BAB I PENDAHULUAN
A.
Latar Belakang Sebagai negara hukum dan negara kesejahteraan, Indonesia bertujuan
untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur materil dan spiritual yang dalam pelaksanaannya berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945). Pasal 33 UUD 1945 menetapkan bahwa sistem ekonomi yang dianut negara adalah ekonomi kerakyatan atau demokrasi ekonomi yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial sebagai cita-cita pembangunan ekonomi. Untuk itu dalam menyusun kebijakan perekonomian negara harus senantiasa berusaha menghilangkan ciri-ciri negatif yang terkandung dalam sistem ekonomi liberal dan sistem ekonomi sosialisme, yaitu free fight liberalism yang membenarkan eksploitasi terhadap manusia, etatisme dimana negara beserta aparaturnya meminimumkan potensi dan daya kreasi unit ekonomi di luar sektor negara, dan pemusatan ekonomi pada salah satu kelompok yang bersifat monopoli yang merugikan masyarakat.1 Dalam dunia usaha sekarang ini sesungguhnya banyak ditemukan perjanjian-perjanjian dan kegiatan-kegiatan usaha yang mengandung unsur-unsur yang kurang adil terhadap pihak yang ekonomi atau sosialnya lebih lemah dengan dalih pemeliharaan persaingan yang sehat. Terjadinya hal yang demikian itu 1
Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, Seri Hukum Bisnis Anti Monopoli, (Jakarta: Rajawali Pers, 1999), hlm. 4.
antara lain disebabkan kurangnya pemahaman kalangan pelaku usaha terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut Undang-Undang No. 5 Tahun 1999). Bagi dunia usaha, persaingan harus dipandang sebagai suatu hal yang positif. Persaingan disebut sebagai suatu elemen yang esensial dalam perekonomian modern. Pelaku usaha menyadari bahwa dalam dunia bisnis adalah wajar untuk mencari keuntungan sebesar-besarnya, tetapi sebaiknya dilakukan melalui persaingan usaha yang jujur. Persaingan memberikan keuntungan pada para pelaku usaha itu sendiri dan juga kepada konsumen. Dengan adanya persaingan, pelaku usaha akan berlomba-lomba untuk terus memperbaiki produk ataupun jasa yang dihasilkan, terus-menerus melakukan inovasi dan berupaya keras memberikan produk untuk jasa yang terbaik bagi konsumen. Persaingan akan berdampak pada semakin efisiennya pelaku usaha dalam menghasilkan produk atau jasanya. Di sisi lain, dengan adanya persaingan, maka konsumen sangat diuntungkan karena mereka mempunyai pilihan dalam membeli produk atau jasa tertentu dengan harga yang murah dan kualitas yang baik. Persaingan usaha memang dapat membantu meningkatkan kualitas suatu produk barang dan/atau jasa yang dihasilkan oleh pelaku usaha, dengan harga yang terjangkau oleh konsumen, sehingga tidaklah berlebihan bila dikatakan bahwa adanya persaingan usaha yang sehat itu dianggap sebagai katalisator menuju perkembangan industri, usaha, dan ekonomi pada umumnya.
