1
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Negara Republik Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang pada umumnya masyarakatnya bermata pencaharian sebagai nelayan, petani, pedagang, pegawai swasta, pegawai negeri, wiraswasta dan lain-lain. Namun, sekarang perkembangan ekonomi yang sedang meningkat dan digencar-gencarkan adalah ekonomi kreatif dalam kata lain adalah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Tujuan dari UMKM ini termaktub dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah yaitu Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah bertujuan menumbuhkan dan mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan. Disetiap daerah tentunya terdapat pengusaha UMKM tidak terkecuali Daerah Istimewa Yogyakarta yang banyak pengusaha ekonomi kreatif yang tentunya juga membutuhkan modal usaha. UMKM ini sangatlah membantu dalam meningkatkan ekonomi negara Indonesia dan mengurangi pengangguran. Bermunculannya kreatifitas masyarakat dalam membangun ekonominya yaitu dengan menjalankan UMKM terkadang kurang didukung dengan adanya modal secara finansial sehingga dapat menghambat kemajuan masyarakat dalam bidang ekonomi.
2
Perkembangan sektor hukum bisnis yang begitu cepat itu, membawa konsekuensi terhadap perlunya sektor hukum di bidang ini ditelaah ulang agar tetap up to date, seirama dengan perkembangan zaman. Aturan yang mengatur perbankan dikenal adanya hukum perbankan, atau yang mengatur perkreditan dikenal yang namanya hukum perkreditan. Aturan yang mengatur bantuan financial lewat lembaga pembiayaan dikenal juga cabang hukum bisnis yang namanya “hukum pembiayaan” itu.1 Bentuk-bentuk penyandang dana baik sebagai “broker” ataupun tidak, perlu dicari untuk membantu pihak bisnis ataupun di luar bisnis dalam rangka penyaluran dana, baik yang berkonotasi bisnis ataupun yang berkonotasi sosial. Negara Indonesia memerlukan lembaga penyandang dana yang lebih fleksibel dan moderat dibanding bank, yang dalam hal-hal tertentu tingkat risikonya bahkan lebih tinggi. Lembaga pembiayaan merupakan solusi penyandang dana yang dibutuhkan oleh pengusaha yang tentunya berbeda dengan bank, yang menawarkan modal-model formulasi baru terhadap pembelian dana, seperti dalam bentuk leasing, factoring, modal ventura dan sebagainya. Lembaga pembiayaan yang bermacam-macam itu tentunya harus diselaraskan dengan sektor hukum yang harus berbenah diri dan menyediakan perangkat ke bidang yang terbilang relatif baru ini, sehingga akhirnya muncullah suatu fragmentasi hukum yang kemudian disebut sebagai “Hukum Pembiayaan”. Lembaga Pembiayaan di Indonesia walaupun sebelumnya 1
Munir Fuady, 2002, Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori Dan Praktek, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 2.
3
sudah ada satu atau dua macam pranata penyaluran dana non bank, tetapi secara institusional gong mulai dibunyikan setelah pemerintah mengeluarkan Keputusan Presiden No. 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan, yang kemudian ditindaklanjuti oleh Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan sebagaimana telah berkali-kali diubah, terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan RI No. 84/PMK.012/2006, tentang Perusahaan Pembiayaan. Kegiatan lembaga pembiayaan dalam peraturan perundang-undangan tersebut meliputi: 1. Sewa Guna Usaha; 2. Modal Ventura; 3. Perdagangan Surat Berharga; 4. Anjak Piutang; 5. Usaha Kartu Kredit; dan 6. Pembiayaan Konsumen. Keputusan Menteri Keuangan RI No. 84/PMK.012/2006, tentang Perusahaan Pembiayaan membawa perubahan mengenai kegiatan usaha yang dilakukan oleh perusahaan pembiayan yaitu sebagai berikut: 1. Sewa Guna Usaha; 2. Anjak Piutang; 3. Usaha Kartu Kredit; dan/ atau 4. Permbiayaan Konsumen.
