1
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Kebutuhan akan tanah dari tahun ke tahun semakin meningkat hal ini sejalan dengan bertambahnya jumlah penduduk dan meningkatnya kebutuhan lain yang berkaitan dengan tanah. Sementara lahan yang tersedia bersifat tetap tidak bisa bertambah. Hal ini sangat mempengaruhi keadaan pertanian di Indonesia yang terkenal dengan negara agraris karena semakin lama tanah pertanian menjadi sempit. Dalam perkembangannya tanah menjadi semakin penting, karena tanah sebagai sumber daya alam yang dapat dinilai keberadaannya terbatas untuk menampung berbagai aktivitas manusia yang terus berkembang. Menurut Muchtar Wahid sementara itu tanah dalam hubungannya dengan penggunaan tanah mempunyai kedudukan sangat penting dalam kehidupan dan penghidupan manusia, karena tanah dapat dimanfaatkan secara horizontal maupun vertikal. Hal itu dapat diamati dari fungsi tanah sebagai berikut 1: 1. Hasil, apabila dilihat sebagai barang tambang maka tanah sebagai hasil penambangan dibutuhkan secara luas dalam pembangunan fisik. 2. Penghasil, apabila dilihat dari sudut tempat tumbuhnya tanaman, maka tanah adalah penghasil sumber daya hutan, tanaman pangan dan berbagai jenis tanaman lainnya. 3. Tempat, di atas nama mahkluk hidup melaksanakan kegiatan kehidupannya, disamping juga merupakan tempat tersimpannya sumberdaya tambang dan sumber daya air.
1
Muchtar Wahid, 2008, Memaknai Kepastian Hukum Hak Milik Atas Tanah (Suatu Analisa dengan Pendekatan Terpadu Secara Normatif dan Sosiologis), Republika, Jakarta, hal. 3.
2
Dengan demikian maka jelaslah bahwa tanah sebagai sumber utama bagi kehidupan manusia serta mempunyai fungsi penting, yang telah dikaruniakan oleh Tuhan Yang Maha Esa sebagai tumpuan masa depan kesejahteraan manusia itu sendiri. Tanah juga merupakan titik temu kepentingan di atasnya, lebih-lebih bila belum ditetapkan kepastian hukum kepemilikannya. Sedangkan dalam dimensi hukum, tanah merupakan benda yang termasuk ke dalam hak-hak sosial manusia yang memerlukan penguatan hukum agar dapat dipertahankan kepada pihak lain. Hal ini dilandasi oleh suatu kesadaran bahwa tanah mempunyai arti yang sangat penting bagi manusia sebagai manusia pribadi maupun masyarakat, bagi pembangunan, bagi negara serta bagi petani, tanah bukan hanya penting dari segi ekonomis tetapi lebih dari itu. Bahwa tanah dapat dipakai sebagai kriteria terhadap posisi sosial, karena di dalam masyarakat pedesaan posisi sosial atau sering disebut derajat manusia sangat erat hubungannya dengan kepemilikan tanah. Tanah merupakan permukaan bumi di daratan maupun di bawah air, termasuk apa yang terkandung di dalamnya. Tanah adalah tubuh alamiah yang terdiri dari lapisan dan mineral unsur ketebalan variabel, ini terdiri dari partikel rusak batuan yang meliputi pelapukan dan erosi 2. Tanah merupakan permukaan salah satu kebutuhan primer masyarakat luas. Tanah sangat banyak fungsinya antara lain : untuk tempat tinggal (papan), tempat bercocok tanam (pangan), selain itu juga mempunyai nilai investasi yang tinggi. Hal ini dapat dilihat dari
2
Wikipedia, ensiklopedia bebas (2010/10/24), “Tanah”. http://translate.google.co.id/translate?hl=id&langpair=en|id&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Clima te_change_and_agriculture, diakses 25 Oktober 2010 pukul 17.13 WIB.
