BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Bidang pertanian di Indonesia merupakan salah satu bidang yang dapat dikembangkan sebagai sarana untuk meningkatkan perdagangan nasional maupun internasional. Hal ini dapat terwujud jika seluruh komponen bangsa bersatu dalam membangun pertanian yang tangguh dan mampu bersaing dengan hasil pertanian negara lainnya baik dari segi kualitas maupun harga. Jika tidak ada komitmen untuk membangun pertanian yang tangguh, maka Indonesia justru akan menjadi pasar bagi hasil-hasil pertanian dari negara lain. Situasi perkembangan perekonomian global akan segera menimbulkan dampak yang nyata atas perekonomian nasional, termasuk sektor pertanian dalam berbagai kegiatan, mulai kegiatan reproduksi, budidaya, panen, pasca panen, distribusi dan perdagangan.1 Hasil-hasil pertanian seperti buah-buahan, sayur mayur, hasil pangan, dan tanaman hias dari negara lain karena semakin berkurangnya hambatan tarif dan non tarif. Semakin banyaknya buah dan sayur impor yang beredar di pasar, secara potensial dapat mengancam petani lokal yang tidak siap berkompetisi.2 Banyak jenis tanaman yang tidak ditemui di negara lain didapati di Indonesia, sebut saja salak, manggis, berjenis-jenis anggrek, tanaman hutan, tanaman obat, dan
1
Rachmadi Usman, Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual ( Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia).hal 504 2 Sudargo Gautama, Hak Milik Intelektual Indonesia dan Perjanjian Internasional TRIPS, GATT, Putaran Uruguay, ( Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1994), hal 19
1
ribuan jenis lainnya yang patut kita syukuri. Kekayaan ini apabila tidak dikelola dengan baik akan menyebabkan kerugian yang amat besar bagi umat manusia, khususnya bangsa Indonesia, karena merupakan sumber gen yang dapat mendukung berkelanjutan perakitan varietas unggul baru. Upaya pelestarian keanekaragaman hayati sebagai sumber daya genetika yang berkelanjutan ini akan dapat diwujudkan melalui kegiatan Pendaftaran Varietas Tanaman.3 Varietas adalah dari suatu jenis yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan, daun, bunga, buah, biji, & sifat-sifat lain yang dapat dibedakan dalam jenis yang sama.4 Varietas yang dapat diberi Hak Perlindungan Varietas Tanaman adalah yang harus memenuhi persyaratan keBaruan, keUnikan, keSeragaman dan keStabilan (BUSS) dan diberi Nama. Baru
: Apabila pada saat penerimaan permohonan hak PVT, bahan perbanyakan atau hasil panen dari varietas tersebut belum pernah diperdagangkan di Indonesia atau sudah diperdagangkan tatapi tidak lebih dari 1 tahun, atau telah diperdagangkan diluar negeri tidak lebih dari 4 tahun untuk tanaman semusim dan 6 tahun untuk tanaman tahunan.
3
Gayatri K Rana Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian, Sosialisasi Pusat Perlindungan Varietas Tanaman Dan Perizinan Pertanian, ( Medan: di Gedung AULA DINAS PERTANIAN SUMUT, tgl 26 April 2011). 4 Pasal 1 ayat 5, Peraturan Pemerintah No.44 tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman
Unik
: Apabila varietas tersebut dapat dibedakan secara jelas dengan varietas lain yang keberadaannya sudah diketahui secara umum pada saat penerimaan permohonan hak PVT.
Seragam
: Apabila sifat-sifat utama atau penting pada verietas tersebut terbukti seragam meskipun bervariasi sebagai akibat dari cara tanam dan lingkungan yang berbeda-beda.
Stabil
: Sifat-sifatnya tidak berubah setelah ditanam berulang-ulang.
Diberi Nama
: Nama verietas terus dapat digunakan meskipun masa perlindungan telah habis.5 Minat masyarakat Indonesia sangat tinggi dalam pencintaan pada
tanaman pangan, tanaman hortikultura, tanaman perkebunan, tanaman kehutanan, terbukti banyaknya masyarakat gemar melakukan pembibitan, mengembangkan dan membudidayakan, serta menjual tanaman tersebut yang sengaja dilakukan para petani untuk kebutuhan hidup. Kemampuan untuk menghasilkan varietas unggul bermutu masih rendah di Indonesia, yang dimaksud dengan Varietas Unggul adalah Varietas yang telah dilepas oleh pemerintah baik berupa varietas baru maupun varietas lokal yang mempunyai kelebihan dalam potensi hasil atau sifat-sifat lainnya.6 Padahal varietas merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan dan kualitas produk pertanian, penggunaan varietas yang memiliki sifat-sifat unggul yang diinginkan merupakan teknologi andalan yang secara luas digunakan oleh
5
Pasal 2 UU No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman
6
Pasal 1 ayat 5 Peraturan Menteri Pertanian No.39 Tahun 2006
masyarakat, relatif murah, dan memiliki kualitas yang tinggi dengan teknologi yang maju. Akan tetapi beberapa petani lokal, pengusaha tani
dalam pemuliaan
tanamannya yang menghasilkan varietas yang unggul tidak mendaftarkanya. Hal ini dapat dilihat banyaknnya karya Intelektual menghasilkan berupa varietas yang unggul pada varietas tanaman, namun hal tersebut tidak diikuti dengan pesatnya pendaftaran varietas tanamannya ke Pusat Perlindungan Varietas Tanaman (PVT). Dikatakan, sebagai salah satu Negara yang tercatat memiliki sumber daya Plasma Nutfah7 paling lengkap dan terkaya di dunia, Indonesia sering dinyatakan sebagai negara yang memiliki keanekaragaman hayati terbesar (mega-biodiversity). Plasma nutfah yang berlimpah dapat dimanfaatkan untuk merakit berbagai varietas unggul masa depan. Bisa jadi varietas unggul tersebut sangat penting untuk mendukung pembangunan ekonomi sektor pertanian pada khususnya, dan pembangunan nasional pada umumnya. Salah satu faktor utama yang mengakibatkan yang masih relatif terbatasnya invensi varietas unggul baru adalah kondisi yang tidak kondusif bagi perkembangan kegiatan pemulian.8 Penelitian yang menyangkut pada pembuatan varietas unggul tanaman atau lazimnya disebut “pemulian tanaman”, dilakukan oleh lembagalembaga penelitian Pemerintah, terutama di bawah Badan Penelitian Pengembangan 7
dan
Pertanian, Departemen Pertanian. Varietas yang dihasilkan dari
Plasmah Nufah adalah: Substansi yang terdapat dalam kelompok makluk hidup dan merupakan sumber sifat keturunan yang dapat dimamfaatkan dan dikembangkan atau dirakit untuk menciptakan jenis unggul atau kultivar baru. 8 HOK. Saidin , Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual ( Intelectual Property Rights), ( Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2003) hal 21.
