BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Pembangunan nasional identik dengan pembangunan daerah karena pembangunan nasional pada dasarnya dilaksanakan di daerah. Sejak beberapa tahun terakhir ini, di dalam melaksanakan pembangunan nasional telah ditempuh berbagai upaya perbaikan dalam sektor keuangan daerah, demikian juga terus dilaksanakannya pengarahan serta pengelolaan pembangunan daerah secara efektif dan efisien, sejalan dengan pengelolaan keuangan Negara. Kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah bertujuan agar pembangunan daerah dapat meningkatkan perekonomian daerah. Kebijakan tersebut secara garis besar mencakup lima komponen utama, pertama adalah kebijakan di bidang penerimaan daerah yang diprioritaskan pada penggalian sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) itu sendiri, kedua adalah kebijakan di bidang pengeluaran yang berorientasi pada prinsip desentralisasi dalam perencanaan, penyusunan program pengambilan keputusan dalam memilih kegiatan dan proyek-proyek daerah serta pelaksanaannya, ketiga adalah peningkatan kemampuan organisasi pemerintah daerah, keempat adalah usaha memperkuat sistem pemantauan dan pengendalian pemerintah yang efektif dan kelima adalah mendorong partisipasi swasta dalam bidang pelayanan masyarakat. Sejalan dengan pemerataan dan penyebaran pembangunan di Indonesia, maka peranan pemerintah daerah menjadi sangat penting. Pemerintah daerah perlu selalu
meningkatkan pendapatan daerah guna membiayai pembangunan di daerahnya serta mengurangi ketergantungan pada subsidi dari Pemerintah Pusat. Sebagaimana tertuang dalam ketetapan MPR-RI nomor XV/ MPR / 1998 tentang penyelenggaraan otonomi daerah, pengaturan pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta perimbangan keuangan pusat dan daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya menjadi dasar utama dalam penyusunan undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah daerah yang kemudian diubah menjadi undang-undang nomor 32 tahun 2004 yang mengatur perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah dilaksanakan
atas dasar
desentralisasi, dekosentrasi dan tugas pembantuan, disamping itu penyelenggaraan otonomi daerah juga dilaksanakan dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Dengan demikian hal-hal yang mendasar dalam undang-undang nomor 32 tahun 2004 ini dapat mendorong serta memberdayakan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreatifitas, meningkatkan peran serta masyarakat juga mengembangkan peran dan fungsi DPRD. Otonomi daerah juga merupakan upaya pemberdayaan daerah dalam pengambilan keputusan daerah secara lebih leluasa untuk mengelola sumber daya yang dimiliki sesuai dengan kepentingan prioritas dan potensi daerah sendiri. Dengan pemberian otonomi daerah kabupaten dan kota, baik pengelolaan maupun pengendalian keuangan sepenuhnya berada ditangan Pemerintah Daerah. Hadirnya undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah memberikan dampak positif bagi kehidupan berbangsa dan bernegara di
tanah air. Kota Kupang sebagai salah satu kota yang mempunyai hak otonom dalam menggali dan mengelola potensi keuangan daerah yang ada didalam kota tersebut. Salah satu potensi keuangan daerah adalah pajak daerah yaitu iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Pajak daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) selain retribusi daerah, laba perusahaan milik daerah, dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, laba atas penyertaan modal serta lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Sistem Pengendalian Intern menurut Mulyadi (2001:54) adalah : struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Menurut Mulyadi suatu sistem pengendalian intern yang baik harus memiliki empat elemen pokok yang terdiri dari (1) struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tepat, (2) sistem wewenang dan prosedur pembukuan yang baik,(3) praktek yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi tiap unit organisasi,(4) karyawan yang kompeten. Apabila keempat elemen ini diterapkan dengan baik dan benar maka informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipercaya dan keamanan harta organisasi atau dinas dapat terjamin. Sebab tujuan sistem pengendalian intern adalah menghasilkan
laporan keuangan yang dapat dipercaya dan menjamin keamanan harta kekayaan suatu organisasi atau dinas. Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah dinas yang diberi wewenang untuk melaksanakan pemungutan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam organisasi instansi semacam ini penerapan sistem pengendalian intern harus dilakukan dengan tepat,
baik dalam pembagian
wewenang, pelaksanaan tugas dan sebagainya, karena selain bertujuan untuk melindungi kekayaan juga berguna untuk mempermudah pelaporan pada kantor pusat. Manfaat penerapan sistem pengendalian intern terhadap penerimaan pajak daerah pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah agar penerimaan pajak daerah dapat dilakukan sesuai dengan prosedur yang jelas, dalam hal ini menyangkut aktivitas pengendaliannya, unit atau fungsi yang terlibat di dalamnya serta dokumen/formulir-formulir yang digunakan, dengan begitu maka penerimaan pajak daerah dapat dikendalikan dan terkontrol dengan baik. Sebagai data awal, peneliti akan menyajikan tabel Pendapatan Asli Daerah Kota Kupang :
No.
