BAB I PENDAHULUAN 1.1
Latar Belakang Masalah Dewasa ini, segala kebutuhan manusia semakin meningkat. Kebutuhan juga
saat ini semakin mahal. Masyarakat harus memiliki pekerjaan agar mendapat penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Ditambah lagi dengan kurangnya lapangan pekerjaan yang menyebabkan banyak orang menjadi pengangguran. Padahal lapangan pekerjaan adalah hal yang paling dibutuhkan oleh rakyat saat ini untuk mendapat pekerjaan demi memenuhi kebutuhan hidup mereka demi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pekerjaan adalah hak setiap warga negara. Hal ini sesuai dengan amanah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 ayat (2) yang berbunyi “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”. Negara tentu akan mengupayakan berbagai cara untuk membangun perekonomian nasional demi mensejahterakan rakyat dan melepaskan rakyatnya dari kesulitan ekonomi. Untuk saat ini penanaman modal asing masih menjadi salah satu alternatif utama dalam memperoleh dana guna melanjutkan proses pembangunan ekonomi. 1 Dengan penanaman modal asing ini akan membantu negara dalam bidang perekonomian. Penanaman modal asing banyak diberikan kepada negara-negara berkembang dengan tujuan salah satunya yaitu membantu
1.
I Made Udiana, 2011, Rekonstruksi Pengaturan Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal Asing, Udayana University Press, Denpasar, hal. 3.
1
2
mempercepat pembangunan perekonomian negara yang menerima penanaman modal asing tersebut. Melalui penanaman modal asing, diharapkan investor tidak saja membawa modalnya namun juga ilmu pengetahuan dan teknologi, keahlian dan keterampilan dalam berbagai bidang termasuk manajemen berorganisasi dan manajemen pemasaran.2 Istilah invetasi maupun penanaman modal adalah istilah yang dikenal oleh masyarakat. Investasi digunakan sebagai istilah populer dalam dunia usaha sedangkan penanaman modal digunakan dalam istilah perundang-undangan. 3 Penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Indonesia salah satu negara yang memiliki penduduk terbanyak di dunia. Jumlah penduduk yang banyak ini menyebabkan perlunya negara membuka lapangan pekerjaan yang dapat menampung tenaga kerja yang banyak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan pekerjaan. Namun, terbatasnya modal yang dimiliki oleh Indonesia menyebabkan lapangan pekerjaan tidak mencukupi. Disinilah modal atau investasi asing sangat dibutuhkan.
2.
Ibid. Dhaniswara K. Harjono, 2007, Hukum Penanaman Modal, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 10. 3.
3
Penanaman modal asing di Indonesia sudah ada tahun 1958. Pada tahun 1958 dengan mempertimbangkan pentingnya investasi asing di Indonesia, maka diundangkanlah Undang-Undang Nomor 78 Tahun 1958 tentang Penanaman Modal Asing. Undang-Undang ini sejalan dengan spirit yang menjiwai perjuangan kemerdekaan dan sangat kental dengan semangat kebangsaan.4 Undang-Undang Nomor 78 Tahun 1958 tentang Penanaman Modal Asing kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dengan harapan bahwa investor asing dapat menanamkan modalnya guna membantu perekonomian nasional. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing kemudian diganti juga dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal maka semua Undang-Undang terdahulu yang mengatur tentang penanaman modal mulai dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri dinyatakan tidak berlaku lagi berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Lahirnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal untuk mengakomodasi berbagai
4.
12.
Putu Sudarma Sumadi, 2008, Pengantar Hukum Investasi, Pustaka Sutra, Bandung, hal.
