BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Usia dari lahir sampai enam tahun merupakan usia yang sangat menentukan dalam pembentukan karakter dan kepribadian seorang anak. Sujiono (2009:7) mengatakan bahwa usia 0-6 tahun sebagai usia penting bagi pengembangan intelegensi diri secara permanen,mereka juga mampu menyerap informasi yang sangat tinggi. Pendidikan pada anak usia dini mampu menstimuli anak untuk memiliki kemampuan dalam bahasa, fisik, motorik, sosial, emosial, dan kognitif. Ada keterkaitan antara pendidikan anak saat dini dan ketika sudah besar. Mereka yang diajarkan tata bahasa yang halus, maka akan tumbuh menjadi seorang anak yang sopan (Wibowo, 2009). Hal ini dikarenakan pada usia 0-6 tahun otak berkembang sangat cepat hingga 80%. Ditambahkan Sujiono (2009:32-33) pada usia tersebut otak menerima dan menyerap berbagai macam informasi, tidak melihat baik dan buruk. Itulah masa-masa dimana perkembangan fisik, mental maupun spiritual anak akan mulai terbentuk. Banyak yang menyebut masa tersebut sebagai masa emas anak (golden age). Forum Pendidikan Dunia menyelenggarakan pertemuan pada bulan April tahun 2000 di Dakar, Senegal. Pertemuan tersebut menyepakati bahwa pemerintah serta Komunitas Internasional bertekad untuk mencapai pendidikan dasar yang bermutu pada tahun 2015. Salah satu tujuan hasil kesepakatan tersebut adalah “Memperluas dan Memperbaiki Perawatan dan Pengembangan Anak Usia Dini (PPAUD) Secara Komprehensif, Khususnya Anak yang Paling Rawan dan Kurang Beruntung.” Hal ini menjadi titik reaksi pemerintah untuk mengakui pentingnya pendidikan anak usia dini. Kementerian Pendidikan Nasional mengeluarkan Kepmendiknas Nomor: 051/0/2001
membentuk lembaga khusus bagi PAUD, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini Formal dan Informal (Ditjen PAUDNI). Keseriusan pemerintah juga ditunjukkan dengan memasukkan muatan Pendidikan Anak Usia Dini ke dalam dokumen Undang-Undang No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pada tahun 2004 pendidikan anak usia dini juga dimasukkan dalam Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 20042009. Pemerintah membentuk standar nasional untuk PAUD pada tahun 2009 yang menjadikan PAUD sebagai jenjang pertama pendidikan di Indonesia, bahwa pendidikan untuk mengembangkan potensi kecerdasan spiritual yang dilaksanakan melalui pendekatan olah pikir, olah rasa, dan olah raga. Selain itu, juga jaminan kesehatan yang memadai, seperti kecukupan gizi, pertumbuhan dan pembentukan fisik (Abubar, 2013). Kementerian Pendidikan Nasional (2012) menyebutkan bahwa kebijakan PAUD merupakan upaya untuk mencapai taget prioritas pembangunan yang terangkum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional dan Renstra Kemdikbud, juga sebagai pelaksanaan dari adanya komitmen global Millenium Development Goals dalam pendidikan. Pelaksanaan Renstra Kemdikbud diturunkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) masing-masing daerah. PAUD didorong untuk sampai ke daerah pelosok, baik formal maupun non formal. Pelaksanaan PAUD kemudian diturunkan dalam satuan Pos PAUD yang berada ditingkat RW dan layanan pendidikan anak yang menyatu dengan program peningkatan pemberdayaan ibu, serta program program sejenis. Dalam Undang-Undang No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, PAUD adalah pendidikan yang dilakukan sebelum jenjang pendidikan dasar. PAUD dapat diselenggarakan melalui jalur formal, non formal dan informal. Pendidikan formal mencakup Taman Kanak-Kanak (TK) dan Raudatul Athfal (RA), sedangkan pendidikan
non formal mencakup Tempat Penitipan Anak (TPA), Kelompok Bermain (KB), dan Satuan PAUD Sejenis (SPS). Sedangkan pendidikan informal sepenuhnya diserahkan dalam proses lingkungan sekitar tempat tinggal mereka dan yang paling utama adalah bimbingan orang tua. PAUD di Indonesia diselenggarakan oleh Kementerian yang berbeda untuk mencapai layanan yang sesuai dengan bidangnya. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengelola TK, KB, Pos PAUD, TPA dan SPS. Kementerian Agama dan Kementerian Dalam Negeri membawahi RA dan TPQ, Kementerian Kesehatan membawahi Posyandu, dan BKB menjadi tanggung jawab Badan Keluarga Berencana Nasional. Pengelolaan pendidikan di bawah kementerian yang bersangkutan diharapkan mampu memberikan layanan yang lebih baik. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang bekerja sama dengan BPS (2012) menyebutkan bahwa jumlah anak 6-17 tahun di Indonesia 82,5 juta atau sekitar 33,9% dari penduduk Indonesia. Jumlah yang cukup besar ini, harus mendapatkan perhatian lebih, agar anak usia dini mendapatkan layanan pendidikan. Penduduk umur 0-6 tahun yang mengikuti PAUD di perkotaan mencapai 17,1% sedangkan penduduk umur 0-6 tahun di pedesaan prosentasenya 12,6%. Jumlah ini menjadi tanda bahwa masih ada kesenjangan dalam penyelenggaraan pendidikan di desa dan kota. Pada tahun 2011, tercatat baru 14,8% anak 0-6 tahun di seluruh Indonesia yang mengikuti PAUD. Terjadi kesenjangan di wilayah-wilayah tertentu, misalnya di Papua, hanya 4,8% anak yang berpartisipasi dalam PAUD, dibandingkan dengan Yogyakarta 34,77% anak 0-6 tahun berpartisipasi dalam PAUD. Permasalahan PAUD di Indonesia selain terletak pada tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya PAUD, juga terbatasnya jumlah lembaga PAUD.