Namun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa dibalik praktik bisnis itu adanya berbagai macam persaingan misalnya: ada persaingan yang sehat dan adil (fair competition), ada persaingan yang tidak sehat (unfair competition), bahkan ada persaingan yang destruktif (destructive competition) seperti predatory price. Tentu saja, perilaku anti persaingan seperti persaingan usaha tidak sehat dan destruktif
itu
tidak
kita
kehendaki,
karena
mengakibatkan
in-efisiensi
perekonomian berupa hilangnya kesejahteraan (economic welfare), bahkan mengakibatkan keadilan ekonomi dalam masyarakatpun terganggu dan timbulnya akibat-akibat ekonomi dan sosial yang bertentangan dengan peraturan perundangundangan, ketertiban, maupun kepentingan umum. Perilaku persaingan yang tidak sehat (unfair competition) seperti yang disebut di atas, dapat dilihat dari perilaku kartel minyak goreng yang dilakukan 20 produsen minyak goreng sawit di Indonesia. Indonesia merupakan produsen kelapa sawit terbesar kedua dunia setelah Malaysia. Sebanyak 85% (delapan puluh lima persen) lebih pasar dunia kelapa sawit dikuasai oleh Indonesia dan Malaysia.2 Dengan fakta tersebut, maka sudah sepantasnya perkebunan kelapa sawit dijadikan andalan oleh pemerintah untuk mendongkrak perekonomian Indonesia yang saat ini masih terpuruk dan mengangkat Indonesia menjadi salah satu negara yang diperhitungkan dalam persaingan pasar bebas pasca 2020. Hal ini kemudian direalisasikan melalui pernyataan dari presiden Republik Indonesia. Susilo Bambang Yudhoyono yang telah mencanangkan program ekonomi yang pro-pertumbuhan, pro-orang kecil, dan pro-kesempatan kerja yang akan memacu 2
Iyung Pahan, Panduan Lengkap Kelapa Sawit Manajemen Agribisnis Dari Hulu Hingga Hilir, (Jakarta: Penebar Swadaya, 2008), hlm. 1.
agribisnis kelapa sawit sebagai ujung tombak bagi kerangka dasar pembangunan Indonesia menyongsong era globalisasi dan pasar bebas pasca-2020.3 Kelapa sawit merupakan tanaman yang paling produktif dengan produksi minyak per ha yang paling tinggi dari seluruh tanaman penghasil minyak nabati lainnya.4 Minyak goreng merupakan salah satu bahan dasar yang dihasilkan dari pengolahan kelapa sawit. Dari minyak kelapa sawit (dalam bahasa Inggris biasa disebut sebagai Crude Palm Oil (CPO) dihasilkan minyak goreng yang biasa digunakan oleh masyarakat untuk mengolah bahan makanan mentah menjadi makanan yang dapat dikonsumsi langsung. Minyak goreng menjadi sangat penting bagi kehidupan masyarakat di Indonesia karena sebagian besar makanan yang dimakan oleh penduduk Indonesia diolah dengan cara digoreng terlebih dahulu. Hal ini telah menjadi kebiasaan hidup sebagian besar masyarakat di Indonesia yang tidak dapat diubah. Oleh karena itu minyak goreng dimasukkan ke dalam kriteria sembilan bahan pokok atau biasa disebut dengan sembako oleh pemerintah. Stabilisasi harga barang-barang kebutuhan pokok termasuk di dalamnya minyak goreng merupakan salah satu dari sekian rupa program kebijakan pemerintah yang secara tidak langsung dilakukan dalam upaya menjaga standar kelayakan hidup masyarakat. Produk minyak goreng menjadi salah satu barang yang penting untuk dikendalikan pemerintah karena menyangkut kepentingan masyarakat banyak (yang masih menggunakan minyak goreng sebagai mediasi pengolahan hampir sebagian besar makanan yang dikonsumsinya). 3 4
Ibid. Ibid., hlm. 2.
Fenomena beberapa tahun terakhir terkait dengan gejolak harga CPO dunia, secara faktual mempengaruhi terjadinya gejolak harga minyak goreng di pasar domestik. Melambungnya harga CPO dari kisaran harga US$ 1.300/ton pada minggu I bulan Maret 2008 menjadi alasan logis yang menjelaskan melambungnya harga minyak goreng sawit di pasar domestik ketika itu dari kisaran harga Rp.7.000,-/kg pada bulan Februari 2007 menjadi Rp. 12.900,-/kg pada bulan Maret 2008. Hal ini dapat dijelaskan karena 80% (delapan puluh persen) biaya produksi pengolahan minyak goreng sawit merupakan biaya input (bahan baku) CPO. Namun demikian, ketika terjadi penurunan harga di pasar input (CPO), harga minyak goreng pada pasar domestik diindikasikan tidak meresponnya secara proporsional. Fenomena inilah yang melatarbelakangi dugaan terjadinya perilaku ataupun praktek persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan oleh para pelaku usaha minyak goreng di Indonesia.
