BAB I PENDAHULUAN. banyak pihak terus berusaha memeranginya dengan berbagai macam cara. Salah

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Maraknya cybercrime di Indonesia dan di negara-negara lain mendorong banyak pihak terus berusaha memeranginya dengan berbagai macam cara. Salah satu satu dasarnya adalah dengan cara memahami aspek cybercrime dari semua sisi. Keutuhan pemahaman tentang pemberantasan cybercrime dan cybercriminal perlu dilakukan berdasarkan pendekatan multi dimensional, salah satunya melalui perspektif hukum pidana dan kriminologi. Hal ini didasarkan pada pola pemikiran bahwa tidak mungkin memerangi sesuatu dapat sukses, tanpa memahami sesuatu yang akan diperangi. 1 Saat ini bentuk cybercrime semakin beragam, modusnya sesemakin canggih, motivasinya semakin kompleks, dan karakter pelakunya semakin bervariasi. Kasus hacking dan cracking (sebagai salah satu bentuk cybercrime) yang terjadi di beberapa situs milik lembaga negara di Indonesia dan di luar Indonesia, termasuk hacking situs Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2013 merupakan indikasi semakin buruknya mentalitas cybercriminal, dan bukti tingginya kerentangan

jaringan sistem teknologi

informasi di Indonesia dan dunia internasional. Pelaku cybercrime (dapat disebut cybercriminal) mempunyai karakteristik yang semakin unik, begitu pula karakteristik cybercrimenya. Akhir-akhir ini cybercrime bukan hanya menyerang harta kekayaan, melainkan sudah menyerang privasi seseorang, kehormatan, 1

Widodo, Memerangi Cybercrime Karakteristik Motivasi dan Srategi Penangananya dalam Perspektif Kriminologi, Aswaja Pressindo, Jakarta, 2013, Halaman 1.

1 Universitas Sumatera Utara

2

bahkan rasa aman. Sasaran dan alat penyerangan bukan hanya dengan komputer konvensional (Personal Computer/PC), tetapi juga smartphone, dan komputer portable lainya. Kajian kriminologis terhadap cybercrime dan cybercriminal di Indonesia semakin di butuhkan penegak hukum dan anggota masyarakat dalam rangka memerangi cybercrime. Kebijakan memerangi cybercrime bukan kebijakan yang berdiri sendiri, melainkan selalu terkait dengan kebijakan sosial lainya. Cybercrime atau dapat disebut kejahatan di bidang teknologi informasi merupakan kategori kejahatan yang menggunakan jaringan komputer sebagai target dan kejahatan yang menjadikan jaringan komputer sebagai sarana melakukan kejahatan (misalnya carding, pornografi). Pelaku kejahatanya lazim disebut cybercriminal.

Kejahatan

tersebut

merugikan

secara

finansial

maupun

nonfinansial bagi individu maupun masyarakat. Kerugian kejahatan tersebut bukan hanya terhadap harta kekayaan, melainkan dapat mengarah pada kehormatan dan ketentraman manusia. Cybercrime sebagai kejahatan bertekhnologi tinggi di Indonesia sudah terjadi sejak tahun 1983, saat itu terjadi di bidang perbankan. 2 Dalam tahun-tahun berikutnya sampai saat ini, di Indonesia banyak terjadi

cybercrime,

misalnya

pembajakan

program komputer,

cracking,

penggunaan kartu kredit oleh pihak lain secara tidak sah (carding), pembobolan bank (banking fraud), pornografi, termasuk kejahatan terhadap nama domain (domain name). Selain itu, kasus kejahatan lain yang menggunakan komputer di 2

Aloysius Wisnubroto, Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 1999, Halaman 148.

Universitas Sumatera Utara

3

Indonesia antara lain penyeludupan gambar-gambar porno melalui internet. Sedangkan kasus kejahatan terhadap sistem atau jaringan komputer antara lain bentuk, modus, dan latar belakang kejahatan tersebut terus berkembang seiring dengan penemuan-penemuan baru di bidang teknologi komputer. Laju cybercrime di Indonesia yang semakin meningkat ternyata tidak segera diikuti dengan kemampuan legislator untuk mengendalikan kejahatan dengan membuat hukum yang responsif. Munculnya beberapa kasus manipulasi data, spionase, sabotase, provokasi, pencucian uang, hacking, pencurian dan perusakan data dan software menjadi ancaman stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) dengan ekskalasi yang cukup tinggi. Berdasarkan

