BAB I PENDAHULUAN. Di dalam perkembangannya, banyak pemikir-pemikir Islam yang. mempunyai gagasan untuk menciptakan suatu lembaga perbankan yang

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Di dalam perkembangannya, banyak pemikir-pemikir Islam yang mempunyai gagasan untuk menciptakan suatu lembaga perbankan yang beroperasi berdasarkan prinsip syariat Islam untuk terbentuknya sistem ekonomi Islami. Salah satunya adalah adalah dengan mendirikan bank-bank Islam. Sampai saat ini, lembaga perbankan dan lembaga keuangan islam lainya telah menyebar ke 75 negara termasuk ke negara barat. 1 Sebenarnya aksi maupun pemikiran tentang ekonomi berdasarkan Islam memiliki sejarah yang amat panjang. Pada sekitar tahun 1911 telah berdiri organisasi Syarikat Dagang Islam yang beranggotakan tokoh-tokoh atau intelektual muslim saat itu, serta ekonomi Islam ini sesuai dengan pedoman seluruh umat Islam di dunia yaitu di dalam Al-Qur’an 2. Dari golongan-golongan pemikir tersebut, ada yang berpendapat bahwa bunga uang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan bank, sementara golongan lain menginginkan agar bunga dihindarkan dari bank. Secara kolektif gagasan berdirinya bank syariah di tingkat internasional, muncul dalam konferensi negara-negara Islam sedunia di Kuala Lumpur,

1

Blog komunitas perbankan, Perkembangan Perbankan Syariah di Indonesia, http://banking.blog.gunadarma.ac.id/2010/03/31/perkembangan-perbankan-syariah-di-indonesiadan-dunia/ , di akses tanggal 3 April 2013 2 Vhara, Perkembangan Ekonomi Islam di Indonesia, http://vhara.wordpress.com/perkembangan-ekonomi-islam-di-indonesia/, di akses tanggal 3 April 2013

Universitas Sumatera Utara

Malaysia pada bulan April 1969, yang diikuti 19 negara peserta. Konferensi tersebut menghasilkan beberapa hal, yaitu: 3 1. Tiap keuntungan haruslah tunduk kepada hukum untung dan rugi, jika tidak ia termasuk dalam riba dan riba itu sedikit/banyak haram hukumnya; 2. Diusulkan supaya dibentuk suatu bank syariah yang bersih dari sistem riba secepat mungkin. 3. Sementara waktu menunggu berdirinya bank syariah, bank-bank yang menerapkan bunga diperbolehkan beroperasi, namun jika benar-benar dalam keadaan darurat. Kemudian tonggak sejarah lainnya bagi perkembangan bank Islam yaitu dengan didirikannya Islamic Development Bank (IDB). Pendiriannya diawali dengan sidang menteri luar negeri negera-negara Organisasi Konferensi Islam (OKI) di Karachi, Pakistan pada bulan Desember 1970, di mana Mesir mengajukan proposal untuk mendirikan bank syariah internasional. Maka pada tahun 1975 berdirilah IDB yang beranggotakan 22 negara Islam pendiri. Lembaga ini kemudian berperan penting dalam memenuhi kebutuhan dana negara-negara Islam untuk pembangunan dan secara aktif memberi pinjaman bebas bunga berdasarkan partisipasi modal negara tersebut. 4 Di negara Indonesia sendiri perkembangan perbankan mengalami kemajuan yang sangat pesat. Keadaan ini ditandai dengan semangat tinggi dari berbagai kalangan, yaitu ulama, akademisi, dan praktisi untuk mengembangkan perbankan tersebut. Dari sekitar pertengahan abad ke 20 bank syariah atau yang kita kenal dengan bank Islam sedang menjadi pilihan bagi pelaku bisnis perbankan sampai dengan pertengahan tahun 2001. Di Indonesia telah berdiri 10 3

