1
BAB I PENDAHULUAN A. Kasus Posisi PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia atau yang kita kenal dengan TPI ini terlilit hutang ke berbagai pihak dengan nominal Rp 1,7 Triliun, karena hutang tersebut hampir jatuh tempo memaksa Ny. Siti Hadiyanti Rukmana untuk meminta bantuan kepada Investor dalam hal ini PT. Berkah Karya Bersama untuk mengatasi hutang PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia. Pada Tanggal 23 Agustus 2002 PT. Berkah Karya Bersama, PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia dan Ny. Siti Hadiyanti Rukmana atas nama pemegang saham dan Sebagai kuasa untuk mewakili seluruh pemegang saham PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia melakukan Perjanjian yang dituangkan dalam Investment Agreement / Perjanjian Investasi, dalam Investment Agreement Pasal 13.4 terdapat Klausula Arbitrase yang mengikat Para Pihak untuk menyerahkan sengketa kepada Arbitrase bersifat final di dalam Perjanjian ini. Kesepakatan Para Pemegang Paham PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia terhadap syarat yang diajukan investor dalam hal ini PT. Berkah Karya Bersama dapat dilihat pada butir B dari Preambule
Investor
Agreement tertanggal 23 Agustus 2002 pada halaman 2 dikutip sebagai berikut:“Para pemegang saham sekarang telah setuju dengan investor
2
bahwa investor akan mendapatkan mayoritas kepemilikan saham di TPI dengan syarat Investor akan mendapatkan saham-saham di TPI dan Investor akan mengatur pengambilalihan beberapa hutang dari TPI seperti diuraikan dalam Perjanjian ini1”. Mengacu pada Investment Agreement yang mana para pihak sepakat bilamana PT. Berkah Karya Bersama menyediakan dana untuk pelunasan hutang PT. Cipta Televisi Pendidikan sebagai imbalannya maka PT. Berkah Karya Bersama akan mendapat 75% saham yang akan diterbitkan baru dan para pemegang saham lama hanya mendapat 25% saham PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia. Dalam Perjanjian PT. Berkah Karya Bersama tidak diharuskan melunasi seluruh Utang PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia dan sebagai investor hanya disepakati menyediakan dana US$55,000,000.00, maka sisa Utang PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia tersebut menjadi tanggung jawab Para Pemegang Saham TPI pada waktu itu. Kesepakatan ini ada dalam Investment Agreement tanggal 23 agustus 2002 pasal 3.1. Dalam investment agreement disepakati antara lain bahwa Berkah setuju untuk menyediakan dana bagi TPI hingga sejumlah US$55,000,000.00 yaitu2: a.
1 2
hingga sejumlah US$25,000,000.00 untuk mengambil bagian saham mayoritas di TPI(hingga maksimum sebesar
Putusan Mahkamah Agung Nomor : 238PK/PDT/2014, hal. 52. Ibid, hal. 35.
3
b.
75% dari seluruh modal saham yang ditempatkan dan disetor diTPI) sesuai syarat-syarat dan ketentuan- ketentuan share subscription agreement yangakan ditandatangani oleh dan antara TPI, Para pemegang saham eksisting TPI dan Berkah, dan; hingga US$ 30,000,000.00 untuk kembali pengambilalihan dan hutang - hutang TPI
Kesepakatan para pihak juga tercantum pada pasal 3.1. investment agreement tanggal 23 agustus 2002 tentang Pengeluaran/Penerbitan Saham pasal 3.1.1 Dengan tunduk pada share subscription agreement, investor akan mendapatkan saham yang akan diterbitkan oleh PT. TPI sebesar 75% (bagian awal saham akan dimiliki investor) dari total seluruh saham yang diterbitkan oleh TPI yang akan diterbitkan kemudian dengan dasar dilusi penuh saham-saham (saham yang dikeluarkan)3. Pada tanggal 3 juni 2003 Ny. Siti Hadiyanti Rukmana sebagai atas nama pribadi dan mewakili PT. Tridan, PT. Citra Lamtoro dan Yayasan Purna Bhakti sebagai Pemegang Saham PT. CTPI memberikan Surat Kuasa (power of attorney) tertanggal 3 Juni 2003 kepada PT. Berkah Karya Bersama untuk memanggil atau menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB). Surat Kuasa tanggal 3 Juni 2003 dipergunakan PT. Berkah Karya Bersama untuk mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia tanggal 21 Juli 2003 untuk Pergantian penggurus yang tertuang dalam pernyataan keputusan rapat PT. 3
Ibid., hal. 52.
