BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang masalah Era perekonomian global ditandai dengan adanya kecenderungan gerakan perekonomian suatu negara tidak terbatas, kemajuan teknologi informasi, lalu lintas dan keluar masuknya arus modal investasi. Kondisi seperti ini memicu adanya persaingan yang semakin tajam dan secara positif dapat memberikan dampak bagi pertumbuhan perekonomian dunia khususnya dalam suatu negara. Diantaranya terjadi peningkatan efisiensi terhadap sumber-sumber ekonomi, persaingan produk domestic dipasar lokal dan produk mancanegara dalam pasar internasional serta peningkatan daya saing ini terjadi sepanjang masa. Menyikapi perkembangan ekonomi seperti ini diperlukan kebijakan pemerintah yang dapat mendorong
pertumbuhan dan peningkatan bagi
perusahaan swasta dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), terutama peningkatan kinerja suatu
perusahaan. Hal ini merupakan upaya untuk
mengantisipasi perubahan kebijakan pemerintah terhadap perusahaan yang terjadi dalam era globalisasi. Untuk menjaga kemungkinan terjadinya penurunan kualitas dalam menjalankan usaha sesuai dengan eksistensi, maka perusahaan
wajib
memperbaiki kinerja karyawan maksudnya pekerja yang melalui peningkatan kesejahteraan. Terlebih lagi bagi para karyawan yang berstatus sebagai pekerja kontrak. Peningkatan kesejahteraan tersebut merupakan bentuk kepedulian
1
perusahaan dalam upaya perlindungan hukum berupa mengikutsertakan para pekerja kontrak tersebut dalam program jaminan sosial tenaga kerja (Jamsostek) atau sebagaimana diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 (selanjutnya UU NO 13/2003) Tentang Ketenagakerjaan dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1992 (selanjutnya UU NO 3/1992) Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Jadi secara yuridis formal perlindungan hukum terhadap pekerja kontrak selain telah diatur oleh UU NO 13/2003 juga diatur olehUU NO 3/1992, walaupun demikian secara realita seringkali perusahaan belum melaksanakan
program
jamsostek
tersebut.
Hal
ini
sepenuhnya menimbulkan
ketidakseimbangan bila dibandingkan dengan karyawan tetap. Bahkan para pekerja kontrak masih banyak yang tidak mengerti dan tidak memahami tentang isi dari perjanjian yang telah dibuatnya. Padahal tidak sedikit kontribusi mereka terhdap kemajuan dan perkembangan suatu perusahaan. (yang untuk selanjutnya istilah-istilah buruh, karyawan tidak tetap disebut sebagai pekerja tidak tetap / PTT). Dilihat dari banyaknya kontribusi pekerjaan yang telah diberikan oleh para pekerja kontrak terhadap perusahaan memang sudah seharusnya perusahaan memberikan timabal balik terhadap para karyawan kontrak secara adil dengan melalui upaya meningkatkan kesejahteraan melalui mengikutsertakan dalam jamsostek, sehingga akan terjalin harmonisasi antara perusahaan dengan pekerja kontrak dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab sesuai dengan kapasitasnya.
2
Untuk
mengetahui kebijakan perusahaan dalam perlindungan hukum
tentang jamsostek serta agar para karyawan kontrak mengerti dan memahami makna perjanjian kerja, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian di PT. Indocement Tunggal Prakarsa Tbk Cirebon Jawa Barat. Hasil penelitian tersebut akan dituangkan dalam skripsi dengan judul “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEKERJA REPUBLIK
TIDAK
TETAP
INDONESIA
BERDASARKAN
NOMOR
13
UNDANG-UNDANG
TAHUN
2003
TENTANG
KETENEGAKERJAAN DI PT INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA DI CIREBON JAWA BARAT”.
B. Identifikasi Masalah Berdasarkan latar belakang seperti tersebut diatas maka permasalahannya dapat diidentifikasikan sebagai berikut: 1. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi pekerja tidak tetap di PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk Cirebon Jawa Barat berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3
Tahun 1992 Tentang jaminan Sosial Tenaga Kerja ? 2. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum bagi Pekerja Tidak Tetap (PTT) di PT Indocement Tunggal prakarsa Tbk Cirebon Jawa Barat ?