Hendra Kholid, Bank Syariah, http://hendrakholid.net/blog/2010/04/06/bank-syariah-3/ , tgl akses 3 April 2013 4 Gemala Dewi, Aspek-Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007, hlm 54


bank syariah umum yaitu (BMI, BNI, BSM, Bukopin, BPD Jabar, Bank IFI, BRI, Danamon, BII, BPD DKI, dan lainnya), dengan sekitar 106 kantor cabang, ditambah lagi dengan 94 bank syariah. 5 Sesungguhnya bank syariah memiliki core product pembiayan berupa produk bagi hasil yang dikembangkan dalam produk pembiayaan musyarakah dan mudharabah. Meskipun jenis produk pembiayaan dengan akad jual beli (murabahah, salam, dan istishna’) dan sewa (ijarah dan ijarah muntahia bittamlik) juga dapat dioperasionalkan, kenyataan bank syariah tingkat dunia maupun Indonesia, produk pembiayaannya masih didominasi oleh produk pembiayaan dengan akad jual beli. Sebagaimana dinyatakan oleh Karim, bahwa hampir semua bank syariah didunia didominasi dengan produk pembiayaan murabahah, sedangkan sistem bagi hasil sangat sedikit diterapkan, kecuali di dua negara yaitu Iran (48%) dan Sudan (62%). Disamping itu Warde menggambarkan bahwa perkembangan pembiayaan bagi hasil baru mencapai 15% per tahun. Pertumbuhan share keuangan perbankan syariah di Indonesia pada tahun 2000 untuk pembiayaan mudharabah sebesar 14,33%, pembiayaan musyarakah sebesar 2,86%, sementara pembiayaan murabahah 72.21%. 6 Dari data di atas dapat kita ketahui bahwa ada beberapa keuntungan yang membuat orang lebih memilih menabung di bank syariah yaitu antara lain: 7 1. Keadilan dan kesamaan. Karakteristik utama dari model Islam adalah didasarkan prinsip pembagian keuntungan dimana adanya pembagian resiko antara bank dengan konsumen atau nasabah. Sistem keuangan 5

Muhammad, Manajemen Pembiayaan Mudharabah di Bank Syariah,PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 1 6 Ibid hlm 1-2 7 Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2010, hlm. 40


2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

ini memberikan kontribusi untuk pemerataan pendapatan dan kekayaan. Liquidity. Mengikuti prinsip pembagian keuntungan dan kerugian, dibutuhkan jumlah mnimum sumber daya untuk menjaga agar tetap liquid. Oleh karena itu dibutuhkan jumlah minimum untuk menjaga likuiditas yang tinggi. Better customer relations. Pembiayaan dan penyimpanan diatur berdassarkan pembagian keuntungan dan kerugian. Bank harus tahu bagaimana mengelola dana yang ada agar digunakan untuk tujuan produktif dan menguntungkan investor sehingga mengembangkan relasi yang baik antar bank dan konsumen. Hal ini juga sangat mendorong aktivitas ekonomi yang produktif dan keadilan sosial ekonomi. No fixed obligations. bank syariah tidak memiliki tanggung jawab yang tetap seperti pembayaran bunga kepada nasabah. Oleh karena itu, bank bisa mengalokasikan sumber daya untuk aktivitas yang menguntungkan. Transparency. Transparan kepada pemilik tabungan terhadap investasi-investasi yang dilakukan dan bisa melihat keuntungan dari investasi tersebut. Keuntungan dibagi berdasakan presentase yang disetujui. Ethical and moral dimensions. Dimensi etika dan moral dalam menjalankan bisnis dan memilih aktivitas bisnis yang akan dibiayai memegang peranan penting untuk membangun perilaku masyarakat yang suka berinvestasi. Destabiliship speculations. Sebagian besar institusi non-Islam adalah masuk kedalam pasar keuangan yang memiliki tingkat spekulasi dalam transaksi yang dilakukan. Transaksi ini dengan ketidakstabilan dan hasil investasi yang sangat tinggi populasinya. Aktivitas tersebut bertentangan dengan bank syariah Banking for all. Meskipun didasarkan pada prinsip syariah untuk memenuhi kebutuhan keuangan dari kaum muslim tapi tidak hanya terbatas pada kaum muslim saja tetapi juga pada kaum non muslim.

Sistem ekonomi syariah di Indonesia menekankan kepada konsep manfaat pada kegiatan ekonomi yang lebih luas, bukan hanya pada manfaat disetiap akhir kegiatan melainkan pada setiap proses transaksi. Setiap kegiatan proses transaksi dimaksud harus selalu mengacu kepada konsep maslahat dan menjunjung tinggi asas-asas keadilan. Selain itu prinsip dimaksudkan menekankan bahwa para pelaku ekonomi untuk selalu menjunjung tinggi etika dan norma hukum dalam


kegiatan ekonomi. Realisasi dari konsep syariah pada dasarnya sistem ekonomi atau perbankan syariah memiliki tiga ciri mendasar yaitu: 8 1.

Prinsip keadilan

2.