4
Televisi Pendidikan Indonesia Nomor 34 tanggal 30 desember 2003 yang dibuat dihadapan Notaris SP Henny Singgih, SH. Pada tanggal 16 Maret 2005, Para Penggugat menyatakan telah mencabut surat kuasa (power of attorney) tertanggal 3 Juni 2003 yang nantinya akan dipergunakan oleh PT. Berkah Karya Bersama untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 18 Maret 2005. Pada tanggal 17 maret 2005 PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia melakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dan di hadiri seluruh pemegang saham PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia dan menghasilkan keputusan untuk merubah direksi, memberhentikan dengan hormat seluruh anggota direksi, dewan komisaris dan mengangkat direksi dan dewan komisaris baru. Hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ini teruang dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham nomor 114 tanggal 17 maret 2005 dan dibuat dihadapan Notaris Buntario Trigis Darmawa Ng, S.H., S.E., M.H., notaris di Jakarta dan telah dilaporkan kepada Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Tetapi ketika pendaftaran dilakukan oleh Notaris Buntario Trigis Darmawa Ng, S.H., S.E., M.H., secara online melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum) dibawah Instansi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sistem tersebut tidak bekerja semestinya,
5
karena hal tersebut Notaris Buntario Trigis Darmawa Ng, S.H., S.E., M.H., mengajukan permohonan perubahan anggaran dasar keputusan RUPSLB tanggal 17 Maret 2005 secara manual, tetapi karena sesuatu hal pencatatan tersebut gagal dilakukan karena ada dugaan permainan yang sengaja dilakukan oleh PT. Berkah Karya Bersama dengan operator sisminbakum PT. Sarana Rekatama Dinamika. Pada tanggal 18 Maret 2005 diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia yang di hadiri PT. Berkah Karya Bersama atas diberikannya surat kuasa (power of attorney) oleh Ny. Siti Hadiyanti Rukmana dan para pemegang saham PT. Televisi Pendidikan Indonesia tertanggal 3 Juni 2003 kepada PT. Berkah Karya Bersama, dengan diberiknnya surat kuasa tertanggal 3 Juni 2003 tersebut maka PT. Berkah Karya Bersama melakukan pengambilan keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Pada tanggal 18 Maret 2005. Hasil dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Pada tanggal 18 maret 2005 adalah persetujuan tentang cara transaksi antara Ny. Siti Hadiyanti Rukmana yang diwakili PT. Berkah Karya Bersama, persetujuan perubahan penggurus dan Perubahan Komposisi Pemegang Saham PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia serta telah sah mengubah hasil keputusan RUPSLB sebelumya. Kemudian hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada tanggal 18 Maret 2005 dicatatkan pada Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 16 dan 17 tanggal 18 Maret
6
2005 yang keduanya dibuat dihadapan Bambang Wiweko S.H., M.H., Notaris di Jakarta dan berhasil didaftarkan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanpa ada kendala. RUPSLB kembali dilakukan PT. Berkah Karya Bersama pada Tanggal 19 Oktober 2005 dan dituangkan pada Akta Pernyataan Keputusan Rapat nomor 128 pada tanggal 19 Oktober 2005 yang dibuat dihadapan Sujipto S.H., Notaris di Jakarta dan pada tanggal 19 Oktober 2005. Kemudian Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia selanjutnya terjadi pada tanggal 23 Desember 2005. 