4
kepentingan yang ada di masyarakat, dan bertindak lebih adil kepada semua golongan penanam modal tanpa mengorbankan kepentingan nasional.5 Pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal salah satu tujannya adalah menarik investor asing sebanyakbanyaknya karena dalam Undang-Undang tersebut pemerintah memberikan insentif-insentif dan kemudahan-kemudahan yang diberikan kepada investor asing. Masuknya penanaman modal asing dewasa ini haruslah dilakukan. Hal ini dikarenakan dengan adanya penanaman modal asing selain dapat membantu mempercepat pembangunan perekonomian nasional juga membentuk kerjasama selain di bidang ekonomi tetapi juga di bidang politik antara negara-negara. Dengan masuknya penanaman modal asing pemerintah mendapatkan banyak manfaat salah satunya dari penerimaan pajak yang digunakan untuk meningkatkan perekonomian nasional dan seharusnya juga masyarakat diuntungkan dengan terbukanya lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Lapangan pekerjaan sangat penting bagi negara sedang berkembang mengingat terbatasnya kemampuan pemerintah untuk penyediaan lapangan kerja. Penanaman modal asing identik dengan mesin penyerap tenaga kerja, kemajuan teknologi, peningkatan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi, dan mekanisme alih teknologi antarnegara khususnya bagi negara yang kurang maju.6
5.
Dhaniswara K. Harjono, op. cit, hal. 77. Kyeonghi Baek dan Xingwan Qian, 2012, An Analysis on Political Risk and The Flow of Foreign Direct Investment in Developing and Idustrialized Countries, Buffalo State College, State University of New York, hal. 5. 6.
5
Indonesia sendiri merupakan negara yang sedang membangun sehingga diperlukan adanya modal atau investasi yang besar.7 Penanaman modal asing terutama di negara-negara yang sedang berkembang termasuk di Indonesia adalah diperuntukkan bagi pengembangan usaha dan menggali potensi menjadi kekuatan ekonomi riil dengan memanfaatkan potensi-potensi modal, skill atau managerial, dan teknologi yang dibawa serta para investor asing untuk akselerasi pembangunan ekonomi negara berkembang sepanjang tidak mengakibatkan ketergantungan yang terus-menerus serta tidak merugikan kepentingan nasional.8 Dengan adanya penanaman modal asing atau investasi asing akan memberikan dampak positif bagi negara penerima modal, seperti mendorong pertumbuhan bisnis, adanya supply teknologi dari investor baik dalam bentuk proses produksi maupun teknologi permesinan, dan menciptakan lapangan kerja. Penanaman modal asing yang masuk ke Indonesia wajib dalam bentuk Perseroan Terbatas. Dengan banyaknya penanaman modal asing yang masuk ke Indonesia khususnya pendirian perusahaan-perusahaan penanaman modal asing maka secara otomatis akan menyerap tenaga kerja di Indonesia yang diharapkan akan dapat membantu meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja Indonesia. Kegiatan penanaman modal asing tidak dapat lepas dari adanya tenaga kerja, keberadaan tenaga kerja sangatlah penting dalam perusahaan. Perusahaan penanaman modal asing memberi pekerjaan kepada tenaga kerja untuk membantu perusahaan menjalankan kegiatan usahanya. Selain itu, dengan adanya perusahaan penanaman modal asing akan dapat meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja, 7.
Salim HS dan Budi Sutrisno, 2012, Hukum Investasi di Indonesia, PT. Raja Grafindo, Jakarta, hal.1. 8. Rosyidah Rakhmawati, 2003, Hukum Penanaman Modal di Indonesia dalam Menghadapi Era Global, Bayumedia, Publishing, Malang, hal. 8.
6
karena dengan dipekerjannya tenaga kerja, maka tenaga kerja akan menerima upah/gaji untuk memenuhi kebutuhan hidup demi kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya. Oleh sebab itu, kesejahteraan tenaga kerja haruslah diperhatikan demi kenyamanan satu sama lain. Jika tenaga kerja sejahtera maka pekerjaannya pun akan baik dan akan menguntungkan perusahaan di tempat ia bekerja. Pada dasarnya kesejahteraan tenaga kerja diukur melalui upah/gaji yang layak. Upah/gaji yang layak dihitung sesuai dengan komponen kebutuhan hidup layak yang dikeluarkan pemerintah. Namun, selain upah/gaji kesejahteraan juga meliputi rasa aman akan keberlangsungan hidupnya dengan adanya kepastian akan pekerjaannya di perusahaan di tempat ia bekerja, selain itu dapat pula diberikan melalui pelatihan kerja untuk meningkatkan keterampilan sehingga akan membuka peluang untuk mendapatkan posisi yang lebih baik di tempat ia bekerja maka upah/gaji yang diterima akan lebih baik pula. Untuk meningkatkan penanaman modal asing di Indonesia maka pemerintah harus menciptakan iklim investasi yang baik. Penanaman modal asing merupakan salah satu instrumen penting bagi pembangunan nasional dan diharapkan dapat menciptakan kepastian berusaha bagi para penanam modal asing untuk meningkatkan dan melanjutkan komitmennya berinvestasi di Indonesia. Dalam hal pemerintah mengadakan hubungan dengan berbagai negara dalam rangka memperoleh pinjaman modal dan kerjasama dalam investasi permodalan, keamanan negara, keseimbangan politik luar negeri bebas aktif dan strategi manajemen harus dijaga dan dilakukan dengan baik pula.