Litbang Pertanian itu menjadi milik masyarakat, sehingga siapapun dapat memperbanyak benihnya, baik untuk diperdagangkan ataupun untuk keperluan sendiri. Kondisi yang demikian justru kurang kondusif untuk perkembangan industri perbenihan, yang berdampak pada rendahnya penggunaan benih bersertifikat9 para petani dengan cara yang berlaku sekarang industri perbenihan tidak mendapatkan insentif, untuk memproduksi benih varietas unggul untuk dipasarkan, karena setiap orang dapat memperbanyak, menyediakan dan menjual benih varietas yang sama dengan kualitas yang sangat beragam. Tanpa terdapatnya perlindungan terhadap varietas tanaman dalam sistem produksi benihnya mengakibatkan terjadinya disensitif terhadap industri perbenihan swasta untuk memproduksi benih berkualitas tinggi.10 Artinya mendorong agar kegiatan pemuliaan itu dapat terwujud, antara lain yang penting adalah meningkatkan suasana yang kondusif bagi upaya pembuatan varietasvarietas unggul baru, untuk itu pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Republik Indonesia No.29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Undang-Undang PVT). Undang-Undang PVT tersebut dimaksudkan untuk melindungi hak pemulia serta mendorong partisipasi swasta untuk perakitan varietas unggul baru.11
9
Benih Bersertifikat adalah benih yang berisikan keterangan mutu dan cara perbanyakan untuk mempertahankan mutu fisik,fisiologis dan genetik suatu varietas 10 Sugiono Moeljopawiro (Komisi Nasioanal PlasmaNutfah),” Perlindungan Varietas Tanaman Kaitannya dengan Pengelolaan Plasma Nutfah Dalam Pengembangan Varietas”, 2008,http://www.anekaplanta.worddprees.com, diakses pada tanggal 24 Februari 2011. 11 Ibid, hal 2
Perlindungan Varietas Tanaman adalah Hak Khusus yang diberikan Negara kepada pemulia/pemegang hak PVT untuk menggunakan sendiri atau memberikan persetujuan kepada orang/badan hukum lain untuk menggunakannya selama waktu tertentu. Untuk mengamankan cadangan plasma nutfah yang sangat banyak dan beragam di tanah air, akhirnya pemerintah melalui Departemen Pertanian membentuk Pusat Perlindungan Varietas Tanaman (PPVT). Namun secara administratif dibina oleh Sekretaris Jenderal Departemen Pertanian.12 Sementara Menteri Pertanian mengeluarkan SK No. 401/Kpts/OT.210/6/2002 dengan telah diundangkannya Undang-Undang No. 29/2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman. Pembentukan Kantor Pusat Perlindungan Varietas Tanaman (PPVT) didasarkan pada persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 137/M.PAN/5/2002 tertanggal 30 Mei 2002,”. Pembentukan Kantor Pusat Perlindungan Varietas Tanaman (PPVT) yang pertama dimaksudkan untuk melindungi sumber plasma nutfah yang dimiliki Indonesia, juga diharapkan melindungi dan meningkatkan minat dan peran serta para pemulia tanaman melakukan kegiatan pemuliaan tanaman. Menyangkut tugas kantor PPVT, antara lain melaksanakan pengelolaan perlindungan varietas tanaman. Untuk melaksanakan tugasnya tersebut unit memiliki fungsi menerima pendaftaran hak dan konsultasi PVT, memeriksaan substansi permohonan hak PVT, memberi, menolak permohonan dan pembatalan hak PVT,
12
Plants clipping informations from all over media in Indonesia ,”Untuk Mengamankan Cadangan Plasma Nutfah di Tanah Air”, Desember 2007,http://www.anekaplanta .cybermediaclips, diakses pada tanggal 10 Februari 2011.
