BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.1 Memiliki keturunan di dalam suatu perkawinan merupakan hal yang didambakan oleh setiap keluarga untuk meneruskan keturunan dan menambah kebahagiaan keluarga. Akan tetapi terkadang keinginan tersebut tidak dapat terwujud karena terbentur pada takdir Ilahi sehingga terdapat kekurangan dan hambatan di antara pasangan tersebut. Anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, serta tumpuan harapan baik bagi orang tua, masyarakat maupun negara. Anak sebagai generasi penerus bangsa mempunyai hak dan kewajiban untuk membangun negara dan bangsa Indonesia. Anak yang dilahirkan dalam keadaan apapun juga, jika ia dilahirkan hidup maka ia sebagai subjek hukum yang perlu dilindungi kepentingannya. Apabila dalam suatu keluarga itu tidak dilahirkan seorang anak maka untuk melengkapi unsur keluarga itu atau untuk melanjutkan keturunannya dapat dilakukan suatu perbuatan hukum yaitu dengan mengangkat anak (adopsi). 2 Perbuatan
1 2
Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Bushar Muhammad, Pokok-pokok Hukum Adat, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2004,
hal.33.
1
Universitas Sumatera Utara
2
pengangkatan anak bukanlah merupakan perbuatan yang terjadi pada suatu saat, seperti halnya dengan penyerahan barang, melainkan merupakan suatu rangkaian kejadian hubungan kekeluargaan yang menunjukkan adanya cinta kasih, kesadaran yang penuh dan segala akibat yang ditimbulkan dari pengangkatan anak tersebut. Tujuan awal pengangkatan anak adalah untuk meneruskan keturunan meskipun dalam perkembangannya tujuan pengangkatan anak berubah menjadi untuk kesejahteraan anak, hal ini tercantum pula dalam Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak yang menyebutkan
bahwa,
“pengangkatan
anak
(adopsi)
dilaksanakan
dengan
mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak. Kepastian hukum pengangkatan anak diperoleh dari suatu keputusan pengadilan”.3 Pengangkatan anak dapat diartikan sebagai perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua yang sah/walinya yang sah, pada orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, kedalam lingkungan kekuasaan keluarga orang tua angkat berdasarkan putusan/penetapan Pengadilan Negeri.4 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak yang dikeluarkan pada tanggal 3 Oktober 2007 merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan ketentuan mengenai pengangkatan anak sebagaimana
3 Rika Saraswati, Hukum Perlindungan Anak di Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, hal.37. 4 Erna Sofyan Sjukrie, Aspek - Aspek Hukum Perlindangan Anak dalam Rangka Menyongsong Undang -Undang Peradilan Anak, Proyek Pembinaan Tehnis Yustisia MA RI, Jakarta, 1995, hal.17.
Universitas Sumatera Utara
3
diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang diundangkan pada tanggal 22 Oktober 2002 adalah untuk memberikan perlindungan terhadap anak. Pemberian perlindungan kepada anak terutama yang masih di bawah umur di dalam hukum perdata sangatlah penting. Pada hakekatnya perlindungan anak dalam bidang hukum perdata meliputi banyak aspek hukum, diantaranya : kedudukan anak, pengakuan anak, pengangkatan anak (adopsi), kuasa asuh (hak dan kewajiban) orang tua terhadap anak, pencabutan dan pemulihan kuasa asuh orang tua, perwalian (termasuk Balai Harta Peninggalan), tindakan untuk mengatur yang dapat di ambil guna perlindungan anak serta biaya hidup anak yang ditanggung orang tua akibat perceraian (alimentasi).5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah menegaskan bahwa pertanggungjawaban orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindunginya hak-hak anak.6 Rangkaian kegiatan tersebut harus terus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa.
5
Sholeh Soeaidy, & Zulkhair, Dasar Hukum Perlindungan Anak, CV. Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 2001, hal.17. 6 Ahmad Kamil dan M.Fauzan, Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hal 58.
