BAB I - PENDAHULUAN ::

LAKIP PENGADILAN NEGERI Kls. 1A KHUSUS BANDUNG

BAB I - PENDAHULUAN ::.

1.1 Latar Belakang Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah salah satu rangkaian kegiatan yang harus dilakukan setiap tahun dan merupakan salah satu bentuk manifestasi dari evaluasi semua rangkaian yang telah dilakukan selama satu tahun anggaran. Kesemuanya harus terangkum dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), selain sebagai bahan evaluasi dari rangkaian program yang telah dicanangkan pada awal tahun anggaran juga sebagai bahan pijakan dalam menyusun langkah-langkah pada tahun berikutnya. Selain itu laporan tahunan yang disusun secara hirarki merupakan bahan untuk menyusun berbagai kebijaksanaan sehingga dapat ditarik satu langkah yang lebih tepat sesuai dengan kebutuhan. Berdasarkan pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen dikatakan bahwa “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi”. Dengan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, khususnya Bab IX tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 24 telah membawa perubahan penting terhadap penyesuaian tersebut, lahirlah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2010 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung. Berdasarkan pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2010 tentang Kekuasan Kehakiman disebutkan bahwa “Ketentuan mengenai organisasi, administrasi dan finansial badan peradilan sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk masing-masing lingkungan peradilan diatur dalam undang-undang sesuai dengan kekhususan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Kls 1A Khusus Bandung | 1

LAKIP PENGADILAN NEGERI BANDUNGKELAS. 1A KHUSUS lingkungan peradilan masing-masing”. Dengan demikian berdasarkan pasal tersebut, lahirlah apa yang disebut dengan peradilan satu atap. Sebagai realisasi dari pasal tersebut lahirlah Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2010 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. Sebagai lembaga Pemerintah, Pengadilan Negeri Bandung Kelas. 1A Khusus merupakan Pengadilan Tingkat Pertama dibawah kekuasaan Mahkamah Agung dan hal ini juga merupakan tanggung jawab untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang diamanatkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Kewajiban tersebut dijabarkan dengan menyiapkan, menysusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga. Pelaporan kinerja dimaksudkan untuk mengkonsumsikan capaian kinerja Pengadilan Negeri Bandung Kelas. 1A Khusus dalam satu tahun angggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, pasal 3 dinyatakan bahwa Asas-asas umum Penyelenggaraan Negara meliputi Asas Kepastian Hukum, Asas Keterbukaan, Asas Proporsionalitas, Asas Profesionalitas dan Asas Akuntabilitas. Sedangkan untuk menciptakan good govermance diperlukan prinsip-prinsip partisipasi, penegakan hukum, transparansi, kesetaraan, daya tanggap, wawasan kedepan, akuntabilitas, pengawasan, efisensi dan efektifitas, serta profesionalisme. Kemudian prinsip akuntabilitas ditegaskan lagi dalam visi, misi dan program membangun Indonesia yang aman, adil dan sejahtera melalui program meningkatkan pengawasan untuk menjamin akuntabilitas, transparansi, dan perbaikan kinerja aparatur Negara/pemerintah. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Negeri Bandung Kelas. 1A Khusus merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan tiap tahun, disusun dengan mengacu pada Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 005/SEK/01/2010 tanggal 13 Januari 2010 dan sesuai Surat Menteri Pendayaguna Aparatur Negara Nomor: B/3302/M.PAN/12/2008 tertanggal 10 Desember 2008 tentang Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2010 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus

| 2

LAKIP PENGADILAN NEGERI BANDUNGKELAS. 1A KHUSUS 2011 serta DIKTUM KETIGA Instruksi Presiden Nomor : 5 Tahun 2004 tentang Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja mulai dari Pengadilan Tingkat Pertama keatas secara berjenjang dengan berdasarkan Indikator Kinerja Utama masingmasing.

A. Tugas Pokok dan Fungsi 1. Tugas Pengadilan Negeri Bandung Kelas. 1A Khusus merupakan lingkungan peradilan umum di bawah Mahkamah Agung RI sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman

yang

merdeka

untuk

menyelenggarakan

peradilan

guna

menegakan Hukum dan Keadilan, Pengadilan Negeri Bandung Kelas. 1A Khusus sebagai Pengadilan Tingkat Pertama di bawah Pengadilan Tinggi Jawa Baratyang menjadikawal depan (Voorj post) Mahkamah Agung, bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus perkara yang masuk di tingkat pertama. 2. Fungsi Adapun fungsi dari Pengadilan Negeri Bandung Kelas. 1A Khususantara lain: •

Fungsi mengadili (judicial power), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan dalam tingkat pertama.

•

Fungsi pembinaan, yakni memberikan

pengarahan, bimbingan, dan

petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik

menyangkut

administrasi

teknis

yudicial,

umum/perlengkapan,

administrasi

peradilan,

maupun

keuangan,

kepegawaian,

dan

pembangunan. •

Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/ Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus

| 3

LAKIP PENGADILAN NEGERI BANDUNGKELAS. 1A KHUSUS •

Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta.

•

Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perlengakapan).

•

Fungsi Lainnya :Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua 144/KMA/SK/I/2011

tentang

Mahkamah Agung RI Nomor : 1Pedoman

Pelayanan

Informasi

di

Pengadilan sebagai pengganti Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 144/KMA/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan. Dengan

perubahan

perundang-undangan

tersebut,

maka

Badan

Peradilan Umum telah menambah tugas kewenangan baik dalam pengelolaan manajemen peradilan, administrasi peradilan maupun bidang teknis yustisial.

B. Sistematika Penyajian Sistematika penulisanLaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas. 1A Khusus adalah sebagai berikut : BAB I

Pendahuluan : menjelaskan tentang latar belakang, tugas dan fungsi, serta sistematika Penyajian.

BAB II

Perencanaan danPerjanjian Kinerja : dijelaskan mengenai rencana strategis 2010-2014 dan rencana kinerja Tahun 2011 serta Perjanjian Kinerja (Dokumen Penetapan Kinerja) Tahun 2011. Pada bab ini rencana strategis Tahun 2010-2014 akan disampaikan visi dan misi, tujuan dan sasaranstrategis, program utama dan kegiatan pokok.

BAB III

Akuntabilitas Kinerja : disajikan pengukuran kinerja (perbandingan antara target dan reaslisasi kinerja) dan analisis akuntabilitas kinerja Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus

| 4

LAKIP PENGADILAN NEGERI BANDUNGKELAS. 1A KHUSUS (pencapaian sasaran-sasaran organisasi dengan pengungkapan dan penyajian dari hasil-hasil pengukuran kinerja). BAB IV

Penutup

:

mengemukakan

tujuan

secara

umum

tentang

keberhasilan dan kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja Pengadilan Negeri Bandung Kelas. 1A

Khusus

serta

strategi

pemecahan

masalah.

Kemudian

disampaikan pula saran-saran untuk peningkatan kinerja di tahun mendatang. Lampiran

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus

| 5


BAB II - PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA ::.

2.1 RENCANA STRATEGIS 2015-2019 Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategik merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan stratejik lokal, nasional dan global, dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan stratejik yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya. Pada prinsipnya setiap satuan kerja seharusnya mempunyai barometer untuk menilai sampai sejauh mana roda organisasi berjalan dengan baik atau tidak, apa hambatan dan tantangan serta tujuan yang belum tercapai. Para pegawai/staf juga mempunyai peranan yang sama dalam memajukan dan menjalankan roda organisasi tersebut, sehingga kualitas kinerja pegawai dimaksud, adalah merupakan suatu yang mutlak demi maksimalnya pelayanan (cleint service), baik internal maupun secara eksternal kepada (para pencari keadilan). Kualitas keterampilan (skill) pegawai/staf selaku pelaksana tugas dan karya tentunya harus dimulai dari diri sendiri yang bertekad untuk menigkatkan kualitas pribadi dalam menunjang tugas pokok dan fungsi masing-masing (SDM). Kami sadari sarana dan prasarana serta fasilitas tak kalah pentingnya guna mencapai tujuan tersebut yang sekarang ini masih terbatas. Berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang merupakan keinginan

nyata

pemerintah

untuk

melaksanakan

good

governance

dalam

penyelenggaraan kehidupan bernegara. Salah satu unsur pokok untuk terwujudnya sistem akuntabilitas pada pelaksanaan tugas pokok Pengadilan Negeri Bandung Kelas. 1A Khusus adalah terus Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Kls 1A Khusus Bandung | 6

