BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang PT Bank Rakyat Indonesia ( Persero ) Tbk atau dikenal dengan nama bank BRI merupakan salah satu BUMN yang bergerak dalam bidang perbankan mempunyai fungsi intermediary yaitu menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya dalam bentuk kredit kepada masyarakat. Sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) UU No 10 Tahun 2008 Tentang Perbankan yaitu: Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah Debitor untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan diperjanjikan. Pemberian kredit oleh bank BRI selaku kreditor kepada debitor diawali dengan perjanjian kredit yang pada intinya merupakan proses pemberian “jaminan” atau agunan dari pihak debitor sebagai peminjam dana. Jaminan adalah sesuatu yang diberikan kepada kreditor untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitor akan memenuhi kewajiban yang timbul dari suatu perikatan.1Kewajiban tersebut dapat dinilai dengan uang. Umumnya yang digunakan sebagai jaminan tambahan dalam perjanjian kredit adalah tanah atau tanah bangunan, baik dengan status Hak Milik, 1
Kata “jaminan” terdapat dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (untuk selanjutnya disebut KUH Perdata), dan dalam penjelasan Pasal 8 UU Perbankan.
Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha maupun Hak Pakai. Hal ini karena tanah dan bangunan mempunyai nilai ekonomis tinggi dan harganya senantiasa meningkat dari tahun ke tahun. Pemberian fasilitas kredit oleh bank BRI kepada nasabah dilakukan oleh bank BRI dari tingkat Kantor Pusat, Kantor Wilayah, Kantor Cabang dan Kantor Unit beserta unit kerja di bawahnya yang tersebar di seluruh Indonesia. Salah satu unit kerja bank BRI yang ada adalah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Wilayah Yogyakarta sebagai salah satu kreditor yang memberikan fasilitas kredit kepada PT. Jogjaraya Energi sebagai debitor. Pemberian fasilitas kredit oleh bank BRI kepada pihak PT. Jogjaraya Energi selaku debitor berupa2: 1.
Kredit Modal Kerja (KMK) sebesar Rp 700.000.000,00 (Tujuh Ratus Juta Rupiah) sesuai Akta Persetujuan Membuka Kredit No. 14 tanggal 03 juli 2009 yang dibuat dihadapan Notaris Agus Praptini, S.H, di Yogyakarta; Kredit Investasi (KI) Sebesar Rp 12.400.000.000,00 (Dua Belas Miliar Empat Ratus Juta Rupiah) sesuai Akta Persetujuan Membuka Kredit No 13. Tanggal 03 Juli 2009 yang dibuat dihadapan Notaris Agus Praptini, S.H, di Yogyakarta. Selain hal tersebut, pihak kreditor juga mengikatkan harta debitor dengan hak tanggungan dan fidusia sebagai perjanjian tambahan kredit berupa :
2.
1. Terhadap barang tidak bergerak a. Diikat dengan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama 3458/2009 tanggal 31 Juli 2009 berdasarkan Akta Pemberian Tanggungan No. 140/2009 tanggal 15 Juli 2009; b. Diikat dengan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama 2474/2009 tanggal 24 September 2009 berdasarkan Akta Pemberian Tanggungan No. 169/2009 tanggal 26 Agustus 2009;
2
No. Hak No. Hak
Surat Penawaran Kredit ( Offering Letter ), PT Bank Rakyat Indonesia Kanwil Yogyakarta, Nomor B. 3020 –KW.VII /ADK / 06 /2009, Perihal Surat Penawaran Kredit Tanggal 12 Juni 2009
c. Diikat dengan Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama No. 6070/2010 tanggal 04 November 2010 berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 211/2010 tanggal 25 Oktober 2010. 2. Terhadap barang bergerak a. Diikat dengan Sertifikat Jaminan Fidusia No : W22 4707 AH.05.01 tahun 2010 berdasarkan Akta Jamina Fidusia No : 17 tanggal 03 Juli 2009; b. Diikat dengan Sertifikat Jaminan Fidusia No : W22 4707 AH.05.01 tahun 2010 berdasarkan Akta Jaminan Fidusia Nomor : 18 tanggal 03 Juli 2009. Debitor telah diikat dengan perjanjian tambahan hak tanggungan dan penjaminan fidusia yang dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah, H. Siswantoro, S.H dan notaris Agus Praptini, S.H serta telah didaftarkan di kantor Pertanahan Kabupaten Sleman dan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta serta Kantor Pendaftaran Fidusia di Semarang, sehingga pengikatan jaminan tambahan tersebut adalah sah menurut hukum dan mengikat para pihak. Pihak bank BRI selaku kreditor memiliki hak untuk menjual langsung barang jaminan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) yang tertuang dalam perjanjian jaminan baik hak tanggungan maupun fidusia yang bersifat assesoir untuk mendapatkan pembayaran utang pokok atau bunga yang telah jatuh tempo, dikarenakan pihak debitor lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana mestinya. Hal ini dibuktikan dengan adanya tunggakan kewajiban angsuran kredit oleh PT. Jogjaraya Energi.Sebelumnya pihak kreditor telah memberikan kesempatan kepada pihak debitor untuk dilakukan restrukturisasi kredit serta memberikan syaratsyarat untuk restrukturisasi kredit.Namun, pihak debitor tidak sanggup dan tidak dapat memenuhi syarat-syarat yang diberikan pihak kreditor. Atas tidak terpenuhinya
syarat-syarat tersebut,makapada tanggal 26 Juli 2011, bank BRI selaku kreditur memberlakukan pasal/klausula “pelangggaran atas ketentuan pemberian kredit” (event of default) kepada PT. Jogjaraya Energy. Berdasarkan hal tersebut paling lambat 31 Agustus 2011 pihak debitor wajib melunasi seluruh utang-utangnya tersebut dan jika debitor tidak dapat menyelesaikan seluruh utang-utangnya maka pihak kreditor dapat memproses lebih lanjut penyelesaian fasilitas kredit PT. Jogjaraya Energi diantaranya melalui saluran lelang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pihak kreditor dalam hal ini bank BRI mengalami kesulitan untuk mendapatkan hak dalam lembaga jaminan (lelang umum/langsung) tersebut, hal ini dikarenakan pihak debitor melakukan upaya perlawanan hukum untuk menggangu proses pelaksanaan lelang eksekusi melalui KPKNL sehingga menyebabkan bank BRI kehilanggan haknya. Upaya hukum sebagaimana dimaksud adalah upaya gugatan melalui Pengadilan Negeri yang membantah upaya lelang yang akan dilaksankan oleh KPKNL. Hal ini dapat terlihat dalam putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta No. 146/PDT.G/2011/PN.YK Jo Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta No. 13/ PDT/2013/PTY. Dengan adanya perlawanan dari debitor tersebut, bank BRI selaku kreditur tidak dapat dengan mudah untuk melakukan upaya lelang maupun eksekusi terhadap agunan tambahan yang telah diberikan debitor, sehingga diperlukan upayaupaya agar bank BRI selaku kreditor tidak kehilangan haknya dalam rangka pengembalian kredit yang telah diberikan kepada debitor.