pelayanan permohonan banding, konsultan dan pertimbangan hukum PVT, pengelolaan data PVT.13 Melalui penggunaan varietas unggul diharapkan proses produksi menjadi lebih efisien serta produktivitas dan mutu hasil menjadi lebih baik. Hal ini tentunya dapat berdampak pada produk pertanian dalam negeri memiliki daya saing global yang tinggi. Salah satu faktor utama yang mengakibatkan masih relatif terbatasnya invensi varietas unggul baru adalah kondisi yang tidak kondusif bagi perkembangan kegiatan pemuliaan.14 Sebagian besar penelitian masih dilakukan oleh lembaga pemerintah dan perguruan tinggi, sedangkan kalangan industri benih belum berperan secara optimal. Hal ini terjadi karena tidak ada jaminan untuk memperoleh keuntungan apabila melakukan kegitan pembentukan verietas unggulan baru. Pihak industri perbenihan swasta masih sangat sedikit kontribusinya dalam pembuatan varietas baru. Apabilapun ada, mereka hanya menghasilkan hibrida.15 Keterlibatan mereka secara serius melakukan penelitian pemulian dalam membuat varietas unggul masih terbatas pada hibrida, dan ini pun masih menghadapi risiko dicurinya hibrida induk. Bisnis
pemuliaan
tanaman
mendapat
angin
segar
seiring
dengan
dikeluarkannya Undang-undang No.29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman. Sebagai seorang pemulia, diperlukan penguasaan ilmu dan teknologi serta
13
Ibid , hal 2 HOK. Saidin, Op. Cit , hal 21. 15 Hibrida adalah berupa keturunan langsung dari persilangan antara dua atau lebih populasi pemuliaan. Populasi pemuliaan yang dipakai dapat berupa varietas bersari bebas. 14
memerlukan pencurahan fikiran, tenaga, waktu dan dana cukup besar rumitnya kegiatan ini mengharuskan adanya perhargaan atau hasil invensi para pemulia melakukan pemberian jaminan Perlindungan hukum yang jelas dan tegas. Adanya kepastian hukum akan mendorong para pemulia lebih giat melakukan penelitian untuk menghasilkan varietas baru tanaman yang lebih unggul. Secara umum bahwa varietas-varietas unggul tanaman yang memberikan potensi hasil yang tinggi atau memberikan resistensi terhadap hama penyakit, toleran terhadap lingkungan cekaman pisik dan kimiawi serta responsif, merupakan faktor yang penting dalam meningkatkan produktivitas dan kualitas produk dibidang pertanian perkebunan, tanaman pangan, hortikultura dan kehutanan. Pemuliaan adalah suatu proses dan juga menghasilkan produk. Perwujudan iklim yang mampu mendorong semangat penemuan dan sekaligus memberikan perlindungan hukum, maka ketentuan penemu varietas tanaman disusun dalam suatu Undang-undang, suatu varietas tanaman dihasilkan melalui perakitan yang lazim disebut pemulian tanaman.16 Pemulian varietas unggulan membutuhkan investasi yang besar, baik dari segi tenaga (fikiran, intelektualitas), buruh, sumber daya material, dana, dan kesabaran serta ketekunan dan upaya tersebut dapat memakan waktu yang cukup lama bertahuntahun (10-15 tahun pada banyak spesias tanaman-tanaman).17 Begitu varietas unggul bermutu baru tersebut dilepas, maka varietas tersebut dapat segera diperbanyak oleh 16
Ibid, hal 5. Nina Nuraini, Perlindungan Hak Milik Intelectual Varietas Tanaman : Guna Peningkatan Daya Saing Agribisnis, ( Jakarta : Alfabeta, 2007) hal .31 17
pihak lain sehingga merampas keuntungan yang akan diperoleh pemuliaannya yang telah mengerahkan investasinya yang besar. Sedangkan manfaat yang langsung ataupun tidak langsung dari adanya Undang-Undang No. 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman antara lain disebutkan sebagai berikut: 1. Mendorong tumbuhnya industri benih untuk berbagai komoditi yang mampu menghasilakan varietas unggul baru sebanyak-banyaknya yang sesuai dengan kondisi lingkungan tumbuh yang spesifik. 2. Memamfaatkan keanekaragaman
Kekayaan ekosistem,
keanekaragaman keanekaragaman
hayati,
baik
jenis
dan
keanekaragaman genetik (plasma nutfah) dalam setiap jenis. 3. Mempercepat proses penemuan varietas unggul baru oleh sektor swasta/masyarakat, tidak lagi bergantung pada pemerintah. 4. Memamfaatkan dana masyarakat dalam pengembangan industri perbenihan. 5. Meningkatkan lapangan kerja bagi masyarakat. 6. Menyediakan bagi para petani berbagai benih unggul dalam jumlah dan jenis yang dibutuhkan yang memenuhi enam tepat (6 T) , sekaligus meningkatkan pendapatan dan taraf hidup petani. 7. Menigkatkan produktivitas dan daya saing komoditi petani nasional, dan dengan sendirinya akan meningkatkan keunggulan kompetitif bangsa.