Terbentuknya sebuah lembaga PAUD harus memenuhi beberapa syarat, antara lain tersedianya tempat pelaksanaan dan berupa bangunan infrastruktur, memiliki siswa dan pendidik, sarana dan prasarana pendidikan, dan sebagainya.1 Terkadang hal ini menjadi permasalahan yang dihadapi masyarakat. Ketika mereka menyadari pentingnya pendidikan bagi anak usia dini, saat itu juga mereka terkendala biaya untuk memiliki lembaga PAUD yang memenuhi syarat, seperti kepemilikan bangunan, sarana dan prasarana, alat permainan edukatif gaji guru, dan sebagainya. Pemerintah telah mengupayakan dana melalui anggaran negara untuk penyelenggaraan PAUD. Jumlah anggaran PAUD dari tahun 2006-2012 cenderung meningkat dapat dilihat dalam tabel 1.1 Tabel 1.1 Jumlah Anggaran PAUD dari APBN tahun 2006-2012
Tahun
Jumlah Anggaran (milyar)
2006
837,3
2007
1.202,8
2008
779,4
2009
1.265,2
2010
1.100,0
2011
4.848,6
2012
4.072,9
Sumber: http://anggaran.depkeu.go.id
Pemerintah Indonesia telah menganggarkan dana pendidikan yang semakin besar dari 2006 hingga 2012. Besarnya anggaran pendidikan anak usia dini 2006 sebesar 1.143,6 miliar rupiah hingga 2012 ini mencapai 4072,9 miliar rupiah tetapi, hal ini tidak cukup meningkatkan kualitas PAUD di wilayah-wilayah. Kebutuhan pendidikan anak
1
Persyaratan ini juga menjadi hal dasar bagi lembaga PAUD, agar terdaftar di Dinas Pendidikan Provinsi atau Dinas Kabupaten/Kota dan sebagai syarat lainnya untuk pengajuan dana bantuan kepada Pemerintah pusat atau daerah.