4
Kegiatan modal ventura dan perdagangan surat berharga mempunyai karakteristik yang sangat berbeda dengan keempat lembaga pembiayaan tersebut di atas, khususnya bagi modal ventura termasuk sebagai salah satu lembaga pembiayaan yang terpisah dari perusahaan pembiayaan sehingga modal ventura disebut sebagai Perusahaan Modal Ventura yang mana hal ini didasarkan pada Pasal 2 huruf b Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan. 2 Lembaga pembiayaan yang dapat membantu modal UMKM salah satunya adalah dengan menggunakan pembiayaan modal ventura. Modal ventura merupakan suatu investasi dalam pembentukan pembiayaan berupa penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan swasta sebagai pasangan usaha (investee company) untuk jangka waktu tertentu. Pembiayaan modal ventura tersebut dilakukan oleh Perusahaan Modal Ventura yang pengertiaannya termaktub dalam pasal 1 angka 3 Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan yaitu Perusahaan Modal Ventura (Venture Capitel
Company)
adalah
badan
usaha
yang
melakukan
usaha
pembiayaan/penyertaan modal ke dalam suatu Perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan (Investee Company) untuk jangka waktu tertentu dalam bentuk penyertaan saham, penyertaan melalui pembelian obligasi konversi, dan/atau pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha. Pada hakekatnya modal ventura merupakan lembaga pembiayaan yang memberikan pembiayaan dengan cara penyertaan modal kepada Perusahaan
2
Ibid. hlm. 2-3.
5
Pasangan Usaha (PPU) tanpa adanya jaminan khusus, namun dikarenakan terlalu besarnya risiko yang akan ditimbulkan jika terjadi kebangkrutan atau wanprestasi di pihak PPU tersebut maka Perusahaan Modal Ventura (PMV) yang ada di Indonesia menerapkan adanya jaminan dalam perjanjian pembiayaan modal ventura. Penerapan jaminan dalam perjanjian pembiayaan modal ventura ini salah satu tujuannya untuk memberikan perlindungan hukum bagi PMV, walaupun demikian tetapi PMV tetap memiliki keunggulan dan dapat menguntungkan PPU dibandingkan dengan pembiayaan yang dilakukan oleh bank konvensional maupun syariah. Oleh karena itu, penulis dalam membuat Skripsi tertarik untuk mengangkat judul, “Pelaksanaan Jaminan Dalam Perjanjian Pembiayaan Modal Ventura Antara PT. Sarana Yogya Ventura Dengan Pengusaha Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Daerah Istimewa Yogyakarta”. B. Perumusan Masalah Berdasarkan hal-hal yang telah disebutkan sebelumnya maka rumusan masalahnya adalah sebagai berikut : 1. Mengapa PT. Sarana Yogya Ventura mensyaratkan jaminan dalam perjanjian pembiayaan modal ventura pada kegiatan usaha pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha (profit/ revenue sharing) ? 2. Bagaimana mekanisme pembagian keuntungan dengan adanya jaminan dalam perjanjian pembiayaan modal ventura?
6
3. Bagaimana mekanisme eksekusi jaminan pada perjanjian pembiayaan modal ventura antara PT. Sarana Yogya Ventura dan Pengusaha UMKM? C. Tujuan Penelitian Adapun tujuan dari penulisan hukum yang berjudul “Pelaksanaan Jaminan Dalam Perjanjian Pembiayaan Modal Ventura Antara PT. Sarana Yogya Ventura Dengan Pengusaha Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Daerah Istimewa Yogyakarta” terdiri atas 2 (dua) tujuan yang satu dengan yang lainnya saling berkaitan, yaitu: 1. Tujuan Subjektif Penelitian ini dilakukan dalam rangka menyusun mata kuliah Penulisan Hukum guna melengkapi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. 2. Tujuan Obyektif Penelitian ini bertujuan untuk: a. mengetahui dan menganalisis alasan atau latar belakang PT. Sarana Yogya Ventura mensyaratkan jaminan dalam perjanjian pembiayaan modal ventura pada kegiatan usaha pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha (profit/ revenue sharing); b. mengetahui dan menganalisis mekanisme pembagian keuntungan antara PT. Sarana Yogya Ventura dengan pengusaha UMKM; c. mengetahui dan menganalisis mekanisme eksekusi jaminan yang dilakukan oleh PT. Sarana Yogya Ventura ketika pengusaha UMKM melakukan wanprestasi.
