BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Dewasa ini tuntutan masyarakat semakin meningkat atas pemerintahan yang baik. Pemahaman atas sistem akuntansi serta pengelolaan keuangan daerah harus ditingkatkan agar menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Dalam standar akuntansi pemerintahan (SAP). UU Nomor 71 thn 2010 tentang SAP dijelaskan bahwa
laporan keuangan berkualitas itu memenuhi karakteristik,
relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 1 angka 5 memberikan definisi Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan dan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Mengacu pada definisi normative dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 maka unsur daerah otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom. Ketiga hal tersebut dimaksudkan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundangundangan. Pemberlakuan otonomi daerah merupakan salah satu langkah dalam mewujudkan desentralisasi pemerintahan yang sesungguhnya, dengan maksud untuk mempercepat mewujudkan kesejahteraan masyrakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat. Dengan adanya
1
2
pemberlakuan otonomi daerah oleh pemerintah pusat, maka pemerintah daerah mempunyai tanggungjawab yang lebih besar untuk mendayagunakan potensi daerahnya masing-masing demi memajukan daerah tersebut (Safitri, 2009) Otonomi daerah merupakan bagian dari demokrasi dalam menciptakan sebuah sistem akuntansi di daerah. Tetapi hal itu harus disesuaikan dengan kewenangan pemerintah pusat dan daerah, termasuk kewenangan keuangan guna pengambilan keputusan ekonomi, sosial, politik dan budaya, diperlukan suatu informasi akuntansi berupa laporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
Menurut Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, menyatakan bahwa sistem akuntansi keuangan pemerintah daerah meliputi serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer. Keberadaan sebuah sistem akuntansi menjadi sangatlah penting karena fungsinya dalam menentukan kualitas informasi pada laporan keuangan.
Baridwan (2004) menegaskan bahwa tuntutan public akan pemerintahan yang baik memerlukan adanya perubahan paradigma dan prinsip-prinsip manajemen keuangan daerah, baik pada tahap penganggaran, implementasi maupun pertanggungjawaban. Sehingga harus dilakukan oleh personel yang
3
memiliki kompetensi di bidang pengelolaan keuangan keuangan daerah agar informasi Pemerintah daerah berkewajiban mempublikasikan informasi berdasakan laporan keuangan sebagai dasar pengambil keputusan. Dengan demikian, informasi yang dipublikasikan tersebut dapat dimanfaatkan oleh para pemakai. Informasi akan bermanfaat apabila informasi tersebut dapat dipahami, dipercaya dan digunakan oleh pemakai informasi tersebut (Andriani, 2010). Tuntutan masyarakat kepada pemerintahan adalah dihasilkannya laporan keuangan yang telah memenuhi keempat karateristik kualitas keuangan tersebut. Laporan keuangan adalah suatu alat pertanggungjawaban atas kinerja keuangan manajemen suatu pemerintahan kepada publik yang dipercayakan kepadanya (Prasetya, 2005). Mardiasmo (2009) mengklasifikasikan pemakai laporan keuangan sector punlik menjadi lima kelompok yaitu : 1. Lembaga Pemerintah 2. Investor dan kreditor 3. Pemberi sumber daya 4. Badan pengawas 5. Konstituen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) setiap tahunnya mendapat penilaian berupa opini dari Badan Pengawas Keuangan (BPK). Ketika BPK
4
memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), artinya dapat dikatakan bahwa laporan keuangan suatu entitas pemerintah daerah tersebut disajikan dan diungkapkan secara waja dan berkualitas. Sebagaimana yang telah diatur dalam UndangUndang Nomor15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, terdapat empat opini yang diberikan pemeriksa (1) Opini Wajar Tanpa Pengecualia (WTP), (2) Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), (3) Opini Tidak Wajar (TP), (4) Pernyataan menolak memberikan Opini atau Tidak Memberi Pendapat (TMP). Sedangkan menurut Bastian (2011: 194) terdapat lima jenis pendapat yang diberikan auditor (1) pendapat wajar tanpa pengecualian, (2) pendapat wajar tanpa pengecualian dengan tambahan bahasa penjelas, (3) pendapat wajar dengan pengecualian, (4) pendapat tidak wajar, dan (5) pernyataan tidak memberikan opini.