Universitas Sumatera Utara
4
Undang-undang perlindungan anak juga meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas non diskriminatif, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan serta penghargaan terhadap pendapat anak.7 Dalam pelaksanaan pembagian harta warisan yang menjadi bagian dari anak angkat seringkali keluarga kandung (sedarah) pewaris mengabaikan perlindungan hukum atas hak-hak anak angkat sehingga berusaha menguasai harta warisan yang menjadi hak anak angkat secara tidak sah. Pengurusan harta warisan anak angkat tersebut merupakan perbuatan wan prestasi yang mengakibatkan kerugian bagi anak angkat. Salah satu kasus yang terjadi adalah terkait dengan perlindungan harta warisan milik anak angkat yang masih di bawah umur masing-masing bernama : Viviani, Vincent dan Vernia Everlim, yang menjadi sengketa di Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan Perkara Nomor 79/Pdt/G/2009/PN.PBR. Viviani, Vincent dan Vernia Everlim adalah anak angkat dari Sui Liong alias A Hok alias Suryadi Suwandi dengan Kartini. Pada tanggal 5 September 2005 Sui Liong alias A Hok alias Suryadi Suwandi dan Kartini meninggal dunia dalam kecelakaan
pesawat
terbang
Mandala
di
Medan.
Setelah kedua orangtua angkat tersebut meninggal dunia, melalui penetapan Nomor : 371/Pdt.P/2005/PN.Mdn tertanggal 20 Oktober 2005, Amini Nurdin yang
7
Sholeh Soeaidy, & Zulkhair, Op.Cit, hal.17
Universitas Sumatera Utara
5
merupakan nenek dari Viviani, Vincent dan Vernia Everlim menjadi wali bagi ketiga anak angkat tersebut. Dari peninggalan orangtuanya (Kartini dan Sui Liong alias A Hok alias Suryadi Suwandi), ketiga anak angkat tersebut yaitu Viviani, Vincent dan Vernia Everlim memperoleh bagian dari harta orangtua angkatnya masing-masing 1 (satu) potong emas murni batangan yang dipesan di toko mas Gemar yang beralamat di Jalan Hasyim Ashari Nomor 12 A Pekanbaru. Viviani memiliki 1 potong emas murni batangan seberat 185 gram, Vincent memiliki 1 potong emas murni batangan seberat 179 gram dan Vernia Everlim memiliki 1 potong emas murni batangan seberat 179 gram sebagaimana termuat di dalam Nota tertanggal 21 Maret 2006. Selanjutnya dalam pengurusan harta-harta peninggalan milik ketiga cucunya tersebut Nyonya Amini Nurdin selaku wali telah mengajukan perkara perdata di Pengadilan Negeri Medan Nomor 446/Pdt.G/2007/PN.Mdn kepada pihak-pihak yang menguasai harta-harta peninggalan dari orangtua ketiga cucunya dan perkara perdata dimaksud telah berkekuatan hukum tetap, sebagaimana Salinan Putusan perkara perdata Nomor : 446/Pdt.G/2007/PN.Mdn tertanggal 10 Juli 2008. Kemudian sebagian dari harta peninggalan berupa 1 (satu) potong emas murni batangan seberat 185 gram atas nama Viviani beserta surat aslinya, 1 (satu) potong emas murni batangan seberat 179 gram atas nama Vincent beserta surat aslinya dan 1 (satu) potong emas murni batangan seberat 179 gram atas nama Vernia Everlim beserta surat aslinya, yang berada di Pekanbaru tidak mungkin dibawa ke Medan
Universitas Sumatera Utara
6
pada saat itu oleh Penggugat dititipkan kepada Tergugat I, Lim A Gek alias Agek, pada tanggal 18 Juli 2008 dan akan dikembalikan kepada Penggugat sebulan kemudian, sesuai dengan Surat Tanda Penitipan Barang tertanggal 18 Juli 2008. Setelah lewat waktu dari penitipan, Penggugat telah berulang kali meminta kepada Tergugat I Lim A Gek alias Agek secara baik-baik untuk mengembalikan emas-emas murni batangan dimaksud, namun Tergugat I Lim A Gek tidak mempunyai itikad baik untuk mengembalikannya kepada Penggugat dan bahkan menurut Tergugat I telah diberikannya kepada Tergugat II Lim A Asiong alias Asiong tanpa sepengetahuan dari Penggugat. Setelah dikonfirmasi kepada Tergugat II, Tergugat II menerangkan memang benar emas batangan dimaksud ada padanya dan hingga gugatan diajukan, Tergugat II tidak juga menyerahkan emas murni batangan tersebut kepada Penggugat. Dari uraian-uraian tersebut jelaslah bahwa Tergugat-tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi karena menguasai benda yang merupakan milik ketiga anak angkat (selaku penggugat yang dalam hal ini diwakili oleh wali mereka) secara tidak sah karena telah dilakukan penitipan secara sah kepada para tergugat, sehingga menimbulkan kerugian bagi ketiga anak tersebut. Pengadilan Negeri Pekanbaru memutus perkara tersebut dengan menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima. Selanjutnya Penggugat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru. Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor : 76/PDT/2010/PTR juga memutuskan hal yang sama atau menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru sehingga
Universitas Sumatera Utara
7
Penggugat/Pembanding mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung dengan perkara Nomor : 2161 K/Pdt/2011. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka perlu suatu penelitian dengan judul “Analisis Yuridis Pengurusan Harta Kekayaan Anak Angkat Di bawah umur Pada Wni Keturunan Tionghoa (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 2161 K/Pdt/2011). B. Perumusan Masalah Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, merumuskan beberapa masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut : 1. Bagaimana pengurusan harta kekayaan milik anak angkat di bawah umur menurut ketentuan yang terdapat di dalam KUH Perdata? 2. Bagaimana penerapan hak terhadap pengurusan harta kekayaan anak angkat di bawah umur dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 2161 K/PDT/2011? C. Tujuan Penelitian Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut : 1. Untuk mengetahui pengurusan harta kekayaan milik anak angkat di bawah umur menurut ketentuan yang terdapat di dalam KUH Perdata. 2. Untuk mengetahui Penerapan hak terhadap pengurusan harta kekayaan anak angkat di bawah umur dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 2161 K/PDT/2011.
Universitas Sumatera Utara
8
D. Manfaat Penelitian Adapun manfaat yang didapat serta diperoleh dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut : 1.
Secara Teoritis Hasil
penelitian
ini
diharapkan
dapat
memberikan
manfaat
bagi
perkembangan ilmu pengetahuan hukum bidang keperdataan khususnya yang berkaitan dengan perlindungan terhadap harta warisan milik anak angkat yang masih di bawah umur. 2.
Secara Praktis Penelitian ini diharapkan dapat mengungkapkan berbagai permasalahan yang
timbul dalam kasus pengurusan harta warisan milik anak angkat yang masih di bawah umur.
E. Keaslian Penelitian Berdasarkan pemeriksaan dan informasi serta penelusuran yang dilakukan di kepustakaan Universitas Sumatera Utara, maka penelitian dengan judul Analisis Yuridis Analisis Yuridis Pengurusan Harta Kekayaan Anak Angkat Di bawah umur Pada Wni Keturunan Tionghoa (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 2161 K/Pdt/2011) belum pernah dilakukan oleh peneliti lainnya terutama dalam topik dan permasalahan yang sama, sehingga dengan demikian penelitian ini adalah asli dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya secara ilmiah.
Universitas Sumatera Utara
9
Judul tesis lain yang berkaitan dengan masalah harta warisan yang pernah ditulis sebelumnya, adalah : Penelitian dengan judul “Kedudukan anak terhadap harta warisan dari orangtuanya yang perkawinannya tidak dicatatkan di Dinas Kependudukan : Pada Masyarakat
Tionghoa
Kota
Medan”
oleh
Rehbana,
Mahasiswa
Magister
Kenotariatan, Nomor Induk 017011052. Rumusan permasalahan yang dibahas adalah: 1. Mengapa etnis Tionghoa di Kota Medan tidak mencatatkan perkawinannya di Dinas Kependudukan? 2. Bagaimana tanggungjawab orangtua terhadap nafkah anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan di Dinas Kependudukan? 3. Bagaimana hak anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan di Dinas Kependudukan terhadap harta peninggalan dari orangtua biologisnya?
