BAB I PENDAHULUAN A.
Latar Belakang Harta bersama memiliki pengertian yang beragam, baik di dalam hukum adat maupun hukum Islam. Dalam hukum adat, harta bersama diartikan sebagai harta kekayaan yang diperoleh selama masa perkawinan, baik suami maupun istri bekerja untuk kepentingan kehidupan keluarga.1 Artinya, setelah terjadinya perkawinan, seluruh harta yang diperoleh oleh masing-masing pihak baik suami maupun istri adalah merupakan harta bersama mereka jika sebelumnya tidak diadakan perjanjian kawin antara suami istri tersebut. Senada dengan hal tersebut, para ahli dalam hukum Islam juga banyak berpendapat terkait pengertian harta bersama. Menurut Sayuti Thalib, harta bersama adalah harta perolehan selama dalam ikatan perkawinan yang didapat atas usaha masing-masing secara sendiri-sendiri atau didapat secara usaha bersama.2 Menurut Hazairin, harta yang diperoleh suami dan istri karena usahanya adalah harta bersama, baik mereka bekerja bersama-sama ataupun suami saja yang bekerja sedangkan istri hanya mengurus rumah tangga dan anak-anak di rumah, sekali mereka itu terikat dalam suatu perjanjian perkawinan sebagai suami istri maka semuanya
1 2
Iman Sudiyat, 2000, Hukum Adat Sketsa Asas, cet. ke-4, Liberty, Yogyakarta, hlm 148. Sayuti Thalib, 1986, Hukum Kekeluargaan Indonesia,UI pers, jakarta, hlm 92.
2
menjadi satu baik harta maupun anak-anaknya.3 Sedangkan di dalam KHI, pengertian harta bersama adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami istri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun.4 Dari pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan harta bersama adalah harta di dalam suatu ikatan perkawinan baik yang diperoleh sendirisendiri
maupun
bersama-sama
antara
suami
ataupun
istri
tanpa
mempersoalkan atas nama siapa harta tersebut terdaftar. Harta bersama baru akan dipermasalahkan jika suatu perkawinan putus, baik terhadap perkawinan yang putus karena meninggalnya salah satu pihak, ataupun perkawinan yang putus karena diputus oleh hakim. Pada dasarnya, perceraian merupakan sesuatu
yang tidak
dianjurkan, namun dihalalkan. Artinya, perceraian itu sedapat mungkin dihindari. Namun jika tidak ada lagi jalan untuk dapat hidup rukun dalam berumah tangga, maka jalannya adalah melalui perceraian. Di dalam pasal 37 Undang-Undang Perkawinan serta pasal 96 dan pasal 97 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa apabila suatu hubungan perkawinan berakhir, baik karena perceraian maupun karena kematian, maka masingmasing berhak mendapatkan separuh dari harta yang ada sejak perkawinan dilangsungkan. Pembagian harta bersama merupakan salah satu akibat hukum yang timbul dari adanya perceraian. Sengketa perceraian dan 3
Naimul Huda, Pengertian Harta Bersama, diakses dari http://www.pengertianpengertian.com/2011/12/pengertian-harta-bersama.html, pada tanggal 18 Januari 2016 pukul 14.06 WIB 4 Ketentuan umum pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam
3
pembagian harta bersama bagi orang-orang Indonesia yang beragama Islam merupakan kewenangan dari Pengadilan Agama. Pembagian harta bersama tersebut dilakukan untuk mencari kejelasan mana yang menjadi hak istri dan mana yang menjadi hak suami. Dalam persidangan sengketa harta bersama, hakim akan melakukan pemeriksaan untuk mengetahui apa saja yang merupakan harta bersama, harta pribadi istri, harta pribadi suami, dan besarnya bagian untuk suami dan istri. Dalam praktik, ketentuan mengenai pembagian harta bersama tersebut ternyata tidak sepenuhnya diterapkan. Putusan Pengadilan Agama Wates No. 549/Pdt.G/2013/PA.Wt adalah salah satu contoh adanya perbedaan putusan hakim tentang pembagian harta bersama dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Putusan tersebut menerangkan bahwa harta yang disengketakan masing-masing pihak dibagi sama rata antara Penggugat, Tergugat dan Orang Tua Tergugat. Seharusnya bila dibandingkan dengan peraturan yang ada, maka harta tersebut dipisahkan terlebih dahulu, mana bagian yang merupakan harta bersama, dan bagian yang merupakan harta pribadi suami ataupun harta pribadi istri dengan mempertimbangakan beban pembuktian dan alat-alat bukti yang diajukan masing masing pihak dalam pengadilan. Oleh karena itu, penulis mengambil judul Pertimbangan Hakim Dalam Pembagian Harta Bersama Pada Perkara Gugatan Harta Bersama (Studi Kasus Perkara No: 549/Pdt.G/2013/PA.Wt).
