BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Indonesia adalah Negeri yang memiliki wilayah yang terdiri dengan kepulauan nusantara (archipelago; group of many Island). Wilayahnya terdiri dari daratan, perairan dan dirgantara adalah satu kesatuan yang menyatu dengan bangsa Indonesia dalam rangka wawasan nusantara. Dari tiga matra wilayah Republik Indonesia maka wilayah perairan (lautan) merupakan bagian yang terluas dibandingkan dengan wilayah daratanya. Kondisi real ini yang membuat sejak zaman nenek moyang dahulu bangsa Indonesia dikenal sebagai negara dan bangsa bahari (maritim), dimana sangat banyak kegiatan yang berhubungan dengan lautan, salah satunya ialah kegiatan transportasi laut. Transportasi adalah perpindahan manusia atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan sebuah kendaraan yang digerakkan oleh manusia dalam melakukan aktivitas sehari-hari 1. Transportasi dibagi menjadi 3 yaitu : 1. Transportasi darat 2. Transportasi udara 3. Transportasi laut. 2 Transportasi laut sebagai bagian dari sistem transportasi Nasional perlu dikembangkan dalam rangka mewujudkan wawasan nusantara yang mempersatukan seluruh wilayah Indonesia. Termasuk lautan Nusantara sebagai satu kesatuan
1 2
M. Nur Nasruddin, Manajemen Transportasi, Pustaka, Jakarta, 2002. Hal 20 https://id.m.wikipedia.org, diakses pada tanggal 28 Maret 2016, pukul 22:00
Universitas Sumatera Utara
wilayah nasional. 3 Kondisi Indonesia yang merupakan negara kepulauan, maka sudah sewajarnya pemerintah memperhatikan segala hal yang menyangkut mengenai sarana prasarana yang menunjang kemajuan dalam bidang transportasi laut itu sendiri. Kepelabuhanan
merupakan
sarana
untuk
menunjang
kemajuan
dan
peningkatan perekonomian suatu daerah. Pelabuhan juga merupakan suatu yang berhubungan atau berkaitan dengan segala kegiatan penyelenggaraan pelabuhan serta kegiatan yang lain untuk melaksanakan fungsi pelabuhan merupakan penunjang kelancaran pelabuhan tersebut, termasuk untuk kelancaran arus lalu lintas kapal, para penumpang dan barang. Keselamatan saat berlayar, serta mendorong peningkatan
perokonomian Nasional dan suatu daerah, juga tergantung pada
kehadiran pelabuhan tersebut, Undang-undang No 17 tahun 2008 tentang Pelayaran menjelaskan bahwa “Pelabuhan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan segala pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan, dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan / barang, keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan intra-dan / atau antar moda serta mendorong perekonomian nasional dan daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah”. Pelabuhan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 tahun 2001 tentang Kepelabuhanan pasa 1 ayat 1 menjelaskan bahwa “Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi yang
3
Soedjono kramadibrata, Peranan Sektor Transportasi Dalam Mengantisipasi PJP II dan Pelita VI,ITB, Bandung, 2002. hal 55
Universitas Sumatera Utara
dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dan/atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi. Pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2015 menyebutkan pengertian pelabuhan, antara lain sebagai berikut : “Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagi tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/ atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antarmoda transportasi”. Defenisi tersebut, menjelaskan bahwa pelabuhan mempunyai beberapa macam fungsi, antara lain sebagai berikut : 1. Interface, pelabuhan sebagai tempat pertemuan dua moda/sistem transportasi, yaitu transportasi laut dan transportasi darat. Ini berarti pelabuhan harus menyediakan berbagai fasilitas dan pelayanan jasa yang dibutuhkan untuk perpindahan (transfer) barang dari kapal keangkutan darat, atau sebaliknya. 2. Link (Mata rantai), pelabuhan merupakan mata rantai dari sistem transportasi. Sebagai mata rantai, pelabuhan (baik dilihat dari kinerja maupun dari segi biaya) akan sangat mempengaruhi kegiatan transportasi keseluruhan. 3. Gate way, pelabuhan berfungsi sebagai pintu gerbang (gate way) dari satu negara ke negara lain maupun dari satu daerah kedaerah lain. Pengertian pelabuhan sebagai gate way ini dapat dilihat dari segi : a. Pelabuhan sebagai pintu masuk atau keluar barang dari negara atau daerah tersebut. Dalam hal ini pelabuhan memang peranan penting bagi perekonomian negara atau suatu daerah. b. Pelabuhan sebagai pintu gerbang kapal-kapal yang memasuki pelabuhan.Pelabuhantersebut berada yaitu ketentuan-ketentuan bea cukai, imigrasi, karantina, peraturan impor/ekspor dan sebagainya. 4. Industry Entri, perkembangan industri yang berorientasi kepada ekspor dari suatu negara/daerah, maka fungsi pelabuahn semakin penting bagi industri tersebut. 4
4
Hasim Purba, Hukum Pengangkutan di Laut, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2005. hal 178
Universitas Sumatera Utara
Peraturan Mentri Perhubungan No. KM. 63 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Otoritas Pelabuhan disebutkan bahwa pelabuhan mempunyai tugas melaksanakan pengaturan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan pelabuhan pada pelabuhan yang dilaksanakan secara komersial. Tugas Kantor Otoritas Pelabuhan yang salah satunya adalah mengatur dan mengendalikan serta mengawasi kegiatan pelabuhan, termasuk dalam proses akan bersandarnya kapal, maka sudah menjadi kewajiban Otoritas Pelabuhan untuk mengatur kenavigasian dalam proses persandaran kapal yang akan bersandar dan menjamin keselamatan kapal. Masalah kepelabuhan merupakan faktor yang tidak terpisah dalam sistem ekonomi negara secara keseluruhan. Selain itu pelabuhan juga berfungsi sebagai tumpuan kegiatan ekonomi yang merupakan penunjang bagi perkembangan industri, perdagangan maupun pelayaran, dan kegiatan pemerintah merupakan sarana untuk menyelenggarakan
pelayanan
jasa
kepelabuhanan
dalam
menunjang
penyelenggaraan pengangkutan laut. Kapal-kapal membutuhkan pelabuhan sebagai tempat bertambat dan berlabuh untuk melakukan kegiatanya yang meliputi bongkar muat barang, menaikkan dan menurunkan penumpang. Seperti yang diketahui, fungsi pelabuhan adalah sebagai tumpuan tatanan kegiatan ekonomi dan kegiatan ekonomi
dan
kegiatan
menyelenggarakan
pemerintahan
pelayaanan
jasa
yang
merupakan
kepelabuhanan
sarana
dalam
untuk
menunjang
penyelenggaraan angkutan laut. Pelabuhan sebagai terminal point untuk kapal laut serta kendaraan air lainya merupakan komponen logistik teknis yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan pengangkutan laut. Penggunaan fasilitas pelabuhan diperlukan untuk melayani kapal-kapal laut dan kendaraan air lain untuk keperluan melabuh dan menambat kapal-kapal untuk menaikkan dan menurunkan
Universitas Sumatera Utara