7
Manajemen harus mengusahakan bentuk penanaman modal yang memberi harapan agar tingkat keuntungan yang paling tinggi diantara yang lainnya. 9 Pemerintah membentuk suatu Lembaga Pemerintah Non Departemen Indonesia yaitu Badan Koordinasi Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat BKPM yang bertugas melaksanakan koordinasi kebijakan dan pelayanan di bidang penanaman modal, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Kepala BKPM Franky Sibarani mengatakan arus investasi asing yang masuk ke Indonesia pada semester I/2015 mencapai 31% atau tertinggi di Asean.10 Hal ini merupakan berita baik dimana dengan banyaknya penanam modal asing yang menanam modal atau berinvestasi di Indonesia akan membantu perekonomian dalam negeri dan mensejahterakan masyarakat. Penanaman modal asing memiliki keuntungan yang tidak dapat dipungkiri telah membantu perekonomian negara dan dengan adanya atau masuknya penanaman modal asing di Indonesia juga dapat membuka lapangan pekerjaan sehingga tenaga kerja Indonesia yang sangat banyak jumlahnya akan dapat tertampung dan masyarakat bisa mendapat pekerjaan dan membantu memenuhi kebutuhan hidup masyarakat khususnya tenaga kerja. Pemerintah telah melakukan berbagai kebijakan guna menarik sebanyakbanyaknya
penanaman
modal
asing
untuk
mempercepat
pembangunan
perekonomian negara salah satunya dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Namun, Undang-Undang
9.
Mulya Lubis T dkk, 2006, Peranan Hukum Dalam Perekonomian di Negara Berkembang, Midas Suryo Grafindo, Jakarta, hal. 68. . 10 www.bisnis.com, “Investasi Semester I/2015”, URL: http://m.bisnis.com/finansial/read/20150831/9/467369/investasi-semester-i2015-modal-asing-keri-tertinggi-di-asea. Diakses tanggal 11 Maret 2016.
8
Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal ada mengatur mengenai perusahaan penanaman modal boleh menggunakan tenaga kerja asing untuk keahlian tertentu dan jabatan tertentu masih terdapat ketidakjelasan. Keahlian tertentu yang dimaksud tidak dijelaskan secara jelas seperti apa spesifikasi dari keahlian yang dimaksud sehingga hal ini dijadikan celah oleh investor untuk menggunakan tenaga kerja asing dengan alasan memiliki keahlian tertentu, padahal tenaga kerja Indonesia pun bisa melakukan pekerjaan tersebut atau memiliki keahlian yang sama. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis mencoba menuangkan dalam bentuk karya ilmiah mengenai penanaman modal asing dengan judul “Pengaturan Penanaman Modal Asing Terkait Tenaga Kerja Indonesia”. 1.2. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang masalah seperti tersebut diatas, maka permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut : 2.1. Bagaimana pengaturan mengenai penanaman modal asing terkait tenaga kerja Indonesia ? 2.2. Apa
upaya-upaya pemerintah terkait penanaman modal asing guna
meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja Indonesia ? 1.3. Ruang Lingkup Masalah Dalam penulisan skripsi ini diperlukan adanya ketegasan materi yang diuraikan hal ini bertujuan untuk mencegah tidak menyimpang dari pokok
9
