BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah Dewasa ini sejalan dengan era globalisasi yang telah melanda dunia tak terkecuali Indonesia, telah membawa pengaruh yang luar biasa bagi setiap aspek kehidupan manusia. Dengan demikian maka pembangunan nasional, baik di bidang hukum, pertahanan, keamanan, sosial, politik dan ekonomi haruslah diselaraskan dengan perkembangan dinamika masyarakat yang telah dilanda globalisasi. Pada hakikatnya, pengaruh yang paling utama dari globalisasi adalah menipisnya batasan jarak, ruang dan waktu, dimana hal ini tentu akan menarik banyak perhatian kalangan dunia usaha untuk melakukan kegiatan usahanya di suatu negara, tak terkecuali di Indonesia. Pekembangan dunia usaha di Indonesia sedikit banyak akan berdampak pada pembangunan nasional, khususnya pembangunan di bidang ekonomi. Pembangunan ekonomi nasional harus dapat mendukung pertumbuh-kembangan dunia usaha di Indonesia, begitu pula sebaliknya, sehingga terciptanya suatu hubungan yang saling ketergantungan bagi kedua belah pihak. Hubungan timbal balik sebagaimana tersebut bukan hanya antara pemerintah dan para pelaku usaha. Perlu diingat pula, konsumen dan pelaku usaha juga memiliki hubungan ketergantungan yang sangat erat. Pelaku usaha sangat membutuhkan dan sangat bergantung terhadap dukungan konsumen sebagai pelanggan. Tanpa dukungan konsumen, tidak mungkin pelaku usaha dapat menjamin kelangsungan usahanya. Sebaliknya, kebutuhan konsumen sangat
1
2
bergantung dari hasil produksi dan/atau distribusi para pelaku usaha. Hubungan saling ketergantungan tersebut dapat menciptakan hubungan yang terus menerus dan berkesinambungan sepanjang masa, sesuai dengan tingkat kepentingan akan kebutuhan yang tidak terputus-putus.1 Kebutuhan pelaku usaha akan eksistensi konsumen dalam mata rantai dunia usaha menjadikan kedudukan konsumen sebagai target utama pemasaran produk (barang dan/atau jasa) dari para pelaku. Keadaan yang demikian menyebabkan kedudukan konsumen yang cenderung lemah, kemudian diperparah lagi dengan posisi konsumen yang dihadapkan pada pilihan take it or leave it atas barang dan/atau jasa hasil produksi dan/atau distribusi para pelaku usaha. Konsumen tidak memiliki peranan dalam proses produksi tersebut, sehingga konsumen hanya dihadapkan pada opsi ambil jika sesuai atau tinggalkan jika tidak sesuai. Dengan kondisi yang sedemikian rupa, konsumen adalah pihak yang paling
dirugikan
bilamana
ada
ekses
negatif
yang
ditimbulkan
dari
penyelenggaraan kegiatan dalam dunia usaha tersebut. “Menurut Sri Hartono Redjeki, ekses negatif yang lazim terjadi, antara lain menyangkut kualitas, atau mutu barang, keterangan yang tidak jelas bahkan menyesatkan, pemalsuan, iktikad tidak baik bahkan tindakan tidak jujur dari pelaku usaha, dan sebagainya”. 2
1
Celina Tri Siwi Kristyanti, 2011, Hukum Perlindungan Konsumen, Sinar Grafika, Jakarta, h.9-10. 2
Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyati, 2000, Pentingnya Hukum Perlindungan Konsumen dalam Era Perdagangan Bebas, Mandar Maju, Bandung, h. 34.