LAKIP PENGADILAN NEGERI BANDUNGKELAS. 1A KHUSUS tersusun dan terprogram setiap rencana kerja dalam suatu bentuk Rencana Stratejik (Renstra) dengan berbasis kinerja yang merupakan pedoman pelaksanaan Tupoksi, sehingga segala bentuk kegiatan yang akan dilaksanakan dapat diatur secara terencana dan terukur, suatu perencanaan yang stratejik diharapkan akan dapat meningkatkan kinerja sekaligus dapat meningkatkan pelayanan yang prima kepada masyarakat pencari keadilan. Penyusunan rencana dan program pada hakekatnya adalah suatu proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran/tujuan tertentu. Adapun sasaran/tujuan mengandung pengertian bahwa perencanaan berkaitan erat dengan perumusan kebijaksanaan. Sehubungan dengan itu perencanaan pada garis besarnya terdiri atas beberapa tahapan yang harus dilalui dan dilaksanakan oleh setiap lembaga/unit organisasi/instansi hingga di daerah sebagai berikut : Tahap persiapan rencana : 1. Tahap persiapan rencana yaitu mengidentifikasikan, menganalisa dan merumuskan

masalah, merumuskan alternatif kebijaksanaan dan menetapkan kebijaksanaan. 2. Tahap

penjabaran kebijaksanaan ke dalam sasaran dan anggaran yaitu

mengkoordinasikan penjabaran kebijaksanaan ke dalam sasaran dan anggaran, memantapkan penjabaran sasaran dan anggaran, menetapkan sasaran dan anggaran, menjabarkan satuan ke dalam rancangan satuan, menetapkan rancangan kegiatan, sasaran dan anggaran. Adapun dasar penyusunan strategi tersebut dapat diimplementasikan melalui 4 strategi yaitu: 1. Strategi Stabilitas

a. Strategi stabilitas bertujuan untuk menunjukan dan mempertegas arah bahwa kegiatan Pengadilan Negeri BandungKelas. 1A Khusus, serta menghindar dari segala yang menjadi penghambat di masa lalu. b. Meningkatkan bahwa segala daya dan dana, diarahkan pada peningkatan efesiensi agar terwujud kondisi Pengadilan Negeri Bandung Kelas. 1A Khusus pada posisi yang stabil dan berjalan sebagaimana yang diharapkan.


| 7

LAKIP PENGADILAN NEGERI BANDUNGKELAS. 1A KHUSUS 2. Strategi pembangunan

Strategi ini berorientasi untuk menambah kegiatan dan skala prioritas bagi kegiatan oprasional Pengadilan Negeri Bandung Kelas. 1A Khusus, dengan melengkapi segala fasilitas yang kurang dengan mengusulkan penambahan anggaran modal untuk pembangunan Ruang Calon Hakim Magang Terpadu, Ruang Arsip, Ruang Panitera Pengganti dan Ruang Hakim yang memadai dalam DIPA tahun 2012 secara berkesinambungan. 3. Strategi efesiensi

Strategi ini berorientasi kepada prioritas dengan memilah kebutuhan yang paling mendesak dan mendasar yang harus didahulukan serta pengurangan skala operasional Pengadilan Negeri Bandung Kelas. 1A Khusus yang tidak mungkin lagi dipertahankan keberadaannya. 4. Strategi Pelayanan Publik

Pembinaan pelayanan informasi dari Mahkamah Agung terhadap badan peradilan di bawahnya termasuk Peradilan Umum, merupakan salah satu indikator pembaharuan peradilan ke arah terwujudnya peradilan agung dan modern. Kebijakan

pembinaan

dalam

bidang

ini,

merupakan

keharusan

sebagai

implimentasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 1144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan serta surat Keputusan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial Nomor 01/WKMA-NY/SK/I/2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Informasi pada Mahkamah Agung RI. Substansi kebijakan pada Surat Keputusan Mahkamah Agung RI tersebut, telah mengatur secara jelas informasi peradilan apa yang boleh dan

yang

harus

tetap

dirahasiakan,

pelaksanaan

pelayanan

informasi,

pengumuman informasi, tata cara pelayanan informasi, tata cara penanganan keberatan terhadap pelayanan informasi, dan tata cara pelaporan. 5. Strategi kombinasi

Strategi ini merupakan perpaduan dari keempat kombinasi di atas. Dengan tetap memperioritaskan program mana yang harus didahulukan karena adanya keterbatasan dana dan sarana tetap memegang prinsip proposionalitas. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus

| 8

LAKIP PENGADILAN NEGERI BANDUNGKELAS. 1A KHUSUS Kemudian rencana strategis Pengadilan Negeri Bandung Kelas. 1A Khusus ini didorong oleh visi yang jelas dan serangkaian tujuan, prinsip dan target startegis, langkah yang harus diambil dalam menghadapi tantangan dan hambatan dengan penuh keteguhan dan usaha yang terus menerus/berkesinambungan dan strategi yang efektif. Rencana strategis ini dengan program yang terkait, memberi inisiatif awal dengan berbagai tantangan dan masalah yang akan diatasi. Tantangan utama meliputi : 1.

Memelihara kepercayaan masyarakat di wilayah hukum Pengadilan Negeri BandungKelas. 1A Khususterhadap sistem peradilan khususnya yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Peradilan Umum. a. Kepercayaan dan keyakinan dalam sistem peradilan di Indonesia pada umumnya telah terkikis disebabkan kelambanan dalam penyelesaian perkara, persepsi tentang korupsi, kolusi dan nepotisme, dan akses terbatasnya pada pelayanan peradilan, solusi efektif untuk masalah tersebut adalah membuat pola dasar dimana kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan bisa kembali pulih. b. Rencana strategis akan memberi prioritas pada sistem dan prosedur peradilan, perbaikan institusi serta sumber daya manusia atau operasional manajemen yang langsung mempengaruhi efesiensi pemberian pelayanan informasi publik pada peradilan, pada kejujuran dan ketidakberpihakan dari putusan pengadilan. Transparan dan integritas dari proses peradilan dan perlindungan kerahasiaan jika diperlukan. c. Lebih jauh program ini akan menyatukan dan mengkoordinasikan berbagai unsur program melalui pendekatan holistik sehingga perwujudan dari visi dan misi dapat dicapai dengan target secara maksimal.

2.

Rencana strategis akan memerlukan sumber daya tetapi dapat dicapai dalam konteks keterbatasan kemampuan sumber daya yang tersedia. Pengadilan

Negeri

Bandung

Kelas.

1A

Khusus

berusaha

untuk

memperioritaskan pembangunan sistem peradilan dalam anggaran yang tersedia, di samping itu Pengadilan Negeri Bandung Kelas. 1A Khusus akan memobilisasi dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus

| 9

LAKIP PENGADILAN NEGERI BANDUNGKELAS. 1A KHUSUS menggunakan secara efisien semua sumber daya internal dan eksternal dalam operasional rutin guna mencapai misi, tujuan dan target yang telah ditetapkan. Dari rencana strategis di atas, kunci keberhasilan pembangunan yang dirumuskan melalui Rencana Strategis Pengadilan Negeri Bandung Kelas. 1A Khusus kedepan dapat dirumuskan dalam 4 aspek yaitu: 1. Ketenagaan mencakup: a. Penambahan jumlah tenaga teknis dan tenaga administrasi b. Peningkatan kualitas melalui pendidikan dan pelatihan. c. Penataan kembali sistem pembinaan karir pegawai menurut alur karir yang

ada. d. Pengenaan Punishment dan Reward atas suatu pencapaian Kinerja, berupa

pengenaan sanksi tertentu dan penghargaan atas keberhasilan suatu kinerja (pegawai teladan) e. Penggunaan teknologi informasi dalam sistem pelaporan dan administrasi

(SAPK, SABMN, SAKPA, SIADPA pola Bindalmin) 2. Sarana mencakup : a. Pengadaan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan yang nyata. b. Pengembangan perpustakaan melalui koleksi buku, sarana dan prasarana,

berikut sistem pelayanannya melalui sistem aplikasi. c. Peningkatan jumlah anggaran melalui DIPA sesuai dengan rencana kebutuhan

fisik Pengadilan Negeri Bandung Kelas. 1A Khusus. 3. Ketatalaksanaan mencakup : a. Melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara

optimal. b. Melaksanakan program Pengadilan Negeri Bandung Kelas. 1A Khusus yang

telah disusun dengan tetap berdasarkan kepada ketentuan undang-undang, peraturan pemerintah, SEMA, juklak dan juknis yang ada. 4. Hukum materil mencakup : a. Penelaahan dan inventarisasi materi hukum. b. Memasyarakatkan hukum yang berlaku melalui sosialisasi dan dialog terhadap

masyarakat umum khususnya para pencari keadilan. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus

| 10

LAKIP PENGADILAN NEGERI BANDUNGKELAS. 1A KHUSUS

2.2 Visi dan Misi Visi Pengadilan Negeri Kls. 1A Khusus Bandung mengusung cita-cita dan citra yang ingin diwujudkan Mahkamah Agung yakni “TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG” dengan menuangkan dalam visi Pengadilan Negeri Kls. 1A Khusus Bandung sebagai berikut: “MEWUJUDKAN PENGADILAN NEGERI BANDUNGKELAS. 1A KHUSUS SEBAGAI LEMBAGA PERADILAN YANG MANDIRI DALAM PENEGAKAN HUKUM UNTUK MEWUJUDKAN BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG” Misi Untuk mencapai visi tersebut, Pengadilan Negeri Bandung Kelas. 1A Khusus menetapkan misi sebagai berikut: 1.

Menjaga kemandirian pengadilan

2.

Meningkatkan kinerja pelayanan hukum yang berkeadilan bagi pencari keadilan

3.

Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia pengadilan

4.

Meningkatkan kredibilitas dan transparansi pengadilan

2.3 Tujuan dan Sasaran Strategis Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan visi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu hingga 5 (lima) tahun. Dengan diformulasikannya tujuan strategis, Pengadilan Negeri Bandung Kelas. 1A Khusus akan dapat secara tepat mengevaluasi dan mengukur sejauhmana visi dan misi telah dicapai yang disusun berdasarkan visi dan misi organisasi.


| 11

LAKIP PENGADILAN NEGERI BANDUNGKELAS. 1A KHUSUS Adapun isu strategis Pengadilan Negeri Bandung Kelas. 1A Khusus adalah peningkatan pelayanan peradilan. Adapun tujuan strategis yang ditetapkan adalah sebagai berikut: 1. Meningkatnya kinerja pengadilan dengan lebih efektif dan efisien 2. Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi pengadilan guna meraih kepercayaan publik 3. Tercapainya pelayanan hukum yang berkualitas, etis, terjangkau dan biaya ringan bagi masyarakat serta mampu menjawab panggilan pelayanan publik Penetapan sasaran tersebut diarahkan kepada pencapaian visi dan misi pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas. 1A Khusus. Dengan demikian keberhasilan pencapaian sasaran ini akan menghasilkan terwujudnya visi dan misi Pengadilan Negeri Bandung Kelas. 1A Khusus yang sudah dirumuskan dalam renstra (rencana strategis).

A. RENCANA KINERJA TAHUNAN 2015 Pada Tahun 2015, Pengadilan Negeri BandungKelas. 1A Khusus telah memiliki rencana kinerja yang tergambar dalam tabel berikut :


| 12


RENCANA KINERJATAHUNAN UnitOrganisasi TahunAnggaran NO

: Pengadilan Negeri BandungKelas 1A Khusus : 2015

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

Prosentase Penanganan Administrasi Perkara melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) I.

PIDANA i.

Pidana Singkat

ii.

Pidana Biasa

iii.

1

Peningkatan Pelaksanaan Tertib Administrasi dan a. II. Kearsipan Perkara III.

IV.

1.

Dewasa

2.

Anak

100%

Pidana Cepat 1.

Tipiring

2.

Lalu Lintas

PERDATA i.

Permohonan

ii.

Gugatan

100% 100%

PHI i.

Perselisihan Hak

ii.

Perselisihan Kepentingan

iii.

Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja

iv.

Perselisihan antar serikat pekerja / serikat buruh hanya dalam satu perusahaan

TIPIKOR

90% 90% 90%

90%

80%


| 13


NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

Prosentase file elektronik putusan perkara yang diarsipkan dalam Database I.

PIDANA i.

Pidana Singkat

ii.

Pidana Biasa

iii.

b.

II.

III.

Dewasa

2.

Anak

Pidana Cepat 1.

Tipiring

2.

Lalu Lintas

PERDATA i.

Permohonan

ii.

Gugatan

PHI i.

Perselisihan Hak

ii.


iii.


iv.

IV.

1.

Perselisihan antar serikat pekerja / serikat buruh hanya dalam satu perusahaan TIPIKOR

100% 100%

100% 100%

100% 100%

90% 90% 90%

90%

80%


| 14


NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

- Prosentase file elektronik putusan perkara yang dipublikasikan melalui Direktori Putusan I.

PIDANA i.

Pidana Singkat

ii.

Pidana Biasa

iii.

II. c.

III.

Dewasa

100%

2.

Anak

100%

Pidana Cepat 1.

Tipiring

100%

2.

Lalu Lintas

100%

PERDATA i.

Permohonan

70%

ii.

Gugatan

50%

i.

Perselisihan Hak

75%

ii.


50%

iii.

Perselisihan Hubungan Kerja

75%

PHI

iv.

- IV.

1.

Pemutusan


75%

80%


| 15


NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

- Prosentase pengajuan upaya hukum secara lengkap melalui Direktori Putusan I.

PIDANA i.

Pidana Singkat

ii.

Pidana Biasa

iii.

II. d.

III.

Dewasa

2.

Anak

Pidana Cepat 1.

Tipiring

2.

Lalu Lintas

PERDATA i.

Permohonan

ii.

Gugatan

100%

i.

Perselisihan Hak

90%

ii.


90%

iii.


90%

PHI

iv.

- IV.

1.


90%

90%


| 16

LAKIP PENGADILAN NEGERI BANDUNGKELAS. 1A KHUSUS Jumlah pelaporan / pengarsipan Manual di Kepaniteraan Hukum I. Pelaporan i. Laporan Bulanan ii. Laporan Empat Bulanan iii. Laporan Enam Bulanan iv. Laporan Tahunan II. Arsip Pidana i. Pidana Singkat e. ii. Pidana Biasa iii. Pidana Cepat III. Arsip Perdata i. Gugatan ii. Permohonan IV. Arsip Pidana Tipikor

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%


| 17


NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

Prosentase penyelesaian perkara dalam jangka waktu maksimal 5 bulan I.

PIDANA i.

Pidana Singkat

ii.

Pidana Biasa

iii.

2

Peningkatan Penyelesaian Perkara

a.

II.

III.

1.

Dewasa

100%

2.

Anak

100%

Pidana Cepat 1.

Tipiring

100%

2.

Lalu Lintas

100%

PERDATA i.

Permohonan

100%

ii.

Gugatan

40%

i.

Perselisihan Hak

75%

ii.


75%

iii.


75%

iv.


PHI

IV. TIPIKOR

75%

90%


| 18


NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

Prosentase perkara dengan putusan lengkap saat dibacakan I.

PIDANA i.

Pidana Singkat

ii.

Pidana Biasa

iii.

b.

II.

III.

1.

Dewasa

100%

2.

Anak

100%

Pidana Cepat 1.

Tipiring

100%

2.

Lalu Lintas

100%

PERDATA i.

Permohonan

100%

ii.

Gugatan

100%

i.

Perselisihan Hak

90%

ii.


90%

iii.


90%

iv.


PHI

IV. TIPIKOR

90%

80%


| 19


NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

Prosentase Minutasi Perkara dalam jangka waktu maksimal 14 Hari I.

PIDANA i.

Pidana Singkat

ii.

Pidana Biasa

iii.

II. c. III.

1.

Dewasa

2.

Anak

100% 100%

Pidana Cepat 1.

Tipiring

2.

Lalu Lintas

PERDATA i.

Permohonan

ii.

Gugatan

PHI i.

Perselisihan Hak

ii.


iii.


iv.


IV. TIPIKOR

50% 40%

85% 85% 85% 85% 75%


| 20


NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

Prosentase Pemberitahuan/Penyampaian Salinan Putusan dalam jangka waktu maksimal 14 Hari I.

PIDANA i.

Pidana Singkat

ii.

Pidana Biasa

iii.

d. II.

III.

1.

Dewasa

100%

2.

Anak

100%

Pidana Cepat 1.

Tipiring

100%

2.

Lalu Lintas

100%

PERDATA i.

Permohonan

100%

ii.

Gugatan

100%

i.

Perselisihan Hak

85%

ii.


85%

iii.


85%

iv.


85%

PHI

IV. TIPIKOR

3

Peningkatan Efektivitas Penyelesaian Perkara Perdata melalui Mediasi

80%

a. Jumlah Mediasi yang berhasil

Prosentase Mediasi yang berhasil dengan

b. Akta Perdamaian


4%

4%

| 21


NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus. I.

PIDANA i.

Pidana Singkat

ii.

Pidana Biasa

iii.

4

Peningkatan aksesibilitas masyarakat a. II. terhadap peradilan (acces to justice)

III.

1.

Dewasa

2.

Anak

100%

Pidana Cepat 1.

Tipiring

2.

Lalu Lintas

PERDATA i.

Permohonan

10%

ii.

Gugatan

10%

i.

Perselisihan Hak

85%

ii.


85%

iii.


85%

iv.


85%

PHI

IV. TIPIKOR

90%


| 22

LAKIP PENGADILAN NEGERI BANDUNGKELAS. 1A KHUSUS Pelayanan Lainnya i. Pencatatan Pendaftaran Akta Notaris ii. Pembuatan Catatan Penolakan Warisan iii. Pembuatan Legalisasi Surat Pernyataan Ahliwaris iv. Pencatatan Akta dibawah tangan b. v. Pembuatan Surat Keterangan vi. Legalisir bukti Perkara vii. Pendaftaran Surat Kuasa Perkara Perdata/Pidana viii. Surat Izin Insidentil ix. Melayani Mahasiswa yang mencari data

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%


| 23


NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

TARGET

Meningkatnya Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara kepatuhan 5 perdata yang berkekuatan hukum tetap yang terhadap putusan ditindaklanjuti pengadilan.

100%

Persentase pengaduan a. ditindaklanjuti

100%

6

Meningkatnya kualitas pengawasan

masyarakat

yang

Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal b. yang ditindaklanjuti.