3
harga tanah dari tahun ke tahun semakin melambung tinggi. Tanah merupakan kebutuhan primer untuk berlangsungnya kehidupan manusia baik untuk tempat tinggal ataupun sebagai media tanam yang biasa disebut lahan pertanian. Pertanian adalah penggunaan secara ekonomis dan berkelanjutan atas tanah subur untuk menghasilkan produksi tanaman (produksi primer antara lain : bahan pangan, pakan dan bahan mentah teknis) dan produksi hewan atau produksi sekunder. Tanah pertanian pemanfaatannya untuk pertanian, perkebunan, perikanan, tempat penggembalaan ternak (tanah anggonan), tanah belukar bekas ladang dan hutan yang menjadi tempat pencaharian bagi yang berhak. Salah satu fungsi tanah adalah untuk lahan pertanian akan tetapi dalam perkembangannya lahan pertanian mengalami permasalahan yang cukup serius akibat dari pertambahan jumlah penduduk. Serta perkembangan ekonomi dan industri yang mengakibatkan terjadinya kemunduran tanah, degradasi dan alih fungsi lahan pertanian pangan.
Degradasi tanah bukan satu-satunya masalah serius dalam pertanian karena selain degradasi tanah, lahan pertanian juga menghadapi alih fungsi lahan. Hal ini diakibatkan dari meningkatnya jumlah penduduk. Lahan pertanian pangan dialih fungsikan ke lahan pertanian non pangan. Misalnya : lahan pertanian yang biasanya menanam padi, umbi-umbian ataupun yang menanam palawija dialih fungsikan menjadi lahan pertanian yang menanam pohon karet, pohon pinus dan lain sebagainya yang tidak termasuk dalam bahan pangan. Banyak juga lahan pertanian dialih fungsikan menjadi lahan non pertanian, misalnya : untuk
4
pemukiman penduduk, bidang industri, bidang jasa, infrastruktur jalan dan lain sebagainya. sehingga tidak ada jaminan ketersediaan lahan dan kebutuhan pangan rakyat Indonesia.
Pangan adalah urusan hidup atau mati suatu bangsa, oleh karenanya pemenuhan hak rakyat atas pangan merupakan pilar utama untuk menegakkan hak azasi manusia (HAM) yang paling mendasar. Ketahanan pangan nasional dapat diwujudkan apabila kebutuhan pangan bagi setiap rumah tangga dapat terpenuhi secara cukup baik jumlah dan mutunya, aman, merata dan terjangkau. Ketahanan pangan nasional hanya dapat diwujudkan jika dan hanya jika ketersedian lahan pertanian pangan dapat dijamin secara berkelanjutan. Untuk tersedianya lahan pertanian secara berkelanjutan bagi penyediaan pangan nasional, harus dilakukan upaya pengendalian alih fungsi lahan pertanian secara effektif disertai upaya perluasan lahan (ekstensifikasi) dengan memanfaatkan lahan potensial yang tersedia serta menjaga dan memelihara kualitas lahan pertanian yang ada sepanjang waktu.
Menurut Suhartanto, alasan ekonomi senantiasa melatar belakangi dan menjadi faktor pendorong terjadinya alih fungsi lahan pertanian antara lain 3: a. Nilai pajak tanah yang diperoleh dari usaha pertanian senantiasa lebih rendah dibanding nilai pajak tanah untuk sektor non pertanian (perumahan, jasa, industri, infrastrukur jalan). b. Kesejahteraan petani yang masih tertinggal. 3
Suhartanto (2009/07/13), ”Ketersediaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Untuk Menjaga Ketahanan Pangan”. http://www.google.co.id/m?oe=UTF 8&source=wax&hl=id&q=Ketersdiaan%20Lahan%20Pertanian%20Pangan%20Secara%20B erkelanjutan%20Untuk%20Menjaga%20Ketahanan%20Pangan. Diakses 17 Juni 2010 pukul 10.33 WIB.
5
c. Kepentingan pemerintah daerah di era otonomi daerah khusunya terkait penerimaan pendapatan daerah (PAD), ada anggapan sektor pertanian tidak memberikan keuntungan signifikan.