Menghindar kegiatan yang dilarang

3.

Memperhatikan aspek kemanfaatan Ketiga ciri sistem perbankan syariah yang demikian tidak hanya

memfokuskan pada diri sendiri untuk menghindari praktek bunga tetapi juga kebutuhan untuk menerapkan semua prinsip syariah dalam sistem ekonomi secara seimbang. Oleh karena itu keseimbangan antara memaksimalkan keuntungan dan pemenuhan prinsip syariah menjadi hal mendasar bagi kegiatan operasional bank syariah. Hal inilah yang menunjukkan peran dan pentingnya adanya perbankan syariah sebagai lembaga keuangan dalam menjembatani para penabung dengan para investor. Tabungan dimaksud akan bermanfaat bila diinvestasikan oleh bank kepada pengusaha yang mebutuhkan dana. Sedangkan para penabung tidak mempunyai kemampuan untuk mengelola dan/atau melakukan bisnis. Para penabung mempercayai sektor perbankan untuk melaksanakan fungsi yang bermanfaat kepada warga masyarakat pada umumnya dan khususnya warga masyarakat Islam yang membutuhkan dana. Hal ini dimaksudkan sebagai contoh sistem perbankan syariah yang mengaplikasikan sistem mudharabah sebagai berikut: 9 1. Di dalam praktik perjanjian dilaksanakan dalam bentuk perjanjian baku (standard contract). Hal ini bersifat membatasi atas kebebasan berkontrak. Adanya pembatasan dimaksud berkaitan dengan 8 9

Zainuddin Ali, Hukum Perbankan Syariah, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 20 Ibid, hlm. 45-46


2.

3.

4.

5. 6.

kepentingan umum agar perjanjian baku itu diatur dalam undangundang atau setidak-tidaknya diawasi oleh pihak Dewan Pengawas Syariah Nasional. Bentuk akad produk tabungan mudharabah di bank syariah dimaksud dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis yang disebut perjanjian bagi hasil. Dalam perjanjian tertulis akad perjanjian tabungan mudharabah disebutkan nisbah bagi hasil pemilik dana (shahibul mal) dan untuk mengelola dana (mudharib). Nisbah bagi hasil ini berlaku sampai berakhirnya perjanjian. Perjanjian ini mengikat dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan syarat-syarat ketentuan umum. Pelaksanaan akad tabungan mudharabah terjadi apabila ada calon nasabah yang akan menabung atau meminjam modal dari bank syariah. Dalam akad perjanjian tertulis tersebut sebelum ditanda tangani oleh calon nasabah, kreditor atau penabung terlebih dahulu mempelajari dan apabila calon nasabah menyetujui perjanjian dimaksud, maka calon nasabah menandatangani perjanjian. Nasabah yang meminjam uang kemudian terlambat dalam membayar, pihak bank tidak memberi denda tetapi memberi peringatan. Sistem amanah (kepercayaan) seseorang memeperoleh kredit karena pihak bank mempunyai kepercayaan kepada peminjam. Karena itu kredit tanpa kepercayaan tidak mungkin terjadi karena dikuatirkan dana yang diserahkan pihak bank disalahgunakan oleh pihak nasabah dan/ atau tidak bayar/ dikembalikan pada pihak bank pinjaman yang dimaksud.

Selain menggunakan sistem yang disebutkan di atas, pihak perbankan syariah berpedoman pada Undang-Undang nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan Undang-Undang nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Bahwa yang dimaksud dengan Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa: 10 1. 2. 3. 4.

Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah; Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik; Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan istishna’; Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh; dan 10

Pasal 1 butir 25 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah


5.

Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujrah, tanpa imbalan, atau bagi hasil. Adapun beberapa jenis aplikasi pembiayaan perbankan syariah adalah;

pembiayaan modal kerja syariah, pembiayaan investasi syariah, pembiayaan konsumtif syariah, pembiayaan sindikasi, pembiayaan berdasarkan take over, dan pembiayaan letter of credit (L/C). 11. Maka penulisan skripsi ini akan membahasnya dengan judul : “Aspek Yuridis Pemberian Pembiayaan Modal Kerja pada Perbankan Syariah dengan Menggunakan Akad Mudharabah (Studi pada Bank Syariah Mandiri Cabang Medan Utama)”.

B. Perumusan Masalah Bank berdasarkan prinsip bagi hasil dengan kegiatan yang tidak mengenal suku bunga perlu dan menarik untuk diteliti. Oleh karena itu dapatlah dirumuskan permasalahan dalam penulisan adalah sebagai berikut: 1.