permasalahan maka penulis hanya membatasi masalah pada pembahasan mengenai pengaturan penanaman modal asing terkait tenaga kerja Indonesia dan upaya-upaya pemerintah terkait penanaman modal asing guna meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja Indonesia. Pembuatan ruang lingkup ini dengan maksud agar wujud penulisan ini menjadi jelas. Permasalahan pertama yang akan dibahas adalah pengaturan penanaman modal asing terkait tenaga kerja Indonesia. Kemudian akan dibahas pula mengenai pengaturan pendirian perusahaan penanaman modal asing dan kewajiban penggunaan tenaga kerja Indonesia dalam perusahaan penanaman modal asing. Dalam pembahasan kedua, yaitu mengenai upaya-upaya pemerintah terkait penanaman modal asing guna meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja Indonesia. Disini disebutkan fasilitas-fasilitas yang diberikan kepada penanaman modal asing dan kewajiban perusahaan penanaman modal asing mendaftarkan pekerjanya pada jaminan sosial. 1.4. Orisinalitas Penelitian Dengan ini penulis menyatakan bahwa tulisan yang berjudul Pengaturan Penanaman Modal Asing Terkait Tenaga Kerja Indonesia adalah sepenuhnya hasil dari pemikiran dan tulisan yang ditulis oleh penulis sendiri dengan menggunakan 3 (tiga) skripsi sebagai referensi. Beberapa penelitian yang ditelusuri berkaitan dengan penelitian ini dapat dikemukakan sebagai berikut :
10
No. 1.
Judul Skripsi Pengaturan Penanaman
Penulis I Ketut Alit Diputra
Modal
Rumusan Masalah 1. Bagaimana pengaturan pendirian
Asing Di Bidang Jasa
badan
usaha
Perdagangan Ekspor
penanaman
modal
asing di bidang jasa perdagangan ekspor ? 2. Kebijaksanaan instrumen
atau hukum
apakah
yang
dilakukan oleh BPM dalam meningkatkan iklim
penanaman
modal asing di bidang perdagangan ekspor ?
2.
Analisis
Pemberian Any Prima Andari
Insentif
Kepada
Investor
Asing
1. Apakah pemberian
urgensi insentif
bagi investor asing
Menurut UU No. 25
dalam
Undang-
Tahun 2007 Tentang
Undang Nomor 25
Penanaman Modal
Tahun 2007 tentang Penanaman Modal ?
11
2. Syarat apakah yang harus terpenuhi oleh investor asing untuk memperoleh insentif menurut UU No. 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal ? 3.
Perlindungan Hukum Anak Agung Alvian
1. Bagaimanakah
Bagi Investor Dalam Prasetya Putra
perlindungan hukum
Kontrak Pengelolaan
terhadap
Dana
yang
(Discretionary
investor telah
Fund) Oleh Manajer
menyerahkan
Investasi
pengelolaan dananya
hak
kepada
manajer investasi ? 2. Bagaimanakah penyelesaian hukum akibat
manajer
investasi mampu
tidak memenuhi
kewajibannya pada saat pengelolaan
kontrak dana
12
berakhir ?
1.5. Tujuan Penelitian 1.5.1. Tujuan Umum 1. Untuk memenuhi dan melengkapi tugas sebagai persyaratan pokok bersifat akademis guna mencapai gelar Sarjana hukum. 2. Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi khususnya pada bidang penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa. 3. Untuk perkembangan ilmu pengetahuan hukum. 1.5.2. Tujuan Khusus 1. Untuk mengetahui pengaturan mengenai penanaman modal asing terkait tenaga kerja Indonesia. 2. Untuk mengetahui upaya-upaya pemerintah terkait penanaman modal asing guna meningkatkan kesejahteran tenaga kerja Indonesia. 1.6. Manfaat Penelitian 1.6.1. Manfaat Teoritis Hasil penelitian ini secara teoritis akan bermanfaat sebagai pengembangan ilmu hukum khususnya mengenai pengaturan penanaman modal asing terkait tenaga kerja Indonesia.