F. Kerangka Teori dan Konsepsi 1.
Kerangka Teori Kerangka teori merupakan ”kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat,
teori, thesis mengenai suatu kasus atau permasalahan (problem), yang menjadi bahan perbandingan, pegangan teoritis yang mungkin disetujui ataupun tidak disetujui.8 Kerangka teori adalah penentuan tujuan dan arah penelitian dalam memilih konsep-konsep yang tepat guna pembentukan hipotesa-hipotesanya.9 Teori itu
8
M.Solly Lubis, Filsafat Ilmu dan Penelitian, Mandar Maju, Bandung, 1994, hal. 80.
Universitas Sumatera Utara
10
bukanlah pengetahuan yang sudah pasti tetapi harus dianggap sebagai petunjuk analisis dari hasil penelitian yang dilakukan sehingga merupakan masukan eksternal bagi penelitian ini. Teori-teori tersebut berfungsi untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi dan suatu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidakbenaran.10 Berdasarkan pengertian teori dan kegunaan serta daya kerja teori tersebutdi atas dihubungkan dengan judul penelitian ini tentang “Analisis Yuridis Analisis Yuridis Pengurusan Harta Kekayaan Anak Angkat Di bawah umur Pada WNI Keturunan Tionghoa (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 2161 K/Pdt/2011), maka dipergunakan teori keadilan dan teori kepastian hukum. Keadilan dikonsepkan sebagai hasil-hasil konkrit yang bisa diberikan kepada masyarakat. Menurut Roscoe Pound, bahwa hasil yang diperoleh itu hendaknya berupa pemuasan kebutuhan manusia sebanyak-banyaknya dengan pengorbanan sekecil-kecilnya. Dengan kata lain semakin meluas/banyak pemuasan kebutuhan manusia tersebut, maka akan semakin efektif menghindari pembenturan antara manusia.11 Tujuan dari hukum adalah menghendaki keadilan semata-mata dan isi dari hukum ditentukan oleh kesadaran etis mengenai apa yang di katakan adil dan apa 9
Soerjono Soekanto, Beberapa Aspek Sosial Yuridis dan Masyarakat, Alumni, Bandung, 1983, hal 129. 10 Ibid, hal.129. 11 Lexy J. Moleong. Metodologi Penelitian Kualitatif , Remaja Rosdakarya, Bandung, 2002, hal.34.
Universitas Sumatera Utara
11
yang dikatakan tidak adil. Menurut teori yang dikemukakan oleh Roscoe Pound tersebut, tugas suci dan luhur dari hukum ialah keadilan dengan cara memberikan kepada tiap-tiap orang apa yang berhak ia terima sehingga diperlukan peraturan tersendiri bagi tiap-tiap kasus. Untuk terlaksananya hal tersebut, maka menurut teori ini hukum harus membuat apa yang dinamakan peraturan/ ketentuan umum (Algemeene Regels).12 Kepastian hukum sangat diperlukan untuk menjamin ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat karena kepastian hukum (peraturan/ketentuan umum) mempunyai sifat sebagai berikut : a. Adanya
paksaan
dari
luar
(sanksi)
dari
penguasa
yang
bertugas
mempertahankan dan membina tata tertib masyarakat dengan perantara alatalatnya (aparatur negara). b. Sifat undang- undang yang berlaku bagi siapa saja. Kepastian hukum ditujukan pada sikap lahir manusia, ia tidak mempersoalkan apakah sikap batin seseorang itu baik atau buruk, yang diperhatikan adalah bagaimana perbuatan lahiriahnya. Kepastian hukum tidak memberi sanksi kepada seseorang yang mempunyai sikap batin yang buruk, akan tetapi yang diberi sanksi adalah perwujudan dari sikap batin yang buruk tersebut atau menjadikannya perbuatan yang nyata atau konkrit. Namun demikian dalam prakteknya apabila kepastian hukum dikaitkan dengan keadilan sering sekali tidak sejalan satu sama lain. Hal ini dikarenakan di satu 12
Ibid, hal.34
Universitas Sumatera Utara
12