hasil

penelitian

Perusahaan

Keamanan

Symantec

sebagaimana dimuat dalam internet security threat report volume 17, Indonesia menempati peringkat 10 sebagai negara dengan aktivitas cybercrime terbanyak sepanjang tahun 2011, artinya 2,4% kejahatan cyber di dunia berasal dari Indonesia. Persentase ini naik 1,7% dibandingkan tahun 2010, karena saat itu Indonesia hanya menempati peringkat 28. Selain itu, Indonesia menempati peringkat 6 di dunia dalam kategori program jahat spam zombie. Padahal pada 2010, Indonesia masih menempati peringkat 28 untuk spam zombie. Para pelaku spam zombie menyebarkan spam zombie agar dapat mengendalikan sebuah nomor telepon seluler di smarthhone untuk menyebarkan sms premium, untuk mendapatkan keuntungan finansial. Sementara, dalam kasus pencurian data dan


4

informasi, di tahun 2011 Indonesia berada pada posisi 27 setelah tahun 2010 lalu menempati urutan 30.3 Dalam masyarakat modern yang mengglobal seperti saat ini, kejahatan dapat dilakukan di mana saja, baik dalam ruang nyata maupun ruang maya (cyberspace). Hal ini terjadi karena era globalisasi membuka beberapa peluang terjadinya kejahatan, sehingga diperlukan penanggulangan bersama-sama melalui kerjasama antar pihak yang berkepentingan. Pada tatanan berikutnya teknologi informasi juga memberikan suatu dilema terhadap kejahatan-kejahatan sebelumnya yang sudah di kenal di tengahtengah masyarakat. Misalnya kejahatan penipuan dengan mempergunakan internet. Penipuan sudah ada dikenal sejak dahulu, tetapi dengan media teknologi informasi maka penipuan tersebut dapat dilakukan melalui teknologi tersebut. Keadaan ini memberikan pandangan bahwa di samping memberikan manfaat, tingginya penggunaan teknologi informasi justru telah memberi akibat berupa ancaman terhadap eksistensi hak pribadi seseorang untuk tejadinya suatu kejahatan. Rahasia-rahasia tentang data seseorang yang ada di media internet dengan sangat mudah di langgar, dimodifikasi dan digandakan. Selain itu data dan hak pribadi seseorang di internet juga menjadi objek pelanggaran terus menerus di internet, hal yang terakhir ini bahkan sering kali berkembang menjadi perbuatan persaingan tidak sehat (unfair competition), pemboncengan ketenaran (passing off) dan penyesatan informasi. Belum lagi masalah pornografi dan pornoaksi yang dapat di buka secara bebas melalui teknologi informasi. 3

“Aktivitas Kejahatan Cyber di Indonesia Meningkat Tajam”, sebagaimana dimuat dalam http://tekno.kompas.com, diakses pada 8 juli 2014.


5

Cybercrime yang merupakan modus kejahatan generasi baru yang menggunakan teknologi tinggi sudah terjadi di semua negara, cybercrime dapat dikategorikan menjadi 2 klasifikasi, yaitu kejahatan yang menjadikan komputer sebagai sasaran, dan kejahatan yang menggunakan komputer sebagai alat. Kerugian atas kejahatan tersebut sangat banyak, baik bersifat material maupun maupun nonmaterial bahkan kejahatan tersebut dapat menyebabkan terlanggarnya hak kehormatan, kebebasan, privasi manusia, dan keresahan. Dampak kejahatan tersebut semakin serius karena modusnya semakin bervariasi yang kadang sulit diprediksi. Kuantitas dan kualitas cybercrime semakin tinggi, antara lain karena dapat dilakukan dengan manggunakan komputer jinjing, telepon seluler, dan perangkat alat komunikasi mobile lainya. Selain itu, secara kriminologis, semakin banyaknya jumlah cybercrime juga disebabkan oleh kelengahan pengguna perangkat teknologi informasi, yaitu belum menggunakan sistem pengamanan data yang optimal. Mengikuti kasus kejahatan komputer dan cyber yang terjadi di tengah masyarakat dan apabila hal tersebut dikaji dengan menggunakan kriteria peraturan hukum pidana konvensional, maka dari segi hukum kejahatan komputer dan cybercrime bukanlah merupakan suatu kejahatan yang sederhana. Apabila dikaji dalam peraturan hukum pidana konvensional, maka perbuatan pidana yang dapat digunakan di bidang komputer dan cyber adalah penipuan, kecurangan, pencurian, dan perusakan, yang pada pokoknya kejahatan tersebut dilakukan secara langsung (dengan menggunakan bagian tubuh secara fisik dan pikiran) oleh si pelaku.