B. Perumusan Masalah Sesuai dengan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini adalah : 1. Bagaimana perkembangan industri minyak goreng sawit di Indonesia? 2. Bagaimana perjanjian kartel itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat? 3. Bagaimana analisis yuridis terhadap Putusan KPPU Nomor 24/KPPU-I/2009 yang dilakukan perusahaan industri minyak goreng sawit di Indonesia?
C. Tujuan dan Manfaat Penulisan 1.
Tujuan Penulisan Adapun yang menjadi tujuan penulisan skripsi ini adalah : a. Untuk mengetahui bagaimana perkembangan industri minyak goreng sawit di Indonesia. b. Untuk mengetahui bagaimana perjanjian kartel itu berdasarkan UndangUndang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. c. Untuk mengetahui bagaimana analisis yuridis terhadap Putusan KPPU Nomor 24/KPPU-I/2009 yang dilakukan perusahaan industri minyak goreng sawit di Indonesia.
2.
Manfaat Penulisan Manfaat yang dapat diperoleh dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut: a. Secara Teoritis Secara teoritis, pembahasan terhadap masalah-masalah dalam skripsi ini akan memberikan pemahaman dan sikap kritis terhadap hukum persaingan yang masih baru di Indonesia dan juga untuk mengetahui dan menambah wawasan terhadap persoalan fenomena monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, khususnya tentang perjanjian yang dilarang yaitu perjanjian kartel. Mengingat bahwa buku dan literatur yang membahas permasalahan ini masih minim, maka diharapkan kelak tulisan ini mampu menambah khasanah pemikiran tentang hukum persaingan usaha pada umumnya dan
kartel pada khususnya, yang dapat member kontribusi pada terciptanya persaingan usaha yang sehat. b. Secara Praktis Secara praktis, pembahasan ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi para pembaca ataupun sebagai bahan kajian baik bagi kalangan akademisi, praktisi hukum maupun para pelaku usaha di bidang ekonomi, baik pelaku usaha negara maupun para pelaku usaha swasta tentang hukum persaingan usaha di Indonesia guna terciptanya persaingan usaha yang sehat di dalam dunia usaha ataupun perekonomian negara, khususnya tentang kartel sebagai perjanjian yang dilarang dalam hukum persaingan usaha di Indonesia.
D. Keaslian Penulisan Untuk mengetahui orisinalitas penulisan, sebelum melakukan penulisan skripsi yang berjudul “Perjanjian Kartel Industri Minyak Goreng Sawit di Indonesia Sebagai Pelanggaran Undang-Undang No.5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Studi Putusan KPPU Nomor 24/KPPU-I/2009)”, penulis terlebih dahulu melakukan penelusuran terhadap berbagai judul skripsi yang tercatat pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum/Perpustakaan Universitas cabang Fakultas Hukum USU melalui surat tertanggal 02 Maret 2012 (terlampir) menyatakan bahwa tidak ada judul yang sama.
Adapun beberapa judul yang memiliki sedikit kesamaan di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara antara lain: 1.
Analisis Perjanjian Kartel Perdagangan Garam ke Sumatera Utara Ditinjau dari Undang-Undang No.5 Tahun 1999. (Disusun oleh Steveni / 030200111)
2.
Kartel Sebagai Perjanjian Yang Dilarang Dalam Hukum Persaingan Usaha di Indonesia. (Disusun oleh Frien Jones Iven H.T / 010200246)
3.
Aspek Hukum Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Dalam Dunia Usaha Menurut UU No.5 Tahun 1999. (Disusun oleh Fitria T / 870200033)
4.
Tinjauan Yuridis Terhadap Divestasi Kapal Tangker VLCC PT. Pertamina Menurut UU No.5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. (Disusun oleh Andina K M Tarigan / 02020006)
5.