8. Mendorong kegiatan pendidikan di bidang Ilmu yang terkait dengan proses pemuliaan. 9. Menigkatkan gairah meneliti para pemulia dan meningkatkan kesejahteraan para pemulia.18 Ada beberapa memotifasi Perlindungan varietas tanaman yang disebutkan Andrian Krisnawati dan Gazalba, yaitu : 1. Untuk melaksanakan kewajiban internasional sebagai konsekuensi dari keanggotaan Indonesia dalam organisasi perdagangan dunia (WTO). Akibat dari keanggotaan ini, maka Negara harus menyesuaikan hukum nasional yang mereka buat dan tidak boleh bertentangan dengan hukum atau aturan yang telah dibuat dan tidak boleh organisasi perdagangan dunia itu. Salah satu dari kewajiban yang harus ditaati Indonesia yang berkaitan dengan hak-kekayan intelektual (HAKI) mensyarakatkan negara anggota untuk memberikan perlindungan terhadap varietas tanaman yang baru. 2. Untuk mendorong kegiatan yang menghasilkan varietas tanaman ungul dan memberikan penghargaan bagi mereka (badan usaha atau orang) yang akan bergerak dibidang pemuliaan tanaman 3. Untuk mendorong dan memberi peluang dunia usaha dalam pembangunan di bidang pertanian, memberikan landasan hukum bagi
18
Ermansyah Djaja, Panduan Permohonan Pendaftaran dan Perlindungan Varietas Tanaman, ( Bogor: IPB, 2008), hal .3
upaya terciptanya varietas unggul yang baru dan pengembangan industri perbenihan. 4. untuk mengembangkan penemuan-penemuan baru dibidang pertanian dan menggunakan dengan sebaik-baiknya kekayaan sumber daya hayati yang dimiliki Indonesia untuk merakit varietas unggul guna mendukung pembaguanan ekonomi. 19 Undang-Undang tentang Perlindungan Varietas Tanaman memberikan perlakuan yang tidak sama antara hak-hak pemulia dan hak-hak petani, dan mempromosikan perlindungan yang kurang seimbang antara kepentingan umum dan kepentingan pemegang hak Perlindungan Varietas Tanaman.20 Hal ini karena Undang-Undang Perlindungan Varietas Tanaman ini dibuat untuk melindungi hakhak pemulia tanaman yang komersial, dan bukan untuk melindungi hak-hak petani. Ketentuan tersebut mengandung resiko bahwa proses pemuliaan yang dikembangkan oleh petani dan masyarakat lokal tidak akan dianggap sebagai pemulian tanaman berdasarkan ketentuan di atas. Sebaliknya, varietas baru yang dikembangkan oleh pemulia tanaman komersial mungkin berasal dari tanaman asal yang dikembangkan oleh petani, tetapi undang-undang tidak secara jelas menegaskan kompensasi untuk petani dalam mengembangkan varietas lokal yang digunakan oleh pemulia komersial untuk membuat varietas baru. 19
Hari Sasangka, Kompilasi Undang- Undang HAKI ( Hak Kekayaan Intelektual), ( Bandung: Mandar Madju, 2004), hal.17 20 Mieke Komar Kantaatmadja dan Ahmad. M.Ramli, Perlindungan Atas Hak Kekayaan Intelektual Masa Kini dan Tantangan Menghadapi Era globalisasi Abad 21, ( Bandung: Alumni, 2005), hal.22
Namun masih banyak Pemulia dan Petani lokal tidak mendaftarkan hasil pemuliannya, bisa saja faktor ketidaktahuan bahwa varietas tanaman itu adalah Hak Kekayaan Intelektual, atau kurangnya informasi
dalam prosedur administrasi
mendaftarkan hasil pemuliannya, dan pemulia juga mengalami kesulitan-kesulitan dalam menghasilkan varietas tanaman khususnya di kota Sumatera Utara, dalam hal ini juga diperlukan peran Dinas Pertanian dalam menghasilkan varietas unggul nasional, oleh karena itu saya tertarik untuk melakukan penelitian tentang” Perlindungan Hukum Terhadap Varietas Tanaman di Sumatera Utara”.
B. Perumusan Masalah Adapun yang menjadi permasalahan dalam penulisan Tesis ini adalah : 1. Bagaimana pendaftaran varietas tanaman yang dihasilkan oleh masyarakat petani di Sumatera Utara? 2. Bagaimana hambatan yang dialami oleh Pemulia dalam menghasilkan dan mendaftarkan pemulian varietas tanamannya di Sumatera Utara? 3. Bagaimana upaya yang dilakukan Dinas Pertanian Sumatera Utara dalam pemuliaan tanaman
untuk menghasilkan varietas tanaman unggul di
Sumatera Utara ?
C. Tujuan Penelitian Berdasarkan uraian yang terdapat dalam rumusan masalah, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah :
1. Untuk mengetahui pendaftaran varietas tanaman yang dihasilkan oleh masyarakat petani di Sumatera Utara. 2. Untuk mengetahui hambatan yang dialami oleh pemulia menghasilkan dan mendaftarkan pemulian varietas tanamannya di Sumatera Utara. 3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan Dinas Pertanian Sumatera Utara dalam pemulian tanaman oleh masyarakat petani dan pemulia untuk menghasilkan varietas tanaman yang unggul.
D. Manfaat Penelitian Penelitian ini bermanfaat yaitu: 1. Secara Teoritis a. Sebagai bahan informasi dan tambahan bagi para akademis maupun sebagai pertimbangan bagi para peneliti yang hendak melaksanakan penelitian lanjutan. b. Menambah Ilmu Pengetahuan, dalam bidang hukum keperdataan, khususnya
dalam
hokum
Kekayaan
Intelektual
khususnya
Perlindungan Varietas Tanaman. 2. Secara Praktis a. Sebagai masukan bagi pemerintah dan penegak hukum dalam menyempurnakan kembali peraturan perundang-undangan dibidang Perlindungan Varietas Tanaman untuk terciptanya suatu hukum di dalam masyarakat.