1. Kasus Posisi Pada Tingkat Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Pada tanggal 11 januari 2010 Ny. Siti Hadiyanti Rukmana, PT. Tridan Satriaputra Indonesia, PT. Citra Lamtoro Gung Persada dan Yayasan Purna Bhakti Pertiwi melaui Kuasa Hukumnya mengajukan Gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan terdaftar dengan Nomor Gugatan 10/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Pst atas dasar Perbuatan Melawan Hukum yang ditujukan kepada PT. Berkah Karya Bersama (T-I), PT. Sarana Rekatama Dinamika (T-II), PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia (TT-I), Artine Savitri Utomo (TT-II), Sang Nyoman Suwisma (TT-III), Bambang Wiweko SH, MH. (TT-IV), Sujipto SH (TT-V), Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (TT-IV). Sebagai pihak yang merasa dirugikan Para Penggugat mengajukan Pokok Gugatan berdasarkan:
7
1. Dilakukannya pengambilan keputusan pada Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 18 maret 2005 oleh PT. Berkah Karya Bersama (Tergugat I) dengan merubah komposisi susunan pemegang saham PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia (Turut Tergugat I). 2. Diduga adanya sabotase pada pendaftaran secara online sehingga Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada tanggal 17 maret 2005 gagal dicatatkan yang dilakukan PT. Sarana Rekatama Dinamika selaku operator Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik IndonesiaPT. Sarana Rekatama Dinamika (Tergugat II). Pada tanggal 18 agustus 2010 Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengeluarkan Putusan Sela nomor 10/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Pst : Pertimbangan hakim didasarkan pada klausul nomor 13 Invesment Agreement yaitu tentang hukum yang berlaku dan yuridiksi disebutkan bahwa segala sengketa yang timbul antara para pihak dari atau perjanjian ini termasuk namun tidak terbatas pada kenyataan yang berhubungan dengan penafsiran, pelaksanaan, keabsahan, keberlakuan perjanjian ini dan pengakhiran hak-hak dan kewajiban setiap pihak akan diselesaikan secara musyawarah dan jika tidak dapat diselesaikan secara musyawarah oleh para pihak, maka akan diselesaikan secara ekskusif dan berkekuatan hukum tetap oleh Arbitrase di Jakarta sesuai dengan peraturan Badan Arbitrase Nasional Indonesia.
8
Para pihak yang terkait dengan gugatan a quo dan para pihak yang terdapat dalam invesment agreementterdapat perbedaan dimana para pihak yang terdapat dalam gugatan a quo selain tergugat-I, tergugat-II dan turut tergugat-I juga terdapat pihak turut tergugat-II
sampai dengan turut
tergugat-VI. Bahwa pihak tersebut tidak terikat dengan invesment agreementyang diadakan oleh tergugat-I, turut tergugat-I dan para penggugat. Bahwa sehubungan dengan kewenagan Badan Arbitrase terdapat ketentuan pada Pasal 4 undang-undang arbitrase dan aternatif penyelesaian sengketa : (1)
Dalam hal para pihak telah menyetujui bahwa sengketa di antara mereka akan diselesaikan melalui arbitrase dan para pihak telah memberikan wewenang, maka arbiter berwenang menentukan dalam putusannya mengenai hak dan kewajiban para pihak jika hal ini tidak diatur dalam perjanjian mereka.
(2)
Persetujuan untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dimuat dalam suatu dokumen yang ditandatangani oleh para pihak.
Bahwa dengan demikian apabila dalam dokumen tidak terdapat pihakpihak yang termaksud dalam perjanjian maka pihak tersebut tentu saja tidak terikat dengan ketentuan tentang Arbitrase.