Analisis Yuridis Terhadap Perjanjian Tertutup dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Studi Putusan KPPU Nomor 06/KPPU-L/2004). (Disusun oleh Cory Sinaga / 070200084) Surat dari Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum/Perpustakaan
Universitas cabang Fakultas Hukum USU tersebut kemudian dijadikan dasar bagi Ibu Windha, SH.M.Hum (Ketua Departemen Hukum Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara) untuk menerima judul yang diajukan penulis. Penulis juga menelusuri berbagai judul karya ilmiah melalui media internet, dan sepanjang penelusuran yang penulis lakukan, belum ada penulis lain yang pernah
mengangkat topik tersebut. Sekalipun ada, hal itu adalah diluar sepengetahuan penulis dan tentu saja substansinya berbeda dengan substansi dalam skripsi ini. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah murni hasil pemikiran Penulis sendiri yang didasarkan pada pengertian-pengertian, teori-teori dan aturan hukum yang diperoleh melalui referensi media cetak maupun media elektronik. Oleh karena itu, penulis menyatakan bahwa skripsi ini adalah karya asli penulis dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
E. Tinjauan Kepustakaan Adapun tinjauan kepustakaan mengenai skripsi ini adalah sebagai berikut: 1.
Kartel Tindakan pelaku usaha melalui perjanjian baik secara tertulis atau tidak,
serta sepakat untuk melakukan suatu tindakan secara bersama-sama membentuk oligopoli dengan tujuan mendapatkan keuntungan yang ditentukan diantara mereka sendiri dalam hukum persaingan disebut kartel.5 Menurut Munir Fuady, kartel adalah suatu kerjasama dari produsenprodusen produk tertentu yang bertujuan untuk mengawasi produksi, penjualan dan harga dan untuk melakukan monopoli terhadap komoditas atau industri tertentu. Kartel dapat pula diartikan sebagai asosiasi berdasarkan suatu kontrak diantara perusahaan-perusahaan yang mempunyai kepentingan yang sama, yang dirancang untuk mencegah adanya suatu persaingan. Biasanya melalui kartel ini anggota kartel tersebut dapat menetapkan harga atau syarat-syarat perdagangan 5
Ningrum Natasya Sirait, Asosiasi & Persaingan Usaha Tidak Sehat, (Medan: Pustaka Bangsa Press, 2003), hlm. 16-17.
lainnya untuk mengekang suatu persaingan sehingga hal ini dapat menguntungkan para anggota kartel yang bersangkutan.6 Kamus Hukum Ekonomi ELIPS mengartikan kartel (cartel) sebagai persekongkolan atau persekutuan di antara beberapa produsen produk sejenis dengan maksud untuk mengontrol produksi, harga, dan penjualannya, serta untuk memperoleh posisi monopoli. Dengan demikian kartel merupakan salah satu bentuk monopoli, dimana beberapa pelaku usaha (produsen) bersatu untuk mengontrol produksi, menentukan harga, dan atau wilayah pemasaran atas suatu barang dan atau jasa, sehingga diantara mereka tidak ada lagi persaingan.7 Selain defenisi diatas, ada pula defenisi kartel yang lebih mengarah pada harga (kartel harga)8, yaitu bahwa kartel adalah situasi dimana produsen barang atau jasa sejenis secara diam-diam atau secara tegas dan terbuka membuat kesepakatan tentang harga barang atau jasa yang mereka produksi.9 Dalam Undang-Undang No.5 Tahun 1999, kartel diatur dalam Pasal 11 yang mengatakan bahwa pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa, yang dapat
6
Munir Fuady, Hukum Anti Monopoli ; Menyongsong Era Persaingan Sehat, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 63-64. 7 Rachmadi Usman, Hukum Persaingan Usaha di Indonesia, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004), hlm. 55. 8 Knud Hansen, dkk., Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, (Jakarta: Katalis, 2002), hlm. 139. 9 Abdul Hakim G. Nusantara & Benny K. Harman, Analisa dan Perbandingan UndangUndang Antimonopoli ; Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 1999), hlm. 10.
mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.10 2.
Perjanjian Yang Dilarang Berdasarkan Pasal 11 Undang-Undang No.5 Tahun 1999 seperti yang
disebutkan diatas, maka jelaslah bahwa kartel dipandang sebagai sebagai salah satu perjanjian yang dilarang. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, beberapa perjanjian yang termasuk dalam perjanjian yang dilarang adalah:11 a.
Pasal 4: mengenai perjanjian oligopoli.
b.
Pasal 5: mengenai perjanjian penetapan harga (price fixing).
c.
Pasal 6: mengenai diskriminasi harga.
d.