penumpang, bongkar muat barang-barang dan lain-lain. Tidak hanya itu pelabuhan dalam hal ini juga mempunyai tanggung jawab untuk menjamin keselamatan serta kenyaman kapal sat proses masuk ke pelabuhan agar kapal tidak mengalami hambatan seperti kapal pecah, karam ataupun sarat (kandas) saat memasuki pelabuhan. Sehingga dengan lancarnya masuk kapal di pelabuhan, ini akan dapat meningkatkan perekonomian suatu daerah dan sebaliknya dengan terjadinya hambatan dalam persandaran kapal ini akan menghambat perekonomian suatu daerah dan akan mengurangi peningkatan kegiatan di pelabuhan. Karna itu untuk menjamin keselamatan, keamanan serta kelancaran kapal, maka dalam hal ini Otoritas Pelabuhan bertanggung jawab dalam hal kenavigasian terhadap kapal yang akan bersandar. Pada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian pasal 1 ayat (1) , adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan sarana bantu navigasi pelayaran, telekomunikasi pelayaran, hidrografi, dan meteorologi, alur dan perlintasan, pengerukan, dan reklemas, pemanduan, penanganan kerangka kapal, salvage, dan pekerjaaan bawah air untuk kepentingan keselamatan pelayaran. Untuk membawa kapal dari satu tempat ke tempat tujuan dengan aman dan efisien, disamping di perlukanya adanya bantuan pesawat navigasi yang berada diatas kapal di perlukan lagi adanya sarana bantu navigasi yaitu berupa ramburambu navigasi pelayaran. Fungsi dari sarana bantu navigasi pelayaran adalah untuk menandai bahaya, sebagai penentuan posisi kapal dan untuk menandai alur pelayaran. Peraturan Mentri Perhubungan Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian di jelaskan bahwa “Sarana bantu navigasi pelayaran adalah peralatan atau sistem yang
Universitas Sumatera Utara
berada diluar kapal yang didesain dan dioperasikan untuk meningkatkan keselamatan dan efisiensi bernavigasi kapal atau lalu lintas kapal”. Pasal 3 Peraturan Pemerintah no 5 tahun 2010 tentang Kenavigasian menjelaskan bahwa “kenavigasian diselenggarakan untuk menjamin keamanan dan keselamatan pelayaran, mendorong kelancaran kegiatan perekonomian, menandai batas-batas wilayah dalam rangka menjaga kedaulatan, memantapkan pertahanan dan keamanan negara, serta memperkukuh persatuan kesatuan bangsa dalam kerangka wawasan nusantara” Untuk menandai bahaya serta sebagai penentu posisi kapal dan untuk menandai alaur pelayaran, maka sarana bantu navigasi ini ditempatkan pada alur-alur pelayaran di pelabuhan, maupun di pulau, adapun jenis-jenis sarana bantu tersebut adalah : 1. Menara Suar, yaitu alat penerang (lensa atau lampu) yang mampu mengeluarkan sinar sifat tertentu yang di pasang diatas menara ditempatkan di sepanjang atau di dalam pelabuhan, dan berfungsi sebagai tanda bagi kapal-kapal yang akan bernavigasi dari lepas pantai ke darat atau ke tempat pendaratan ataupun pelabuhan. 2. Rambu Suar, yaitu suatu alat penerang yang mampu mengeluarkan sinar sifat tertentu yang dipasang diatas menara atau di labuhkan didasar laut yang yang ditempatkan di perairan pantai-pantai atau pun dalam pelabuhan, dan berfungsi memberikan informasi kepada kapal-kapal yang bernavigasi didaerah sekitarnya mengenai lokasi-lokasi di pelabuhan, posisi alur masuk dan alur keluar, tempat-tempat dangkal, lain-lain halangan di bawah air serta alur-alur pelayaran yang aman. 3. Suar Spot, yaitu suatu alat penerang lensa yang meberikan sorotan yang di pasang di pelabuhan sebagai petunjuk bahwa di tempat itu ada bahaya.