3
Representasi nyata dari pendapat sebagaimana tersebut adalah tindakan pelaku usaha tidak bertanggung jawab yang berusaha membujuk konsumen dengan berbagai cara, muslihat dan tipu daya atau tidak jujur, agar konsumen tertarik untuk mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan. Di Indonesia telah banyak kasus-kasus sengketa konsumen yang dirugikan akibat perbuatan para pelaku usaha nakal, sebut saja, beberapa waktu lalu para penyuka bakso di Sukabumi, Jawa Barat dikagetkan dengan beredarnya bakso berbahan daging celeng atau daging babi hutan, saus berbahan kimia yang jelas berbahaya apabila dikonsumsi manusia. Seperti produsen saus di Deli Serdang, Sumatera Utara, mereka memakai pewarna tekstil pada saus cabai buatannya, beredarnya nata de coco berbahan pupuk urea yang biasa digunakan untuk tanaman. Pupuk urea untuk tanaman jelas sangat berbahaya apabila masuk ke dalam tubuh manusia, dan masih banyak contoh kasus lainya. 3 Dalam kaitan dengan uraian diatas, di Denpasar kini yang kian dibanjiri dengan perkembangan minimarket-minimarket yang pada hakikatnya sebagai suatu bentuk toko modern dengan pengelolaan berjaringan, dimana dalam melakukan kegiatan usahanya mempergunakan satu kesatuan manajemen dengan sistem pendistribusian barang ke gerai-gerai yang merupakan jaringannya, juga tak luput dari indikasi tindakan curang yang cenderung merugikan konsumen. Tindakan yang merugikan konsumen sebagaimana dimaksud diatas adalah praktik pembulatan nilai nominal uang kembalian. Praktik tersebut terjadi
3
Liputan6, 2015, “Makanan Berbahaya di Sekitar Kita”, http://news.liputan6.com, diakses pada tanggal 17 Agustus 2015.
4
bilamana konsumen berbelanja di minimarket-minimarket sebagaimana tersebut secara tunai dengan mempergunakan uang kartal. Pada saat konsumen melakukan pembayaran sejumlah harga barang-barang yang dibeli, terdapat sejumlah nilai nominal uang kembalian yang seharusnya diterima oleh konsumen, namun tidak jadi diterima karena terdapat selisih nilai, dimana nilai tersebut cenderung ganjil dengan nilai nominal uang kartal yang dibayarkan oleh konsumen. Dalam kaitan dengan uraian diatas, berdasarkan keterangan Bapak I Putu Armaya, selaku Ketua Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Bali (Wawancara dilakukan pada tanggal 5 November 2015), disebutkan bahwa bilamana konsumen berbelanja kebutuhan sehari-hari di suatu minimarket berjaringan di Denpasar sejumlah Rp. 9.700,00 (sembilan ribu tujuh ratus rupiah). Konsumen tersebut membayar secara tunai mempergunakan uang kartal sejumlah Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), seharusnya uang kembalian yang didapat oleh konsumen yang bersangkutan adalah sebesar Rp. 300,00 (tiga ratus rupiah). Namun pihak minimarket tanpa sepengetahuan konsumen langsung membulatkan nilai nominal barang belanjaan seharga Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) tanpa memberikan uang kembalian berikut penjelasan terkait atas hal tersebut kepada konsumen yang bersangkutan. Bilamana diamati, selisih nilai nominal uang kembalian sebagaimana dimaksud diatas yang hanya sebesar Rp.300,00 (tiga rupiah) relatif kecil. Namun, tidak demikian bilamana tindakan tersebut dilakukan berulang-ulang kali terhadap konsumen-konsumen lainnya. Selisih nilai nominal uang kembalian yang relatif kecil tersebut dimana seharusnya menjadi hak konsumen akan semakin bertambah besar nilainya.
5
Tindakan sebagaimana dimaksud diatas cenderung merugikan konsumen karena tidak adanya penjelasan apapun atas pembulatan selisih nilai nominal uang kembalian tersebut. Menurut Pasal 4 huruf g Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (yang selanjutnya disingkat UUPK 1999) menyatakan bahwa “Hak konsumen adalah…hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif”. Pada hakikatnya, rumusan pasal tersebut mengarah pada argumen bahwa konsumen dijamin dan dilindungi haknya untuk dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif berdasarkan suku, agama, budaya, daerah, pendidikan, kaya, miskin, dan status sosial lainnya. Dikaitkan dengan kenyataan di lapangan, jelas telah terjadi pelanggaran terhadap hak konsumen tersebut. Bilamana dicermati, sejumlah minimarket di Denpasar yang tidak memberikan penjelasan apapun terkait dengan pembulatan selisih nilai nominal uang kembalian yang seharusnya diterima konsumen dapat dikatakan telah memperlakukan dan melayani konsumen dengan tidak benar dan tidak jujur. Pada dasarnya hak konsumen merupakan suatu antinomi dari kewajiban pelaku usaha. Dengan demikian, selain melanggar hak konsumen sebagaimana tersebut, sejumlah minimarket di Denpasar tersebut dalam kedudukannya sebagai pelaku usaha juga telah melanggar ketentuan Pasal 7 huruf c UUPK 1999 yang mengamanatkan bahwa “Kewajiban pelaku usaha adalah…memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif”. Kemudian daripada itu, tindakan tidak jujur oleh sejumlah minimarket tersebut berpangkal pada iktikad tidak baik oleh yang bersangkutan, sehinggap dapatlah dikatakan
6