unifikasi
b. Memberikan informasi dan menambah wawasan pemikiran bagi masyarakat umum tentang perlunya Perlindungan Varietas Tanaman. E. Keaslian Penulisan Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan oleh peneliti diperpustakaan Universitas Sumatera Utara Khususnya di Magister Kenotariatan, diketahui bahwa penelitian tentang” Perlindungan Hukum Terhadap Varietas Tanaman di Sumatera Utara”, sudah pernah ada dilakukan penelitian , namun jelas berbeda permasalahanya dengan penelitian ini . Salah satu perbandingan judul tesis yang dimaksud kepunyaan Dwi Afni Melani, dari
Magister Ilmu Hukum
USU
adalah: “Aspek Hukum Perlindungan Varietas Tanaman Ditinjau Dari UndangUndang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman.” Tesis tersebut baik Judul maupun permasalahan berbeda dengan penelitian ini. Adapun permasalahan yang diangkat dalam tesis ini tersebut adalah sebagai berikut: 1. Bagaimana proses untuk mendapatkan hak perlindungan terhadap Varietas Tanaman meneurut Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman? 2. Bagaimana perlindungan hukum yang didapat para pemegang hak perlindungan Varietas Tanaman jika terjadi pelanggaran? 3. Apakah
ketentuan
Undang-Undang
No.29
Tahun
2000
Tentang
Perlindungan Varietas Tanaman telah memberikan perlindungan hukum terhadap hak pemulia (Breeder’s Rights) dan hak petani (Farmer’s Rights) secara berimbang?
Jadi penelitian ini adalah asli karena sesuai dengan asas-asas keilmuan yaitu jujur,
rasional,
objektif
dan
terbuka.
Sehingga
penelitian
ini
dapat
dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah dan terbuka atas masukan serta saran-saran yang membangun sehubungan dengan pendekatan dan perumusan masalah. F. Kerangka Teori dan Konsepsional 1. Kerangka Teori Kerangka teori dalam penelitian hukum sangat diperlukan untuk membuat jelas nilai-nilai oleh postulat-postulat hukum sampai kepada landasan filosofisnya yang tertinggi.21 Landasan teori merupakan ciri penting bagi penelitian ilmiah untuk mendapatkan data. Teori merupakan alur penalaran dan logika (flow of reasoning/logic), terdiri dari seperangkat konsep atau variabel, defenisi dan proposisi yang disusun secara sistematis.22 Filosofi Hak Kekayaan Intelektual adalah penghargaan atas hak milik sebagai hak individual. Hak milik untuk karya intelektual
sifatnya tidak
murni, karena hak ini dibatasi oleh waktu perlindungan hukum, dan bila hasil temuannya diperlukan untuk kepentingan umum, negara bisa mewajibkan sipemegang hak untuk memberi ijin pada orang lain menggunakan haknya, walau ada ganti rugi juga, hak milik yang terkandung di dalam hak kekayaan intelektual adalah hak milik dalam ruang lingkup pengetahuan, seni, sastra 21 22
Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, (Bandung: P.T. Citra Aditya Bakti,1991),hal.254 J.Supranto, Metode Penelitian Hukum dan Statistik, ( Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2003), hal 194
dan teknologi yang berawal dari suatu ide. Setiap manusia memiliki dirinya sendiri sebagai miliknya. Tak seorangpun memiliki hak atas pribadi orang lain kecuali pemiliknya sendiri, termasuk hasil kerja tubuhnya dan karya tangannya serta panca indranya.23 Hak Milik Intelektual merupakan hak yang berasal dari kegiatan kreatif, suatu kemampuan daya fikir manusia yang diekspresikan kepada layak dalam berbagai bentuknya, yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia, juga mempunyai nilai ekonomi. Bentuk nyata dari kemampuan karya intelektual tersebut bisa di bidang teknologi, ilmu pengetahuan maupun seni dan sastra.24 Perlindungan Varietas Tanaman dimaksudkan bahwa pemilik varietas yang dilindungi dapat memberikan hak kepada perusahaan benih tertentu untuk memperbanyak, memproduksi dan memperdagangkan benih varietas yang bersangkutan dengan mutu yang terjamin dan harga yang layak. Perlindungan terhadap hak varietas baru tanaman untuk menikmati manfaat ekonomi atas varietas temuaanya merupakan salah satu wujud dari penghargaan dan pengakuan
atas
keberhasilan
pemulia
dalam
menemukan
atau
mengembangkan varietas tanaman baru. Perlindungan ini tidak terdapat dalam perundang-undangan sebelum berlakunya Undang-Undang No.29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman.
23
Edi Damian, Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar, ( Bandung: PT. Alumni, 2002), hal.81 24 Muhammad Djumhana dan R. Djubaedilah, Hak Milik Intelektual, ( Bandung: PT Citra Aditya Bhakti, 2003), hal 16
Perkembangan kebijakan dan kepedulian mengenai Perlindungan asset-aset intelektual, termasuk Perlindungan varietas tanaman baru, dilandasi beberapa teori yang dikemukakan oleh Robert M Sherwood. Dikenal sebagai teori reward, teori recovery dan teori incentive. Yang dimaksud dengan teoriteori ini adalah: a. Teori reward menyatakan, bahwa pencipta atau penemu yang menghasilkan penemuan atau invensi harus dilindungi dan diberikan penghargaan atas jerih payahnya dalam menghasilkan penemuan. Terkandung pengertian dari masyarakat mengenai penghargaan atas jerih payah seseorang atau suatu pengakuan atas keberhasilan yang dicapai. b. Teori recovery menyatakan bahwa penemu atau pencipta setelah mengeluarkan jerih payah dan waktu serta biaya, harus memperoleh kesempatan untuk meraih kembali investasi dari apa yang telah dikeluarkannya. c. Teori incetive menyatakan bahwa dalam rangka menarik upaya dan dana bagi pelaksanaan dan pengembangan kretivitas penemuan, serta menghasilkan sesuatu yang baru, diperlukan adanya suatu insentif yang dapat memacu agar kegiatan-kegiatan penelitian yang dimaksud dapat terjadi25
25
Citra Citrawinda Pripantja, Budaya Hukum Indonesia Menghadapi Globalisasi, Perlindungan Rahasia Dagang Dibidang Farmasi, ( Jakarta: Chandra Pratama, 1999), hal.29.