PT. Bank Rakyat Indonesia
(Persero) Tbk selaku kreditor mengajukan
permohonan pailit untuk mempailitkan PT. Jogjaraya Energi selaku debitor dikarenakan tidak adanya itikad baik untuk melaksanakan seluruh kewajibankewajibannya sebagai debitor, dan menjadikan kepailitan sebagai upaya terakhir (ultimum remedium) melindungi harta/boedel pailit. Upaya Pihak Bank BRI tersebut telah diputuskan oleh Pengadilan Niaga Semarang No. 09/Pailit/ 2012/PN.Niaga SMG yang dikuatkan oleh Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 844 K/PDT.Sus/2012. Berdasarkan hal tersebut, penulis bermaksud menulis tesis dengan judul “KEPAILITAN SEBAGAI UPAYA TERAKHIR PERLINDUNGAN KREDITOR SEPARATIS DALAM PENGEMBALIAN KREDIT ” B.
Rumusan Masalah Adapun rumusan masalah yang akan dibahas dalam peneltian ini adalah : 1. Kendala-kendala apakah yang dihadapi Bank BRI sebagai kreditur separatis dalam hal adanya perlawanan dari debitur untuk memperoleh perlindungan hukum ? 2. Apakah kepailitan dapat optimal digunakan sebagai upaya terakhir dalam melindungi kreditur separatis Bank BRI ?
C.
Tujuan Penelitian Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 1. Memberikan dan memperoleh pengetahuan tentang perlindungan kreditor separatis terhadap jaminan kebendaan yang dijaminkan tidak terjual pada lelang, yang disebabkan adanya perlawanan dari debitor. 2. Untuk mengetahui upaya hukum apa saja yang diberikan kepada kreditor Separatis untuk mendapatkan haknya, termasuk mengambil langkah untuk mempailitkan debitor yang tidak beritikad baik
D.
Manfaat Penelitian 1. Manfaat Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam perkembangan ilmu hukum pada umumnya, khususnya dalam hukum jaminan dan kepailitan. 2. Secara Praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penyusunan kebijakan dan menetapkan peraturan maupun pengambilan keputusan oleh pihak yang berwenang dalam sengketa jaminan serta kepailitan.
E.
Keaslian Penelitian Dalam melakukan penelusuran kepustakaan, penulis menemukan beberapa penelitian yang hampir mempunyai kesamaan dengan penelitian yang dilakukan,
akan tetapi beda ruang lingkup dan rumusan masalah serta objek yang diteliti, antara lain : 1.
Perlindungan
Hukum
Bagi
Kreditor
Separatis
Apabila
Kurator
Menggunakan Kewenangan Berdasar Pasal 59 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang. ditulis oleh : Panutan, Raden Haryo Jagad, Mahasiswa S2 Ilmu Hukum Magister Kenotariatan UGM tahun 2006. Adapun rumusahan masalahnya adalah sebagai berikut : a. Bagaimanakah Perlindungan Hukum Kreditor Separatis Jika di Hadapkan Dengan pasal 59 Undang-Undang Kepailitan? b. Bagaimanakah Kewajiban Kreditor Separatis Untuk Menyerahkan Barang Yang Menjadi Jaminan Kepada Kurator? 2.
Penyelesaian Kredit Macet Melalui Parate Eksekusi Hak Tanggungan Pada Kantor Pelayan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta IV di Jakarta Sebagai Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Pemegang Hak Tanggungan dan Pembeli Lelang. Ditulis Oleh : ERMA YUNI MASTUTI, Mahasiswa S2 Magister Kenotariatan UGM, 2009. Adapun rumusan masalah yang diteliti adalah : Bagaimanakah Penyelesaian Kredit Macet Melalui Parate Eksekusi Hak Tanggungan Pada Kantor Pelayanan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta
IV sebagai Perlindungan Hukum Terhadap Kreditor Pemegang Hak Tanggungan dan Pembeli lelang.