9
Bahwa dengan demikian Majelis Hakim Menolak
Eksepsi
kompetensi absolute dari Tergugat I (PT. Berkah Karya Bersama), Turut Tergugat I (PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia) dan Turut Tergugat III (Sang Nyoman Suwisma), dan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyatakan berwenang mengadili perkara No. 10/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Pst, untuk itu pemeriksaan perkara a quo dilanjutkan. Pada tanggal 23 september 2010 Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengeluarkan
Putusan
Sela
Intervensi
nomor
10/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Pst: Bahwa majelis hakim mencermati permohonan intervensi majelis berkesimpulan, pemohon intervensi adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara yang sedang berjalan antara Penggugat dan Tergugat, Pemohon Intervensi adalah Direktur Utama dari PT. Sarana Rekatama Dinamika (Tergugat-II) pada saat kejadian tahun 2005 sebagaimana alasan-alasan yang diajukan oleh para penggugat sebagai dasar gugatan. Dengan demikian Majeis Hakim Mengabulkan Permohonan Intervensi dari Pemohon Intervensidan menetapkan Pemohon Intervensi (Yohanes Waworuntu
S.E.)
sebagai
pihak
dalam
perkara
No.
10/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Pst., sehingga biaya perkara ditangguhkan hingga putusan akhir.
10
Pada tanggal 10 maret 2011 Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengeluarkan
Putusan
Sela
Intervensi
nomor
10/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Pst : Pemohon Intervensi dalam permohonannya adalah Hendry Suparman selaku pemegang 1.500.000 lembar saham pada Media Nusantara Citra, Tbk. Bahwa menurut pasal 98 nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan terbatas bahwa yang berhak mewakili perseroan baik didalam maupun diluar adalah direksi perseroan dengan demikian Hendry Suparman selaku pemegang 1.500.000 lembar saham pada Media Nusantara Citra, Tbk. Dengan demikian Majelis Hakim Menolak Permohonan Intervensi Hendry Suparman terhadap perkara a quo sehingga biaya perkara ditangguhkan hingga putusan akhir. Pada tanggal 14 april 2011 Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengeluarkan
Putusan
nomor
10/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Pst
yang
amarnya sebagai berikut : Pertimbangan Majelis Hakim bahwa penyelenggaraan RUPLSB tanggal 17 maret 2005 yang dilaksanakan oleh Para Penggugat telah memenuhi ketentuan Anggaran Dasar PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia dan ketentuan dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dan dengan demikian menurut hemat Majelis penyelenggaraan RUPLSB tanggal 17 maret 2005 sah menurut hukum.
11
Bahwa tanggapan dari Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Turut Tergugat VI) bahwa pembukaan akses dilakukan dengan tanpa hak oleh PT. Sarana Rekatama Dinamika (Tergugat II) sehingga akta nomor 114 tanggal 17 maret 2005 yang dibuat dihadapan Notaris Buntario Tigris Darmawa Ng, SH., menjadi tehalang atau terblokir oleh sistem pada Sitem Administrasi Badan Hukum (sisminbakum). Bahwa wewenang pemblokiran dan pembukaan akses hanya terdapat pada pejabat berwenang yang seharusnya persetujuan di Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum. Bahwa Adanya pelampauan wewenang bahwa yang seharusnya menjadi tugas pokok dan fungsi Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum maka seluruh proses dan fungsi hukum dalam rangka persetujuan angka perubahan anggaran dasar perseroan terbatas menjadi batal. Bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisa hukum proses pengesahan Akta nomor 16 tanggal 18 maret 2005 yang dibuat dihadapan Notaris Bambang Wiweko menjadi tidak sah memiliki cacat hukum secara materiil (substansi hukum RUPLSB yang tidak memenuhi ketentuan Undang-undang) dan cacat hukum secara formiil (proses RUPLS tidak sah).