13
1.6.2. Manfaat Praktis 1. Bagi mahasiswa sebagai bahan pembelajaran didalam menuangkan pikiran secara ilmiah dengan membandingkan antara teori dengan praktek. 2. Bagi fakultas sebagai bahan bacaan bagi mahasiswa yang ingin melakukan penelitian tentang pengaturan penanaman modal asing terkait tenaga kerja Indonesia. 1.7. Landasan Teoritis Dewasa ini penanaman modal sangatlah penting. Dengan penanaman modal dapat mempercepat pembangunan perekonomian suatu negara terutama negaranegara berkembang. Penanaman modal adalah terjemahan dari bahasa Inggris “Investment”. Istilah investasi lebih sering digunakan dalam dunia usaha sedangkan istilah penanaman modal digunakan dalam perundang-undangan. Penanaman Modal diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Pasal 1 angka 1 yang dimaksud dengan penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia. Investasi menurut Sunariyah adalah penanaman modal untuk satu
14
ataupun lebih aktiva yang dimiliki dan biasanya berjangka waktu lama dengan harapan untuk mendapat keuntungan di masa-masa yang akan datang.11 Penanaman modal asing tidak terlepas dari adanya penanam modal asing dan modal asing. Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, “penanam modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing”. Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, “penanam modal asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia”. Modal diartikan sebagai uang pokok atau barang apa yang digunakan sebagai dasar atau bekal untuk mencapai suatu maksud. 12 Sedangkan modal menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis. Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, modal asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.
11.
Sunariyah, 2003, Pengantar Pengetahuan Pasar Modal, edisi ke tiga, UPP-AMP YKPN, Yogyakarta, hal. 4. 12. W. J. S. Poerwadarminto, 1976, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, hal. 635.
15
Penanaman modal asing diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Pasal 1 angka 3 menyatakan yang dimaksud dengan penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri. Penanaman modal sesuai Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal diselenggarakan berdasarkan asas : a. b. c. d. e. f. g. h. i. j.
kepastian hukum; keterbukaan; akuntabilitas; perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara; kebersamaan; efisiensi berkeadilan; berkelanjutan; berwawasan lingkungan; kemandirian; dan keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Tujuan penyelenggaraan penanaman modal : a. b. c. d. e. f. g.
meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional; menciptakan lapangan kerja; meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan; meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha nasional; meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional; mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan; mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri; dan h. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
16
Sesuai dengan bunyi Pasal 3 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal tujuan penyelenggaran penanaman modal, antara lain untuk menciptakan lapangan pekerjaan dan Pasal 3 ayat (2) huruf h yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan banyaknya lapangan pekerjaan maka banyak orang akan mendapat pekerjaan dan tenaga kerja akan sejahtera. Menurut Kamus Bahasa Indonesia pengertian sejahtera adalah keadaan aman sentosa dan makmur. 13 Sedangkan kesejahteraan secara umum adalah keadaan yang baik, makmur dan berkecukupan dengan terpenuhinya segala kebutuhan primer, sekunder maupun tersier. Kesejahteraan hidup seseorang dalam realitanya memiliki
banyak indikator keberhasilan
yang dapat
diukur.
Kesejahteraan masyarakat menengah kebawah dapat direpresentasikan dari tingkat hidup masyarakat ditandai oleh terentaskannya kemiskinan, tingkat kesehatan yang lebih baik, peningkatan pendidikan dan produktivitas masyarakat. Yang dimaksud tenaga kerja menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 angka 2 adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Menurut Dr. Hamzah S.H, tenaga kerja meliputi tenaga kerja yang bekerja di dalam maupun di luar hubungan kerja dengan alat produksi utamanya dalam proses produksi tenaga kerja itu sendiri, baik tenaga, fisik maupun pikiran. Sedangkan menurut DR. Payaman Simanjuntak tenaga kerja adalah penduduk yang sudah atau sedang
13.
480.
Panji Gunawan, 2015, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Pustaka Gama, Jakarta, hal
17
bekerja, yang sedang mencari pekerjaan, dan yang melaksanakan kegiatan lain seperti bersekolah dan mengurus rumah tangga.14 Tenaga kerja yang diterima bekerja di suatu tempat atau perusahaan dan mendapat upah/imbalan maka ia akan disebut sebagai pekerja/buruh. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. 1.8. Metode Penelitian Metode penelitian adalah cara-cara berpikir dan berbuat, yang dipersiapkan dengan baik untuk mengadakan penelitian guna mencapai tujuan. 15 Metode penelitian normatif mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku, sumber bahan hukum menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.16 1.8.1. Jenis Penelitian Penelitian yang digunakan penulis dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan norma. Sistem norma yang
14.