100%

Adapun mengenai uraian Penetapan Kinerja sama dengan (conform) dengan Rencana Kinerja Tahunan.


| 24


BAB III - AKUNTABILITAS KINERJA ::. 3.1 PENGUKURAN KINERJA Pengukuran kinerja kegiatan yaitu mengukur tingkat capaian kinerja kegiatan yang dimulai dengan menetapkan indikator kinerja kegiatan berdasarkan kelompok inputs, outputs, outcomes, benefits dan impacts; menentukan satuan setiap kelompok indikator; menetapkan rencana tingkat capaian (target), mengetahui realisasi indikator kinerja

kegiatan;menghitung

rencana

dan

realisasi

untuk

mendapatkan

prosentasenya.Pada Tahun 2011Pengadilan Negeri BandungKelas 1A Khususmempunyai 9 (sembilan) Sasaran Strategis dan semuanya sudah direalisasikan. Hasil pengukuran kinerja masing-masing sasaran akan diuraikan sebagai berikut:

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Kls 1A Khusus Bandung | 25


NO

KINERJA UTAMA

INDIKATOR KINERJA UTAMA

Target Realisasi

Capaian (%)


PIDANA i.

Pidana Singkat

ii.

Pidana Biasa

iii.

1

Peningkatan II. Pelaksanaan Tertib Administrasi dan a. Kearsipan III. Perkara

IV.

1.

Dewasa

2.

Anak

-

1600

1487

92,93

25

30

120

34

-

-

85.000

-

-

Pidana Cepat 1.

Tipiring

2.

Lalu Lintas

PERDATA i.

Permohonan

500

597

119,4

ii.

Gugatan

500

555

111

i.

Perselisihan Hak

76

76

100

ii.


-

-

-

iii.


175

175

100

iv.


-

-

-

PHI

TIPIKOR

160

125,63


| 26


NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

Target Realisasi

Capaian (%)


PIDANA i.

Pidana Singkat

ii.

Pidana Biasa

iii.

II.

b.

III.

Dewasa

2.

Anak

-

-

1600

1534

95,88

-

-

-

34

24

70,59

Pidana Cepat 1.

Tipiring

2.

Lalu Lintas

85.000 126.452

148,77

PERDATA i.

Permohonan

500

296

59,2

ii.

Gugatan

500

252

50,4

i.

Perselisihan Hak

76

50

65,79

ii.


-

-

-

iii.


175

100

57,15

-

-

-

160

159

99,38

PHI

iv.

IV.

1.

-



| 27


NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

Target Realisasi

Capaian (%)


PIDANA i.

Pidana Singkat

ii.

Pidana Biasa

iii.

II.

c.

III.

Dewasa

2.

Anak

1600

2111

131,94

25

3

12

34

-

-

85.000

-

-

Pidana Cepat 1.

Tipiring

2.

Lalu Lintas

PERDATA i.

Permohonan

350

300

85,71

ii.

Gugatan

250

156

62,4

i.

Perselisihan Hak

76

50

65,79

ii.


-

-

-

iii.


175

50

28,58

-

-

-

80

130

162,50

PHI

iv.

- IV.

1.

-



| 28


NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

Target Realisasi

Capaian (%)


PIDANA i.

Pidana Singkat

ii.

Pidana Biasa

iii.

II.

d. III.

Dewasa

2.

Anak

47

10

15

10

1

10

9

-

-

54.936

-

-

-

-

-

Pidana Cepat 1.

Tipiring

2.

Lalu Lintas

PERDATA i.

Permohonan

ii.

Gugatan

100

32

32

i.

Perselisihan Hak

76

25

32,89

ii.


-

-

-

iii.


175

25

14,29

-

-

-

20

27

135

PHI

iv.

- IV.

1.

-


TIPIKOR


| 29


NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

Target Realisasi

Jumlah pelaporan / pengarsipan Manual di Kepaniteraan Hukum I. Pelaporan 12 i. Laporan Bulanan 3 ii. Laporan Empat Bulanan 2 iii. Laporan Enam Bulanan 1 iv. Laporan Tahunan II. Arsip Pidana i. Pidana Singkat 1512 ii. Pidana Biasa e. 64 iii. Pidana Cepat III. Arsip Perdata i. Gugatan 342 ii. Permohonan 400 IV. Arsip Pidana Tipikor 164

Capaian (%)

12 3 2 1

100 100 100 100

1836 32

121,43 50

486 479 229

142,10 119,75 139,64


| 30


NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

Target Realisasi

Capaian (%)


PIDANA i.

Pidana Singkat

ii.

Pidana Biasa

iii.

II.

2

Peningkatan Penyelesaian Perkara

a. III.

1.

Dewasa

2.

Anak

Pidana Cepat 1.

Tipiring

2.

Lalu Lintas

PERDATA i.

Permohonan

ii.

Gugatan

PHI i.

Perselisihan Hak

ii.


iii.


iv.


-

1600

1533

95,81

25

24

96

34

24

70,59

85.000 126 452

148,77

500

500

100

200

398

199

76

76

100

-

-

-

175

175

100

-

-

-

100

201

201 %

IV. TIPIKOR


| 31


NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

Target Realisasi

Capaian (%)


PIDANA i.

Pidana Singkat

ii.

Pidana Biasa

iii.

II. b. III.

1.

Dewasa

2.

Anak

Pidana Cepat 1.

Tipiring

2.

Lalu Lintas

-

-

-

1600

1534

95,88

25

28

112

34

24

70,59

85.000 126 452

148,77

PERDATA i.

Permohonan

500

500

100

ii.

Gugatan

500

451

90,2

i.

Perselisihan Hak

76

70

92,11

ii.


-

-

-

iii.


175

165

94,29

iv.


-

-

-

60

60 %

PHI

IV. TIPIKOR

100


| 32


NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

Target Realisasi

Capaian (%)


PIDANA i.

Pidana Singkat

ii.

Pidana Biasa

iii.

II.

c. III.

1.

Dewasa

2.

Anak

1600

1500

93,75

25

28

112

34

24

70,59

Pidana Cepat 1.

Tipiring

2.

Lalu Lintas

85.000 126 452

PERDATA i.

Permohonan

ii.

Gugatan

PHI i.

iv.

IV. TIPIKOR

250

229

91,6

200

150

75

76

70

92,11

-

-

-

175

100

57,15

-

-

-

80

39

48.75

Perselisihan Hak

ii. Perselisihan Kepentingan iii.

148,77

Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja Perselisihan antar serikat pekerja / serikat buruh hanya dalam satu perusahaan


| 33


NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

Target Realisasi

Capaian (%)


PIDANA i.

Pidana Singkat

ii.

Pidana Biasa

iii.

II. d.

III.

1.

Dewasa

2.

Anak

-

1600

1500

93,75

25

28

112

34

24

70,59

Pidana Cepat 1.

Tipiring

2.

Lalu Lintas

85.000 126 452 148,77

PERDATA i.

Permohonan

500

275

54

ii.

Gugatan

500

300

60

Perselisihan Hak

76

76

100

-

-

-

175

175

100

-

-

-

100

163

163

PHI i.



iv.


IV. TIPIKOR


| 34


NO

3

SASARAN STRATEGIS Peningkatan Efektivitas Penyelesaian Perkara Perdata melalui Mediasi

INDIKATOR KINERJA

Target Realisasi

Capaian (%)

a. Jumlah Mediasi yang berhasil

24

21

87,5

Prosentase Mediasi yang b. berhasil dengan Akta Perdamaian

20

21

105


| 35


NO

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

Target Realisasi

Capaian (%)


PIDANA i.

Pidana Singkat

ii.

Pidana Biasa

iii.

4

Peningkatan aksesibilitas masyarakat a. terhadap peradilan (acces to justice)

II.

III.

-

-

-

1.

Dewasa

2

1

50

2.

Anak

-

-

-

Pidana Cepat 1.

Tipiring

-

-

-

2.

Lalu Lintas

-

-

-

PERDATA i.

Permohonan

-

-

-

ii.

Gugatan

-

-

-

Perselisihan Hak

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

PHI i.



iv.


IV. TIPIKOR


| 36


NO

Target

Realisasi

Capaian (%)

1851

1874

101,25

18

22

122,22

13

11

84,61

Akta

42

52

123,80

Surat

120

512

426,67

vi. Legalisir bukti Perkara

446

413

92,60

vii. Pendaftaran

2264

2085

92,09

28

35

125

30

40

133,34

Persentase pengaduan masyarakat a. yang ditindaklanjuti

7

4

60

Persentase temuan hasil b. pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.

7

-

-

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA Pelayanan Lainnya i. Pencatatan Pendaftaran

Akta

Notaris ii.

Pembuatan

Catatan

Penolakan Warisan iii. Pembuatan Surat

Legalisasi Pernyataan

Ahliwaris b.

iv. Pencatatan dibawah tangan v.