12
Selanjutnya muatan dalam 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang merupakan syarat dipenuhi dalam hak Perbuatan Melawan Hukum yaitu : a. Adanya tindakan yang melawan hukum b. Adanya kesalahan pada pihak yang melakukan c. Adanya Kerugian yang diderita Dalam Provosinya Pengadian Negeri Jakarta Pusat menolak seluruh tuntutan para penggugat.Dalam Eksepsi Pengadian Negeri Jakarta Pusat menolak seluruh eksepsi PT. Berkah Karya Bersama (Tergugat I), PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia (Turut Tergugat I), Sang Nyoman Suwisma (Turut Tergugat III). Dalam Pokok Perkara Pengadian Negeri Jakarta Pusat mengabulkan gugatan Para pengggat untuk sebagian danmenyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sehinggasah sesuai dengan hukum Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 17 maret 2005. Menyatakan batal dan tidak sah segala perikatan hukum dan akibat hukum dari Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ini tanggal 18 maret 2005, Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 19 oktober 2005 dan Hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 23 desember 2005. Menghukum Kementrian Hukum dan Hak Asasi
Manusia Republik
Indonesia (Turut Tergugat
VI)
untuk
mencatatkan hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. Cipta
13
Televisi Pendidikan Indonesia (Turut Tergugat I) tanggal 17 maret 2005 tertuang dalam akta nomor 114 yang dibuat dihadapan Buntario Tigris Darmawa Ng, SH., Notaris di Jakarta. Dalam IntervensiPengadian Negeri Jakarta Pusat menolak pencabutan keterangan Tergugat Intervensi (Yohanes Waworuntu S.E.) pada persidangan sebelumnya. 2. Kasus Posisi Pada Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Jakarta Pada Tingkat Pengadilan Tinggi Sang Nyoman Suwisma (Turut Tergugat III), PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia (Turut Tergugat I), PT. Berkah Karya Bersama (Tergugat I) mengajukan banding terhadap Putusan Sela tanggal 18 agustus 2010. PT. Berkah Karya Bersama (Tergugat I) mengajukan banding terhadap Putusan Sela Intervensi tanggal 23 september 2010. PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia (Turut Tergugat I), Sang Nyoman Suwisma (Turut Tergugat III), PT. Berkah Karya Bersama (Tergugat I), PT. Sarana Rekatama Dinamika (Tergugat II), Para Penggugat, Sutjipto,S.H. (Turut Tergugat V) mengajukan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 14 april 2011. Menimbang, Bahwa Permohonan Banding dari para Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang oleh karena permohonan banding tersebut secara formal Dapat Diterima.
itu
14
Pada Tingkat Banding Pegadilan Tinggi Jakarta Hakim memberi pertimbangan bahwa Gugatan Para penggugat berdasar pada sengketa yang berhubungan dengan invesment agreement, bahwa alasan PT. Berkah Karya Bersama melakukan RUPSLB tanggal 18 maret 2005 adalah dengan adanya Surat Kuasa (Power of Attoerney) tanggal 3 juni 2003. Bahwa Gugatan Para penggugat berdasar pada sengketa yang berhubungan mengenai pelaksanaan Perjanjian Investasi,bahwa Gugatan Para penggugat berdasar pada sengketa yang berhubungan dengan bidang perdagangan. Menimbang bahwa adanya pemblokiran yang dilakukan PT. Sarana Rekatama Dinamika dalam perkara aquo adalah gugatan tentang keabsahan RUPSLB tanggal 18 maret 2005 adalah kewenagan Badan Arbitrase Nasional Indonesia untuk mengadilinya. Bahwa yang menjadi pokok gugatan adalah kaitannya dengan invesment agreement tanggal 23 agustus 2002 dan pihak lain yang diikutsertakan dalam perkara bukanlah pihak yang mempunyai kepentingan terhadap masalah sengketa pokok tidak dapat dijadikan alasan untuk menyatakan perjanjian dalam arbitrase ini tidak dapat diterapkan. Bahwa Pada hari Jum,at tanggal 20 April 2012 Pengadian Tinggi Jakarta mengeluarkan Putusan Banding yang amarnya Menerima permohonan-permohonan banding dari PT. Berkah Karya Bersama, PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia,Sang Nyoman Suwima, PT. Sarana Rekatama Dinamika, Sutjipto, SH., dan Para Penggugat dalam hal ini