bahwa hal ini merupakan suatu bentuk pelanggaran dari kewajiban beriktikad baik pelaku usaha dalam melakukan kegiatan usahanya (vide Pasal 7 huruf a UUPK 1999). Berangkat dari latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka sangat menarik untuk disusun sebuah skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum terhadap Konsumen yang Dirugikan akibat Pembulatan Nilai Nominal Uang Kembalian oleh Minimarket di Denpasar”. 1.2 Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan permasalaha n sebagai berikut: 1. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi konsumen yang dirugikan akibat pembulatan nilai nominal uang kembalian oleh Minimarket di Denpasar? 2. Bagaimanakah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen yang dirugikan akibat pembulatan nilai nominal uang kembalian oleh Minimarket di Denpasar? 1.3. Ruang Lingkup Masalah Guna mendekati permasalahan yang akan dibahas, agar tidak menyimpang jauh dari pokok pembahasan, maka perlu diuraikan tentang ruang lingkup bahasannya yaitu hanya dibatasi pada perlindungan hukum terhadap konsumen yang dirugikan akibat pembulatan nilai nominal uang kembalian oleh Minimarket di Denpasar. Untuk permasalahan yang pertama terbatas pada bagaimana bentuk
7
tanguungjawab pelaku usaha
yakni minimarket dan bagaimana
bentuk
perlindungan hukum bagi konsumen yang telah dirugikan. Sedangkan pada permasalahan kedua yang dibahas mengenai upaya yang dapat dilakukan konsumen yang dirugikan akibat pembulatan nilai nominal uang kembalian oleh Minimarket di Denpasar, yang meliputi upaya pengajuan gugatan terhadap pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha di luar pemgadilan dan upaya pengajuan gugatan terhadap pelaku usaha melalui pengadilan yang berada di lingkungan peradilan umum. 1.4 Orisinalitas Penelitian Sepanjang dari penelusuran kepustakaan yang telah dilakukan, penelitian yang berjudul “Perlindungan Hukum terhadap Konsumen yang Dirugikan akibat Pembulatan Nilai Nominal Uang Kembalian oleh Minimarket di Denpasar” belum pernah dilakukannya penelitian oleh peneliti-peneliti sebelumnya baik di lingkungan Universitas Udayana maupun di luar lingkungan Universitas Udayana. Namun ada beberapa penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu: 1. Sindi Cahya Yuniar, 2010, Kepuasan Konsumen terhadap Pengembalian Uang Koin yang Diganti Permen (Studi Kasus Minimarket di Daerah Sekitar UPN. “Veteran” Jatim), Skripsi Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran”,
Jawa
Timur.
Adapun
perumusan
masalahnya
adalah:
Bagaimana dampak kepuasan konsumen terhadap kembalian uang koin yang diganti permen? Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak kepuasan
8
konsumen terhadap uang koin yang diganti permen menjadi keresahan sendiri bagi konsumen tetapi di sisi lain, konsumen juga hanya dapat berharap dan tidak dapat bertindak, selain melakukan komplain ke YLKI. 2. Andi Kurniasari, 2013, Skripsi Perlindungan Konsumen atas Kode Badan Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) Pada Produk Kopi, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makasar, dengan rumusan masalah: Bagaimana peranan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) terhadap produk kopi yang berkode fiktif? dan Bagaimana peranan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) terhadap kerugian yang timbul pada konsumen akibat produk kopi yang berkode fiktif? Dengan hasil penelitian kode izin edar Produk Industri Rumah Tangga (PIRT) yang dicantumkan pada kemasan produk ada 2, yaitu pertama, untuk kode izin edar PIRT yang terdaftar pada Dinas Kesehatan dilakukan tindakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001 tentang Standard Mutu, Keamanan dan Gizi Pangan Pasal 47 ayat (2) huruf (f) yaitu izin edar PIRT yang dimiliki oleh pelaku usaha telah dicabut. Kemudian yang kedua, untuk kode izin edar PIRT palsu atau fiktif atau tidak pernah dikeluarkan oleh pihak Dinas Kesehatan Sidoarjo dilakukan tindakan pengawasan rutin minimal 1 (satu) kali dalam setahun. Adapun peranan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat setempat dalam hal ini Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen Jawa Timur (YLPK Jatim) dalam kegiatannya melindungi konsumen yaitu menjalankan fungsinya yakni memberikan informasi, bekerja sama dengan instansi terkait/ berkompeten serta memperjuangkan hak
9
komsumen dengan melakukan advokasi terhadap korban yang mengalami kerugian akibat mengonsumsi produk kopi yang berkode izin edar fiktif. Apabila ditinjau dalam 2 hasil penelitian tersebut tidak dijumpai penelitian yang sama dengan penelitian ini. Selain itu, penelitian ini mengambil permasalahan yang berbeda dari kedua penelitian tersebut di atas, yang dapat diartikan penelitian ini mengangkat sebuah topik permasalahan dengan mengupas sisi lain dari suatu objek penelitian yang memang belum tereksplorasi, sehingga penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan keorisinalannya atau keasliannya. 1.5. Tujuan Penelitian Penelitian perlindungan hukum terhadap konsumen yang dirugikan akibat pembulatan nilai nominal uang kembalian oleh minimarket di Denpasar, mempunyai 2 (dua) tujuan, tujuan umum dan tujuan khusus diantaranya adalah: 1.5.1
Tujuan umum.