Dampak alih fungsi lahan pertanian terhadap ketahanan pangan dalam jangka pendek belum terlalu signifikan, namun dalam jangka panjang tanpa upaya komprehensif untuk menghentikannya berpotensi mengancam keberlanjutan ketahanan pangan nasional. Alih fungsi lahan pertanian harus dicegah karena sifatnya yang irreversible dan permanen, artinya ketika lahan pertanian telah berubah fungsi kapanpun sulit untuk dapat berubah kembali ke fungsi pertanian. Disamping itu alih fungsi lahan pertanian berdampak sangat buruk bagi bangsa dan rakyat Indonesia.
Masih menurut Suhartanto, dampak buruk yang ditimbulkan dari alih fungsi lahan antara lain 4: a. Berpotensi mengancam ketahanan pangan nasional. b. Proses pemiskinan petani karena kehilangan aset pokok untuk sumber mata pencahariannya. c. Pengangguran karena lenyapnya lahan pertanian yang mampu menyerap angkatan kerja sampai 46 %. d. Pemubaziran investasi yang telah ditanam pemerintah (terutama irigasi). e. Degradasi budaya masyarakat di pedesaan. f. Menurunnya fungsi lingkungan hidup.
Hal inilah salah satu faktor yang mendorong terbitnya Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang telah di sahkan pada tanggal 14 Oktober 2009 dan untuk
4
Ibid.
6
selanjutnya disingkat menjadi Undang-undang PLPPB. Selain itu Undang-undang PLPPB ini merupakan pengaturan lebih lanjut dari Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yang memiliki tujuan yang sehat yakni mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan berlandaskan wawasan nusantara dan ketahanan nasional.
Keberadaan Undang-undang PLPPB ini sangatlah penting karena mempuyai tujuan melindungi lahan pertanian untuk menjamin ketersediaan dan kebutuhan pangan rakyat Indonesia agar terwujud ketahanan pangan nasional. Serta melindungi kawasan pertanian agar berlanjut untuk masa sekarang dan masa yang akan datang. Seperti halnya yang tercantum dalam Pasal 3 poin a Undangundang Nomor 41 Tahun 2009 tentang PLPPB yang menyebutkan “melindungi kawasan dan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan”.
Untuk itu perlu adanya penetapan kawasan pertanian pangan berkelanjutan di seluruh Indonesia dengan melihat sangat pentingnya pelestarian lahan-lahan pertanian pangan setempat, terutama pada lahan-lahan subur dan selama ini menjadi andalan pasokan pangan yang benar-benar harus dilindungi dari alih fungsi. Selain perlindungan lahan pertanian pangan secara fisik dari ancaman dan gangguan alih fungsi lahan, juga untuk mengembangkan lahan tersebut agar fungsinya dapat lebih optimal dan lebih produktif untuk menunjang peningkatan produksi dan kesejahteraan petani.
7
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, perlu dilakukan kajian tentang Pasal 3 poin a Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang PLPPB khususnya di Kabupaten Malang.
B. Rumusan Masalah 1. Bagaimana prospek penerapan Pasal 3 (a) Melindungi Kawasan dan lahan
Pertanian Pangan Secara Berkelanjutan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang PLPPB di Kabupaten Malang? 2. Faktor-faktor apa yang menjadi kendala dalam penerapan Pasal 3 (a)
Melindungi Kawasan dan lahan Pertanian Pangan Secara Berkelanjutan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang PLPPB di Kabupaten Malang dan Dinas yang terkait lainnya? C. Tujuan Penelitian 1. Untuk mengetahui prospek penerapan Pasal 3 (a) Undang-undang Nomor
41 Tahun 2009 Tentang PLPPB di Kabupaten Malang. 2. Untuk mengetahui lebih jelas dan mendalam mengenai kendala dalam
penerapan Pasal 3 (a) Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang PLPPB di Kabupaten Malang dan Dinas yang tertkait lainnya?
D. Manfaat Penelitian
Dengan dilakukannya penulisan atas permasalahan yang diangkat dalam penulisan hukum, diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritik maupun praktis bagi :
8
1.