Perlindungan terhadap hak atas varietas baru tanaman untuk menikmati manfaat ekonomi atas varietas temuaanya merupakan salah satu wujud dari penghargaan dan pengakuan atas keberhasilan pemulia dalam menemukan atau mengembangkan varietas tanaman baru. Perlindungan ini tidak terdapat dalam perundang-perundangan sebelum berlakunya Undang-Undang No.29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman. Hak Ekonomi ini merupakan bentuk penghargaan yang diatur dalam Undang-Undang No.29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman yang diberikan kepada Pemulia yang telah melakukan kegiatan pemulian, dan hak Perlindungan Varietas tanaman ini bersifat eksklusif. Penghargan dalam bentuk hak eksklusif untuk menikmati manfaat ekonomi ini senjalan dengan reward theory dan recovery theory yang dikemukakan oleh Robert M Sherwood.26 Undang-Undang No.29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman yang memberikan perlindungan hukum bagi pemulia untuk menikmati manfaat ekonomi dan hak-hak lainnya yang dimiliki pemulia, sehingga dapat dihasilkan berbagai penemuan varietas unggul bermutu yang mendukung industri pembenihan modern. Perlindungan hukum terhadap hak untuk menikmati mamfaat ekonomi tersebut sejalan dengan incentive theory.27 Teori ini mengaitkan pemberian insentif bagi para penemu varietas tanaman, yang bertujuan untuk memacunya kegiatan-kegiatan penelitian yang berguna bagi
26 27
Ibid , hal 29 Ibid , hal 20
perkembangan varietas unggul. Terkait dengan hak milik yang menjadi alas hak Undang-Undang No.29 Perlindungan Varietas Tanaman ini, Racmadi Usman berpendapat bahwa Hak Kekayaan Intelektual timbul atau lahir kerena hasil kemampuan inteletualitas manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi melalui daya cipta, rasa karsa dan karyanya merupakan benda tak terwujud.28 Satu ciri yang sangat menonjol dari Hak Milik adalah sifat absolut yang terdapat dalam hak kebendaan, dalam arti bahwa kebendaan tersebut dapat dipertahankan oleh pemiliknya kepada siapaun juga yang mengganggu haknya.29 Namun, bila dihubungkan dengan hak Perlindungan Varietas Tanaman, maka sifat absolut dari hak milik ini juga dibatasi dengan fungsi sosial yang dimilikinya.30 Landasan filosofi Kekayaan Intelektual penghargaan atas hak milik sebagai hal individual. Namun Hak Milik untuk Karya Intelektual sifatnya tidak murni, karena hak ini selain dibatasi antara lain
oleh waktu
perlindungan hukum, dan hasil temuannya diperlukan untuk kepentingan umum, Negara bisa mewajibkan si pemegang hak untuk memberi ijin pada orang lain menggunakan haknya, walau ada ganti rugi. Juga hak milik yang terkandung di dalam hak kekayaan intelektual adalah hak milik dalam ruang lingkup ilmu pengetahuan seni, sastra dan teknologi yang berawal dari suatu
28
Rachmadi Usman, Op Cit, hal 2 Sri Soedewi Masjhoen Sofwan, Hukum Perdata, Hukum Benda, (Yogyakarta: Liberty, 2005), hal 3. 30 Ibid , hal 4 29
ide. Setiap manusia memiliki dirinya sendiri sebagai miliknya.Tak seorangpun memiliki hak atas pribadi orang lain kecuali dirinya sendiri, termasuk hasl kerja tubuhnya dan karya tangannya dan panca indranya. 31 Hak milik mempunyai konsep komunal artinya bila hak individual itu diperlukan oleh masyarakat luas, negara dapat mencabut atau mengalihkannya kepada pihak lain demi kepentingan umum atas dasar undang-undang walau ada pembayaran ganti rugi.32 2. Konsepsional Konsepsional merupakan salah satu bagian terpenting dari teori, karena konsepsi adalah sebagai penghubung yang menerangkan sesuatu yang sebelumnya hanya baru ada dalam pikiran. Peranan konsepsional dalam penelitian adalah untuk menghubungkan dunia teori observasi, antara abstraksi dan realitis.33 Dalam tulisan ini,
yang dimaksud dengan istilah
“Varietas” adalah bagian dari bentuk tanaman, pertumbuhan, daun, bunga, buah, biji dan sifat-sifat lain yang dapat dibedakan dalam jenis yang sama.34 Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian Tanaman adalah: tumbuh-tumbuhan yang bisa ditanam orang, misal: padi, bunga, buah, sayursayuran.35 31
Edi Damian, Op Cit, hal 81 M. Djumhana dan R Djubaedilah, Op Cit, hal 61 33 Masri Singarimbun dkk, Metode Penelitian Survey, (Jakarta: LP3ES , 1999), hal 34. 34 Pipin Syarifin dan Dedeh Jubaedah, “Peraturan Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia”, (Bandung: Pustaka Bani Quraisi, 2004), hal.25. 35 Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Umum Bahasa Indonesia, ( Jakarta: PN Balai Pustaka,1985), hal.1007 32