6

Berdasarkan kenyataan di atas maka, penulis tertarik untuk mengkaji sejauh mana perlindungan hukum terhadap korban kejahatan internet dalam perspektif kriminolgi. Terlebih dengan keberadaan undang-undang Republik Indonesia tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu Undang-undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Untuk itu penulis membuat penulisan hukum dalam bentuk skripsi dengan judul: “Perlindungan Hukum

Terhadap

Korban

Kejahatan

Internet

dalam

Perspektif

Kriminologi”

B. Rumusan Masalah Sebagaimana uraian latar belakang masalah yang telah penulis paparkan di atas maka dapatlah dirumuskan apa yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi ini yaitu sebagai berikut : a. Bagaimana pengaturan hukum yang mengatur perlindungan kepada korban kejahatan internet? b. Bagaimana penyebab terjadinya kejahatan internet tersebut? c. Bagaimana upaya-upaya dalam penaggulangan korban kejahatan internet?

C. Tujuan Penelitian Suatu penelitian harus memiliki tujuan yang jelas dan pasti agar penelitian tersebut memiliki arahan dan pedoman yang pasti. Tujuan penelitian


7

pada prinsipnya mengungkapkan apa yang hendak dicapai oleh peneliti sebagai solusi atas permasalahan yang dihadapi. 4 Adapun tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini antara lain sebagai berikut: 1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap korban kejahatan internet. 2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penyebab kejahatan internet. 3. Untuk menganalisis kasus korban kejahatan internet dalam perspektif kriminologi.

D. Manfaat Penelitian Hasil penelitian dari skripsi ini diharapakan dapat memberikan manfaat bagi lingkungan akademis (teoritis) dan lingkungan secara praktis, yaitu : 1. Manfaat Teoritis Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat untuk memperkaya khazanah ilmu hukum, terkhusus hukum pidana, menambah perbendaharaan karya ilmiah yang membahas kejahatan internet, memberikan informasi, serta memberi gagasan dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan tersebut.

4

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum. Cetakan III, UI-Press, Jakarta, 2006, Halaman 29.


8

2. Manfaat Praktis Untuk dapat mencegah dan menanggulangi kasus-kasus kejahatan internet yang sesemakin merebak di masyarakat dan bermanfaat menjadi evaluasi bagi penegak hukum dalam memberantas kejahatan baru ini, serta menyadarkan masyarakat dalam peran serta untuk lebih peka atas kasus-kasus yang terjadi di lingkungan masyarakat masa kini, juga mengetahui peraturan perundangundangan yang menjadi batas-batas dalam pengunaan internet untuk dapat dipatuhi dan diperhatikan.

E. Keaslian Penulisan Adapun skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Internet dalam perspektif kriminologi” merupakan tulisan yang masi baru dan belum ada tulisan lain dalam bentuk skripsi yang membahas mengenai masalah ini. Berdasarkan hasil pemeriksaan yang diperoleh dari Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, judul skripsi ini belum pernah dikemukakan dan permasalahan yang diajukan juga belum pernah diteliti. Maka penulisan skripsi ini masih orisinil dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

F. Tinjauan Kepustakaan. 1. Kejahatan Internet (Cyber Crime) Dalam Perspektif Kriminologi Kemajuan teknologi telah berkembang sedemikian pesatnya. Teknologi yang merupakan produk dari modernitas telah mengalami lompatan yang luar


9

biasa. Oleh karena sedemikian pesatnya, pada giliranya manusia, sang kreator teknologi itu sendiri kebingungan mengendalikanya. Bahkan bisa dikatakan teknologi berbalik arah mengendalikan manusia. Hukum pada prinsipnya merupakan pengaturan terhadap sikap tindak (perilaku) seseorang dan masyarakat yang terhadap pelanggarnya dikenakan sanksi oleh negara. Meskipun dunia cyber ialah dunia virtual, hukum tetap diperlukan untuk mengatur sikap tindak masyarakat setidaknya karena dua hal, pertama masyarakat yang ada di dunia virtual ialah masyarakat yang berasal dari dunia nyata, masyarakat memiliki nilai dan kepentingan baik secara sendirisendiri maupun bersama-sama yang harus dilindungi. Kedua, walaupun terjadi di dunia virtual, transaksi yang dilakukan oleh masyarakat memiliki pengaruh dalam dunia nyata, baik secara ekonomis manupun non ekonomis. 5 Beberapa penulis telah mengemukakan pendekatan atau teori untuk mengambarkan hubungan antara teknologi dan hukum. Ada penulis yang mengemukakan teori substansif (substantive theory) dan ada pula yang mengemukakan teori instrumental (instrumental theory). Cockfield dan Pridmore pada tahun 2007 mendalilkan perlunya dikembangkan sintesa dari kedua teori tersebut yang dapat digunakan dalam pembentukan regulasi, dalam bagian ini dijelaskan secara ringkas mengenai teori dan pendekatan tersebut sebagai landasan pola pikir untuk memahami teknologi dan hukum yang dapat diterapkan dalam pembentukan

regulasi di bidang teknologi, khususnya di bidang

cybercrime. 5

Josua Sitompul, Cyberspace Cybercrime Cyberlaw, PT.Tatanusa, Jakarta, 2012, Halaman. 38.


