan sebagai pusat perekonomian suatu negara tidak lepas dari persaingan usaha di antara para pemangku kepentingan. Untuk menciptakan iklim usaha yang sehat, dalam pengelolaan pelabuhan terdapat pemisahan yang tegas antara operator dan regulator.
9
Penyelenggara pelabuhan memiliki peran penting dalam mengatur berbagai hal seputar pelabuhan. Penyelenggara pelabuhan memiliki wewenang untuk mengatur Daerah Lingkungan Kerja
pelabuhan dan
Daerah Lingkungan Kepentingan pelabuhan. Kedua wilayah ini terdapat dalam Rencana Induk Pelabuhan yang wajib dimiliki oleh setiap pelabuhan. Daerah Lingkungan Kerja berhubungan langsung dengan kegiatan kepelabuhan.
Hal
ini
mencakup
terminal-terminal,
dermaga
dan
sebagainya. Sedangkan Daerah Lingkungan Kepentingan merupakan daerah
penyangga
pelabuhan
yang
digunakan
untuk
menjamin
keselamatan pelayaran. Pasal 102 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran memperbolehkan pembangunan terminal khusus dan terminal untuk kepentingan sendiri. Lebih lanjut dalam Pasal 104 menyebutkan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pembangunan terminal khusus salah satunya adalah ketidakmampuan pelabuhan terdekat untuk menampung kegiatan pokok tersebut. Izin operasi terminal khusus ditetapkan selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang. Terminal khusus yang telah habis masa operasionalnya dapat diubah ke bentuk semula atau dioperasikan menjadi pelabuhan. Dalam perjalanannya operasi terminal khusus dapat digunakan untuk kepentingan umum selain untuk bongkar muat bahan baku, hasil produksi, dan peralatan penunjang, apabila dalam keadaan darurat dengan
10
izin dari Menteri. Keadaan darurat berupa terjadi bencana alam atau peristiwa lainnya sehingga mengakibatkan tidak berfungsinya pelabuhan atau pada daerah yang bersangkutan tidak terdapat pelabuhan dan belum tersedia moda tranportasi lain yang memadai atau pelabuhan terdekat tidak dapat melayani permintaan jasa kepelabuhanan oleh karena keterbatasan kemampuan fasilitas yang tersedia sehingga menghambat kelancaran arus barang. Penggunaan terminal khusus dilakukan berdasarkan kerjasama antara penyelenggara pelabuhan dengan pengelola terminal khusus yang dituangkan dalam bentuk perjanjian yang didalamnya memuat hak dan kewajiban yang timbul akibat pengoperasian terminal khusus untuk melayani kepentingan umum. Seiring
perkembangan
zaman
penyelenggara
pelabuhan
mengadakan kerjasama dengan pihak ketiga untuk mengelola pelabuhan. Pihak ketiga yang diajak untuk mengelola pelabuhan lazimnya adalah perusahaan yang bergerak di bidang transportasi atau pertambangan. Perjanjian kerjasama ini membuat pengelolaan pelabuhan seakan-akan ditangani oleh 2 (dua) pihak yaitu pemerintah dan swasta. Penamaan pelabuhan atau terminal yang digunakan untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya disebut Terminal Khusus. Disebut untuk kepentingan sendiri karena terminal atau pelabuhan tersebut hanya digunakan oleh pihak ketiga atau perusahaan tersebut. Hal seperti ini dapat
11
kita lihat misalnya terminal khusus yang ada diwilayah kerja Unit Penyelenggara Pelabuhan. Terminal Khusus diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 51 Tahun 2011 tentang Terminal Khusus dan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri, dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 51 Tahun 2011 disebutkan bahwa Terminal Khusus adalah Terminal yang terletak di luar Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan dan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya. Pada saat sekarang terminal khusus banyak yang sudah dioprasikan untuk menunjang kegiatan industri maupuan pertambangan, Badan Hukum yang mengelola terminal khusus banyak mempunyai kegiatan bisnis yang tentunya mengutamkan efisiensi dan optomalisasi terhadap terminal khusus yang sudah dioerasikan. Salah satu bentuk terobosan untuk efisiensi dan optimalisasi dengan mengunakan terminal khusus untuk melayani kepentingan umum yang dilakukan dengan bentuk kerjasama anatar Unit Penyelenggara Pelabuhan dengan Pengelola Terminal Khusus. Dalam hal ini kerjasama antara pemerintah dengan pihak swasta yang mempunyai infrastruktur terminal khusus. Dengan hal tersebut terdapat kewenangan mengatur dan menjalankan segala usaha dan kegiatan yang berhubungan dengan
12
pelabuhan mulai dari menyediakan dermaga, menyediakan aparat pengawas, menyediakan rambu-rambu keselamatan alur lalu lintas kapal, menerapkan dan menetapkan tarif jasa pelabuhan dan sebagainya. Dalam
perkembangannya
perjanjian
kerjasama
yang
dilakukan oleh Unit Penyelenggara Pelabuhan dengan badan hukum yang mengelola Terminal Khusus perlu ditinjau ulang segi keabsahannya. Maksudnya apakah perjanjian kerjasama itu telah memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian dan apakah perjanjian kerjasama tersebut telah melindungi kepentingan para pihak. Hal ini penting untuk menghindari permasalahan di masa depan tentang perjanjian tersebut.