Bandung – [detik.com] Pemerintah Kota Bandung hanya mendapat predikat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran (TA) 2013 dari BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat. Menanggapi hal itu, Wali Kota Bandung Ridwan Kamil mengakui Bandung masih memiliki masalah keuangan, khususnya terkait pengelolaan aset. Dalam rilis yang diterima detikcom, Kepala Perwakilan (Kalan) Provinsi Jawa Barat, Cornell S Prawiradiningrat menyebutkan, Kota Bandung meraih predikat WDP bersama 10 Kota/Kabupaten lainnya.
5
Tabel 1.1 Daftar Opini Audit BPK atas LKPD Kota Bandung Tahun 2009-2013 No
Tahun
Opini BPK
1
2009
Tidak Memberikan Pendapat (Desclaimer)
2
2010
Wajar Dengan Pengecualian (Qualified Opinion)
3
2011
Wajar Dengan Pengecualian (Qualified Opinion)
4
2012
Wajar Dengan Pengecualian (Qualified Opinion)
5
2013
Wajar Dengan Pengecualian (Qualified Opinion)
Sumber : www.bpk.go.id
Hal ini menunjukkan bahwa laporan keuangan yang disajikan oleh Pemerintah Kota Bandung masih belum memenuhi kriteria nilai informasi yang diisyaratkan. Mengingat bahwa karateristik kualitatif merupakan unsur penting dalam Laporan Keuangan Pemerintah daerah sebagai dasar pengambilan keputusan.
Pengelolaan keuangan daerah secara baik harus dilakukan dalam mewujudkan tujuan pemerintah yang bersih (clean government), dimana
6
pengelolaan keuangan daerah yang baik adalah kemampuan mengontrol kebijakan keuangan secara ekonomis, efisien, transparan dan akuntabel. Mardiasmo (2002:35) menyatakan bahwa sistem pertanggungjawaban keuangan suatu institusi dapat berjalan dengan baik, bila terdapat mekanisme pengelolaan keuangan yang baik pula. Ini berarti pengelolaan keuangan daerah yang tercermin dalam APBD memiliki posisi strategis dalam mewujudkan manajemen pemerintah yang akuntabel. Dan untuk menghasilkan informasi keuangan yang bermanfaat bagi para pemakai, maka laporan keuangan harus disusun oleh personel yang memiliki kompetensi di bidang pengelolaan keuangan daerah dan sistem akuntansi (Tuasikal, 2009). Pernyataan ini menandakan sistem akuntansi keuangan dan pengelolaan keuangan daerah harus dipahami secara memadai oleh pengelola dan penyaji informasi keuangan agar dapat dijadikan salah satu alat dalam mengendalikan roda pemerintahan. Berdasarkan fenomena yang diuraikan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung”
1.2 Identifikasi Masalah Berdasarkan uraian yang melatarbelakangi penelitian ini, maka penulis merumuskan berbagai permasalah sebagai berikut : 1. Bagaimana Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Pemerintah Daerah Kota Bandung.
7
2. Bagaimana Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Daerah Kota Bandung. 3. Bagaimana Pengaruh Pemahaman Sistem Akuntansi dan Pengelolaan Keuangan Daerah dalam menilai Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bandung.
1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian Maksud dan tujuan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut :
1. Untuk mengetahui besarnya pengaruh Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Keuangan Pemerintah Kota Bandung. 2. Untuk mengetahui besarnya pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kualitas Keuangan Pemerintah Kota Bandung. 3. Untuk mengetahui besarnya pengaruh Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Pelaporan Keuangan Daerah terhadap Kualitas Informasi Keuangan Pemerintah kota Bandung.
1.4 Kegunaan Penelitian Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut : 1. Bagi Penulis Untuk memenuhi dan melengkapi salah satu syarat dalam menempuh ujian sarjana ekonomi program akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama dan menambah wawasan serta pengetahuan mengenai
8
Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Pengelolaan Keuangan Daerah terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Daerah. 2. Bagi Pemerintah Kota Bandung Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai informasi serta sumbangan pemikiran untuk penilaian kualitas informasi keuangan pemerintah. 3. Bagi Pihak Lain Sebagai bahan referensi dan informasi pendukung dalam penelitian selanjutnya, yang diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran untuk penelitian selanjutnya yang lebih mendalam.
1.5 Lokasi dan Waktu Penelitan Penelitian ini dilakukan pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung dimana data diperoleh dengan cara menyebarkan kuesioner. Waktu penelitian dimulai pada bulan Juni 2015 sampai dengan penelitian selesai.
