1
Bab I Pendahuluan
I.1 Latar Belakang Seiring dengan bergulirnya waktu, peranan Teknologi Informasi (TI) pada organisasi baik di sektor swasta maupun di sektor publik mengalami peningkatan dalam hal kepentingannya bagi organisasi. Berdasarkan hasil survei (ITGI, 2008) yang dilakukan terhadap 749 responden yang terdiri dari para CIO (Chief Information Officer) dan CEO (Chief Executive Officer) bagi organisasi-organisasinya, menunjukan peningkatan tingkat kepentinggan dimana 63% dari responden yang disurvei menyatakan bahwa teknologi informasi sebagai hal yang sangat penting bagi organisasinya. Hal ini menunjukan peningkatan dimana pada tahun 2003 adalah 52% dan pada tahun 2007 adalah 57%.
Responden yang disurvei tersebut berasal dari seluruh belahan dunia diantaranya negara-negara di Asia (28%) yaitu Hongkong, India, Indonesia, Jepang dan Singapura.
Gambar I.1 Hasil survei tentang pentingnya TI bagi organisasi
2
Khusus di sektor publik, hasil survei yang sama menunjukan bahwa 61% responden menilai TI sebagai sesuatu yang sangat penting bagi organisasinya.
Gambar I.2 Peranan TI di berbagai sektor atau industri
Penggunaan TI di pemerintahan khususnya di pemerintah daerah TK I dan pemerintah daerah TK II bertujuan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) sesuai dengan visi dan misi dari masing-masing pemerintah daerah tersebut.
Sebagaimana layaknya institusi swasta, investasi yang dilakukan institusi pemerintahan dalam bidang TI, membutuhkan biaya yang besar serta berimplikasi jangka panjang. Untuk itu perencanaan dan pengelolaan sumber daya TI memegang peranan penting dalam memastikan pemanfaatan TI yang mendukung pelaksanaan good governance. Tata Kelola TI (IT Governance) didefinisikan sebagai suatu kapasitas organisasi dalam mengontrol formulasi dan implementasi dari strategi TI, serta memberikan arah yang sesuai dalam rangka mencapai keuntungan kompetitif perusahaan. Oleh karena itu IT Governance pada suatu institusi sangatlah penting dalam memastikan keberhasilan upaya pemanfaatan TI tersebut dalam menunjang kinerja institusi tersebut.
3
Tata Kelola TI di pemerintahan sebagai institusi publik yang menekankan pada layanan bagi masyarakat tentunya berbeda dengan perusahaan yang berorientasi pada keuntungan. Adanya penerapan tata kelola TI yang baik diharapkan dapat memberikan banyak manfaat seperti meningkatkan efisiensi dan efektifitas serta dapat mewujudkan prinsip transparansi dan akuntabilitas sebagai bagian dari Corporate Governance yang menjadi tuntutan pada era reformasi ini.
I.2 Rumusan Masalah Dari latar belakang di atas tentang pentingnya tata kelola TI di institusi pemerintahan maka penulis memandang pentingnya menyusun metodologi pelaksanaan tata kelola TI untuk di institusi pemerintahan. Dari beberapa kerangka kerja tata kelola TI yang ada, belum ada yang menjelaskan tentang metodologi pelaksanaan Tata Kelola TI yang efisien dan mudah dilakukan.
Dengan adanya metodologi pelaksanaan tata kelola TI ini diharapkan setiap pemerintah daerah dapat mengetahui tahapan-tahapan yang harus dilakukan dalam melaksanakan tata kelola TI sehingga setiap inisiatif atau program pelaksanaan tata kelola TI dapat memenuhi harapan pemerintah dan mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang baik di bidang teknologi informasi.
I.3 Tujuan Penelitian Tujuan penelitian ini adalah untuk menghasilkan metodologi pelaksanaan tata kelola TI yang dapat diterapkan di lingkungan pemerintah daerah di Indonesia dengan mengacu kepada sebuah kerangka kerja acuan yang akan dipilih berdasarkan kajian pustaka.