a. Perlindungan varietas tanaman adalah perlindungan khusus yang diberikan negara, yang dalam hal ini diwakili oleh Pemerintah dan pelaksanaanya dilakukan oleh Kantor Perlindungan Varietas Tanaman, terhadap varietas tanaman yang dihasilkan oleh pemulia tanaman kegiatan pemuliaan tanaman.36 b. Hak perlindungan varietas tanaman adalah hak khusus yang diberikan negara kepada pemulia dan/ atau pemegang hak perlindungan varietas tanaman untuk menggunakan sendiri varietas hasil pemuliaannya atau memberi persetujuan kepada orang atau badan hukum lain untuk menggunakannya selama waktu tertentu. c. Varietas tanaman adalah sekelompok tanaman dari suatu jenis atau spesis yang ditandai oleh bentuk tanaman, pertumbuhan tanaman, daun, bunga, buah biji, dan ekspresi karakteristik genotype37 atau kombinasi genotype yang dapat membedakan dari jenis atau spesies yang sama oleh sekurang-kurangnya satu sifat yang menentukan dan apabila diperbanyak tidak mengalami perubahan.38 d. Perlindungan Hukum terhadap pemulia (breeder) dan petani (farmer) adalah perlindungan terhadap hak ekonomi dan hak moral yang dimiliki oleh pemulia serta Perlindungan terhadap hak alamiah petani yang pelaksanaanya diatur dan dilindungi oleh hukum. 36 37 38
Pasal 1 ayat 1 UU NO 29 tahun 2000 tentang PVT Genotype adalah susunan gen yang menghasilkan karakter tertentu. Pasal 1 ayat 3 UU NO 29 tahun 2000 tentang PVT
e. Pemulia adalah orang yang melaksanakan kegiatan pemulian tanaman39 f. Varietas Lokal adalah varietas yang telah ada dan dibudidayakan secara turun temurun oleh petani, serta jadi milik masyarakat dan dikuasai oleh Negara40 g. Varietas Hasil Pemulian adalah varietas hasil pemulian dilaksanakan oleh pemilik varietas. Pemilik varietas adalah institusi atau individu, yang merakit varietas tersebut. h. Pelepasan varietas adalah pengakuan pemerintah terhadap satu varietas hasil pemuliaan dalam negeri dan atau introduksi yang dinyatakan dalam
keputusan
Menteri
Pertanian
bahwa
varietas
tersebut
merupakan suatu varietas unggul yang dapat disebarluaskan. G. Metode Penelitian 1. Sifat Penelitian dan Jenis Penelitian Sifat penelitian penulisan ini yaitu Deskriftif Analitis. Bersifat Deskriftif maksudnya dari penelitian ini diharapkan diperoleh gambaran secara rinci dan sestematis tentang permasalahan yang diteliti. Analis dimaksudkan berdasarkan gambaran fakta yang diperoleh akan dilakukan analisi secara cermat bagaimana menjawab permasalahan.41
39
Pasal 1 ayat 5 UU NO 29 tahun 2000 tentang PVT Pasal 1 ayat 4 Peraturan Menteri Pertanian No.01/Pert/ SR.120/2/2006 41 Sunaryati Hartono, Penelitian Hukum di Indonesia pada akhir Abad Ke-20, (Alumni Bandung, 1994), hal 101. 40
Jenis penelitian penulisan ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu dengan meneliti bahan kepustakaan atau data sekunder yang meliputi bukubuku serta norma-norma hukum yang terdapat pada peraturan perundangundangan, asas-asas hukum, kaedah hukum dan sistematika hukum serta mengkaji ketentuan perundang-undangan.42 Penelitian yang dimaksudkan untuk tesis ini adalah penelitian hukum normatif (normative legal research), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundangundangan yang berlaku atau ditetapkan terhadap suatu permasalahan hukum tertentu. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif yang merupakan prosedur penelitian Ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.43 Untuk
memperjelas
hasil
penelitian
dan
untuk
menjawab
permasalahan yang ada disamping melakukan penelitian normatif, penulis juga melakukan penelitian terhadap data primer yaitu dengan wawancara terhadap narasumber. Terpilihnya penelitian ini merupakan pendukung terhadap penelitian normatif (supporting data). 2. Lokasi Penelitian Penelitian ini dilakukan di wilayah di Propinsi Sumatera Utara adapun alasan yang menjadi tempat penelitian wilayah Sumatera Utara, karena
42
Ibrahim Johni, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, ( Malang : Bayu Media Publishing, 2005), hal.336. 43 Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, ( Bandung : Citra Aditya Bakti, 2007), hal.57
Propinsi Sumatera Utara kaya akan hasil-hasil Pertanian, berbagai varietas tanaman yang tanaman Pangan, buah-buahan, sayur-sayuran, perkebunan, dan kehutanan. 3. Sumber Data Data yang diperoleh dan diolah dalam penelitian hukum normatif adalah Data Primer yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, yang terdiri dari data sekunder yaitu dari buku-buku teks atau data kepustakaan.44 Berdasarkan kekuatan yang mengikatnya, bahan hukum untuk memperoleh data terbagi menjadi 3 (tiga) bagian yaitu: a. Bahan Hukum primer yaitu hukum yang mengikat dari sudut norma dasar, peraturan dasar dan perundang-undangan.45 Didalam Penelitian ini penulis mengkaji ketentuan yang berasal dari perundang-undangan yang mengatur perlindungan hukum terhadap varietas tanaman yang terdiri dari atas: 1)
Undang-Undang No.12 Tahun 1992 Tentang Sistem Budaya Tanaman.