Pembuatan Keterangan

Kuasa

Surat Perkara

Perdata/Pidana viii. Surat Izin Insidentil

5

6

Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Meningkatnya kualitas pengawasan

ix. Melayani Mahasiswa Persentase permohonan eksekusi atas yang mencari putusan perkara perdatadatayang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti


| 37


3.2 ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA Analisis pencapaian kinerja pada dasarnya diarahkan untuk mengukur tingkat keberhasilan visi yang telah ditetapkan dan dijabarkan dalam misi. Selanjutnya untuk mewujudkan visi tersebut ditetapkan tujuan, sasaran, kebijakan, program, dan kegiatannya. Oleh karena itu maka analisis pencapaian kinerja selanjutnya secara rinci dilaksanakan berdasarkan tingkat keberhasilan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan. Usaha-usaha terus dilakukan untuk meningkatkan pencapaian visi dan misinya menyusun perencanaan yang lebih matang dan terpadu mengalokasikan dana kepada kegiatan yang sangat prioritas dengan pengalokasian dana merujuk kepada rencana hasil yang akan didapat.Selanjutnya melalui peningkatan koordinasi dengan pihak-pihak terkait dan peningkatan profesionalisme kerja terus menerus dilakukan. Dengan adanya peningkatan kualitas SDM, sarana prasarana, dan dukungan dari semua pihak diharapkan kinerja Pengadilan Negeri BandungKelas 1Adapat meningkat.

3.3 ANALISIS CAPAIAN KINERJA Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut : Sasaran 1 : “Peningkatan Pelaksanaan Tertib Administrasi dan Kearsipan Perkara” Sasaran ini merupakan upaya untuk memaksimalkan peran pengadilan dalam rangka penyelesaian perkara perdata umum. Adapun perkara perdata khusus (Hubungan Industrial) proses mediasi dilakukan sebelum perkara itu didaftarkan ke pengadilan. Proses mediasi pada perkara perdata Hubungan Industrial dilakukan dengan mediator dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten/Kota dimana perselisihan Hubungan Industrial itu terjadi.Pencapaian sasaran ini sebagaimana tabel dibawah ini:


| 38

LAKIP PENGADILAN NEGERI BANDUNGKELAS. 1A KHUSUS 1. a. Prosentase Penanganan Administrasi Perkara melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)

INDIKATOR KINERJA

Target

Realisasi

Capaian (%)

-

-

-

1600

1487

92,94

25

30

120

34

-

25%

85.000

-

60%


PIDANA i.

Pidana Singkat

ii.

Pidana Biasa

iii.

1.

Dewasa

2.

Anak

Pidana Cepat 1.

Tipiring

2.

Lalu Lintas

Penjelasan : Prosentasi penanganan Administrasi perkara melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) adalah sebagai berikut : Pidana singkat nihil, pidana biasa Dewasa yang ditargetkan 1600 terealisasi 1487 sehingga prosentasinya 91,94 %, pidana biasa anak yang ditargetkan 25 terealisasi 30 sehingga prosentasinya 120 %, pidana cepat tipiring dan lalu lintas nihil.


| 39


II.

III.

IV.

PERDATA i.

Permohonan

500

597

119,4

ii.

Gugatan

500

555

111

i.

Perselisihan Hak

76

76

100

ii.


-

-

-

iii.


175

175

100

iv.


-

-

-

160

201

125,63

PHI

TIPIKOR

Penjelasan : Prosentasi

penanganan

Administrasi

160 110 perkara melalui Sistem

68,75% Informasi

Penelusuran Perkara (SIPP) adalah sebagai berikut : perdata permohonan yang ditargetkan 500 terealisasi 597 sehingga prosentasenya 119,4 %, perdata gugatan yang ditargetkan 500 terealisasi 555 sehingga prosentasinya 111 %, Perselisihan Hak yang ditargetkan 76 terealisasi 76 sehingga prosentasinya 100 %, perselisihan kepentingan nihil, perselisihan pemutusan hubungan kerja yang ditargetkan 175 terealisasi 175 sehingga prosentasinya 100 %, perselisihan antar serikat pekerja/ serikat buruh hanya dalam satu perusahaan nihil, TIPIKOR yang ditargetkan 160 terealisasi 201 sehingga prosentasinya 125,63 %.


| 40

LAKIP PENGADILAN NEGERI BANDUNGKELAS. 1A KHUSUS 1.b. Prosentase file elektronik putusan perkara yang diarsipkan dalam Database

INDIKATOR KINERJA

Target

Realisasi

Capaian (%)

-

-

-

1600

1534

95,86

-

-

-

34

24

70,59

85.000

126.452

148,77


PIDANA i.

Pidana Singkat

ii.

Pidana Biasa

iii.

1.

Dewasa

2.

Anak

Pidana Cepat 1.

Tipiring

2.

Lalu Lintas

Penjelasan : Prosentase file elektronik putusan perkara yang diarsipkan dalam Database adalah sebagai berikut: pidana singkat nihil, pidana biasa dewasa yang ditargetkan 1600 terealisasi 1534 sehingga prosentasenya 95,86 %, pidana biasa anak nihil, pidana ceapat tipiring yang ditargetkan 34 terealisasi 24 sehingga prosentasinya 70,59 %, pidana cepat lalau lintas yang ditargetkan 85.000 terealisasi 126.452 sehingga prosentasinya 148,77 %.


| 41

LAKIP PENGADILAN NEGERI BANDUNGKELAS. 1A KHUSUS II.

III.

IV.

PERDATA i.

Permohonan

500

296

59,2

ii.

Gugatan

500

252

50,4

76

70

92,11

-

-

-

175

125

71,43

-

-

-

160

159

99,38

PHI i.

Perselisihan Hak

ii.


iii.


iv.


TIPIKOR Penjelasan :

Prosentase file elektronik putusan perkara yang diarsipkan dalam Database adalah sebagai berikut: perdata permohonan yang ditargetkan 500 terealisasi 296 sehingga prosentasinya 59,2 %, perdata gugatan yang ditargetkan 500 terealisasi 252 sehingga prosentasinya 50,4 %, perselisihan hak yang ditargetkan 76 terealisasi 70 sehingga prosentasinya 92,11 %, perselisihan kepentingan nihil, perselisiahn pemutusan hubungan kerja yang ditargetkan 175 terealisasi 125 sehingga prosentasinya 71,43 %, perselisihan antar serikat pekerja/ serikat buruh hanya dalam satu perusahaan nihil, TIPIKOR yang ditargetkan 160 terealisasi 159 sehingga prosentasinya 99,38 %.


| 42

LAKIP PENGADILAN NEGERI BANDUNGKELAS. 1A KHUSUS 1.c. Prosentase file elektronik putusan perkara yang dipublikasikan melalui Direktori Putusan

INDIKATOR KINERJA

Realisasi

Capaian (%)

1600

2111

131,94

25

3

12

34

-

-

85.000

-

-

Target


PIDANA i.

Pidana Singkat

ii.

Pidana Biasa

iii.

1.

Dewasa

2.

Anak

Pidana Cepat 1.

Tipiring

2.

Lalu Lintas

-

Penjelasan : Prosentase file elektronik putusan perkara yang dipublikasikan melalui Direktori Putusan adalah sebagai berikut: pidana singkat nihil, pidana biasa dewasa yang ditargetkan 1600 terealisasi 2111 sehingga prosentasinya 131,94 %, pidana anak biasa yang ditargetkan 25 teralisasi 3 sehingga prosentasinya 12 %, pidana cepat Tipiring dan Lalu Lintas nihil.


| 43


III.

- IV.

PERDATA i.

Permohonan

350

300

85,71

ii.

Gugatan

250

156

62,4

i.

Perselisihan Hak

76

38

50

ii.


-

-

-

iii.


175

100

66

iv.


-

-

-

80

130

162,50

PHI

TIPIKOR Penjelasan :

Prosentase file elektronik putusan perkara yang dipublikasikan melalui Direktori Putusan adalah sebagai berikut: perdata permohoan yang ditargetkan 350 terealisasi 300 sehingga prosentasinya 85,71 %, perdata guagatan yang ditargetkan 250 teralisasi 156 sehingga prosentasinya 62,4 %, perselisihan hak yang ditargetkan 76 terealisasi 38 sehingga prosentasinya 50 %, perselisihan kepentingan nihil, perselisihan pemutusan hubungan kerja yang ditargetkan 175 terealisasi 100 sehingga prosentasenya 100 %, perselisihan antar serikat pekerja / serikat buruh hanya dalam satu perusahaaan nihil, TIPIKOR yang ditargetkan 80 terealisasi 130 sehingga prosentasinya 162,50 %.


| 44

LAKIP PENGADILAN NEGERI BANDUNGKELAS. 1A KHUSUS 1.d. Prosentase pengajuan upaya hukum secara lengkap melalui Direktori Putusan

INDIKATOR KINERJA

Target

Realisasi

Capaian (%)

-

-

-

47

10

21,28

10

1

10

9

-

-

54.936

-

-


PIDANA i.

Pidana Singkat

ii.

Pidana Biasa

iii.

-

1.

Dewasa

2.

Anak

Pidana Cepat 1.

Tipiring

2.

Lalu Lintas

Penjelasan : Prosentasi pengajuan upaya hukum secara lengkapo melalui Direktori Putusan adalah sebagai berikut: pidana singkat nihil, pidana biasa Dewasa yang ditargetkan 47 terealisasi 10 sehingga prosentasenya 21,28 %, pidana anak yang ditargetkan 10 terealisasi 1 sehingga prosentasinya 10 %, pidana cepat dan lalu lintas nihil.


| 45


III.