Bagaimanakah pengaturan mengenai pembiayaan modal kerja dengan akad mudharabah dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia?

2.

Bagaimana mekanisme pembiayaan modal kerja dengan Akad Mudharabah di Bank Syariah Mandiri Cabang Medan Utama?

3.

Apa saja hambatan yang dijumpai dalam pelaksanaan pembiayaan modal kerja dengan akad mudharabah dan upaya apa yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut?

11

Adiwarman A. Karim, Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 231


C. Tujuan Penulisan Disamping untuk melengkapi dan memenuhi syarat-syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan, Sesuai dengan masalah yang dibahas, tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut : 1.

Untuk mengetahui pengaturan pembiayaan modal kerja dengan akad mudharabah dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia.

2.

Untuk mengetahui mekanisme dan penerapan pembiayaan modal kerja dengan Akad Mudharabah di Bank Syariah Mandiri Cabang Medan Utama.

3.

Mengetahui hambatan-hambatan dalam pembiayaan modal kerja dengan akad mudharabah dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut.

D. Manfaat Penulisan Skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis : 1.

Secara teoritis, penulisan karya ilmiah ini dapat dijadikan bahan kajian ataupun

masukan

terhadap

pemberian

pembiayaan

terutama

pembiayaan modal kerja dengan akad mudharabah pada bank syariah dan menambah ilmu pengetahuan dan wawasan khususnya mengenai pembiayaan perbankan.


2.

Secara praktis, penulisan ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi pembuat undang-undang dan pejabat yang berwenang dalam membuat isi perjanjian ataupun sumbangan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, memberi manfaat bagi dunia perguruan tinggi dan masyarakat pada umumnya. Selain itu diharapkan agar tulisan ini dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

E. Keaslian Penulisan Penulis telah menelusuri seluruh daftar skripsi di perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara dan arsip yang ada di Departemen Hukum Perdata, akan tetapi penulis tidak menemukan adanya kesamaan judul ataupun permasalahan dengan judul dan permasalahan yang penulis angkat yaitu tentang “ASPEK YURIDIS PEMBERIAN PEMBIAYAAN MODAL KERJA PADA PERBANKAN

SYARIAH

DENGAN

MENGGUNAKAN

AKAD

MUDHARABAH (STUDI PADA BANK SYARIAH MANDIRI CABANG MEDAN UTAMA)”. Oleh karena itu, tulisan ini merupakan buah karya asli penulis yang disusun berdasarkan dengan asas-asas keilmuan yang jujur, rasional dan ilmiah. Dengan demikian, dapat penulis simpulkan bahwa skripsi yang penulis susun ini merupakan karya asli penulis dan tidak meniru dari kepunyaan orang lain. Penulis berani bertanggung jawab apabila ditemukan adanya kesamaan judul


dan permasalahan skripsi penulis dengan skripsi yang sebelumnya yang terdapat di perpustakaan Departemen Hukum Perdata.

F. Metode Penulisan Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 1. Jenis, Sifat, dan Pendekatan Penelitian Penelitian yuridis normatif dan penelitian yuridis empiris. Yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti data primer yang diperoleh di lapangan selain itu juga meneliti data sekunder dari perpustakaan. 2. Lokasi Penelitian Penelitian dilakukan di kantor Bank Syariah Mandiri Cabang Medan Utama. Alasan pemilihan lokasi penelitian di kantor Bank Syariah Mandiri Cabang Medan Utama adalah berkenaan dengan Bank Syariah Mandiri sebagai Bank Syariah terbesar di Indonesia, dan keberadaan kota Medan yang termasuk kota dengan tingkat perkembangan ekonomi yang pesat, dimana kebutuhan masyarakatnya akan pembiayaan, khususnya pembiayaan modal kerja secara mudharabah sangat tinggi. Untuk itu diperlukan suatu penelitian yang menghasilkan gambaran pelaksanaan pembiayaan mudharabah oleh Bank Syariah Mandiri.