Universitas Sumatera Utara
4. Suar Penuntun (Landing Light), yaitu suar alat penerang (lensa, lampu) yang mampu memberikan penerangan sifat tertentu, dipasang dibangunan sejenis menara di dalam pelabuhanatau selat yang berfungsi untuk memberikan informasi pada kapal-kapal yang beriperasi di alur-alur pelayaran yang sulit dan pelabuhan sempit ataupun selat. 5. Suar Pengarah, yaitu suatu
alat penerang yang mampu sekaligus
memberikan tiga jenis sinar yang berbeda dengan ciri tertentu, dipasang diatas bangunan sejenis menaradi dalam pelabuhan ataupun selat yang berfungsi untuk memberikan informasi pada kapal-kapal yang beroperasi d alur sempit ataupun pelabuhan dengan sinar putih diapit oleh sinar hijau dan merah. 6. Stasiun rambu radio gelombang Menegah, yaitu perlengkapan radio (transmiter, antena) untuk menyiarkan sinyal-sinyal (gelomabng menengah) agar kapal-kapal yang dilengkapi dengan pencarian arah radiodapat memancarkan sinar tersebut untuk menentukan posisi. Pengertian navigasi yang dijelaskan dari Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian, yang menjelaskan pengertian dari kenavigasian dapat dilihat bahwa Otoritas Pelabuhan yang salah satu tugasnya yaitu untuk mengawasi proses persandaran kapal, memberikan peran yang penting untuk menjaga keamanan dan kelancaran dalam proses persandaran kapal menuju ke pelabuhan. Di Indonesia yang wilayahnya terbagi atas pulau-pulau yang banyak menggunakan transportasi laut dengan menggunakan kapal serta menggunakan pelabuhan sebagai tempat berlabuhnya kapal-kapal,
Mewajibkan Otoritas
Pelabuhan yang tugasnya sebagai Navigator untuk menjaga serta mengawasi dan
Universitas Sumatera Utara
mengawal kapal yang akan merapat sampai kepelabuhan. Namun, realitanya saat ini masih terjadi kapal yang tenggelam, kandas dan lain-lain pada saat proses persandaran kapal di pelabuhan, padahal otoritas pelabuhan mempunyai peran dan fungsi sebagai navigator dalam proses persandaran kapal di pelabuhan. Hal ini akan menimbulkan masalah besar
dimana Otoritas Pelabuhan tidak melaksanakan
fungsinya untuk terus mengawasi dan menuntun kapal, memberikan petunjuk kepada kapal untuk dapat masuk ke pelabuhan dengan aman. Kecelakaan kapal yang terjadi dalam lingkup pelabuhan, ini menjadi alasan penulis untuk menuangkan secara jelas dan cermat dalam sebuah skripsi yang berjudul” Tanggung jawab pelabuhan dalam hal kenavigasian terhadap kapal yang akan bersandar” ( Studi pada PT. Pelindo I Cabang Belawan) B. Rumusan masalah Berdasarkan latar belakang yang diuraikan tersebut, adapun yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini, antara lain, sebagai berikut : 1. Bagaimana tata cara pelaksanaan kapal sandar? 2. Bagaimana pelaksanaan jasa pemanduan terhadap kapal yang bersandar? 3. Bagaimana tanggung jawab PT. Pelindo I cabang belawan dalam hal kenavigasian terhadap kapal yang akan bersandar? C. Tujuan penulisan Penelitian yang penulis lakukan ini diharapkan dapat mengetahui : 1. Untuk mengetahui tata cara pelaksanaan kapal yang akan bersandar. 2. Untuk mengetahui
pelaksanaan jasa pemanduan terhadap kapal yang
bersandar.
Universitas Sumatera Utara
3. Untuk mengetahui tanggung jawab PT. Pelindo I cabang belawan dalam hal kenavigasian terhadap kapal yang akan bersandar.
D. Manfaat Penulisan Sejalan dengan tujuan tersebut diatas, penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis dan manfaat praktis sebagai berikut: 1.