15
Nyonya Siti Hadiyati Rukmana, PT. Tridan Satria Putra Indonesia, PT. Citra Lamtoro Gung Persada, Yayasan Purna Bhakti Pertiwi. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri JakartaPusat terhadap Putusan Sela Nomor:10/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Pst,tanggal 18 Agustus 2010, Putusan Sela Intervensi Nomor : 10/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Pst., tanggal 23 September 2010 dan Putusan Nomor : 10/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Pst., tanggal 14 April 2011. Dalam Eksepsinya Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Menerima Eksepsi PT.BerkahKarya Bersama, PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia dan Sang Nyoman Suwima tentang Kompetensi Absolut dan Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berwenang untuk mengadili perkara ini. Dalam Pokok Perkara Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Menyatakan GugatanPara Penggugat dalam hal ini Nyonya Siti Hadiyati Rukmana, PT. Tridan Satria Putra Indonesia, PT. Citra Lamtoro Gung Persada, Yayasan Purna Bhakti Pertiwi dalam perkara ini tidak dapat diterima dan Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
16
3. Kasus Posisi Pada Tingkat Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Para Penggugat melakukan upaya hukum Kasasi di Mahkamah Agung dengan nomor kasasi 862 K/Pdt/2013. Pokok Permohonan Keberatan dari Pemohon Kasasi adalah: a. Judex Facti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta melanggar hukum karena lalai atau tidak memeriksa atau melanggar ketentuan Pasal 5 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. b. Judex Facti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup dalam memberikan putusan tentang Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang mengadili perkara a quo karena Judex Factimendasarkan pada Pasal 13.2investment agreement dikaitkan dengan Pasal 1 angka 1 dan 3 serta Pasal 3 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999. c. Judex Facti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mengabaikan atau tidak memberikan pertimbangan hukum sama sekali tentangperbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PT. Sarana Rekatama Dinamika (Tergugat II), sehingga Judex Facti Pengadilan Tinggi DKI Jakarta salah menerapkan Pasal 1 angka 1 dan 3 Undang Undang 30 Tahun 1999.
17
Para Pemohon Kasasiberalasan pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 20 April 2012 Nomor 629/Pdt/2011/PT.DKIkarena hakim telah salah menerapkan hukum dan melanggar hukum dalam memeriksa dan memutus perkara a quo. Mahkamah Agung berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan para para tergugat termasuk lingkup perbuatan melawan hukum, yang berada diluar isi kesepatakan investment agreement tertanggal 23 Agustus 2002, sehingga sengketa ini adalah merupakan kewenangan Peradilan Umum. Bahwa pertimbangan Mahakamah Agung Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sudah tepat dan diambil-alih menjadi pertimbangan Mahkamah Agung, kecuali mengenai tuntutan tentang gantikerugian karena tanpa perincian yang jelas. Pada Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung Republik Indonesia hari rabu, tanggal 2 Oktober 2013 diputuskan Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi dan Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 629/PDT/2011/PT.DKI tanggal 20 April 2012 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 10/Pdt.G/2010/PN.Jkt Pst. tanggal 14 April 2011.