- IV.

PERDATA i.

Permohonan

-

-

-

ii.

Gugatan

100

32

32

i.

Perselisihan Hak

76

25

32,89

ii.


-

-

-

iii.


175

75

42,85 %

iv.


-

-

-

20

27

PHI

TIPIKOR

135

Penjelasan : Prosentasi pengajuan upaya hukum secara lengkapo melalui Direktori Putusan adalah sebagai berikut: perdata permohonan nihil, perdata gugatan yang ditargetkan 100 terealisasi 32 sehingga prosentasinya 32 %, perselisihan hak yang ditargetkan 76 terealisasi 25 sehingga prosentasinya 32,89 %, perselisihan kepentingan nihil, perselisihan pemutusan hubungan kerja yang ditargetkan 175 terealisasi 75 sehingga prosentasinya 42,85 %, perselisihan antar serikat / serikat buruh hanya dalam satu perusahaan nihil, TIPIKOR yang ditargetkan 20 terealisasi 27 sehingga prosentasinya 135 %.


| 46

LAKIP PENGADILAN NEGERI BANDUNGKELAS. 1A KHUSUS 1.e. Jumlah pelaporan / pengarsipan Manual di Kepaniteraan Hukum

INDIKATOR KINERJA Jumlah pelaporan / pengarsipan Manual di Kepaniteraan Hukum I. Pelaporan i. Laporan Bulanan ii. Laporan Empat Bulanan iii. Laporan Enam Bulanan iv. Laporan Tahunan II. Arsip Pidana i. Pidana Singkat ii. Pidana Biasa iii. Pidana Cepat III. Arsip Perdata i. Gugatan ii. Permohonan IV. Arsip Pidana Tipikor

Target

Realisasi

Capaian (%)

12 3 2 1

12 3 2 1

100 100 100 100

1512 64

1836 32

121,42 50

342 400 164

486 479 229

142,10 119,75 139,64

Penjelasan : jumlah pelaporan/pengarsipan manual di Kepaniteraan Hukum adalah sebagai berikut: laporan bulanan yang ditargetkan 12 laporan dan terealisasikan 12 laporan sehingga hasil persentase yang dicapai 100 %, laporan empat bulanan yang ditargetkan 3 laporan dan terealisasikan 3 laporan sehingga hasil pencapaian 100 %, laporan enam bulanan yang ditargetkan 2 laporan dan terealisasikan 2 laporan sehingga hasil pencapaian 100 %, laporan tahunan yang ditargetkan 1 laporan terrealisasikan 1 laporan sehingga hasil pencapaian 100 % (seratus persen), jumlah arsip pidana singkat nihil, arsip pidana biasa yang ditargetkan 1512 dan terealisasikan 1836 sehingga persentase yang dicapai 121,24 %, arsip pidana cepat yang ditargetkan 64 terealisasikan 32 sehingga persentase yang dicapai 50%, arsip perdata gugatan yang ditargetkan 342 dan terealisasikan 486 sehingga persentase yang dicapai 142,10 %, arsip perdata permohonan yang ditargetkan 400 dan terealisasi 479 sehingga persentase yang dicapai 119,75 %, dan arsip pidana tipikor yang ditargetkan 164 terealisasikan 229 sehingga persentase yang dicapai 139,64%. Sasaran 2 : “Peningkatan Penyelesaian Perkara” Penetapan sasaran ini merupakan salah satu tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri BandungKelas 1A Khusus, terlaksananya pelayanan hukum dengan baik bagi masyarakat adalah kewenangan yang diberikan Undang-Undang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus

| 47

LAKIP PENGADILAN NEGERI BANDUNGKELAS. 1A KHUSUS yaitu menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang diajukan oleh pihak pihak yang berperkara. Untuk terselenggaranya tugas tersebut dan tercapainya sasaran tersebut diatas Pengadilan Negeri Kls. 1A Khusus Bandung menyusun strategi yang dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran sangat ditentukan oleh keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditentukan indikator kinerjanya. Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :

2.a. Prosentase penyelesaian perkara dalam jangka waktu maksimal 5 bulan

INDIKATOR KINERJA

Target

Realisasi

Capaian (%)

-

-

-

1600

1533

95,81

25

24

96

34

24

70,59

85.000

126 452

148,77


PIDANA i.

Pidana Singkat

ii.

Pidana Biasa

iii.

1.

Dewasa

2.

Anak

Pidana Cepat 1.

Tipiring

2.

Lalu Lintas

Penjelasan : Prosentase penyelesaian perkara dalam jangka waktu maksimal 5 bulan adalah sebagai berikut: perkara pidana singkat nihil, perkara pidana Biasa Dewasa yang ditargetkan 1600 terealisasikan 1533 sehingga prosentasenya 95,81 %, perkara pidana biasa yang ditargetkan 25 terealisasikan 24 sehinggga rosentasenya 96 %, pidana cepat tipiring yang ditargetkan 34 terealisasi 24 sehingga prosentasenya adalah 70, 59 % dan pidana cepat lalu lintas yang ditargetkan 85.000 terealisasi 126.452 sehingga prosentasenya 148, 77 %


| 48


III.

PERDATA i.

Permohonan

ii.

Gugatan

500

500

100

200

398

199

76

70

92,10

-

-

-

PHI i.

Perselisihan Hak

ii.


iii.


175

100

57,14

iv.


-

-

-

100

201

IV. TIPIKOR

201

Penjelasan : Prosentase penyelesaian perkara dalam jangka waktu maksimal 5 bulan adalah sebagai berikut: perdata Permohonan yang ditargetkan 500 terealisasi 500 sehingga prosentasi 100 %, perdata permohonan yang ditargetkan 200 terealisasi 398 sehingga prosentasi 199 %, TIPIKOR yang ditargetkan 100 terealisasi 201 sehingga persentasinya 201.00 %, perselisihan hak yang ditargetkan 76 terealisasi 70 sehingga prosentasinya 92,10 %, perselisihan kepentingan nihil, perselisihan pemutusan hubungan kerja yang ditargetkan 175 terealisasi 100 sehingga prosentasinya 57,14 %, perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan nihil, TIPIKOR yang ditargetkan 100 terealisasi 201 sehingga prosentasinya 201 %.


| 49

LAKIP PENGADILAN NEGERI BANDUNGKELAS. 1A KHUSUS 2.b.Prosentase perkara dengan putusan lengkap saat dibacakan

INDIKATOR KINERJA

Capaian (%)

Target

Realisasi

-

-

1600

1534

95,88

25

28

112

34

24

70,59

85.000

126 452

148,77


PIDANA i.

Pidana Singkat

ii.

Pidana Biasa

iii.

1.

Dewasa

2.

Anak

Pidana Cepat 1.

Tipiring

2.

Lalu Lintas

Penjelasan: Prosentase perkra dengan putusan lengkap dibacakan adalah sebagai berikut pidana singkat nihil, pidana biasa yang ditargetkan 1600 terealisasi 1534 sehingga prosentasenya 95,88 %, pidana biasa anak yang ditargetkan 25 realisasinya 28 sehingga prosentasenya 112 %, pidana cepat tipiring yang ditargetkan 34 terealisasi 24 sehingga prosentasenya 70,59 %, pidana cepat lalu lintas yang ditargetkan 85.000 terealisasi 126,452 sehingga prosentasenya 148, 77 %


| 50


III.

PERDATA i.

Permohonan

ii.

Gugatan

500

500

100

500

451

90,2

76

65

85,53

-

-

-

PHI i.

Perselisihan Hak

ii.


iii.


175

115

iv.


-

-

100

60

IV. TIPIKOR

65,71 60

Penjelasan : Prosentase perkara dengan putusan lengkap dibacakan adalah sebagai berikut: perdata Pemohonan yang ditargetkan 500 terealisasi 500 sehingga prosentasinya 100 %, perdata gugatan yang ditargetkan 500 terealisasi 451 sehingga prosentasi 90,2 %, perselisihan hak yang ditargetkan 76 terealisasi 65 sehingga prosentasinya 85,53 %, perselisihan kepentingan nihil, perselisihan pemutusan hubungan kerja yang ditargetkan 175 terealisasi 115 sehingga prosentasinya 65,71 %, perselisiahn antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan nihil, pidana TIPIKOR yang ditargetkan 100 terealisasi 60 sehingga persentasinya 60%


| 51

LAKIP PENGADILAN NEGERI BANDUNGKELAS. 1A KHUSUS 2.c. Prosentase Minutasi Perkara dalam jangka waktu maksimal 14 Hari

INDIKATOR KINERJA

Target

Realisasi

Capaian (%)

-

-

1600

1500

93,75

25

28

112

34

24

70,59

85.000

126 452

148,77


PIDANA i.

Pidana Singkat

ii.

Pidana Biasa

iii.

1.

Dewasa

2.

Anak

Pidana Cepat 1.

Tipiring

2.