4
B.
Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, Penulis menetapkan rumusan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana proses pembuktian yang dilakukan majelis hakim dalam sengketa pembagian harta bersama pada Putusan Pengadilan Agama Wates No. 549/Pdt.G/2013/PA.Wt? 2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan membagi rata harta bersama kepada Penggugat, Tergugat, dan orang tua Tergugat dalam Putusan Pengadilan Agama Wates No. 549/Pdt.G/2013/PA.Wt?
C.
Tujuan Penelitian Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Tujuan Subyektif Penulisan hukum ini dilakukan untuk memenuhi salah satu syarat gelar Sarjana Hukum (S.H.) di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. 2.
Tujuan Obyektif Sebagaimana rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka tujuan obyektif dari penulisan ini adalah sebagai berikut: a. Mengetahui proses pembuktian yang dilakukan majelis hakim dalam sengketa pembagian harta bersama pada Putusan Pengadilan Agama Wates No. 549/Pdt.G/2013/PA.Wt , dan b. Mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan membagi rata hata bersama kepada Penggugat, Tergugat, dan
5
orang tua Tergugat dalam Putusan Pengadilan Agama Wates No. 549/Pdt.G/2013/PA.Wt. D.
Keaslian penelitian Berdasarkan penelusuran yang dilakukan penulis di lingkungan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, tidak ditemukan penulisan hukum yang sama dengan apa yang dilakukan oleh peneliti, namun ada penulisan hukum terkait dengan penulisan hukum yang dilakukan peneliti. Penulisan hukum yang dimaksud berjudul Gugatan Cerai Dan Akibat Hukumnya Terhadap Pembagian Harta Bersama (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Indramayu), oleh Karima Azmi Mahmudah, dalam bentuk skripsi pada tahun 2011. Perbedaan dari penulisan hukum tersebut dengan penulisan hukum ini yaitu, pada penulisan tersebut menganalisis mengenai alasan umum timbulnya gugatan perceraian serta akibat hukumnya terkait dengan pembagian harta bersama. Sementara dalam penulisan hukum ini tidak hanya meneliti ketentuan mengenai pembagian harta bersama secara umum, tetapi juga fokus pada pertimbangan hakim dalam
mengeluarkan
Putusan
Pengadilan
Agama
Wates
No.
549/Pdt.G/2013/PA.Wt, dimana di dalam putusan tersebut, hakim menetapkan satu objek sengketa yang merupakan harta bersama yang masih bercampur dengan harta orang tua, dimana putusannya adalah masingmasing pihak mendapat bagian yang sama rata dari nilai objek sengketa tersebut.
6
Selain itu, penulis juga melakukan penelusuran di luar lingkungan
Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada terhadap hasil penelitian, penulisan hukum, tesis maupun disertasi yang memiliki keterkaitan dengan penelitian penulis. Hasil dari penelusuran yang dilakukan oleh penulis adalah bahwa memang terdapat beberapa penelitian yang terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis. Namun, penelitian tersebut memiliki judul, masalah, dan pembahasan yang berbeda dengan penelitian yang dilakukan penulis. Penelitian yang dimaksud adalah antara lain adalah sebagai berikut: 1. Implementasi Pembagian Harta Bersama Terhadap Kasus Perceraian di
Pengadilan Agama Samarinda (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Samarinda) ,oleh Agustinus Lerek dalam bentuk skripsi pada tahun 2013 di Universitas Negeri Mulawarman.5 Perbedaan dari penulisan hukum tersebut dengan penulisan hukum ini yaitu, pada penulisan hukum tersebut menganalisis mengenai pemahaman masyarakat terkait proses hukum jika terjadi perceraian terkait dengan pembagian harta bersama, sementara dalam penulisan hukum ini akan meneliti bagaimana pertimbangan hakim dalam mengeluarkan putusan harta bersama yang masih bercampur dengan harta pribadi orang tua tergugat. 2. Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama (Gono Gini) Dalam Praktek di
Pengadilan Agama Bandar Lampung – Lampung, oleh Elti Yunani, S.H
5
Agustinus Lerek, 2013, “Implementasi Pembagian Harta Bersama Terhadap Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Samarinda (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Samarinda)”, Skripsi, Universitas Mulawarman, Samarinda.