Rumusan Masalah Dari latar belakang yang telah dijabarkan di atas dapat ditarik suatu rumusan masalah yaitu : 1. Bagaimana kinerja pelayanan jasa kepelabuhanan di terminal khusus dengan adanya kerjasama antara unit penyelenggara pelabuhan dengan pengelola terminal khusus dalam rangka penggunaan terminal khusus untuk melayani kepentingan umum? 2. Bagaimana kondisi kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa kapal, penumpang, dan barang di terminal khusus setelah adanya perjanjian kerjasama? 3. Bagaimana
potensi
peningkatan
penerimaan
Negara
dengan
beroperasinya terminal khusus untuk melayani kepentingan umum?
13
B. Keaslian Penelitian. Berdasarkan penelitian kepustakaan Perpustakaan
Fakultas
Hukum,
yang penulis lakukan di
terdapat
penelitian
di
bidang
pelabuhan/terminal akan tetapi substansi dan permasalahan yang penulis lakukan berbeda dengan yang sudah ada dengan penjelasan sebagai berikut: Penelitian pada Tahun 2012 oleh Joko Pujianto dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) antara Penyelenggara Pelabuhan dengan Pengelola TUKS”. Dalam penelitian tersebut terdapat perbedaan-perbedaan yang signifikan khususnya
terhadap
substansi
penelitian,
obyek
penelitian,
dan
permasalahan yang diteliti, sebagai berikut: 1. Obyek dan subyek yang teliti berbeda, dalam penelitian oleh Sdr. Joko Pujianto menitik beratkan pada perjanjian TUKS, dimana dari sisi lokasi TUKS ini berada di dalam Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Pelabuhan dan merupakan bagian dari pelabuhan yang bersangkutan, berbeda dengan Terminal Khusus kalau Terminal Khusus lokasinya berada di luar dari Daerah Lingkungan Kerja dan Daerah Lingkungan Pelabuhan; 2. TUKS pembinaannya berada di bawah Otoritas Pelabuhan dan Syahbandar di pelabuhan yang bersangkutan, sehingga perjanjian kerjasama pengelolaan TUKS ditndatangani oleh Otoritas Pelabuhan,
14
berbeda dengan Terminal Khusus, sebagai Pembina Terminal Khusus adalah Kepala Unit Penelenggara Pelabuhan yang secara sekaligus menjalankan fungsi pemerintahan dan fungsi keselamatan pelayaran atau fungsi syahbandar; 3. Permasalahan penelitian kerjasama pengelolaan TUKS dimaksud, lebih ditekankan kepada standar kinerja dan kondisi pelayanan jasa kapal, barang, dan penumpang, sedangkan penelitian perjanjian Terminal Khusus ini selain menitik beratkan pada standar kinerja pelayanan lebih dikhususkan pula pada aspek finansial dengan adanya potensi peningkatan pendapatan Negara dengan beroperasinya tarsus untuk melayani kepentingan umum; 4. Perjanjian pengelolaan TUKS hanya memberikan kewenangan kepada pengelola untuk melayani barang-barang khusus yang dimiliki oleh pengelola
TUKS,
berbeda
dengan
pelaksanaan
perjanjian
pengoperasian tersus untuk melayani kepentingan umum dimana semua barang apapun milik siapapun dapat dilayani di Terminal Khusus sehingga Terminal Khusus berfungsi sebagaimana Pelabuhan Umum. C. Tujuan Penelitian. 1. Tujuan Subyektif : a. Untuk menambah pengetahuan dan pemahaman penulis terutama mengenai teori-teori yang telah penulis peroleh dalam perkuliahan.
15
b. Untuk memperoleh data dan pengetahuan sebagai hasil penelitian untuk
menjawab
permasalahan
yang
ada
dalam
rangka
memudahkan penyusunan penulisan hukum untuk memenuhi persyaratan dalam meraih gelar Magister Hukum, serta untuk memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang ilmu hukum. 2. Tujuan Objektif : a. Untuk dapat mengetahui kinerja pelayanan jasa kepelabuhan terkait adanya kerjasama antara unit penyelenggara pelabuhan dengan pengelola terminal khusus dan untuk mengetahui pelaksananaan perjanjian tersebut. b. Untuk
dapat
mengetahui
kondisi
penyediaan
jasa
kapal,
penumpang dan barang di terminal khusus setelah adanya perjanjian kerjasama tersebut. c. Untuk dapat mengetahui adanya peningkatan potensi penerimaan Negara dengan beroperasinya terminal khusus untuk melayani kepentingan umum. D. Manfaat Penelitian. Dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik untuk kepentingan akademis maupun kepentingan praktis: 1. Kegunaan dalam ilmu pengetahuan.
16
a. Hasil dari penelitian ini diharapkan memberi sumbangan pemikiran bagi perkembangan pengetahuan ilmu hukum khususnya di bidang ilmu Hukum Bisnis. b. Untuk lebih mendalami teori yang telah diperoleh selama perkuliahan. 2. Kegunaan praktis dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi berharga bagi pelaku usaha di bidang pelabuhan yang ingin mendapatkan informasi hukum dalam melaksanakan usahanya, bagi mahasiswa hukum sebagai tambahan literatur mengenai hukum bisnis, serta bagi masyarakat luas yang membutuhkan informasi dan pengetahuan tentang pelabuhan dan hukum bisnis.