a. Secara umum penelitiana ini bertujuan untuk mengetahi secara jelas pengaturan dalam Undang-Undang no 8 Tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen dalam perlindungan hukum terhadap konsumen yang dirugikan akibat pembulatan nilai nominal uang kembalian oleh minimarket. b. Sisi lain juga untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya dalam bidang penelitian. 1.5.2 a.
Tujuan khusus. Untuk perlindungan hukum bagi konsumen yang dirugikan berkaitan pembulatan nilai nominal uang kembalian pada minimarket di Denpasar.
10
b. Untuk memahami bagaimana upaya yang dapat dilakukan konsumen yang dirugikan akibat pelanggaran pembulatan nilai nominal uang kembalian oleh minimarket di Denpasar. 1.6. Manfaat Penelitian Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis, seperti yang dijabarkan sebagai berikut: 1.6.1. Manfaat teoritis. a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan kajian atau bahan penelitian lebih lanjut dalam ilmu pengetahuan hukum pada umumnya, dan hukum perlindungan konsumen pada khususnya, b. Penelitian ini diharapkan bisa dipakai oleh Pemerintah Indonesia untuk menetukan kebijakan dalam perlindungan hukum bagi konsumen di masa yang akan datang. c. Dapat pula dipakai sebagai bahan refrensi bagi para pihak yang membutuhkan untuk penelitian dalam bidang dan hal yang sejenis. 1.6.2. Manfaat praktis. a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada masyarakat
sebagai
konsumen,
khususnya
kepada
pelanggan
minimarket, terkait arti pentingnya perlindungan hukum terhadap konsumen yang di rugikan akibat pembulatan nilai nominal uang kembalian oleh minimarket di Denpasar.
11
b. Menambah informasi bagi pihak terkait mengenai penyelesaian sengketa bagi konsumen yang dirugikan akibat pembulatan nilai nominal uang kembalian oleh minimarket di Denpasar
1.7. Landasan Teoritis Landasan teoritis dalam penelitian sangat penting halnya untuk menunjang keberhasilan penelitian, karena ‘teori merupakan serangkaian asumsi, konsep, definisi dan proposisi untuk menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antar konsep”. 4 Penelitian yang berjudul ”Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Dirugikan akibat Pembulatan Nilai Nominal Uang Kembalian oleh Minimarket di Denpasar” ini menekankan pada teori kepastian hukum, teori perlindungan hukum, teori tanggung jawab, dan teori penyelesaian sengketa. Hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau das sollen, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum. 5 4
5
Burhan Ashshofa, 1996, Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta, Jakarta, h. 19 Peter Mahmud Marzuki, 2008, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana, Jakarta, h. 158.
12
Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu sebagai berikut : a. Asas kepastian hukum (rechtmatigheid). Asas ini meninjau dari sudut yuridis. b. Asas keadilan hukum (gerectigheit). Asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan c. Asas
kemanfaatan
hukum
(zwechmatigheid
atau
doelmatigheid
atau utility).6 Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. 7 Teori kedua yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah teori perlindungan hukum. Perlindungan hukum pada dasarnya di perlukan untuk melindungi hak-hak warga negara. Di Indonesia sendiri dalam merumuskan prinsip-prinsip perlindungan hukum dilandaskan pada Pancasila sebagai idiologi dan falsafah negara yang dituangkan dalam peraturan yang dibuat oleh pemerintah. Menurut Satijipto Raharjo, perlindungan hukum adalah pemberian 6
Dwika, “Keadilan dari Dimensi Sistem Hukum”, http://hukum.kompasiana.com., diakses pada 17 Agustus 2015. 7
h.23.