10

a. Teori Instrumental Penganut teori instrumental melihat bahwa teknologi adalah teknologi (technology is technology), yaitu alat yang dikembangkan secara rasional untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Teknologi dikembangkan dengan prinsip-prinsip itu, teknologi menghadirkan atau memberikan pilihan-pilihan dan kebutuhankebutuhan yang rasional bagi masyarakat. Oleh karena itu, teknologi bersifat netral (tidak bersifat baik atau buruk) dan terpisah dari proses ekonomi, politik, sosial dan budaya. Produktifitasnya dapat diukur secara objektif, terlepas dari budaya, sehingga teknologi dapat dialihkan dari suatu masyarakat lain, atau dengan kata lain teknologi dapat diterapkan secara universal. Dalam hal ini terjadi suatu penyalahgunaan teknologi, teori istrumental melihat bahwa guns don’t kill people-peple kill people. Pihak yang harus dipersalahkan ialah orang yang menyalahgunakan teknologi, dan bukan teknologi itu sendiri. b. Teori Substantif Penganut teori substansif melihat bahwa teknologi tidak netral karena teknologi berkaitan erat dengan kepentingan dari subjek yang membuat teknologi yang dimaksud, sebagaimana dijelaskan pada bagian sebelumnya, sejarah perkembangan teknologi komputer dan internet dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan perang. Oleh karena itu teknologi dapat menjadi sesuatu alat yang berbahaya karena pembuat teknologi dapat mengontrol atau mendominasi orang tau masyarakat yang mengunakan teknologi tersebut melalui teknologi yang dibuatnya. Lebih dari itu, teknologi memberi dampak bagi masyarakat baik yang sesuai dengan maupun diluar tujuan pembuatan teknologi. Teknologi telah


11

membatasi kebebasan manusia karena manusia sesemakin tergantung dengan teknologi, dan teknologi bukanlah manusia yang memiliki kebebasan atau makhluk otonom. Penganut teori substansif juga melihat bahwa dibalik rantai produksi, distribusi, dan konsumsi teknologi, ada struktural sosial yang kompleks. Kekompleksan struktural sosial ini tidak dilihat oleh teori instrumental. Kedua teori tersebut dapat diterapkan dalam pembuatan kebijakan dan regulasi. Teori instrumentalis memberikan pendekatan yang konservatif, kaku dan melihat ke belakang (backward-looking) dalam pembentukan kebijakan atau regulasi. Pendekatan ini disebut sebagai pendekatan teknologi adalah hukum (technology is law). Teori substantif memberikan pendekatan yang fleksibel, liberal, dan melihat ke depan (forward-looking) dalam pembentukan kebijakan atau regulasi. Pendakatan ini disebut sebagai pendekatan hukum adalah teknologi (law is technology). c. Pendekatan Sintesa Teori Hukum dan Teknologi Cockfiled dan Pridmore pada tahun 2007 mengajukan suatu sintesa terhadap teori mainstream hukum dan teknologi yang berkembang (teori substansif dan teori teori instrumental). Mereka menyadari bahwa baik teori substansif maupun teori instrumental memiliki kelebihan dan kekuranganya masing-masing, karena itu membuat suatu kerangka berpikir yang dapat digunakan oleh regulator dalam menbentuk regulasi dengan mengunakan kedua teori tersebut melalui 2 tahapan analisa sebagai berikut. Tahap