7
dalam bentuk tesis pada tahun 2009 di Universitas Diponegoro.6 Perbedaan dari penulisan hukum tersebut dengan penulisan hukum ini yaitu, pada penulisan tersebut menganalisis mengenai pembagian dan kendala apa saja yang timbul terkait pembagian harta bersama di Pengadilan Agama Bandar Lampung di kota Lampung, sementara dalam penulisan hukum ini akan meneliti bagaimana pertimbangan hakim dalam mengeluarkan putusan harta bersama yang masih bercampur dengan harta pribadi orang tua tergugat. 3. Tinjauan Yuridis Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian (Studi
Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta), oleh Riana Wulandari Ananto dalam bentuk skripsi pada tahun 2015 di Universitas Muhamadiyah Surakarta.7 Perbedaan dari penulisan hukum tersebut dengan penulisan hukum ini yaitu, pada penulisan tersebut menganalisis mengenai pertimbangan hakim serta akibat hukum yang timbul dengan adanya pembagian harta bersama. Penulisan hukum tersebut lebih mengarah kepada proses pembuktian untuk mencari mana yang merupakan harta bersama mana yang bukan, dan hakim memang menetapkan harta bersama tersebut bersadarkan pembuktian yang dilakukan. Sementara dalam penulisan hukum ini, hakim memang sudah melakukan
6
Elti Yunani, 2009, “Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama (Gono Gini) Dalam Praktek Di Pengadilan Agama Bandar Lampung - Lampung”, Tesis, Universitas Diponegoro, Semarang 7 Riana Wulandari Ananto, “Tinjauan Yuridis Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Surakarta)”, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta
8
pembuktian, namun pada akhirnya keputusan yang dikeluarkan hakim adalah membagi tiga harta yang menjadi objek perkara tersebut. 4. Pembuktian Mengenai Asal Usul Harta Bersama dalam Gugatan Pembagian Harta Bersama
Putusan Nomor: 490/Pdt.G/2010/Pa.Kds
(Studi di Pengadilan Agama Kudus), oleh Fendry Seftian Widyanto dalam bentuk skripsi pada tahun 2013 di Universitas Negeri Semarang.8 Perbedaan dari penulisan hukum tersebut dengan penulisan hukum ini yaitu, pada penulisan
hukum tersebut menganalisis mengenai
kewenangan Pengadilan Agama Kudus dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut dan alat bukti apa saja yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut. Sementara dalam penulisan hukum ini, akan dibahas tentang bagaimana pertimbangan hakim dalam membagi harta yang diperkarakan menjadi harta bersama dan bukan harta bersama, sehingga majelis hakim dapat menetapkan nilai yang sama dari objek sengketa tersebut untuk masing-masing pihak yang berperkara. Berdasarkan hal tersebut, Penulis menyatakan bahwa penulisan hukum ini asli dan bukan merupakan duplikasi atas hasil karya orang lain. Jika sebelumnya terdapat penelitian yang serupa diluar pengetahuan penulis, hal tersebut bukan merupakan suatu kesengajaan, tetapi diharapkan penelitian ini dapat menambah informasi dari penelitian yang telah ada
8
Fendry Seftian Widyanto, “Pembuktian Mengenai Asal Usul Harta Bersama Dalam Gugatan Pembagian Harta Bersama Putusan Nomor: 490/Pdt.G/2010/Pa.Kds (Studi Di Pengadilan Agama Kudus)”. Skripsi, Universitas Negeri Semarang, Semarang
9
sebelumnya sehingga dapat memperkaya khazanah ilmu pengetahuan serta penulisan hukum yang bersifat akademis. E.
Kegunaan penelitian Hasil dari penelitian hukum ini diharapkan dapat memberikan manfaat dari segi teoritis dan kehidupan praktis. 1. Kegunaan teoritis a) Untuk menambah referensi terhadap kajian hukum mengenai hal-hal terkait pembuktian dalam pembagian harta bersama. b) Sebagai bahan acuan dan referensi pada penulisan sejenis yang dilakukan di masa yang akan datang. 2. Kegunaan praktis a) Memberikan
pemahaman
masyarakat
umum
mengenai
pembagian harta bersama di pengadilan agama. b) Memberikan pemahaman tentang cara membagi harta bersama dimana di dalamnya terkandung juga harta dari orang tua.