Sendjun H. Manulung, 1998, Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia, PT. Rineka Citra, Jakarta, hal. 3. 15. Kartini Kartono, 1995, Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmiah Hukum, Dalam Hilman Adikusuma, Penerbit Mandar Maju, Bandung, hal. 58. 16 . Sunaryati Hartono, 1994, Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad ke-20, Alumni, Bandung, hal. 131.
18
dimaksud adalah mengenai asas, norma, kaidah dari peraturan perundangundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin (ajaran).17 1.8.2. Jenis Pendekatan Pendekatan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus dimana dalam hal ini penulis menelaah Undang-Undang terkait atau aturan-aturan hukum yang berlaku khususnya terhadap Pengaturan Penanaman Modal Asing Terkait Tenaga Kerja Indonesia. 1.8.3. Sumber Bahan Hukum Untuk menunjang pembahasan terhadap permasalahan dalam skripsi ini, sumber bahan hukum diperoleh dari : 1) Sumber Bahan Hukum Primer Dalam penulisan skripsi ini bahan hukum primer diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahan hukum primer yang digunakan : 1.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
3.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
17 .
Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, 2010, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hal. 34.
19
4.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
5.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
6.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
7.
Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.
8.
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun.
9.
Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan Untuk Penanaman Modal Di Bidang Usaha Tertentu Dan/Atau Di Daerah-Daerah Tertentu. 11. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum. 12. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Pencapaian Kebutuhan Hidup Layak. 13. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing.
20
14. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal. 15. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman Dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal. 16. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2009 tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik. 2) Sumber Bahan Hukum Sekunder Sumber bahan hukum sekunder dalam skripsi ini yaitu diperoleh dari literatur-literatur, buku-buku, jurnal, artikel, dan lain-lain yang relevan dengan permasalahan yang diangkat. 3) Sumber Bahan Hukum Tersier Sumber bahan hukum tersier dalam skripsi ini diperoleh dari Kamus Hukum. 1.8.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam skripsi ini adalah teknik sistem kartu (card system). Setelah bahan hukum tersebut diperoleh selanjutnya dibuat catatan mengenai hal-hal yang dianggap penting pada kartukartu, dengan ukuran tertentu, yakni :18 a. Kartu kutipan dipergunakan untuk mencatat atau mengutip bahan hukum beserta sumber dari mana bahan hukum tersebut diperoleh (nama
18.
Soerjono Soekanto dan Sri Pamudji, 1985, Pengantar Penelitian Normatif, Rajawali Pers, Jakarta, hal. 13.
21
pengarang/penulis, judul buku atau artikel, impresum, halaman dan lain sebagainya). b. Kartu bibliografi dipergunakan untuk mencatat sumber bacaan yang dipergunakan. Kartu ini sangat penting dan berguna pada waktu peneliti menyusun daftar kepustakaan sebagai bagian penutup laporan penelitian yang ditulis sebelumnya. 1.8.5. Teknik Analisis Bahan Hukum Setelah bahan hukum yang dibutuhkan terkumpul, maka bahan hukum tersebut akan diolah dan dianalisa dengan menggunakan teknik pengolahan bahan hukum secara kualitatif. Yang dimaksud dengan teknik pengolahan bahan hukum secara kualitatif adalah dengan memilih bahan hukum dengan kualitasnya untuk dapat menjawab permasalahan yang diajukan.
19
Setelah melalui proses
pengolahan dan analisis kemudian bahan hukum disajikan secara deskriptif analisis. Deskriptif artinya pemaparan hasil penelitian secara sistematis dan menyeluruh menyangkut fakta yang berhubungan dengan permasalahan penelitian. Sedangkan analisis artinya fakta yang berhubungan dengan penelitian dianalisis secara cermat, sehingga kemudian didapatkan kesimpulan hasil penelitian.
19.
Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Cet.IV, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 47.