7
D. Keaslian Penelitian Untuk melihat keaslian penelitian ini, telah dilakukan penelusuran penelitian pada berbagai referensi dan hasil penelitian serta media cetak maupun elektronik. Selama peneliti melakukan penelusuran, peneliti belum menemukan judul yang sama dengan tulisan ini. Oleh sebab itu, peneliti menyatakan bahwa penelitian yang berjudul “Pelaksanaan Jaminan Yang Diterapkan Dalam Perjanjian Pembiayaan Modal Ventura Antara PT. Sarana Yogya Ventura Dengan Pengusaha Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Daerah Istimewa Yogyakarta” belum pernah diteliti oleh peneliti-peneliti terdahulu. Berdasarkan penelusuran peneliti, telah ada penulisan hukum yang pernah diteliti membahas tentang pelaksanaan perjanjian pembiayaan modal ventura, antara lain : 1. Tesis yang dilakukan oleh Muhammad Rohyani Syafi'i dengan judul “Tinjauan Atas Jaminan Dalam Perjanjian Pembiayaan Modal Ventura Di PT. Sarana Surakarta Ventura” pada tahun 2008 yang isinya mengkaji mengenai jaminan dalam perjanjian pembiayaan modal ventura yang dikhususkan pada PT. Sarana Surakarta Ventura. 2. Tesis yang dilakukan oleh Leony Herawatie dengan judul “Penyerahan pemberian jaminan dalam perjanjian pembiayaan dengan pola bagi hasil antara Perusahaan Modal Ventura dengan Perusahaan Pasangan Usaha” pada tahun 2005 yang isinya mengenai penyerahan pemberian jaminan dalam perjanjian pembiayaan yang diterapkan pada Perusahan Modal
8
Ventura secara umum dan juga dihubungkan dengan adanya pola bagi hasil dari perjanjian pembiayaan modal ventura. 3. Penulisan hukum yang dilakukan oleh Annisa Noviyanti dengan judul “Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Modal Ventura Antara PT. Sarana Yogya Ventura Dengan Pengusaha Kecil Dan Menengah Di YK” pada tahun 2001 yang isinya mengkaji pelaksanaan perjanjian pembiayaan modal ventura yang dikhususkan pada pengusaha kecil dan menengah di Yogyakarta. 4. Penulisan Hukum yang dilakukan oleh Tri Anggoro Wati dengan judul “Pelaksanaan Perjanjian Modal Ventura antara PT. SaranaYogya Ventura Dengan Perusahaan Pasangan Usaha Di Daerah Istimewa Yogyakarta” pada tahun 1999 mengkaji perjanjian modal ventura dengan perusahaan pasangan usaha secara umum yang cakupan wilayahnya di Daerah Istimewa Yogyakarta. Penulisan hukum yang diangkat oleh peneliti berbeda dengan penulisan-penulisan hukum di atas. Perbedaan tersebut terletak pada adanya bentuk kerjasama dengan pengusaha UMKM dan fokus pembahasan yang secara khusus meneliti tentang pelaksanaan jaminan dalam perjanjian pembiayaan modal ventura antara PT. Sarana Yogya Ventura dengan pengusaha usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Daerah Istimewa Yogyakarta.
9
E. Manfaat Penelitian Manfaat yang akan diperoleh dari penulisan hukum ini dapat peneliti bagi menjadi 2 (dua) kategori, yaitu : 1. Manfaat Akademis Diharapkan hasil penelitian ini memberikan kontribusi pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu hukum, khususnya dibidang Lembaga Pembiayaan tentang jaminan dalam perjanjian pembiayaan modal ventura sehingga nantinya mampu memperluas wawasan ilmu pengetahuan terkait lembaga pembiayaan modal ventura. 2. Manfaat Praktis Adapun manfaat penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana model lembaga pembiayaan modal ventura apakah sama seperti arti yang sebenarnya yang telah di terapkan di negara-negara lain atau berbeda. Selain itu penulis dapat mengetahui manfaat yang dirasakan oleh pengusahapengusaha UMKM dengan adanya pembiayaan modal ventura ini sehingga dapat memajukan usahanya. Penelitian ini diadakan dengan maksud agar dapat memberikan informasi lebih umum mengenai jaminan serta khususnya mengenai akibat hukum dalam mempraktekan jaminan dalam perjanjian pembiayaan modal ventura guna memberikan perlindungan hukum baik bagi PMV dan PPU. Serta diharapkan hasil penelitian ini dapat berguna untuk memberikan masukan baik berupa saran atau solusi atas masalah yang terjadi di lapangan kepada aparat pemerintahan dan legislatif terkait dengan pengambilan
10
kebijakan khususnya dalam membuat sebuah peraturan mengenai modal ventura.