usia dini di setiap wilayah khas dan tidak bisa disamakan. Butuh upaya lebih untuk bisa menganalisis apa yang menjadi kebutuhan pendidikan, khususnya bagi anak usia dini. Pentingnya pendidikan bagi anak usia dini telah disadari pemerintah dengan berupaya meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan anak usia dini yang merata. Pemerintah menjamin anak anak dari keluarga miskin memperoleh pendidikan anak usia dini, yang secara keseluruhan akan meningkatkan kesiapan untuk bersekolah melalui program Pendidikan dan Pengembangan Anak Usia Dini (PPAUD) atau dikenal juga dengan Early Childhood Education Development (ECED). Program PPAUD adalah program peningkatan mutu pendidikan anak usia dini yang diadakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam rangka meratakan pendidikan anak usia dini di wilayah-wilayah terpencil di Indonesia. Pemerintah Indonesia telah melakukan kerjasama dengan Bank Dunia sebagai lembaga donor untuk menunjang keberhasilan program. Bank Dunia (1981) mengatakan bahwa ‘Bank Dunia’ adalah istilah yang umumnya digunakan untuk mengacu pada Bank Internasional untuk Rekonstruksi dan Pembangunan (IBRD) dan salah satu afiliasinya Asosiasi Pembangunan International (IDA). Tujuan lembaga tersebut adalah untuk membantu menaikkan produktivitas dan standar hidup di negara-negara yang sedang berkembang, dengan meminjam sumber-sumber keuangan dari dunia yang telah maju atau berkembang. Program PPAUD juga melibatkan sejumlah dana dari pemerintah Indonesia. Dibantu IBRD, bantuan kredit International Development Assitance (IDA) dan hibah dari Pemerintah Belanda, proyek ini dilakukan dengan memberikan hibah langsung (grants) kepada berbagai kelompok masyarakat (Unit pendidikan Bank Dunia, 2010). Grants untuk pendidikan anak usia dini
diberikan untuk mendukung pemerintah
Indonesia dalam penyelenggaraan pendidikan dasar melalui penguatan sistem dalam perencanaan, penganggaran, keuangan dan manajemen informasi (World Bank, 2008). Kerjasama ini tidak hanya berfokus kepada pendanaan tetapi, menggali kebutuhan pendidikan anak usia dini secara berkesinambungan dalam kurun waktu 6-7 tahun sehingga benar-benar menghasilkan informasi tentang kebutuhan pendidikan bagi anak usia dini. Data dari World Bank (2010) menyebutkan bahwa program ini berlangsung di 6.000 keluarga yang menjangkau 700.000 anak. Proyek PPAUD menggunakan proses bertahap untuk mengidentifikasi kabupaten, desa, serta kelompok masyarakat berdasarkan kriteria yang obyektif yang mencakup kemiskinan dan nilai tanggung jawab desa terhadap program PPAUD. Hasan, et all (2012) mengatakan bahwa dengan menggunakan pendekatan CDD (Community Driven Development) membantu desa mengetahui kebutuhan PPAUD. Kerjasama ini dilakukan dari tahun 2006 hingga 2013. Bantuan dana berbentuk block grant diberikan kepada 50 Kabupaten termiskin dan terpilih di Indonesia.2 50 kabupaten terpilih yaitu, Kabupaten Tapanuli Tengah, Aceh Tenggara, Wonogiri, Wajo, Timor Tengah Utara, Tanjung Jabung, Sumedang, Sumbawa, Sumba Barat, Sukabumi, Solok, Sinjai, Sidenreng-Rapang, Sawahlunto Sijunjung, Sarolangun, Sangihe, Sambas, Rembang, Polewali Mandar, Pesisir Selatan, Pacitan, Ogan Komering Ilir, Merauke, Mamuju, Majalengka, Madiun, Lampung Selatan, Jene Ponto, Jayapura, Gunung Kidul, Garut, Bengkulu Utara, Bengkulu Selatan, Kulon Progo, Banjarnegara, Cilacap, Subang, Bondowoso, Gorontalo, Lombok Tengah, Propinsi Gorontalo, Propinsi
2
Semua Kabupaten diperbolehkan mengajukan proposal untuk memperoleh dana block grant, tetapi pemilihannya berdasarkan kriteria dari Kemdikbud. Kriteria Kabupaten terpilih adalah tingkat APK rendah, HDI rendah, tingkat kemiskinan tinggi, daftar kabupaten miskin berdasarkan Kepmen Pembangunan Daerah Tertinggal, dan komitmen dari tiap kabupaten untuk mengembangkan agenda PPAUD.
Lampung, Propinsi Sumatera Utara, Kepulauan Sangihe, Kepulauan Talaud (World Bank, 2013). Setiap kabupaten berhak memiliki 60 desa di wilayahnya untuk mendapatkan bantuan dana melalui proses seleksi proposal. Kriteria desa ditentukan berdasarkan tingkat kemiskinan desa dan banyaknya anak usia 0-6 tahun di desa tersebut. Masingmasing desa terpilih akan boleh membentuk maksimal 2 TPK (Tim Pengelola Kegiatan) sebagai tim koordinator pelaksana progrma di desa. Dana block grant akan diberikan kepada masing-masing TPK sebesar Rp 90 Juta dengan terminasi waktu 3 tahun.3Dari 50 Kabupaten terpilih di atas, 2 kabupaten terpilih diantaranya berasal dari Provinsi Yogyakarta, yaitu Kabupaten Kulon Progo dan Gunung Kidul. Secara tidak langsung kabupaten ini termasuk dalam kriteria kabupaten miskin di Indonesia. Sejak tahun 2006, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta mengharuskan setiap desa/RW memiliki minimal satu satuan PAUD untuk bisa memfasilitasi kebutuhan pendidikan anak usia dini di wilayahnya. Sejak saat itu, satuan PAUD yang terdiri dari berbagai macam lembaga berkembang pesat. Prestasi Provinsi Yogyakarta dalam PAUD tidak diragukan, hampir setiap tahun, Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD Provinsi Yogyakarta menempati urutan pertama. Profil Anak Indonesia 2012 (2012) menyebutkan di tahun 2011, Yogyakarta menempati urutan pertama sebagai propinsi yang memiliki APK tinggi di Indonesia, yaitu 34,77%.