pertama,

pembuat

regulasi

harus

menentukan

apakah

perkembangan suatu teknologi telah menggangu atau merusak kepentingan atau


12

nilai yang telah diatur oleh hukum yang ada. Hal ini dilakukan dengan mengidentifikasi kepentingan yang terkena dampak perkembangan teknologi tersebut dengan menggunakan hukum serta doktrin-doktrin hukum yang telah ada dan menilai apakah kepentingan tersebut telah benar terganggu akibat perkembangan teknologi yang dimaksud. Dalam tahap ini digunakan teori instrumentalis yang menggunakan pendekatan backward looking yaitu melihat bahwa hukum yang telah ada cukup untuk menyesuaikan dirinya dengan perkembangan teknologi. Apabila dari hasil analisa di atas pembuat regulasi meyakini bahwa kepentingan atau nilai yang telah dilindungi hukum yang tidak terngangu maka pembuat regulasi tidak perlu membentuk regulasi yang baru untuk menanggapi perkembangan teknologi yang dikhawartikan itu. Akan tetapi, apabila dari hasil analisa regulator meyakini bahwa kepentingan yang dimaksud ternggangu akibat perkembangan teknologi itu, pembuat regulasi perlu melakukan tahap kedua yaitu memeriksa dengan cermat ruang lingkup teknologi yang berubah itu dan dampak yang mungkin ditimbulkan oleh teknologi tesebut terhadap kepentingan atau nilai yang telah diatur hukum yang ada dan membentuk regulasi untuk melindungi kepentingan atau nilai itu, dengan tetap diusahakan sedapat mungkin selaras dengan hukum yang telah ada. Pada tahap kedua diterapkan teori substansif dengan pendekatan “melihat kedepan (looking forward) artinya pembuat regulasi harus membentuk regulasi yang baru untuk melindungi kepentingan yang terganggu akibat perkembangn teknologi.

Pembentukan

regulasi

dilakukan

dengan

cermat

dengan


13

mempertimbangkan teknologi yang berkembang, hukum yang telah ada, kepentingan atau nilai yang telah dan akan dilindungi; dan hukum yang akan diperlukan. d. Implementasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yakni UU Nomor 11 Tahun 2008 merupakan cyberlaw pertama di Indonesia yang mengatur secara khusus tentang informasi dan transaksi elektronik. Materi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat dikelompokkan menjadi dua bagian besar yaitu pengaturan informasi dan transaksi elektronik dan pengaturan mengenai perbuatan yang dilarang (cybercrime). Ketentuan cybercrime dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik mengacu kepada European Union Convention on Cybercrime (CoC) yang merupakan instrumen internasional yang digunakan oleh banyak negara. 6 Dalam CoC diatur mengenai dua jenis cybercrime, yaitu cybercrime dalam arti computer crime dan dalam arti computerrelated crime. 2. Convention on Cybercrime Salah satu instrumen internasional yang mengatur cybercrimes secara regional adalah Covention on Cybercrime-Budapest, 23. XI. 2001. CoC dibuka untuk ditandatangani oleh negara-negara anggota sejak 23 November 2001, tetapi baru mulai berlaku pada tahun 2004. Sampai saat ini, telah ada 43 negara anggota Council of Europe yang menandatangani konvensi yang di maksud, dari negara

6

CoC telah diratifikasi atau diaksesi oleh 30 negara baik dari negara baik negara Uni Eropa maupun di luar wilayah tersebut, dan telah ditandatangani oleh 16 negara lainya meskipun belum diratifkasi, sebagaimana dimuat dalam http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/ChercheS ig.asp?NT=185&CL=NG, diakses pada 8 juli 2014.


14

yang telah menandatangani konvensi, 32 negara telah meratifikasinya. Selain itu, negara non anggota Council of Europe yang telah menandatangani Convention on Cybercrime ialah Kanada, Jepang, Afrika Selatan, dan Amerika Serikat. Konvensi ini bertujuan untuk mengharmonisasi hukum dari negaranegara anggota, baik hukum materil maupun hukum prosedural, termasuk pengaturan mengenai kerjasama internasional dalam menangani cybercrime, harmonisasi ini dinilai penting mengingat karakteristik cybercrime yang memerlukan penanganan yang khusus secara bersama. Oleh karena itu, konvensi ini mengatur 3 bagian penting yaitu beberapa definisi yang digunakan dalam konvensi, hukum pidana materil dan hukum pidana formil, serta kerja sama internasional. Sebagaimana terlihat dari jumlah negara yang telah menjadi anggota konvensi baik dari dalam maupun dari luar Council of Europe, dapat dikatakan bahwa CoC merupakan instrumen hukum internasional yang paling banyak dijadikan acuan utama dalam pembentukan peraturan perundang-undangan mengenai tindak pidana cyber oleh negara-negara di dunia,termasuk Indonesia. Sebagian besar dari materi dalam konvensi ini telah di terapkan, jika tidak dapat dikatakan diapdosi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang akan dijelaskan dalm bagian-bagian selanjutnya. Oleh karena itu, penting dalam bagian berikut untuk diulas secara umum materi-materi dalam Convention on Cybercrime yang mencakup beberapa terminologi yang digunakan dalam konvensi, ruang lingkup tindak pidana cyber,