Kepentingan Teoritis : Hasil penelitian ini diharapkan agar dapat memberikan masukan serta mengembangkan teori-teori dalam aspek ilmu hukum khususnya bagi ilmu pertanahan berkenaan dengan Perlindungan kawasan pertanian dan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan.
2.
Manfaat Praktis a. Bagi Penulis Untuk menambah wawasan sekaligus pengetahuan secara praktis dan aplikatif
kepada penulis dalam hal perlindungan lahan pertanian
pangan berkelanjutan dan berguna untuk memenuhi persyaratan akademik untuk mendapatkan gelar kesarjanaan ilmu hukum b. Bagi Masyarakat Diharapkan dapat memberikan pengetahuan hukum bagi semua masyarakat khususnya para petani dalam hal perlindungan kawasan pertanian dan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan. c. Bagi Pemerintah Kabupaten Malang. Diharapkan dapat memberikan gambaran seberapa pentingnya perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan terutama melindugi kawasan pertanian dan lahan pertanian secara berkelanjutan, baik melindungi dari ancaman alih fungsi lahan. Sehingga tidak menganggu proses berlangsungnya kehidupan mahluk hidup dan mempertahankan keseimbngan lingkungan hidup. Selain itu diharapakan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Khusunya Kabupaten Malang untuk menyusun
9
agenda pembuatan Peraturan lebih lanjut mengenai Undang-undang PLPPB. d. Bagi Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Malang. Diharapkan dapat memberikan pengetahuan hukum bagi Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Malang, dalam hal perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan terutama melindungi kawasan dan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan.
E. Metode Penelitian
Dalam penelitian
ini, peneliti menggunakan Penelitian Hukum
Eksplorasi “Exploration Legal Research” dan yang menjadi obyek tinjauan adalah Pasal 3 (a) Undang-undang PLPPB adapun metode yang digunakan adalah : 1. Metode Pendekatan Metode pendekatan yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan “Yuridis Sosiologis”, yakni melihat hukum sebagai prilaku manusia dalam masyarakat. 2. Lokasi Penelitian Dalam menyusun pnulisan hukum ini, penulis mengambil lokasi penelitian di beberapa tempat tentunya yang berkaitan dengan judul yang diangkat, yakni Kantor Dinas Pertanian dan Perkebunan : Lokasi ini dipilih karena berkaitan dengan judul yang diangkat mengenai prospek penerapan Pasal 3 (a) Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009
10
Tentang PLPPB. Selain itu di lokasi inilah peneliti dapat memperoleh keterangan atau informasi khususnya mengenai prospek kedepan dibidang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan kendala-kendala dalam melaksanakan penerapan tersebut.
3. Sumber Data Dalam penulisan ini, jenis-jenis data dan bahan-bahan hukum yang digunakan adalah : a. Data Primer Data primer adalah data yang dikumpulkan, diolah dan disajikan oleh penulis yang didapat dari lokasi penelitian secara langsung, baik dari hasil wawancara langsung dengan narasumber. b. Data Sekunder Data sekunder adalah data yang diproleh melalui bahan kepustakaan yaitu dengan mengumpulkan data dari literatur-literatur yang ada, peraturan perundang-undangan seperti Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang PLPPB, media cetak, artikel, internet dan karya ilmiah yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat penulis. 4. Teknik Pengumpulan Data Dalam memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data melalui:
11
a. Wawancara Penulis
melakukan
wawancara
dengan
mengajukan
beberapa
pertanyaan quisioner kepada beberapa narasumber. Dan melakukan dokumentasi berupa mencatat pernyataan-pernyataan dari responden. 1) Populasi Penelitian : Dalam penelitian ini peneliti menunjuk Kabupaten Malang, hal ini dilakukan karena sesuai dengan permasalahan yang diangkat yang mana Kabupaten Malang sebagai populasi penelitian atau keseluruan obyek penelitian. 2) Sampel Penelitian : Dalam penelitian ini yang ditunjuk sebagai sampel penelitian adalah instansi yang terkait dengan permasalahan yang diangkat oleh peneliti yang berada di Kabupaten Malang yakni Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Malang. 3) Responden : Dalam penelitian ini peneliti menunjuk beberapa orang dari instansi yang tersebut di atas untuk dijadikan responden yang tentunya berkompeten dalam bidangnya, dan berkaitan dengan permasalahan yang diangkat yaitu, Dinas Pertanian dan Perkebunan : -
Ir. Bambang Pujo Leksono selaku Kepala Seksi Tata Guna Lahan dan Air.