2)
Undang- Undang No. 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman.
44
3)
Undang-Undang No.13 Tahun 2010 tentang Hortikultura
4)
Peraturan Pemerintah RI No.44 Tahun 1995 Tentang Pembenihan.
Soejono dan H. Abdurahman, Op Cit, hal.57 Soerjono Soekanto dan Sri Mulyadi, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tujuan Singkat,( Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), hal 55. 45
5)
Peraturan Pemerintah RI No.14 Tahun 2004 Tentang Syarat dan Tata Cara Pengalihan Perlindungan Varietas Tanaman dan Penggunaan Varietas Yang Di Lindungi Oleh Pemerintah:
6)
Peraturan Menteri Pertanian No.01/Pert/SR.120/2/2006 Tentang Syarat Penamaan Dan Tata Cara Pendaftaran Varietas Tanaman
7)
Peraturan
Menteri
Pertanian
No.39/Permentan/OT.140/8/2006
Tentang Produksi Sertifikasi dan Peredaran Benih Bina b. Bahan hukum sekunder terutama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandanganpandangan klasik para sarjana yang mempunyai klasifikasi tinggi.46 Bahan hukum sekunder: yaitu semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, yang terdiri atas: 1)
Buku-buku literatur atau bacaan yang menjelaskan mengenai Perlindungan hukum terhadap varietas tanaman.
2)
Hasil-hasil penelitian tentang Perlindungan terhadap varietas tanaman.
3)
Pendapat ahli yang berkompeten dengan penelitian peneliti.
4)
Tulisan dari para ahli yang berkaitan dengan Perlindungan hukum terhadap varietas tanaman.
46
Petter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, ( Jakarta: Praditya Paramitha, 2005), hal 141.
c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang terdapat dalam penelitian yaitu:47 1) Kamus Bahasa Indonesia 2) Kamus Ilmiah Populer 3) Surat Kabar 4) Internet, makalah-makalah yang berkaitan dengan objek penelitian Disamping data kepustakaan sebagai data utama diatas penulis juga mengambil data primer yaitu wawancara langsung dengan beberapa narasumber, tetapi wawancara diatas dimaksudkan hanya sebagai data pendukung saja, bukan data utama (supporting data). 4. Teknik dan Alat Pengumpulan Data Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah: a. Studi Kepustakaan (library research). Alat yang dipakai untuk mengumpulkan data adalah studi dokumen. Studi kepustakaan dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder melalui pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan, literaturliteratur, tulisan-tulisan para pakar hukum, bahan kuliah yang berkaitan dengan penelitian ini.48 Alat Pengumpulan data mana yang akan
47 48
Soerjono Soekanto dan Sri Mulyadi, Op Cit, hal 55 Riduan, Metode& Teknik Menyusun Tesis, ( Bandung: Bina Cipta, 2004), hal 97.
dipergunakan di dalam suatu penelitian hukum, senantiasa tergantung pada ruang lingkup dan tujuan penelitian yang dilakukan.49 b. Wawancara Disamping studi kepustakaan, penelitian ini juga didukung oleh wawancara secara langsung dimaksudkan untuk mendukung data dokumennya saja
yang bertujuan untuk menjamin ketepatan dan
keabsahan
wawancara.
hasil
Wawancara
dilakukan
dengan
Narasumber yang memiliki kompetensi keilmuan dan otoritas yang sesuai, atau Informan50 yang dijadikan sebagai Narasumber informasi pengumpulan data dalam penelitian ini, yaitu: 1) Kepala Balai Pengawasan Sertifikasi Benih (BPSB) Dinas Pertanian SUMUT (Ir. Sugeng Prasetyo). 2) Pemulia benih dari PPKS (Penelitian Kelapa Sawit) sebanyak 3 Orang (DR. A.RazakPurba,MS; Sujadi SP, MP; Heri.A.S, SP) 3) Pemulia dari Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Sumatera Utara sebanyak 2 Orang (Ir. Sorta Simatupang, MS, Ir. Palmarum Nainggolan, MS).
49
Soejono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, ( Jakarta: Universitas Indonesia Press 1984), hal.66 50
Burhan Ashshofa, Metode Penelitian Hukum, ( Jakarta: Rineka Cipta, 2003), hal 91.
5. Analisis Data Analisis data merupakan proses mengorganisasikan dan menguraikan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesa kerja seperti yang disarankan data.51 Pengolahan, analisis dan konstruksi data penelitian hukum normatif dapat dilakukan dengan cara melakukan analisis terhadap kaidah hukum dan kemudian konstruksi dilakukan dengan cara memasukkan kategori-kategori atas dasar pengertian dasar sistem hukum tersebut. 52 Hasil pengumpulan data akan ditabulasi dan di sistematisasi . Kemudian menarik kesimpulan dari suatu permasalahan umum untuk permasalahan
yang bersifat
yang bersifat rasio/logika berfikir induktif
deduktif.53 Selanjutnya bahan hukum yang telah ada akan dianalisis berdasarkan untuk melihat bagaimana ketentuan hukum positif Indonesia mengatur mengenai perlindungan hukum bagi varietas tanaman.54
51
Lexi J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, ( Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993),
hal.103. 52
Riduan, Op Cit , hal 98 Jhony Ibrahim, Op Cit hal. 393. 54 Soejono Soekanto, hal.68 53