15

hukum acara yang digunakan dalam penyidikan atau proses pengadilan pidana cyber, serta kerja sama internasional antar negara anggota. a. Terminologi yang digunakan CoC memberi definisi mengenai perangkat dan penyelenggara. Defenisi mengenai perangkat, yang diatur dalam CoC ialah sistem komputer, komputer data, dan data trafik, sedangkan penyelengara yang dimaksud dalam CoC ialah penyelengara layanan. Sepintas terminologi-terminologi ini terkesan sderhana dan terbatas, tetapi terminologi yang digunakan dalam CoC ialah istilah umum pada masanya, dan diatur dalam lingkup yang luas. b. Pengaturan Pidana Dalam bagian kedua dari konvensi ini diatur mengenai perbuatanperbuatan yang di tetapkan sebagai tindak pidana cyber, beberapa perbuatan tersebut telah di atur dalam hukum pidana konvensional, sedangkan yang lain merupakan kriminalisasi terhadap perbuatan-perbuatan baru yang belum diatur atau setidaknya masih sangat diperdebatkan dalam hukum pidana konvensional. Pengaturan tindak pidana ini harus diimplementasikan dalam hukum nasional negara-negara anggotanya. Jenis perbuatan yang diatur adalah: 1. Tindak pidana terhadap kerahasiaan, integritas dan ketersediaan data dan sistem komputer (offences against the confidentiality, integrity and availability of computer data and systems). Tujuan dari pengaturan dalam bagian ini adalah untuk melindungi dan menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data komputer serta sistem komputer, termasuk melindungi tindakan-tindakan yang sah yang terkait dengan perancangan jaringan atau


16

aktifitas lainya yang umum dilakukan dalam pengoperasian sistem komputer dan dalam perdangangan. Tindak-tindak pidana ini merupakan ruang lingkup cybercrimes dalam arti sempit (computer crimes). Jenis kejahatan yang dimaksud di bagi menjadi : a. Akses ilegal (illegal access) b. Intersepsi ilegal (illegal interception) c. Gangguan terhadap data (data interference) d. Gangguan terhadap sistem (system interference) e. Penyalahgunaan alat dan perangkat (misue of device) 2. Tindak pidana yang terkait dengan komputer (computer related offences). Pengaturan ini bertujuan untuk mengkriminalisasi tindak-tindak pidana konvensional yang sering dilakukan dengan menggunakan sistem komputer atau sistem elektronik. Tindak-tindak pidana ini merupakan ruang lingkup cybercrimes dalam arti luas (computer related crimes). Tindak pidana yang dimaksud terdiri dari : a. Pemalsuan dengan penggunaan komputer (computer related forgery) b. Penipuan dengan penggunaan komputer (computer related fraud) 3. Tindak pidana yang terkait dengan konten (content-related offences). Tindak pidana yang dimaksud dalam bagian ini hanyalah tindakan mendistribusikan, mentramisikan. Membuat dapat diaksesnya pornografi anak, sedangkan pornografi dewasa tidak diatur. Pornografi anak yang dimaksud dalam materi pornografi yang memperlihatkan secara eksplisit gambar anak di bawah umur, seseorang yang tampak sebagai anak di bawah


17

umur, gambar yang merepresentasikan anak di bawah umur, yang terlibat dalam aktivitas seksual yang terang-terangan. Ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi anak dengan memperkuat instrumen dalam perlidungan anak,khususnya dari eksploitasi seksual. Tindak pidana tersebut merupkan bagian dari cybercrimes dalam arti luas. 4. Tindak pidana yang terkait dengan pelanggaran hak cipta dan hak yang terkait. Pengaturan dalam CoC hanya ditujukan terhadap pelanggaran tersebut merupakan pelanggaran yang sangat sering terjadi di internet, tindak pidana ini juga merupakan bagian dari cybercrimes dalam arti luas. 5. Tindak pidana percobaan (attempt) dan pembantuan (aiding or abetting) c. Pembatasan Pertanggungan jawaban Pidana Terkait dengan ketentuan pembantuan dalam tindak pidana cyber, Convention on Cybercrime memberikan batasan pertanggungjawaban terhadap penyelengara jasa yang telibat dalam transmisi atau komunikasi elektronik. Misalnya, meskipun transmisi konten malicious code memerlukan keterlibatan penyelengara jasa, mereka yang tidak memiliki tujuan untuk melakukan tindak pidana tersebut tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana atas perbuatan yang terjadi melalui layanannya. Oleh karena itu, tidak ada kewajiban bagi penyelengara jasa untuk memonitor konten secara terus menerus dalam rangka menghindari pertanggung jawaban pidana berdasarkan ketentuan ini. d. Pengaturan Prosedural Mengingat Convention on Cybercrime merupakan konvensi regional untuk negara-negara anggota Council of Europe meskipun dapat diterapkan oleh