18
4. Kasus Posisi Pada Tingkat Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Pada tanggal 20 januari 2014 PT. Berkah Karya Bersama melakukan upaya hukum Peninjauan Kembali dengan termohon peninjauan kembali Para Penggugat dan PT. Sarana Rekatama Dinamika. Pemohon Peninjauan Kembali beralasan dalam Putusan Kasasi Majelis kasasi melakukan kekeliruan yang nyata dengan menyatakan sengketa ini kewenangan Peradilan Umum dan bukan Kewenangan Arbitrase, majelis hakim langsung mengambil alih pertimbangan tingkat pertama yang telah keliru mempertimbangkan eksepsi kurang pihak, menyatakan sah RUPLSB 17 maret 2005 dengan hanya kehadiran dan pertimbangan Para Penggugat tanpa melihat keterikatan pada Investment Agreement dan Surat Kuasa yang tidak dapat dicabut kembali, menyatakan tidak sah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 18 maret 2005 karena surat kuasa telah dicabut dan pemblokiran Sisminbakum yang dilakukan PT. Sarana Rekatama Dinamika atas suruhan Hary Tanoesoedibjo. Mahkamah Agung Republik Indonesia pada hari Rabu tanggal 29 november 2014 menolak permohonan Peninjauan Kembali Pemohon atau PT. Berkah Karya Bersama dengan alasan permohonan Peninjauan Kembali PT. Berkah Karya Bersama tidak beralasan dan harus ditolak. Hakim dalam mempertimbangkan menolak Permohonan Peninjauan Kembali dengan alasan karena ada pihak yang tidak terkait dengan
19
investment agreement dan permohonan Peninjauan Kembali Pemohon hanya mengenai beda pendapat antara Pemohon Peninjauan Kembali dan Judex Facti (Pengadilan Negeri) juga Judex Juris. Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik melakukan analisis kasus tersebut dengan judul “Kewenangan Absolut Peradilan Umum Dalam Perkara Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Terkait Perjanjian Investasi (Investment Agreement) Berklausula Artbitrase (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 10/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Pst Juncto Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor: 629/PDT/2011/PT.DKI, Putusan Mahkamah Agung Nomor: 862K/Pdt/2013 dan Nomor: 238PK/PDT/2014). B. Rumusan Masalah 1. Bagaimana
Pertimbangan
Hakim
dalam
Memutus
perkara
Kompetensi Absolut antara Pemegang Saham PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia dengan PT. Berkah Karya Bersama dan PT. Sarana Rekatama Dinamika a. Putusan
Sela
Pegadilan
Negeri
Jakarta
Pusat
Nomor
10/Pdt.G/2010/PN. Jkt.Pst tanggal 18 agustus 2010 b. Putusan Akhir Pegadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 10/Pdt.G/2010/PN. Jkt.Pst tanggal 14 april 2011 c. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dalam Putusan Nomor 628/PDT/2010/PT.DKI tanggal 20 april 2012
20
d. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 862 K/Pdt/2013 tanggal 2 oktober 2013 e. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 238 PK/Pdt/2014 tanggal 29 oktober 2014 2. Apakah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mempunyai kewenangan mengadili perkara Nomor 10/Pdt.G/2010/PN. Jkt.Pst dilihat dari Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa? C. Tujuan Penulisan 1. Mengetahui Dasar Pertimbangan Hakim dalam Memutus perkara Perbuatan Melawan Hukum dalam perjanjian investasi berklausula arbitrase antara Pemegang Saham PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia dengan PT. Berkah Karya Bersama dan PT. Sarana Rekatama Dinamika. 3. Mengetahui
Kewenagan
Pengadilan
Negeri
Jakarta
Pusat
mengadili perkara Perbuatan Melawan Hukum antara antara Pemegang Saham PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia dengan PT. Berkah Karya Bersama dan PT. Sarana Rekatama Dinamika. D. Manfaat Penelitian Penelitian ini bermanfaat bagi para pembaca untuk menambah wawasan terkait bidang ilmu hukum bisnis dan terkait dengan sejauhmana kompetensi absolute Pengadilan Negeri dalam kasus antara antara
21
Pemegang Saham PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia dengan PT. Berkah Karya Bersama dan PT. Sarana Rekatama Dinamika khususnya. Penelitian ini berguna bagi para pihak terkait untuk lebih memahami pokok sengketa sehingga dapat menentukan kompetensi dari lembaga peradilan, bagi saya sebagai peneliti berguna sebagai syarat untuk memperoleh gelar Akademik Srata Satu Sarjana Hukum. E. Metode Penulisan Dalam hal ini penulis mengambil kasus yang diperoleh dari Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dan Mahkamah Agung Tentang Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan PT. Berkah Karya Bersama dan PT. Sarana Rekatama Dinamika yang diajukan oleh Ny. Siti Hadiyanti Rukmana, PT. Tridan Satriaputra Indonesia, PT. Citra Lamtoro Gung Persada dan Yayasan Purna Bhakti Pertiwi pemilik sebagian saham PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia. Peneliti menggunakan “Penelitian Hukum Normatif (Normatif Legal Research) dengan Metode Teknik Pengumpulan bahan Hukum: Studi Dokumen, Studi Pustaka”4. Dalam literatur lain Peneliti juga dapat dikatakan menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan kajian studi pustaka, “Metode pendekatan yurisis normatif yaitu suatu metode pendekatan yang menggunakan metode penelitian hukum kepustakaan”5.