1 2 3
4
REALISASI PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA KUPANG TAHUN ANGGARAN 2006 - 2008 Jenis Pendapatan Asli Pendapatan Per Tahun Daerah ( Rp ) 2006 2007 2008 Pajak Daerah 6.684.414.641 8.198.294.642 9.946.115.049 Retribusi Daerah 6.163.824.868 6.926.647.820 7.833.072.660 Laba Perusahaan Milik 756.943.250 820.528.513 960.736.362 Daerah dan Pengolahan Daerah yang Dipisahkan Laba atas Penyertaan 1.046.420.025 2.790.443.014 3.258.793.905 Modal
5 Pos Lain-lain Pendapatan 9.099.797.415 Asli daerah yang sah Jumlah P A D 23.751.400.199
7.868.754.460
7.758.932.441
26.604.668.449
29.757.650.417
Sumber : Dinas pendapatan & Pengelolaan Keuangan Daerah
Dari tabel di atas terlihat Pendapatan Asli Daerah tiga tahun terakhir yaitu tahun 2006, 2007, dan 2008 bahwa penerimaan pajak sebagai salah satu sumber penerimaan daerah yang memberikan kontribusi yang besar bagi
Pendapatan Asli Daerah
dan rentan untuk terjadi kecurangan \atau kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Untuk itu diperlukan sistem pengendalian intern yang baik dan mudah untuk dilaksanakan, yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengontrol dan mengawasi pengendalian terhadap penerimaan pajak daerah. Oleh karena itu di dalam sistem pengendalian intern pada bagian ini harus ada prosedur yang jelas tentang siapa yang berhak melakukan pemungutan atau penagihan pendapatan, berhak memberikan otorisasi, mencatat dan menerima kas mulai dari pemungutan pajak sampai dimasukkannya ke kas daerah. Berjalan tidaknya Sistem Pengendalian Intern atas penerimaan
Pajak
Daerah pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Kupang akan diketahui setelah diadakan penelitian. Penelitian ini dibatasi pada penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame, dan Pajak Hiburan
. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis berkeinginan untuk mengadakan penelitian dengan judul
“ SISTEM PENGENDALIAN INTERN PENERIMAAN PAJAK DAERAH PADA DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KOTA KUPANG “. 1.2 Perumusan Masalah Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka dapat dikemukakan pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah : “ Bagaimana Pelaksanaan Pengendalian Intern Penerimaan Pajak Daerah pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Kupang ? “
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian 1.3.1. Tujuan dari Penelitian ini adalah : Untuk mengetahui pelaksanaan Pengendalian Intern Penerimaan Pajak daerah pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Kupang.
1.3.2. Kegunaan dari penelitian ini adalah : 1). Bagi Pihak Dinas Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pihak Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Kupang didalam mengambil kebijakan Pengendalian Penerimaan Pajak daerah. 2). Bagi Pihak Lain Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan informasi atau referensi bagi pihak-pihak yang akan mengadakan penelitian lebih lanjut.