Lalu Lintas

Penjelasan : Prosentase Minutasi Perkara dalam Jangka waktu minimal 14 hari adalah sebagai berikut, pidana singkat nihil, pidana biasa dewasa yang ditargetkan 1600 terealisasi 1500 sehingga prosentasenya 93,75 %, pidana biasa yang ditargetkan 25 terealisasi 25 sehingga prosentasenya 112 %, pidana cepat tipiring yang ditargetkan 34 terealisasi 24 sehingga prosentasenya 70,59, pidana cepat lalu lintas yang ditargetkan 85.000 terealisasi 126,452 sehingga prosentasenya 148,77 %


| 52


III.

PERDATA i.

Permohonan

ii.

Gugatan

PHI

250

229

91,6

200

122

75

76

76

100

i.

Perselisihan Hak

ii.


iii.


-

-

-

175

175

100


-

-

-

80

39

48.75

iv.

IV. TIPIKOR Penjelasan :

Prosentase Minutasi Perkara dalam Jangka waktu minimal 14 hari adalah sebagai berikut : perdata permohonan yang ditargetkan 250 terealisasi 229 sehingga prosentasi 91,6 %, perdata permohonan yang ditargetkan 200 terealisasi 122 sehingga prosentasi 75 %,perselisihan hak yang ditargetkan 76, terealisasi 76 sehingga prosentasinya 100 %, perselisihan hak nihil, perselisihan pemutusan hubungan kerja yang ditargetkan 175 terealisasi 175 sehingga prosentasinya 100 %, perselisihan antar serikat/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan nihil, TIPIKOR yang ditargetkan 80 terealisasi 39 sehingga persentasenya 48,75 %


| 53

LAKIP PENGADILAN NEGERI BANDUNGKELAS. 1A KHUSUS 2.d. Prosentase Pemberitahuan/Penyampaian Salinan Putusan dalam jangka waktu maksimal 14 Hari

INDIKATOR KINERJA

Realisasi

Capaian (%)

1600

1500

93,75

25

28

112

34

24

70,59

85.000

126 452

148,77

Target


PIDANA i.

Pidana Singkat

ii.

Pidana Biasa

iii.

1.

Dewasa

2.

Anak

-

Pidana Cepat 1.

Tipiring

2.

Lalu Lintas

Penjelasan : Prosentase Pemberitahuan/Penyampaian Salinan Putusan dalam jangka waktu maksimal 14 adalah sebagai berikut: pidana singkat nihil, pidana biasa dewasa yang ditargetkan 1600 terealisasi 1500 sehingga prosentasenya 93,75 %, pidana biasa anak yang ditargetkan 25 terealisasi 28 sehingga prosentasenya 112 %, pidana cepat tipiring yang ditargetkan 34 terealisasi 24 sehingga prosentasenya 70,59, pidana cepat lalu lintas yang ditargetkan 85.000 terealisasi 126,452 sehingga prosentasenya 148,77 %


| 54


III.

PERDATA i.

Permohonan

500

275

54

ii.

Gugatan

500

300

60

i.

Perselisihan Hak

76

65

85,53

ii.


-

-

-

iii.


175

132

75,42

iv.


-

-

-

100

163

163

PHI

IV. TIPIKOR

Penjelasan : Prosentase Pemberitahuan/Penyampaian Salinan Putusan dalam jangka waktu maksimal 14 adalah sebagai berikut: perdata permohonan yang ditargetkan 500 terealisasi 275 sehingga prosentasenya 54 %, perdata gugatan yang ditargetkan 500 terealisasi 300 sehingga posentasi 60 %,perselisihan hak yang ditargetkan 76 terealisasi 65 sehingga prosentasinya 85,53 %, perselisihan kepentingan nihil, perselisihan pemutusan hubungan kerja yang ditargetkan 175 terealisasi 132 sehingga prosentasinya 75,42 %, perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan nihil,TIPIKOR yang ditargetkan 100 terealisasi 163 sehingga persentasenya 163.00 %


| 55

LAKIP PENGADILAN NEGERI BANDUNGKELAS. 1A KHUSUS Sasaran 3 : “Peningkatan Efektivitas Penyelesaian Perkara Perdata melalui Mediasi” Penetapan sasaran ini merupakan salah satu tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Kls. 1A Khusus Bandung, terlaksananya pelayanan hukum dengan baik bagi masyarakat adalah kewenangan yang diberikan Undang-Undang yaitu menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang diajukan oleh pihak pihak yang berperkara. Untuk terselenggaranya tugas tersebut dan tercapainya sasaran tersebut diatas Pengadilan Negeri BandungKelas 1A Khususmenyusun strategi yang dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran sangat ditentukan oleh keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditentukan indikator kinerjanya. Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut : 3.a. Jumlah Mediasi yang berhasil INDIKATOR KINERJA

Jumlah Mediasi yang berhasil

Target

Realisasi

Capaian (%)

24

21

87,5

Penjelasan : Prosentase jumlah media yang berhasil adalah sebagai berikut jumlah mediasi yang berhasil ditargetkan 24 terealisasi 21 sehingga persentasenya 87,5%.


| 56

LAKIP PENGADILAN NEGERI BANDUNGKELAS. 1A KHUSUS Prosentase Pemberitahuan/Penyampaian Salinan Putusan dalam jangka waktu maksimal 14 adalah sebagai berikut 3.b. Prosentase Mediasi yang berhasil dengan Akta Perdamaian INDIKATOR KINERJA

Prosentase Mediasi yang berhasil dengan Akta Perdamaian

Target

Realisasi

Capaian (%)

20

21

105

Penjelasan : Prosentase jumlah media yang berhasil dengan Akta Perdamaian adalah sebagai berikut jumlah mediasi yang berhasil ditargetkan 24 terealisasi 21 sehingga persentasenya 87,5%.


| 57

LAKIP PENGADILAN NEGERI BANDUNGKELAS. 1A KHUSUS Pada semua indikator kinerja utama sasaran ini menekankan tertibnya administrasi perkara. Hal mana telah dilakukan dan dipenuhi oleh Pengadilan Negeri BandungKelas 1A Khusus, terbukti dengan tidak adanya berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi, ataupun Peninjauan Kembali yang dikembalikan karena kurangnya kelengkapan administrasi. Hal yang dilakukan sebelum berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali adalah dengan membuat Check List Kelengkapan Administrasi Perkara pada masing-masing berkas perkara, sehingga kekurangan administrasi yang mungkin terjadi dapat dipenuhi sebelum berkas tersebut dikirim. Tertib administrasi pun dilakukan pada saat berkas tersebut diterima, kemudian diregister, hingga mendapatkan penetapan majelis hakim dan penunjukan panitera pengganti, serta penetapan hari sidang. Dengan demikian proses beracara untuk perkara-perkara tersebut dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan Standard Operational Procedure (SOP). Kemudian dalam hal penyampaian pemberitahuan sidang dan pemberitahuan putusan segera dilakukan oleh Juru Sita/Juru Sita Pengganti setelah hari sidang ditetapkan atau berkas putusan tersebut diterima, dengan tetap memedomani ketentuan

hukum

acara.

Sehingga

penyampaian

panggilan

sidang

dan

pemberitahuan putusan dapat dilakukan tepat waktu. Dalam hal sebuah perkara dimohonkan sita, maka Juru Sita/Juru Sita Pengganti segera melakukan pencatatan sita dengan terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan sita kepada Termohon. Kemudian penyitaan dilakukan segera dengan mendatangi objek yang disita sesuai dengan petunjuk-petunjuk dan batas-batas yang tercantum dalam berkas perkara, lalu dilakukan penyitaan dan dituangkan kedalam berita acara penyitaan, yang kemudian dilampirkan kedalam berkas perkara. Dengan demikian prosedur penyitaan dapat dilaksanakan dengan baik, tepat waktu dan tepat objek. Dengan deskripsi diatas, maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa tingkat capaian kinerja sasaran :“tertib administrasi perkara” telah dicapai maksimum dengan angka pencapaian 100% sebagaimana target yang telah ditetapkan. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus

| 58

LAKIP PENGADILAN NEGERI BANDUNGKELAS. 1A KHUSUS Sasaran 4 : “Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)” Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan faktor penentu keberhasilan sebuah manajemen organisasi. Kualitas SDM yang dimaksud adalah entitas pegawai Pengadilan Negeri BandungKelas 1A Khususyang terdiri dari pegawai teknis peradilan maupun non teknis peradilan, baik Hakim, Panitera, Juru Sita, maupun pegawai di bidang sekretariat pengadilan. Untuk peningkatan kualitas SDM tersebut, Pengadilan Negeri BandungKelas 1A Khusus selalu mengirim utusan pegawai untuk mengikuti Pendidikan dan Pelatihan yang diselenggarakan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Barat atau Mahkamah Agung. Pendidikan dan Pelatihan tersebut terdiri dari pelatihan teknis yudisial dan pelatihan non teknis yudisial. Pelatihan teknis yudisial diperuntukan bagi Hakim, Panitera dan Juru Sita dengan tujuan untuk peningkatan kualitas pelayanan teknis peradilan, sedangkan pelatihan non teknis yudisial diperuntukan bagi pegawai sekretariat yang bertujuan untuk peningkatan kualitas administrasi sekretariat pengadilan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran sangat ditentukan oleh keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditentukan indikator kinerjanya. Hasil pengukuran capaian kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut :


| 59

LAKIP PENGADILAN NEGERI BANDUNGKELAS. 1A KHUSUS 4.a. Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus.