Ironisnya, meskipun PAUD Provinsi
Yogyakarta berprestasi, namun terdapat kabupaten yang dikategorikan memiliki kualitas PAUD yang rendah. Penyelenggaraan program PPAUD di Kulon Progo dan Gunung Kidul menunjukkan keberhasilan. Presentase APK kedua kabupaten ini meningkat pesat hingga 3
Dana block grant mulai diberikan pada tahun 2007. Desa dipilih secara acak dan diberikan dana para periode triwulan tertentu, 2007-2010, 2008-2011, 2009-2012, 2010-2012, 2011-2013.
tahun 2012. Data Dinas Pendidikan Provinsi Yogyakarta tahun 2013 menyebutkan Kabupaten Gunung Kidul mampu melayani 34.290 dari 51.950 anak dan Kulon Progo mampu melayani 49.461 dari 53.132 anak. Besarnya jumlah anak yang terlayani menjadikan Kulon Progo memiliki presentase APK tertinggi se-Yogyakarta. Data Dinas Pendidikan Kulon Progo (2012), menyebutkan selama program PPAUD berlangsung, terdapat 120 lembaga baru yang melayani PAUD dengan jumlah siswa 18.475 anak. Tahun 2006, Kulon Progo memiliki sebanyak 450 lembaga PAUD dengan presentase APK 34,3% dan 6 tahun kemudian pelayanan PAUD berkembang melalui 735 lembaga dan membuat 93,67% anak sudah terlayani PAUD. Dalam rangka mendorong masyarakat untuk meningkatkan layanan lebih bai, pemerintah memberikan motivasi dan penghargaan bagi layanan PAUD yang telah melayani AUD di tahun 2010 dan 2011. Penghargaan tersebut berupa Additional Block Grant sebesar Rp 25 juta yang akan diberikan kepada 10 PAUD yang lolos seleksi berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. PAUD yang lolos akan menjadi PAUD percontohan di Kulon Progo. 11 PAUD terpilih merupakan PAUD yang ditunjuk oleh TPK dan biasanya TPK mengajukan PAUD Pusatnya. PAUD pusat merupakan pusat layanan PAUD di sebuah desa, kepemilikan gedung, APE, fasilitas lebih lengkap dari PAUD kunjung, sekalipun tidak menutup kemungkinan PAUD Kunjung memiliki layanan yang baik seperti PAUD pusat. Dari hasil penilaian oleh Tim Penilai Kabupaten, terpilihlah 10 PAUD yang merupakan PAUD pusat, dan 1 merupakan PAUD kunjung. PAUD Kunjung tersebut yaitu PAUD Kunjung Tunas Bangsa Dusun Jangkang Kidul.
1.2 Rumusan Masalah Pelaksanaan Program PPAUD di masing-masing titik layanan, baik PAUD pusat maupun PAUD Kunjung tentu berbeda. Sebagai satu-satunya PAUD Kunjung yang menerima additional block grant dan menjadi PAUD percontohan, PAUD Kunjung Tunas Bangsa tentu menyelenggarakan layanan PAUD dengan baik. Melihat hal tersebut maka Bagaimana Implementasi Program Pendidikan dan Pengembangan Anak Usia Dini (PPAUD) di Kabupaten Kulon Progo pada PAUD Kunjung Tunas Bangsa? 1.3 Tujuan Berdasarkan rumusan masalah yang disusun, maka tujuan dari penelitian ini antara lain, 1.
Untuk mengetahui pelaksanaan kebijakan pendidikan melalui Program PPAUD di PAUD Kunjung Tunas Bangsa.
2.
Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Program PPAUD di PAUD Kunjung Tunas Bangsa.
1.4 Manfaat Dengan tercapainya tujuan penelitian, maka diharapkan 1.
Memberikan informasi kepada masyarakat tentang kebijakan pendidikan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kulon Progo.
2.
Menjadi bahan pertimbangan dalam menyediakan pelayanan pendidikan yang lebih baik dengan memperbaiki faktor-faktor yang selama ini menghambat penyelenggaraan pendidikan dan memperkuat faktor-faktor yang menunjang keberhasilan program pendidikan.
3.
Menjadi sumber informasi bagi lembaga-lembaga PAUD di Kabupaten Kulon Progo untuk memperbaiki penyelenggaraan pendidikan dan mampu memanfaatkan layanan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah.