Fakultas Hukum, 2012, Pedoman Penulisan Hukum, Fakutas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, Malang. hal. 19. 5 Soerjono Soekanto, 2006, Pengantar Penelitian Hukum Normatif Suatu Tujuan Singkat, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 102. 4
22
F. Jenis Bahan Hukum Dalam menulis skripsi ini Penulis menggunakan beberapa bahan hukum diantaranya: a. Bahan Hukum Primer Bahan Hukum Primer adalah bahan hukum yang diperoleh dari Putusan
Pengadilan
Negeri
Jakarta
Pusat
Nomor:
10/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Pst Juncto Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 629/PDT/2011/PT.DKI, Putusan Mahkamah Agung Nomor: 862K/Pdt/2013 dan Nomor : 238PK/PDT/2014 Tentang Perbuatan Melawan Hukum antara Pemegang Saham PT. Cipta Televisi Pendidikan Indonesia dengan PT. Berkah Karya Bersama dan PT. Sarana Rekatama Dinamika. b. Bahan Hukum Sekunder Undang- Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Undang-undang nomor 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dan bahan hukum yang mendukung jenis bahan hukum primer. c. Bahan Hukum Tersier Bahan hukum yang didapat dari studi pustaka, berbagai jurnal ilmiah, dan dari pendapat para ahli hukum nasional.
23
Teknik Pengumpulan Bahan Hukum Penulis menggunakan metode Studi Dokumen dan Studi Pustaka dalam melakukan teknik pengumpulan bahan hukum terkait dengan Kasus yang peneliti angkat menjadi karya tulis ilmiah. G. Rencana Sistematika Penulisan Untuk sekilas memberikan gambaran terhadap isi skripsi penulis, secara garis besar sistematika penulisan terdiri dari beberapa bagian : a. BAB I Pada bab ini menerangkan mengenai kasus posisi pada skripsi ini secara garis besar dan menyajikan bagaimana asal mula sengketa dan kenapa penulis tertarik mengangkat masalah perbuatan melawan hukum terkait dengan kompetensi absolute lembaga peradilan. b. BAB II Pada bab ini akan menerangkan kajian-kajian teoritis atau studi kepustakaan dari berbagai sumber data dan rujukan untuk pembahasan
agar
selanjutnya
menemukan
jawaban
dari
permasalahan yang penulis teliti di bab selanjutnya sehingga menemukan analisis hukum yang tepat pada permasalahan yang diangkat pada skripsi penulis.
24
c. BAB III Pada bagian bab ini menyajikan analisis terkait kompetensi absolute dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pertimbangan Hakim dari Tingkat Pengadilan Negeri sampai Mahkamah Agung terkait kasus yang peneliti angkat sebagai skripsi. d. BAB IV Pada bagian ini berisi kesimpulan dan saran dari seluruh penjelasan dan penjabaran terkait masalah ini pada bab sebelumnya. Serta pemberian saran dari penulis untuk masalah sengekta ini bagi pihak terkait.