Pasal 7: mengenai perjanjian penetapan harga di bawah harga pasar.
e.
Pasal 8: mengenai perjanjian penetapan harga jual kembali.
f.
Pasal 9: mengenai pembagian wilayah.
g.
Pasal 10: mengenai pemboikotan.
h.
Pasal 11: mengenai kartel.
i.
Pasal 12: mengenai Trust.
j.
Pasal 13: mengenai oligopsoni.
k.
Pasal 14: mengenai integrasi vertikal.
l.
Pasal 15: mengenai perjanjian tertutup.
m. Pasal 16: mengenai perjanjian dengan pihak luar negeri.
10
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Pasal 11. Ningrum Natasya Sirait, Hukum Persaingan di Indonesia, UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, (Medan: Pustaka Bangsa Press, 2010), hlm. 89-95. 11
3.
Monopoli Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang disebut monopoli adalah
situasi pengadaan barang dagangannya tertentu (di pasar lokal atau nasional) sekurang-kurangnya sepertiganya dikuasai oleh satu orang atau satu kelompok, sehingga harganya dapat dikendalikan. Sedangkan menurut Black’s Law Dictionary monopoli adalah “A privilege or peculiar advanted vested in one or more persons or companies, consisting in the exclusive right (or power) to carry on a particular business or trade, manufacture a particular article, or control the sale of the whole supply of a particular commodity. A form of market structure in which one or only a few firms dominate the total sales of a product ar service”.12 Monopoli terbentuk jika hanya satu pelaku mempunyai kontrol eksklusif terhadap pasokan barang dan jasa di suatu pasar, dan dengan demikian juga terhadap penentuan harganya.13 Karena pada kenyataannya monopoli sempurna jarang ditemukan, dalam prakteknya sebutan monopoli juga diberlakukan bagi pelaku yang menguasai bagian terbesar pasar. Secara lebih longgar, pengertian monopoli juga mencakup struktur pasar dimana terdapat beberapa pelaku, namun karena peranannya yang begitu dominan, maka dari segi praktis, pemusatan kekuatan pasar sesungguhnya ada di satu pelaku saja.14 Monopoli mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:15 a. Terdapat hanya satu penjual.
12
Hermansyah, Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 3. 13 Suyud Margono, Hukum Anti Monopoli, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 5. 14 Ibid., hlm. 5-6. 15 Ningrum Natasya Sirait, Hukum Persaingan di Indonesia, UU No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, (Medan: Pustaka Bangsa Press, 2010), hlm. 53.
b. Produknya unik (tidak homogen). c. Tidak terdapat produk substitusi. d. Terdapat hambatan masuk pasar yang berarti serta untuk masuk dan keluar pasar akan sulit bagi pesaing.
F. Metode Penelitian Diperlukan metode penelitian sebagai suatu tipe pemikiran yang secara sistematis dipergunakan dalam penelitian dan penilaian skripsi ini, yang pada akhirnya bertujuan mencapai keilmiahan dari penulisan skripsi ini. Dalam penulisan skripsi ini, metode yang dipakai adalah sebagai berikut: 1.
Jenis dan Pendekatan Penelitian Dalam penulisan skripsi ini, agar tujuan lebih terarah dan dapat
dipertanggungjawabkan, dipergunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan perundang-undangan yang dalam hal ini, antara lain adalah Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 dan Peraturan dan Pedoman Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Pendekatan penelitian dalam skripsi ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan menganalisis permasalahan dalam penelitian melalui pendekatan terhadap asas-asas hukum, yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. 2.
Sumber Data Penelitian Yuridis Normatif menggunakan jenis data sekunder sebagai data
utama. Data sekunder adalah data yang didapat tidak secara langsung dari objek
penelitian. Peneliti mendapat data yang sudah jadi yang dikumpulkan oleh pihak lain dengan berbagai cara atau metode, baik secara komersial ataupun nonkomersial. Data sekunder yang dipakai penulis adalah sebagai berikut: a.
Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang terkait, antara lain: 1). Undang-Undang, yaitu Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999. 2). Peraturan dan Pedoman Komisi Pengawas Persaingan Usaha.
b.