sisi tidak jarang kepastian hukum mengabaikan prinsip- prinsip keadilan dan sebaliknya tidak jarang pula keadilan mengabaikan prinsip-prinsip kepastian hukum. Kemudian apabila dalam prakteknya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, maka keadilanlah yang harus diutamakan. Alasannya adalah bahwa keadilan pada umumnya lahir dari hati nurani pemberi keadilan sedangkan kepastian hukum lahir dari sesuatu yang konkrit. Perlindungan hukum terhadap hak-hak anak diatur dalam Pasal 22 UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, didalamnya diatur bahwa negara dan pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan dan prasarana dalam menyelenggarakan perlindungan anak. Pasal 23 ayat (1) menyebutkan negara dan pemerintah mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak.13 Negara dan pemerintah menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak.14 Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui peran masyarakat dalam menyelenggarakan perlindungan anak15. Di Indonesia pandangan modern tentang peranan hukum sebagai sarana pembangunan digambarkan oleh Mochtar Kusumaatmadja dengan mengatakan bahwa hukum itu mempunyai dua fungsi yakni sebagai sarana ketertiban masyarakat (menjamin adanya ketertiban dan kepastian) dan sarana perubahan masyarakat. 13
Rika, Saraswati, Opcit, hal.211 Pasal 24 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak 15 Pasal 25 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak 14
Universitas Sumatera Utara
13
Dalam keterkaitannya dengan kasus ini diharapkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2161 K/PDT/2011 dapat memberikan suatu keadilan dan kepastian hukum bagi kedua belah pihak. 2.
Kerangka Konsepsi Konsep
diartikan
sebagai
kata
yang
menyatakan
abstrak
yang
digeneralisasikan dari hal-hal yang khusus, yang disebut dengan defenisi operasional.16 Kegunaan dari adanya konsepsi agar supaya ada pegangan dalam melakukan penelitian atau penguraian, sehingga memudahkan bagi orang lain untuk memahami batasan-batasan atau pengertian-pengertian yang dikemukakan. 17 Kerangka konsepsi pada
hakekatnya merupakan suatu pengarah atau
pedoman yang lebih konkrit dari kerangka teoritis yang seringkali bersifat abstrak, sehingga diperlukan defenisi-defenisi operasional yang menjadi pegangan konkrit dalam proses penelitian.18 Agar terdapat persamaan persepsi dalam memahami penulisan di dalam penelitian ini, maka dipandang perlu untuk menjelaskan beberapa konseptual sebagaimana terdapat di bawah ini: Pengurusan : proses, cara, perbuatan menguasai sesuatu. Bentuk pengurusan secara khusus dihasilkan dari pengurusan terhadap harta yang belum dimiliki oleh seseorang atau badan hukum, seperti : mengambil air di sungai, pengurusan melalui
16
Sumadi Suryabarata, Metodologi Penelitian, Raja Grafindo, Jakarta, 1998, hal.3 Hilman Hadikusuma, Hukum Waris Adat, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hal.5 18 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hal.13 17
Universitas Sumatera Utara
14
transaksi seperti jual beli, pengurusan melalui peninggalan seperti harta warisan atau pengurusan dari harta yang dimiliki seperti buah dari pohon. Harta Warisan adalah kekayaan yang berupa keseluruhan aktiva dan pasiva yang ditinggalkan pewaris dan berpindah kepada ahli waris (hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang).19 Ahli Waris adalah orang yang menggantikan kedudukan pewaris di dalam kedudukannya terhadap warisan, baik untuk seluruhnya, maupun untuk sebagian tertentu.20 Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Anak angkat adalah anak yang diambil dan dijadikan anak oleh orang lain sebagai anaknya. Anak angkat itu mungkin seorang laki-laki, mungkin pula seorang
19 Surini Ahlan Sjarif, dkk, Hukum Kewarisan Perdata Barat Pewarisan Menurut UndangUndang, Kencana, Jakarta, 2006, hal.10 20 Ali Afandi, Hukum Waris, Hukum Keluarga dan Hukum Pembuktian, PT. Bina Aksara, Jakarta, 1986, hal. 7
Universitas Sumatera Utara
15
anak perempuan.21 Anak Di bawah umur adalah setiap anak yang belum berusia 21 tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin.22 Peraturan Pemerintah tentang Pengangkatan Anak memberikan defenisi anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan.23 G. Metode Penelitian Kata metode berasal dari bahasa Yunani yaitu ”method” yang berarti jalan atau cara untuk memikirkan dan memeriksa sesuatu menurut rencana tertentu, menyangkut cara kerja untuk memahami objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan24. 1.