I.4 Batasan Masalah Penelitian yang dilakukan memiliki batasan sebagai berikut: (1) Institusi pemerintahan yang dimaksud dibatasi pada pemerintah daerah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
4
(2) Kerangka kerja tata kelola TI yang digunakan sebagai dasar penelitian dibatasi pada COBIT, AS 8015, ISO 35000, dan kerangka kerja dari MIT CISR (Peter Weill dan Jeanne Ross) (3) Contoh penerapan yang diberikan bertujuan untuk memperlihatkan bahwa tahapan-tahapan yang diusulkan dapat diterapkan di sebuah pemerintah daerah namun tidak dimaksudkan untuk memberikan contoh yang lengkap karena di luar cakupan penelitian ini. (4) Tahapan penyusunan hanya sampai menghasilkan dokumen tata kelola TI
I.5 Metodologi Penelitian Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai maka penelitian ini mempunyai metodologi sebagaimana digambarkan pada gambar berikut ini:
Gambar I.3 Metodologi Penelitian
(1) Tinjauan Pustaka Pada bab ini akan mengkaji beberapa kerangka kerja tata kelola TI yaitu COBIT, AS 8015, MIT CISR dan ISO 38500. Kajian pustaka difokuskan pada definisi tata kelola, isi tata kelola, metodologi pelaksanaan, dan cara pengukuran tata kelola TI. Tinjauan pustaka bertujuan untuk mendapatkan pemahaman tentang konsep tata kelola TI yang benar sesuai dengan kerangka kerja tersebut. Dengan demikian, komponen-komponen tata kelola TI yang perlu dibangun dapat
5
diketahui. Demikian pula pada tinjauan pustaka akan dikaji beberapa regulasi pemerintah berkenaan dengan kepemimpinan, struktur dan proses.
(2) Penyusunan Tahapan Tata Kelola TI Dalam proses penyusunan tahapan tata kelola TI ini terdapat beberapa langkah yaitu: (a) Memilih kerangka kerja acuan Hal ini penting dilakukan karena penyusunan metodologi pelaksanaan tata kelola TI ditujukan untuk menghasilkan tata kelola TI yang memenuhi ketentuan dalam kerangka kerja tersebut. Tanpa mengetahui kerangka kerja tata kelola TI yang menjadi acuan maka metodologi pelaksanaan tata kelola TI yang dibuat tidak memiliki tujuan pencapaian yang jelas. (b) Pendukung penyusunan metodologi Untuk mendukung penyusunan metodologi pelaksanaan tata kelola TI maka diperlukan pendukung dari best practice yang telah ada sesuai dengan kerangka kerja acuan yang telah dipilih. (c) Kajian kondisi institusi pemerintahan Metodologi pelaksanaan TI yang disusun harus mempertimbangkan kondisi institusi pemerintahan yang dibatasi pada komponen-komponen tata kelola TI berdasarkan kerangka kerja acuan yang telah dipilih. (d) Penyusunan metodologi pelaksanaan tata kelola TI Penyusunan
metodologi pelaksanaan
tata
kelola TI dibuat
dengan
mempertimbangkan kerangka kerja TI yang telah dipilih dan pendukungnya serta harus mempertimbangkan kondisi institusi pemerintahan. Dengan ketiga hal tersebut metodologi pelaksanaan tata kelola TI disusun. (e) Pengujian Pengujian dilakukan untuk mengukur tahapan yang telah dihasilkan apakah dapat diterapkan, mudah dimengerti, efisien ataukah tidak. (3) Studi kasus penerapan
6
Tahap terakhir adalah memberikan contoh penerapan metodologi pelaksanaan tata kelola TI yang telah disusun di satu pemerintah daerah.
I.6 Sistematika Penulisan Penulisan laporan tesis ini dilakukan dengan sistematika sebagai berikut: (1) Bab I Pendahuluan; meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan penelitian, metodologi penelitian dan sistematika penulisan. (2) Bab II Tinjauan Pustaka; berisi kajian pustaka tentang tata kelola TI berdasarkan beberapa kerangka kerja. (3) Bab III Penyusunan Metodologi pelaksanaan; berisi proses penyusunan metodologi pelaksanaan tata kelola TI pemerintahan. (4) Bab IV Pengujian Metodologi pelaksanaan; berisi proses pengujian metodologi pelaksanaan yang telah dibuat (5) Bab V Kesimpulan dan Saran; berisi kesimpulan penelitian ini dan saran untuk pengembangannya di masa yang akan datang.