-
Ir. Mochammad Rony selaku Kepala Seksi Pengolahan Hasil Tanaman Perkebunan.
12
-
Bapak Edy Purwanto selaku UPTD Pertanian dan Perkebunan di Tumpang.
-
Bapak Filianus Jehamat. SP. Selaku Staff Kepala Sub Bagian Tata Guna Lahan dan Air.
-
Bapak Beny Minarto S.E. selaku Staff Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
b. Dokumentasi Dokumentasi yaitu metode pengumpulan data dengan cara mempelajari dan mencatat dari data-data yang terkumpul dalam kajian pustaka. Dalam hal ini kajian pustaka di atas dimaksudkan sebagai bentuk penegas sistematika kalimat yang tersusun dengan cara menyusun, menemukan, mencari, mempelajari dan menganalisis serta mencatat data-data yang didapat dari berbagai literatur sebagaimana tersebut dalam data sekunder yang tentunya berkaitan dengan penulisan ini. 5. Analisa Data penelitian Analisis data yang digunakan dalam penulisan eksplorasi adalah deskriptif kualitatif yaitu dengan menggambarkan secara jelas dan sistematis fenomena dalam penerapan perlidungan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Malang, serta kendala-kendala yang dihadapi dan menghubungkannya dengan ketentuan dalam teori dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang diangkat untuk selanjutnya ditarik kesimpulan.
13
F. Sistematika Penulisan
Dalam penulisan ini, penulis menyajikan dalam IV (empat) BAB, dengan harapan mempunyai sistematika yang dapat membantu dan memudahkan untuk mengetahui dan memahaminya, karena karya ini penulis mengaharapkan bukan sekedar penyusunan draft belaka, namun mampu mengesankan sebagai susunan pikiran atau ide atas data yang diperoleh melalui riset lapang yang teratur, logis dan konsisten sehingga mampu mempunyai nilai lebih atas kesatuan ide tersebut. Adapun sistematika penulisan yang dimaksud adalah sebagai berikut : Bab I
Pendahuluan Dalam bab ini penulis menguraikan tentang latar belakang dan alasan tentang ketertarikan mengangkat permasalahan mengenai perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, juga berisi rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penulisan, metode penelitian beserta sistematika penulisan.
Bab II
Tinjauan Pustaka Dalam bab ini, penulis menjelaskan tentang kerangka kerja dasar kajian yaitu mengenai pengertian–pengertian pokok, pendapat para ahli, serta kajian pustaka ataupun kajian yuridis berdasarkan ketentuaan hukum yang berlaku yang menjadi kerangka ilmiah berkenaan
dengan
berkelanjutan.
perlindungan
lahan
pertanian
pangan
14
Bab III
Pembahasan Dalam bab ini, penulis menjelaskan pembahasan permasalahan yang menjadi fokus kajian/hasil analisis penulis, yang berusaha untuk disajikan secara analisis obyektif berdasarkan bahan hukum dan data sumber rujukan teoritis/normatif yang telah penulis paparkan dalam bab sebelumnya.
Bab IV
Penutup Dalam bab ini, terdiri dari kesimpulan yang dapat ditarik dari penulisan ini, serta sebuah saran yang penulis sumbangkan berkaitan dengan kesimpulan yang telah ditarik dari permasalahan yang telah dipaparkan dalam pembahasan dengan harapan mampu menjadi rekomendasi terhadap pihak-pihak yang berkepentingan khususnya dan masyarakat luas pada umumnya. Sehingga mampu terurai sebab akibatnya maka, penulisan ilmiah ini mampu memberikan kontribusi yang sangat penting dan berguna bagi pihak yang berkepentingan.