Sifat dan Jenis Penelitian Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang hanya menggambarkan
fakta-fakta tentang objek penelitian baik dalam kerangka sistematisasi maupun sinkronisasi berdasarkan aspek yuridis, dengan tujuan menjawab permasalahan yang menjadi objek penelitian.25 Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini
21
B. Bastian Tafal, Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat Serta Akibat Hukumnya di Kemudian Hari, Rajawali, Jakarta 1983, hal.39 22 Ibid, hal 7. 23 Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak 24 M.Marwan dan Jimmy P, Kamus Hukum, Reality Publisher, Surabaya, 2009, hal.434 25 Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, Cetakan Ketiga, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hal. 116-117.
Universitas Sumatera Utara
16
adalah penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum normatif yaitu suatu penelitian yang didasarkan kepada ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai anak angkat (adopsi), perwalian, dan penguasaan dan pengurusan harta kekayaan anak angkat di bawah umur yang kedua orangtuanya telah meninggal dunia serta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penguasaan dan pengurusan harta kekayaan anak angkat di bawah umur tersebut.26 Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara menganalisa ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana tersebut di atas sebagai bahan acuan dan rujukan untuk menjawab permasalahan yang ada dalam penelitian ini dan mencari solusi yang tepat atas permasalahan tersebut. 2.
Sumber Data Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data
yang dikumpulkan melalui studi dokumen terhadap bahan kepustakaan atau library research27 yang terdiri dari: a.
Bahan hukum primer yakni bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundangundangan, yang meliputi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,
Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang
Pelaksanaan Pengangkatan Anak, dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2161/ K/Pdt/2011.
26
Johny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayu Media Publishing, Surabaya, 2005, hal. 57. 27 Ibid, hal.10-11
Universitas Sumatera Utara
17
b.
Bahan hukum sekunder adalah hasil penelitian para ahli hukum yang termuat dalam literatur, jurnal maupun artikel, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang pasal-pasalnya mengatur dan berhubungan dengan penelitian ini.
c.
Bahan hukum tersier yakni bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, kamus umum, ensiklopedia hukum yang berhubungan dengan materi penelitian ini.
3.
Alat Pengumpulan Data Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan
mengadakan studi dokumen yaitu dengan melakukan inventarisasi dan sistematisasi literatur yang berkaitan dengan penerapan peraturan perundang-undangan tentang hak warisan anak angkat yang masih di bawah umur. Data sekunder yang dikumpulkan dalam penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan konsepsi teori atau doktrin, pemikiran konseptual dan penelitian yang dilakukan oleh pihak lain yang relevan dengan penelitian ini dengan cara menelaah dan menginventarisasi pemikiran atau pendapat juga sejarah atau latar belakang pemikiran tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak-pihak dalam pengurusan dan pengelolaan harta warisan milik anak angkat. 4.
Analisis Data Dalam suatu penelitian sangat diperlukan suatu analisis data yang berguna
untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti. Analisis data adalah
Universitas Sumatera Utara
18
proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar.28 Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisa kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis yang bertolak dari asumsi tentang realitas atau fenomena sosial yang bersifat unik dan kompleks karena terdapat regularitas atau pola tertentu, namun penuh dengan variasi (keragaman).29 Dengan demikian kegiatan analisis data ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif yang diharapkan dapat memberikan kesimpulan solusi yang baik dan benar yang dilakukan dengan menggunakan metode analisa dedukatif yaitu cara berpikir yang dimulai dari hal-hal yang umum untuk selanjutnya mengambil halhal yang khusus sebagai kesimpulan sekaligus jawaban dari permasalahan dan tujuan penelitian ini.30
28
Lexy J. Moleong, Opcit, hal. 103 Burhan Bungin, Analisa Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis dan Metodologis Kearah Pengurusan Modal Aplikasi, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hal. 53 30 Sumadi Surya Barata, Metodologi Penelitian, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998, hal.16. 29
Universitas Sumatera Utara