Riduan Syahrani, 1999, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung,
13
pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hakhak yang diberikan oleh hukum 8, sedangkan menurut pendapat Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif yaitu pencegahan dan represif yaitu penanggulangan.9 Prinsip tanggung jawab penting adanya dalam hukum perlindungan konsumen dikarenakan dalam kasus – kasus pelanggaran hak konsumen perlu adanya kehai – hatian dalam menentukan siapa yang bertanggung jawab dan seberapa jauh tangungg jawab dalam pihak – pihak yang terkait. Hans Kelsen mengemukakan sebuah teori yang ia sebut dengan teori tradisional, dimana dalam teori ini tanggung jawab dibedakan menjdi 2 macam, yaitu : (a) tanggung jawab yang didasarkan kesalahan; dan (b) tanggung jawab mutlak”.10 Tanggung jawab yang didasarkan pada kesalahan baik karena kesengajaan maupun kealpaan merupakan suatu tanggung jawab yang dibebankan kepada subyek hukum atau pelaku yang melakukan perbuatan yang dinilai melanggar hukum. Sedangkan tanggung jawab mutlak, bahwa perbuatannya menimbulkan akibat yang dianggap merugikan oleh pembuat undang-undang dan ada suatu
8
Satijipto Raharjo, 2000, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 54.
9
Phillipus M. Hadjon, 1987, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, PT. Bina Ilmu, Surabaya, h. 2. 10
H.Salim HS, Erlis septiana Nurbani, 2014, Penerapan teori hukum pada penelitian disertasi dan tesis (buku kedua), cet.I, RajaGrafindo persada, Jakarta, h. 211.
14
hubungan eksternal antara perbuatannya dengan akibatnya. Tiadanya keadaan jiwa si pelaku dengan akibat perbuatannya. 11 Secara umum, prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat dibedakan sebagai berikut: 1. Kesalahan (liability based on fault); 2. Praduga selalu bertanggung jawab (presumption of liability); 3. Praduga selalu tidak bertanggung jawab (presumption of nonliability); 4. Tanggung jawab mutlak (strict liability); 5. Pembatasan tanggung jawab (limitation of liability).12 Kemudian daripada itu, untuk memecahkan permasalahan kedua terkait oleh penyelesaian sengketa kerugian konsumen akibat pembulatan nilai nominal uang kembalian oleh minimarket di Denpasar, dapatlah dipergunakanya teori penyelesaian sengketa konsumen. UUPK 1999 memberikan jaminan kepada konsumen untuk mengajukan gugatan kepada pelaku usaha sebagaimana yang telah ditentukan Pasal 45 ayat (1). Lembaga yang berwenang dalam penyelesaian sengketa tersebut adalah Badan Penyelesaian Konsumen (BPSK) dengan mekanisme penyelesaian senketa secara mediasi atau arbritase atau konsiliasi (vide Pasal 52 huruf a UUPK 1999) sedangkan penyelesaian sengketa konsumen melalui pengadilan, maka gugatan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa konsumen diluar pengadilan dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau pihak yang berengketa (vide Pasal 45 ayat (4) jo. Pasal 48 UUPK 1999. 11
Ibid, h. 212.
12
Celina Tri Siwi Kristiyanti, op.cit, h. 92
15
1.8. Metode Penelitian Metode Penelitian adalah cara kerja untuk dapat memahami objek yang mejadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Untuk dapat memahami objek dari Skripsi ini maka dibuat dengan menggunakan pendekatan dan metode tertentu
sehingga
dapat
dihasilkan
suatu
karya
ilmiah
yang
dapat
dipertanggungjawabkan. 13 Adapun metode yang digunakan adalah sebagai berikut: 1.8.1. Jenis penelitian. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum empiris yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis. 1.8.2. Jenis pendekatan. “Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan kontruksi yang dilakukan secara metodelogis, sistematis, dan konsisten”.14 Sesuai dengan permasalahan yang diajukan, maka jenis penelitian ini. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan fakta (The Fact Approach) dan pendekatan perundang-undangan (The Statute Approach).
13
Alimudin Tuwu, 1993, Pengantar Metode Penelitian. Cet. I, Universitas Indonesia, Jakarta,
h. 73. 14
Soerjono Soekanto, 1984, Pengantar Penelitian Hukum, Cet. III, UI Press, Jakarta, h. 8.