3
C. Tujuan dan kegunaan penelitian Tujuan penelitian ini adalah : 1. Mengetahui perlindungan hukum bagi pekerja
tidak tetap di PT
Indocement Tunggal Prakarsa Cirebon Jawa Barat berdasarkan UU NO 13/ 2003 dan UU NO 3/1992 . 2. Mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi pekerja tidak tetap (PTT) tinjauan hukum tentang perjanjian kerja terhadap pekerja tidak tetap. Adapun Kegunaan penelitian ini adalah : 1. Secara teoritis Untuk meningkatkan meahami ilmu pengetahuan hukum khususnya ilmu hukum ketenagakerjaan dibidang perlindungan hukum bagi PTT sehubungan dengan adanya jamsostek 2. Secara praktis a. Bagi penulis maupun pemerhati hukum untuk memberikan wawasan pengetahuan tentang pengetahuan ilmu hukum khususnya ilmu hukum ketenagakerjaan dibidang perlindungan hukum bagi PTT sehubungan dengan adanya jamsostek. b. penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai masukan /pertimbangan dalam upaya untuk terus memperbaiki kinerja perusahaan khususnya sumber daya manusia dalam meningkatkan kesejahteraan PTT
4
D. Kerangka Pemikiran Perjanjian kerja diatur di dalam bab IX UU NO 13/2003, dalam pasal 1 angka 14 di sebutkan bahwa: ” perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak”. Kemudian dalam pasal 1 angka 15 UU NO 13/2003 menyebutkan bahwa : ” hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja atau buruh berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah”. Pasal 86 UU NO 13 / 2003 Tentang Ketenagakerjaan juga disebutkan bahwa: “setiap pekerja atau buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas kesehatan dan keselamatan kerja, moral dan kesusilaan, perilaku yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama”. Untuk melaksanakan hal tersebut diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja yang dimaksud untuk memberikan jaminan keselamatan dan meningkatkan derajat kesehatan para pekerja dengan cara mencegah kecelakaan dan penyakit akibat kerja, pengendalian bahaya di tempat kerja, promosi kesehatan dan rehabilitasi. Perusahaan juga diwajibkan untuk menerapkan sistem manajemen keselamatan kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan yaitu bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan yang meliputi struktur organisasi, perencanaan, pelaksanaan, tanggungjawab prosedur, proses dan sumber daya yang dibutuhkan bagi pengembangan, penerapan dan pencapaian, pengkajian dan pemeliharaan kebijakan keselamatan dan kesehatan
5
kerja dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif. Mengenai perlindungan, pemeliharaan, dan peningkatan kesejahteraan kerja diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK) yang mempunyai 4 program yaitu : 1. Jaminan kecelakaan kerja 2. Jaminan kematian 3. Jaminan hari tua 4. Jaminan pemeliharaan kesehatan
JAMSOSTEK adalah suatu perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa uang sebagai pengganti sebagian dari penghasilan yang hilang atau berkurang dari pelayanan sebagai akibat peristiwa atau keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua dan meninggal dunia. Pada dasarnya program JAMSOSTEK menekankan pada perlindungan bagi tenaga kerja yang relatif mempunyai kedudukan yang lemah. Oleh karena itu pengusaha memikul tanggung jawab utama, secara moral pengusaha mempunyai kewajiban untuk meningkatkan perlindungan dan kesehatan tenaga kerja. Disamping itu tenaga kerja juga berperan aktif dan ikut bertanggung jawab atas pelaksanaan program Jaminan Sosial Tenaga Kerja demi terwujudnya perlindungan tenaga kerja dan keluarganya dengan baik.