INDIKATOR KINERJA

Target

Realisasi

Capaian (%)

-

-

-

2

1

50

-

-

-

-

-

-

-

-

-


PIDANA i.

Pidana Singkat

ii.

Pidana Biasa

iii.

1.

Dewasa

2.

Anak

Pidana Cepat 1.

Tipiring

2.

Lalu Lintas

Penjelasan : Persentase (amar) putusan perkara (yang menarik perhatian masyarakat) yang dapat diakses secara on line dalam waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus adalah sebagai berikut: pidana singkat nihil, pidana biasa dewasa yang ditargetkan 2 terealisasi 1 sehingga prosesntasenya 50 %, perkara pidana biasa anak nihil, pidana cepat tipiring nihil, perkara pidana cepat lalu lintas nihil.


| 60


III.

PERDATA i.

Permohonan

-

-

-

ii.

Gugatan

-

-

-

i.

Perselisihan Hak

-

-

-

ii.


-

-

-

iii.


-

-

-

-

-

-

-

-

-

PHI

iv.

IV. TIPIKOR


Penjelasan : TIIPKOR yang ditargetkan 20 terealisasikan 41 sehingga presentasinya 205,00 %


| 61

LAKIP PENGADILAN NEGERI BANDUNGKELAS. 1A KHUSUS 4.b. Pelayanan Lainnya

INDIKATOR KINERJA Pelayanan Lainnya i. Pencatatan Pendaftaran Akta Notaris ii.

Pembuatan Catatan Penolakan Warisan

iii. Pembuatan Legalisasi Surat Pernyataan

Target

Realisasi Capaian (%)

1851

1874

101,25

18

22

122,22

13

11

84,61

42

52

123,80

120

512

426,67

446

413

92,60

2264

2399

105,96

28

35

125

350

249

71,14

Ahliwaris iv. Pencatatan Akta dibawah tangan v.

Pembuatan Surat Keterangan

vi. Legalisir bukti Perkara vii. Pendaftaran Surat Kuasa Perkara Perdata/Pidana viii. Surat Izin Insidentil ix. Melayani Mahasiswa yang mencari data Penjelasan :

Pelayanan pendaftaran Akta Notaris yang ditargetkan 1851 terealisasi 1874 sehingga prosentasenya 101,25, pembuatan Catatan penolakan Warisan yang ditargetkan 18 terealisasi 22 sehingga prosentasenya 122,22 %, pembuatan Legalisasi Surat Pernyataan Ahliwaris ditargetkan 13 terealisasi 11 sehingga prosentasenya 84,61 %, Pencatatan Akta dibawah tangan yang ditargetkan 42 terealisasi 52 sehingga prosentasenya 123,80 %, pembuatan Surat keterangan yang ditargetkan 120 terealisasi 512 sehingga prosentasenya 426,67 %, legalisir bukti perkara yang ditargetkan 446 terealisasi 413 sehingga prosentasenya 92,60 %, pendaftaran Surat Kuasa perkara Perdata/Pidana yang ditargetkan 2264 terealisasi 2085 sehingga prosentasenya 92,09 %, Surat Izin Insidentil yang ditargetkan 28 terealisasi 35 sehingga prosentasenya 125 %, Melayani Mahasiswa yang mencari data yang ditargetkan 350 terealisasi 249 sehingga prosentasenya 71,14 %


| 62

LAKIP PENGADILAN NEGERI BANDUNGKELAS. 1A KHUSUS Sasaran 5 : “Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.” Pengawasan manajemen peradilan pada Pengadilan Negeri BandungKelas 1A Khususdilakukan melalui pengawasan internal dari Pengadilan Negeri Kls. 1A Khusus Bandung sendiri melalui Pengawasan Bidang yang dilakukan oleh Hakim Pengawas yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri BandungKelas 1A Khusus, pengawasan rutin dari Pengadilan Tinggi Jawa Barat, dan pengawasan dari Badan Pengawas Mahkamah Agung RI. Pengawasan tersebut dititikberatkan pada manajemen peradilan yang meliputi tertib administrasi perkara dan tertib administrasi sekretariat. Pengawasan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya kesalahan administrasi, yang memungkinkan adanya pengaduan dari para pencari keadilan. Adapun indikator kepatuhan terhadap putusan pengadilan digambarkan sebagai berikut:

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI CAPAIAN (%)0

Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti

30

40

133,34

Penjelasan : Persentase permohonan eksekusi atas putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang ditindaklanjuti yang ditargetkan 30 terealisasi 40 sehingga pencapaiannya 133,34 %.


| 63

LAKIP PENGADILAN NEGERI BANDUNGKELAS. 1A KHUSUS Sasaran 6 : “Meningkatnya kualitas pengawasan” Keterbukaan informasi di pengadilan merupakan upaya yang dilaksanakan secara nasional di seluruh pengadilan di Indonesia. Kemajuan teknologi informasi merupakan media yang digunakan jajaran pengadilan dibawah Mahkamah Agung RI untuk mentransformasi informasi kepada masyarakat, yaitu melalui media internet. Dimana masing-masing pengadilan dituntut memiliki website yang digunakan untuk melakukan keterbukaan informasi sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung No.

144/KMA/SK/VII/2007

tentang

Keterbukaan

Informasi

di

Pengadilan

sebagaimana telah disempurnakan dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan. Kini masyarakat dapat mengakses perkembangan persidangan melalui internet dengan mudah karena Pengadilan Negeri BandungKelas 1A Khusustelah memiliki aplikasi penelusuran perkara yang bernama Case Tracking System (CTS). Aplikasi CTS tersebut dapat mempublikasikan semua informasi berkenaan dengan perjalanan beracara seluruh perkara, dari mulai pendaftaran, penetapan Majelis Hakim, penetapan Panitera Pengganti, penetapan hari sidang, dan semua informasi berkenaan dengan perkara hingga salinan putusan. Bahkan upaya hukum Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali pun dapat diakses oleh masyarakat. Sistem Informasi Penelusuran perkara ini dapat diakses melalui alamat sub domain cts.pnbandung.go.id. Adapun indikator Peningkatan kualitas pengawasan digambarkan sebagai berikut: 6.a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti NO

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI CAPAIAN

UTAMA Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti

1.

7

4

57,14

Penjelasan : Prosentase pengaduan masyarakat yang ditindak lanjuti yang ditargetkan 7 terealisasi 4 sehingga prosentase 57,14 %


| 64

LAKIP PENGADILAN NEGERI BANDUNGKELAS. 1A KHUSUS 6.b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti. NO

INDIKATOR KINERJA

TARGET

REALISASI CAPAIAN

UTAMA Persentase temuan pemeriksaan eksternal ditindaklanjuti.

1.

hasil yang

7

-

-

Penjelasan : Persentase temuan hasil pemeeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti yang ditargetkan 7 terealisasi kan nihil.


| 65


BAB IV – PENUTUP ::. Laporan Akuntabilitas Kinerja Satuan Kerja Pengadilan Negeri Kls. 1A Khusus Bandung Tahun 2015 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja Tahun Anggaran 2015 dan sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Secara umum tujuan, sasaran, program dan kegiatan Satuan Kerja Pengadilan Negeri Bandung Kelas. 1A Khusus Tahun 2015 dapat dilaksanakan dengan baik, namun demikian hasil yang diperoleh tersebut masih perlu ditingkatkan terus guna merespon tuntutan pelayanan masyarakat yang semakin tinggi.

4.1 KEBERHASILAN Keberhasilan yang telah dicapai antara lain : 1. Meningkatnya Pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan; 2. Meningkatnya kualitas kerja pegawai; 3. Bertambahnya sarana dan prasarana untuk menunjang oprasional peradilan.

4.2 HAMBATAN/MASALAH Beberapa hambatan/masalah yang masih dihadapi antara lain: 1. Adanya faktor-faktor penghambat penyelesaian perkara di lapangan (terutama pada saat pelaksanaan eksekusi); 2. Kurangnya jumlah pegawai sehingga terjadi penumpukan pekerjaan; 3. Belum terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana peradilan yang memadai.

4.3 PEMECAHAN MASALAH Untuk pemecahan masalah yang dihadapi dilakukan dengan cara : 1. Pada saat pelaksanaan eksekusi dilakukan koordinasi dengan pihak keamanan; 2. Mengusulkan/meminta penambahan jumlah pegawai; 3. Mengusulkan kebutuhan sarana dan prasarana melalui RKA-KL tahun 2012 dan 2013. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus

| 66


Catatan Tata Kerja Penyusunan LAKIP : IKU

: IndikatorKinerja Utama

Renstra

: Rencana Strategis

RKT

: Rencana Kinerja Tahunan

PKT

: Penetapan Kinerja Tahunan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Kls 1A Khusus Bandung | 67

BAB I - PENDAHULUAN ::

Recommend Documents