16
Pendekatan fakta (The Fact Approach) memusatkan perhatian pada suatu kenyataan. Sedangkan pendekatan perundang-undangan (The Statute Approach) yaitu pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi. 15 1.8.3. Sifat Penelitian Penelitian hukum empiris pada penulisan ini menggunakan penelitian yang bersifat deskriptif guna mengkaji dan menganalisis permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini yakni pelindungan hukum terhadap konsumen yang dirugikan akibat pembulatan nilai nominal uang kembalian oleh minimarket di Denpasar. Dalam penelitian ini, teori-teori, ketentuan peraturan, norma-norma hukum, karya tulis yang dibuat dalam literatur maupun jurnal, doktrin serta laporan penelitian yang telah ada terdahulu diacu guna penambah referensi. Dengan demikian, keberadaan hipotesis dalam penelitian ini tidak diperlukan. 1.8.4. Data dan Sumber data. Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan adalah sumber data primer, sumber data sekunder dan sumber data tersier a. Sumber data primer adalah data yang langsung bersumber dari obyek yang berupa gejala – gejala hukum yang telah terjadi dalam masyarakat (Field Research). Dalam hal ini, data primer diperoleh dari beberapa tempat yakni Minimarket Circle-K Jalan Cokroaminoto, Denpasar, Minimarket Indomaret Jalan Buana Raya, Denpasar, Minimarket Minimart Jalan Waturenggong, Denpasar, Minimarket Alfamart Jalan Seroja, Denpasar.
15
Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian Hukum, Prenada Media, Jakarta, h.97.
17
b. Sumber data sekunder adalah suatu data yang bersumber dari penelitian kepustakaan (Library Research) yaitu data yang diperoleh tidak secara langsung dari sumber pertamanya melainkan bersumber dari data-data yang sudah terdokumenkan dalam bentuk bahan-bahan hukum. c. Sumber data tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti dari kamus atau ensiklopedia. 16 1.8.5. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: a. Teknik studi dokumen yaitu dengan cara membaca dan menyalin catatancatatan penting dari bahan-bahan hukum serta menggunakan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan penelitian. b. Teknik wawancara dengan para informan atau responden di lapangan. Wawancara adalah poses percakapan dengan maksud untuk mengonstruksi mengenal orang, kejadian, organisasi, motivasi, persaan dan sebagainya yang dilakukan oleh dua pihak dengan orang yang diwawancarai. 17 1.8.6. Teknik penentuan sampel penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan teknik penentuan sampel penelitian non-probabilitas atau non-random sampling. Teknik non-probability tidak ada ketentuan yang pasti berapa sampel harus diambil agar dapat mewakili populasinya, teknik non-probability sampling digunakan dalam hal : data tentang 16
Amirudin dan H. Zainal Asikin, 2008, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 32. 17
Burhan Burgin, 2001, Metodelogi Penelitian Kualitatif, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 143.
18
populasi sangat langka atau tidak diketahui secara pasti jumlah populasinya; penelitian bersifat studi eksploratif atau deskripstif; dan tidak dimaksudkan untuk membuat generalisasi tentang populasinya. Adapun bentuk teknik non-probability yang digunakan dalam penelitian ini adalah bentuk purposive sampling, yakni penarikan sampel yang dilakukan berdasarkan tujuan tertentu yaitu sampel dipilih atau ditentukan sendiri oleh si peneliti, yang mana penunjukan dan pemilihan sampel didasarkan pertimbangan bahwa sampel telah memenuhi kriteria dan sifat-sifat atau karakteristik tertentu yang merupakan ciri utama dari populasinya. Penarikan sampel dengan purpose sampling dalam penelitian ini dilakukan dengan melakukan penelitian di sejumlah minimarket di Denpasar, yang meliputi Minimart, Alfamart, Indomaret, dan Circle-K serta di Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen (YLPK) Bali. 1.8.7. Teknik analisis data. Data - data yang dikumpulkan melalui data primer dan data sekunder dianalisa secara kualitatif yaitu data-data yang diperoleh dari beberapa sumber yang dikumpulkan untuk mendapatkan data yang relevan dengan masalah yang diangkat kemudian diolah secara deskriptif analisis yaitu penyajian yang menggambarkan secara lengkap tentang aspek-aspek tertentu yang berkaitan dengan permasalahan dan selanjutnya dianalisa kebenarannya.