Manfaat Teoritis Hasil penulisan ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk
berbagai konsep ilmiah yang pada waktunya nanti dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dalam hukum pengangkutan dan mengenai hukum kepalabuhanan serta mengenai kenavigasian. 2. Manfaat Praktis Penulis berharap bahwa tulisan ini dapat bermanfaat sebagai masukkan dan pengetahuan bagi masyarakat dan para pelaku serta pengguna jasa pelabuhan mengenai problematika yang mungkin dihadapai dalam proses persandaran kapal di pelabuhan. Serta dapat pula memberi manfaat bagi penulis lain yang akan meneliti lebih lanjut dan mendalam. E. Metode Penelitian 1. Jenis Penelitian Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini disesuaikan dengan permasalahan. Untuk mendapatkan data yang diperlukan sesuai dengan masalah yang diteliti, maka dalam hal ini penulis menggunakan metode penulisan yang bila dilihat dari jenisnya, maka dapat digolongkan kedalam penelitianYuridis normatif dan empiris.
Universitas Sumatera Utara
Jenis Penelitian yuridis normatif adalah Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka atau bisa juga disebut dengan penelitian hukum kepustakaan 5. Penelitian empiris merupakan penelitan berupa studi lapangan dengan melakukan wawancara pada responden yang berkaitan dengan kenavigasian pada PT. Pelindo I cabang belawan. Penelitian Hukum Sosiologis atau Empiris dilakukan dengan cara meneliti data primer yang diperoleh di lapangan selain juga meneliti data sekunder dari perpustakaan 6.
2. Sifat Penelitian Sifatnya Deskriftif yaitu, penulis menggunakan metode penelitian hukum Normatif. Penelitian hukum Normatif dilakukan melalui kajian data yang bersikap sekunder yang ada di perpustakaan, seperti peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan skripsi ini. Karena penyusun karena penyususnan skripsi ini juga melalui proses penelitian lapangan, maka penelitian ini juga menggunakan metode Penelitian Hukum Empiris. Penelitian Hukum Empiris merupakan penelitian lapangan yang berasal dari data primer yang di dapat langsung dari masyarakat sebagai sumber utama melalui pengamatan (observasi), wawancara, ataupun penyebaran kuisoner. Penelitian hukum Empiris dalam penulisan skripsi ini dilakukan melalui wawancara langsung dengan legal staff di PT. Pelindo I Cabang Belawan. 5
Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hal 13 6 Tampil Anshari Siregar, Metodologi Penelitian Hukum Penulisan Skripsi, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005. hal 23
Universitas Sumatera Utara
Penelitian
dalam
skripsi
ini
bersifat
deskriftif,
yang
menyajikan,
menggambarakan dan memaparkan mengenai gejala-gejala dan fakta-fakta yang terjadi di lapangan.
3. Sumber Data Data dan sumber data yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan di bidang hukum pengangkutan dan kepelabuhanan, antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Kenavigasian, Peraturan Pemerintah No 61 Tahun 2009 Tentang Kepelabuhanan, Peraturan Mentri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut, Undang-Undang No 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, Peraturan Mentri Perhubungan Nomor KM 21 Tahun 2007 Tentang Sistem dan Prosedur Pelayanan Kapal Barang dan Penumpang pada Pelabuhan Laut yang di Selenggarakan Oleh Unit Pelaksana Teknis Kantor Pelabuhan, Peraturan Mentri Perhubungan Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Sarana
Bantu
Navigasi Pelayaran. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Kenavigasian. Peraturan Mentri Perhubungan Nomor 53 Tahun 2001 Tentang Pemanduan. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yakni hasil karya para ahli hukum berupa buku-buku dan pendapat-pendapat para sarjana yang berhubungan dengan pembahasan skripsi ini.