6
Pada hakekatnya program Jaminan Sosial Tenaga Kerja ini memberikan kepastian berlangsungnya arus penerimaan penghasilan keluarga sebagai pengganti sebagian atau seluruh penghasilan yang hilang. Perjanjian kerja, para pekerja baik pekerja tetap ataupun tidak tetap diberi hak untuk bersama-sama secara kolektif dengan jalan perwakilan menuju kearah tingkat hidup yang lebih baik. Perjanjian kerja mempunyai hubungan erat dengan gerakan pekerja, oleh karena itu dalam mengadakan perjanjian kerja, serikat kerja mempunyai peranan penting. Pemeliharaan kesehatan dimaksudkan untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja sehingga dapat melaksanakan tugas sebaik-baiknya dan merupakan upaya kesehatan dibidang penyembuhan.mengingat Jamsostek merupakan lintas sektoral yang saling mempengaruhi dengan usaha peningkatan kesejahteraan sosial lainnya, maka Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dilaksanakan secara bertahap dan saling menunjang dengan usaha-usaha pelayanan masyarakat dalam bidang kesehatan, kesempatan kerja, keselamatan dan kesehatan kerja. Dalam perjanjian kerja, pekerja berada di pihak yang lemah sebab wewenang memerintah berada pada majikan, sehungga
majikan sangat
mendominasi dan menentukan segala sesuatunya.Oleh karena itu pekerja sebagai pihak yang lemah, dan dalam hal untuk memperbaiki nasib ke tingkat yang lebih baik harus melalui serikat pekerja. Dengan membuat perjanjian kerja bersama antara lain tentang jamsostek. Hasil perundingan antara serikat pekerja dicatat pada instansi
yang bertanggungjawab dibidang ketenagakerjaan dengan
pengusaha. Perundingan pembuatan perjanjian kerja bersama didasarkan itikad
7
baik dan kemauan bebas kedua belah pihak yang dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Adapun perubahan perjanjian kerja bersama merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja bersama yang sedang berlaku.
E.Lokasi Penelitian Penelitian dalam penulisan skripsi ini dilakukan di PT. Indocement Tunggal Prakarsa Tbk Cirebon Jawa Barat.
F. Metode penelitian 1.
Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan yaitu menggunakan metode
yuridis
normatif
yang merupakan
pendekatan perundang-undangan dan konseptual yaitu
metode
pendekatan
perundang-undang yang terkait yaitu dan pendapat-pendapat para ahli teori hukum tentang jamsostek dan ketenagakerjaan. yaitu untuk menganalisis perundang-undangan
yang
terkait
yaitu
Undang-undang
Republik
Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan Undangundang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja. 2.
Spesifikasi penelitian dengan menggunakan deskriptif analisis dengan menggambarkan norma-norma dan kaedah-kaedah hukum yang terkait
8
yang berhubungan denngan perlindungan hukum terhadap PTT di PT. Indocement Tunggal Prakarsa Prakarsa Tbk di Cirebon Jawa Barat. 3.
Jenis dan Sumber Data
Data yang digunakan dalam penelitian adalah : a.
Data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum yang berupa: 1. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat antara lain UUD 1945 KUHPerdata, Undangundang
Republik
Indonesia
Nomor
13
Tahun
2003
tentang
Ketenagakerjaan, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jamsostek, KUHDagang. 2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang dapat menjelaskan bahan hukum primer dan digunakan untuk menganalisis dan memahami bahan hukum primer antara lain bahan kepustakaan hasil para sarjana tentang ketenagakerjaan dan parjanjian kerja. 3. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum penunjang yang memberi petunjuk-petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder antara lain : bahan-bahan hukum terkait seperti majalah hukum, internet kamus hukum surat kabar hukum 4. Tekhnik pengumpulan data Pengumpulan bahan-bahan hukum tersebut diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi dokumen.
9
G. Sistematika Penulisan. Untuk mempermudah dalam menguraikan masalah, maka penulisannya secara rinci dapat disistematikakan sebagai berikut : Bab I, merupakan bab pendahuluan didalamnya menguraikan tentang : latar belakang penelitian, identifikasi masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka penelitian, lokasi penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan. Bab II, bab yang menguraikan tentang tinjauan pustaka meliputi: tentang perjanjian pada umumya, perjanjian kerja dan jamsostek. Bab III, bab yang menguraikan tentang gambaran umum tentang PT. Indocement Tunggal Prakarsa Tbk Cirebon Jawa Barat. Bab IV,bab ini akan membahas tentang hasil penelitian sebagai berikut: perlindungan hukum bagi pekerja tidak tetap di PT. Indocement Tunggal Prakarsa Tbk Cirebon berdasarkan Undang-undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan di hubungkan dan Undang-undang No 3 Tahun 1992 tentang Jamsostek, Bentuk perilindungan hukum bagi PTT di PT. Indocement Tunggal Prakarsa Tbk Cirebon Jawa Barat. Bab V merupakan penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran.
10