18

negara-negara lain yang mengaksesi atau meratifikasi konvensi yang dimaksud, dalam konvensi ini diatur hukum acara pidana yang harus diterapkan oleh negara anggota dalam peraturan perundang-undangan untuk menciptakan keseragaman pengaturan. pengaturan hukum acara pidana dalam CoC mencakup kewenangan prosedur dalam menangani : 1. Penyidikan tindak pidana yang diatur dalam konvensi 2. Penyidikan tindak pidana lain yang dilakukan dengan menggunakan sistem komputer 3. Pengumpulan alat bukti elektronik e. Kerja Sama Internasional Karakteristik tindak pidana cyber yang lintas batas negara mengharuskan aparat penegak hukum untuk bekerjasama dengan aparat penegak hukum dari negara lainya. Untuk memfasilitasi kerjasama tersebut, Convention on Cybercrime mencantumkan pengaturan kerjasama internasional dalam bidang penyidikan maupun proses peradilan pidana lainya terkait dengan sistem komputer dan data komputer serta pengumpulan alat bukti elektronik. Secara umum, kerja sama yang dimaksud ialah dalam bidang ekstradisi dan dalam bidang bantuan timbal balik (mutual assistance). c. Perlindungan Hukum Terhadap korban kejahatan. Masalah korban kejahatan menimbulkan berbagai permasalahan dalam masyarakat pada umumnya pada korban/pihak korban kejahatan pada khususnya (orang dewasa dan anak). Belum adanya perhatian dan pelayanan terhadap korban kejahatan suatu masyarakat merupakan tanda belum atau kurang adanya keadilan


19

dan pengembangan kesejahteraan dalam masyarakat tersebut. Ini berarti juga bahwa citra mengenai sesama manusia dalam masyarakat tersebut masih juga belum memuaskan dan perlu di sempurnakan demi pembangunan manusia yang seutuhnya. 7 Korban kejahatan yang pada dasarnya merupakan pihak yang paling menderita dalam suatu tindak pidana,

justru tidak memperoleh perlindungan

sebanyak yang diberikan oleh undang-undang kepada pelaku kejahatan. Akibatnya, pada saat pelaku kejahatan dijatuhi sanksi pidana oleh pengadilan, kondisi korban kejahatan seperti tidak diperdulikan sama sekali. 8 Dalam setiap penanganan perkara pidana aparat penegak hukum (polisi, jaksa) sering kali dihadapkan pada kewajiban untuk melindungi dua kepentingan yang terkesan saling berlawanan, yaitu kepentingan korban yang harus dilindungi untuk memulihkan penderitaanya karena telah menjadi korban kejahatan (secara mental, fisik, maupun material), dan kepentingan tertuduh/tersangka sekalipun dia bersalah, tetapi dia tetap sebagai manusia yang memiliki hak asasi yang tidak boleh dilanggar. Terlebih apabila atas perbuatanya itu belum ada putusan hakim yang menyatakan bahwa pelaku bersalah. Oleh karena itu, pelaku harus dianggap sebagai orang yang tidak bersalah (asas praduga tidak bersalah). Dalam penyelesaian perkara pidana, banyak ditemukan korban kejahatan kurang memperoleh perlindungan hukum yang memadai, baik perlindungan yang sifatnya immateril maupun materil. Korban kejahatan ditempatkan sebagai alat

7

Arif Gosita, Masalah Korban Kejahatan, UniversitasTrisakti, Jakarta , 2007, Halaman. 17. 8 Dikdik, M. Arief Mansur, Urgensi perlindugan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, Halaman. 24.


20

bukti yang memberi keterangan yaitu hanya sebagai saksi sehingga kemungkinan bagi korban untuk memperoleh keleluasaan dalam memperjuangkan haknya adalah kecil. Hukum pidana materil dan hukum pidana formal (KUHAP) lebih menitik beratkan perhatian pada pembuat korban (pelaku kejahatan) dari pada korban, seolah-olah terdapat suatu perbedaan atau pemisahan yang tajam antara si pembuat korban dengan si korban, walaupun keduanya memiliki peranan yang fungsional dalam terjadinya tindak pidana. Dalam penegakan hukum pidana Nasional (baik KUHP maupun KUHAP) harus dilaksanakan sesuai dengan isi ketentuan hukum pidana nasional tersebut, yang telah diatur secara tegas tanpa memerhatikan kedudukan dan kepentingan korban, ternyata hingga sekarang hanayalah sebuah regulitas yang bersifat rutin namun tanpa makna ketika harus berhadapan dengan pentingnya perlindungan korban kejahatan, Jika hukum pidana nasional berlaku secara umum untuk seluruh wilayah Indonesia, muncul pertanyaan, berlaku untuk siapa ketentuan tersebut jika tidak memerhatikan kepentingan para korban kejahatan. Baik KUHP maupun KUHAP seolah-olah layaknya sebuah hiperealitas hukum, yaitu undang-undang menjadi pembenar sebuah kejahatan dan pelaksana undangundang berubah menjadi mayat hidup, robot, dan mesin dengan remote control yang pada akhirnya realitas undang-undang menopengi kebenaran dan undangundang kejahatan. 9