3. Teknik Pengumpulan Data Dalam melakukan kegiatan penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut : a. Penelitian Kepustakaan (Library Research) Yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari buku-buku, catatan kuliah, tulisan-tulisan, dan referensi lainnya yang ada kaitannya langsung dengan skripsi ini, serta Al-Qur’an dan Hadits sebagai sumber dalam hukum Islam yang digunakan sebagai rujukan dalam pembahasan skripsi ini untuk memperkuat dalil dan fakta penelitian, yang disebut sebagai data sekunder. b. Penelitian Lapangan (Field Research) Yaitu penelitian yang didasarkan pada tinjauan langsung pada objek yang akan diteliti untuk mempermudah data-data primer, melalui riset dengan melakukan pendekatan-pendekatan langsung seperti : 1) wawancara, yaitu melakukan komunikasi langsung baik dengan pertanyaan yang bersifat terbuka atau bersifat tertutup kepada pegawai di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Medan Utama, dalam pengumpulan informasi, yang berkaitan dengan pelaksanaan pembiayaan modal kerja mudharabah oleh Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Medan Utama.


2) pengamatan, yaitu dengan mengadakan pengamatan secara langsung dalam objek penelitian yaitu proses pembiayaan pada PT Bank Syariah Mandiri Cabang Medan Utama.. 4. Analisis Data Data yang diperoleh melalui studi pustaka, pengamatan, dan wawancara dikumpulkan, diatur urutannya, lalu diorganisir dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar. Data yang diperoleh akan dikualitatifkan karena keseluruhan data ini akan dianalisis secara kualitatif induktif yang akan diuraikan secara deskriptif analitis, yaitu pendapat narasumber serta perlakuannya diteliti dan dipelajari secara menyeluruh (komprehensif). Berdasarkan pemikiran tersebut, metode kualitatif bertujuan untuk menginterpretasikan secara kualitatif tentang pendapat atau tanggapan responden dan narasumber, kemudian mendeskripsikannya secara lengkap dan mendetail aspek-aspek tertentu yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang selanjutnya dianalisis untuk mengungkapkan kebenaran dan memahami kebenaran tersebut.

G. Sistematika Penulisan Untuk memudahkan penulisan skripsi ini, maka diperlukan adanya sistematika penulisan yang teratur yang saling berkaitan satu sama lain. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah :


BAB I

: Pendahuluan Pendahuluan

merupakan

pengantar.

Didalamnya

memuat

mengenai gambaran umum tentang penulisan skripsi yang terdiri dari latar belakang penulisan skripsi, perumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, keaslian penulisan, metode penelitian dan sistematika penulisan. BAB II

: Uraian tentang Kredit Pembiayaan dalam Perbankan Didalam bab ini diuraikan mengenai kredit pembiayaan secara keseluruhan. Diawali dengan membahas tentang pengertian kredit pembiayaan secara umum dan menurut hukum Islam. Bentuk kredit pembiayaan dalam perbankan. Tujuan dan fungsi kredit pembiayaan perbankan. Dan berakhirnya kredit pembiayaan perbankan.

BAB III

: Pembiayaan Pada Perbankan Syariah Dalam bab ini dibahas mengenai pembiayaan itu sendiri yaitu latar belakang lahirnya perbankan syariah di Indonesia, lalu uraian tentang bank syariah dan prinsip bagi hasil. Kemudian membahas tentang pembiayaan pada perbankan syariah, meliputi pengertian pembiayaan, jenis pembiayaan pada perbankan syariah serta syarat pembiayaan.

BAB IV

: Pembiayaan

Modal

Kerja

dengan

Menggunakan

Akad

Mudharabah di Bank Syariah Mandiri


Dalam bab ini terlebih dahulu akan dijelaskan mengenai pembiayaan modal kerja dengan akad mudharabah menurut peraturan

perundang-undangan.

Lalu

penjelasan

mengenai

mekanisme pembiayaan modal kerja dengan akad mudharabah pada PT. Bank Syariah Mandiri Cabang Medan Utama. Dilanjutkan dengan menguraikan hambatan yang dijumpai dalam pelaksanaan pembiayaan modal kerja dengan akad mudharabah serta usaha-usaha untuk mengatasi hambatan yang ada.

BAB V

: Kesimpulan dan Saran Bab ini merupakan bagian terakhir dari penulisan skripsi ini. Bab ini berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan bukan merupakan rangkuman ataupun ikhtisar. Saran merupakan upaya yang diusulkan agar hal-hal yang dikemukakan dalam pembahasan permasalahan dapat lebih berhasil guna berdaya guna.


BAB I PENDAHULUAN. Di dalam perkembangannya, banyak pemikir-pemikir Islam yang. mempunyai gagasan untuk menciptakan suatu lembaga perbankan yang

Recommend Documents