Bahan hukum sekunder, berupa Putusan KPPU No.24/KPPU-I/2009), bukubuku yang berkaitan dengan judul skripsi, artikel-artikel, dan sebagainya yang diperoleh baik melalui media cetak maupun media elektronik.
c.
Bahan hukum tertier, yang mencakup bahan yang memberi petunjuk-petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum dan jurnal ilmiah.
3.
Teknik Pengumpulan Data Pengumpulan data dari penulisan skripsi ini dilakukan melalui teknik studi
pustaka (library research) dan juga melalui bantuan media elektronik, yaitu internet. Untuk memperoleh data dari sumber ini penulis memadukan, mengumpulkan, menafsirkan, dan membandingkan buku-buku dan arti-arti yang berhubungan dengan judul skripsi Perjanjian Kartel Industri Minyak Goreng Sawit di Indonesia Sebagai Pelanggaran Undang-Undang No.5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Studi Putusan KPPU Nomor 24/KPPU-I/2009) ini.
4.
Analisis Data Pada penelitian hukum normatif yang menelaah data sekunder, maka
biasanya penyajian data dilakukan sekaligus dengan analisanya. Metode analisis data yang dilakukan penulis adalah pendekatan kualitatif, yaitu dengan: a.
Mengumpulkan bahan hukum primer, sekunder, dan tertier yang relevan dengan permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini.
b.
Melakukan pemilahan terhadap bahan-bahan hukum relevan tersebut di atas agar sesuai dengan masing-masing permasalahan yang dibahas.
c.
Mengolah dan menginterpretasikan data guna mendapatkan kesimpulan dari permasalahan.
d.
Memaparkan kesimpulan, yang dalam hal ini adalah kesimpulan kualitatif, yaitu kesimpulan yang dituangkan dalam bentuk pernyataan dan tulisan.
G. Sistematika Penulisan Dalam menghasilkan karya ilmiah yang baik, maka pembahasannya harus diuraikan secara sistematis. Agar penulisannya lebih terarah dan lebih mudah dipahami, maka diperlukan adanya sistematika penulisan yang teratur. Sistematika dalam penulisan skripsi ini adalah: BAB I
PENDAHULUAN Pada bab ini dikemukakan tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, keaslian penulisan, tinjauan kepustakaan, metode penulisan dan sistematika penulisan, yang semuanya berkaitan dengan perjanjian kartel industri minyak
goreng sawit di Indonesia sebagai pelanggaran Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. BAB II
INDUSTRI MINYAK GORENG SAWIT DI INDONESIA Pada bab ini, yang menjadi pembahasan adalah struktur produksi industri minyak goreng sawit di Indonesia, bentuk pemasaran minyak goreng sawit di Indonesia, serta perkembangan industri minyak goreng sawit di Indonesia.
BAB III
KARTEL
SEBAGAI
PERJANJIAN
YANG
DILARANG
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 Pada bab ini, yang menjadi pembahasan adalah pengertian perjanjian yang dilarang, jenis-jenis dari perjanjian yang dilarang, kartel sebagai perjanjian yang dilarang berdasarkan UndangUndang Nomor 5 Tahun 1999, dan bentuk perjanjian kartel yang dilakukan perusahaan industri minyak goreng sawit di Indonesia. BAB IV
ANALISIS
YURIDIS
PERJANJIAN
KARTEL
YANG
DILAKUKAN PERUSAHAAN INDUSTRI MINYAK GORENG SAWIT DI INDONESIA Pada bab ini, yang menjadi pembahasan adalah posisi kasus perjanjian kartel yang dilakukan industri minyak goreng sawit di Indonesia, menganalisis putusan KPPU terhadap perkara perjanjian kartel yang dilakukan industri minyak goreng sawit di Indonesia,
serta dampak putusan KPPU terhadap perusahaan-perusahaan industri minyak goreng sawit di Indonesia. BAB V
PENUTUP Pada Bab terakhir ini, akan dikemukakan kesimpulan dari bagian awal hingga bagian akhir penulisan yang merupakan ringkasan dari substansi penulisan skripsi ini, dan saran-saran yang penulis ciptakan dalam kaitannya dengan masalah yang dibahas.