9

Ibid, Halaman. 30.


21

Perlindungan hukum bagi masyarakat sangatlah penting karena masyarakat baik kelompok maupun perorangan, dapat menjadi korban atau bahkan sebagai pelaku kejahatan. Perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan kepada masyarakat dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk seperti melalui pemberian restitusi dan kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum. Dalam penanganan perkara pidana, kepentingan korban sudah saaatnya untuk diberikan perhatian khusus, selain sebagai saksi yang mengetahui terjadinya suatu kejahatan juga karena kedudukan korban sebagai subjek hukum yang memiliki kedudukan sederajat di depan hukum (equality before the law). Perhatian kepada korban dalam penanganan perkara pidana hendaknya dilakukan atas dasar belas kasihan dan hormat atas martabat korban (compassion and respect for their dignity). Korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yan mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita, menderitanya korban bisa di sebabkan murni karena keterlibatan korban di dalamnya, namun demikian secara umum korban merupakan individu atau kelompok yang menderita secara fisik, mental, dan sosial karena tindakan kejahatan, bahkan korban dapat menderita ketakutan berkepanjangan jika ia melaporkan perbuatan pelaku dan memberikan kesaksian yang memberatkan pelaku di pengadilan.


22

G. Metode Penelitian Dalam skripsi ini, metodologi penelitian hukum yang digunakan meliputi: 1. Spesifikasi penelitian Penulis menggunakan penelitian hukum normatif. Dalam hal penelitian hukum normatif, penulis melakukan penelitian terhadap peraturan perundangundangan dan bahan hukum yang berhubungan dengan judul skiripsi ini yaitu “Perlindungan hukum terhadap korban kejahatan internet dalam perspektif Kriminologi”. Metode pendekatan yang digunakan adalah metode yuridis sosiologis (social legal approach) mengingat permasalahan yang diteliti adalah mengenai hubungan antara faktor sosiologis dan faktor yuridis. Faktor sosiologis yang di maksud adalah bentuk-bentuk kejahatan internet dan dampaknya bagi para pengguna internet dan masyarakat luas pada umumnya. Sedangkan faktor yuridisnya adalah mengenai sebab-sebab terjadinya kejahatan internet dan upayaupaya penanggulanganya. 2. Bahan Hukum Dalam penyusunan skripsi ini penulis menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan bahan tersier. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya memiliki otoritas. Bahan-bahan hukum primer dalam skripsi ini terdiri dari peraturan perundang-undangan antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta peraturan perundang-undangan lain yang


23

terkait dengan masalah yang dibahas dalam skripsi ini. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari buku, pendapat para sarjana dan kasuskasus hukum yang terkait dengan pembahasan judul skripsi ini yaitu Perlindugan hukum terhadap korban kejahatan internet dalam perspektif kriminologi. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum dan lain-lain. 3. Alat Pengumpul Data Alat pengumpul data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research). Dalam hal penulis melakukan penelitian terhadap literatur-literatur untuk memperoleh bahan teoritis ilmiah yang dapat digunakan sebagai dasar analisis terhadap substansi pembahasan dalam skripsi. Tujuan penelitian kepustakaan (library research) ini adalah untuk memperoleh data-data sekunder yang meliputi peraturan perundang-undangan, buku-buku, majalah surat kabar, situs internet maupun bahan bacaan lainya yang berhubungan dengan skripsi ini. 4. Analisis Data Data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (library research) dan dianalisis secara deskriptif. Analisa deskriptif artinya penulis semaksimal mungkin berupaya untuk memaparkan data-data yang sebenarnya. Selanjutya dianalisis dengan menggunakan metode dekdutif yang ada yang pada akhirnya akan menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkret yang dihadapi.


BAB I PENDAHULUAN. banyak pihak terus berusaha memeranginya dengan berbagai macam cara. Salah

Recommend Documents