Universitas Sumatera Utara
Bahan hukum tersier atau bahan penunjang, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan/atau bahan hukum sekunder, yaitu kamus hukum dan lain-lain. 4. Teknik Pengumpulan Data a. Penelitian Kepustakaan (Library Research) Bahan hukum dikumpulkan dengan menggunkan penelitian kepustakaan (Library Research) dan studi dokumen dari berbagai sumber yang di anggap berhubungan dan relevan dengan materi yang dibahas dalam skripsi ini. Sumber bahan hukum sekunder berupa artikel, jurnal ilmiah, bahan kuliah, buku-buku hukum yang berkaitan yang didapt melalui Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara. b. Penelitan Lapangan (Field Research) Sebagai data penunjang dalam penelitian ini, juga didukung dengan penelitian lapangan (field research) untuk mendapatkan data primer guna akurasi terhdap hasil yang dipaparkan, yaitu berupa wawancara. Wawancara dilakukan sebagai alat pengumpulan bahan hukum tambahan selain daripada bahan hukum yang didapatkan dari perpustakaan. Wawancara dilakukan dengan informan yang dipandang bersangkutan, yaitu dengan pihak PT. Pelindo I Cabang Belawan. 5. Analisis Data Analisis data dilakukan secara kualitatif yang digambarkan secara deskriptif, rangkaian kegiatan analisis data dimulai setelah terkumpulnya data sekunder, kemudian disusun menjadi sebuah pola dan dikelompokkan secara sistematis. Analisis data lalu dilanjutkan dengan membandingkan data sekunder terhadap data primer untuk mendapat penyelesaian permasalahan yang diangkat.
Universitas Sumatera Utara
F. Sistematika Penulisan Dalam menghasilkan karya ilmiah yang baik, maka pembahasannya harus diuraikan secara sistematis Sistematika penulisan ini dibagi dalam beberapa tahapan yang disebut dengan bab dimana masing-masing bab dibagi dalam beberapa sub bab yang masing-masing bab diuraikan masalahnya secara tersendiri, namun masih dalam konteks yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Secara sistematis penulis menempatkan materi pembahasan keseluruhan kedalam 5 (lima) bab terperinci. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut: BAB I
:
Merupakan bab pendahuluan yang menguraikan tentang segala hal yang bersifat umum dalam latar belakang, kemudian dilanjutkan dengan
perumusan
masalah,
tujuan
dan
manfaat
penulisan,
sistematika penulisan, tinjauan kepustakaan, metode penelitian, dan ditutup dengan memberikan keaslian penulisan. BAB II :
Membahas
mengenai
tinjauan
umum
mengenai
pelabuhan,
dipaparkan mengenai sejarah pelabuhan serta peran dan fungsi pelabuhan, jenis-jenis pelabuhan dan hierarki pelabuhan, dan pelaksanaan kegiatan kapal dan pelayanan jasa di pelabuhan. BAB III :
Akan dibahas tentang kenavigasian dan peranan lembaga-lembaga pelabuhan. Dalam bab ini akan diuraikan tentang pengertian kenavigasian
serta
sarana-sarana
bantu
navigasi
pelayaran,
penyelengaraan bantuan navigasi pelayaran, dan membahas mengenai penyelenggaraan pemanduan lembaga-lembaga di pelabuhan. BAB IV :
Akan dibahas tentang tanggung jawab pelabuhan dalam hal kenavigasian terhadap kapal yang akan bersandar, membahas tata
Universitas Sumatera Utara
cara pelaksanaan kapal yang akan bersandar, pelaksanaan jasa pelayanan di Pelabuhan Belawan I terhadap kapal yang akan bersandar, serta tanggung jawab PT. Pelindo I dalam hal kenavigasian terhadap kapal yang akan bersandar. BAB V :
Merupakan bab terakhir yang membahas mengenai kesimpulan dan saran. Dalam bab ini akan diuraikan tentang kesimpulan dari seluruh penulisan yang telah diuraikan dalam bab-bab yang sebelumnya sekaligus memberikan saran-saran terhadap data yang ada.
G. Keaslian Penulisan Setelah dilakukan penelitian di perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, belum ada terdapat tulisan tentang “TanggungJawab Pelabuhan Dalam Hal Kenavigasian Terhadap Kapal yang akan Bersandar.” Oleh karena itu penulisan skripsi ini dapat dikatakan masih orisinil sehingga keabsahannya dapat di pertanggung jawabkan secara moral dan akademis.
Universitas Sumatera Utara
