BAB I PENDAHULUAN
1.1.
Latar Belakang Dalam konteks situasi permasalahan Narkotika dunia hingga kini masih terus menjadi
isu yang serius guna pemecahannya. Disadari bahwa akibat globalisasi telah membawa pengaruh yang sangat cepat terhadap kehidupan. Terkait dengan isu yang menjadi ancaman bangsa beradab ini adalah meningkatnya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Bisnis barang haram tersebut, kini telah merambah ke seluruh pelosok dunia. Semakin akrab dengan petualang mafia narkoba. Kejahatan yang tergolong sebagai transnational crime (kejahatan lintas batas negara) memang bukan mudah ditangani. Mengingat penanganan kejahatan ini membutuhkan aparat yang profesional dan melibatkan aparat yang mampu membangun jaringan nasional, regional maupun internasional. Dampak negatif kejahatan narkoba terhadap kehidupan manusia sangat dahsyat baik terhadap aspek sosial, ekonomi, budaya, politik, dan pertahanan keamanan. Badan Narkotika Nasional (BNN) sebagai lembaga pemerintah yang menjadi focal point dituntut meningkatkan profesionalismenya. Bersama seluruh elemen masyarakat, LSM dan tentunya melibatkan peran serta masyarakat secara aktif dan dinamis. Melalui berbagai organisasi internasional telah dikembangkan upaya pencegahan dan pemberantasan di tengah gencarnya mafia narkoba dunia yang terus melancarkan aksinya bagai tak kunjung reda. Sejalan dengan itu berbagai terobosan telah dilakukan langkah strategis dan inovatif terkait dengan program pencegahan dan pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN). Berpijak dari pengalaman empirik, pemberantasan narkoba maka melahirkan prinsip mencegah lebih baik daripada mengobati. Penanggulangan dan penyalahgunaan obat berbahaya hingga rehabilitasi bagi korban kejahatan narkoba, menjadi bagian dari 1 Universitas Sumatera Utara
tanggungjawab seluruh warga bangsa. Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba telah menunjukan kecenderungan yang terus meningkat di negeri ini. Hal ini diindikasikan dengan dijadikannya Indonesia sebagai tempat transit dalam mata rantai perdagangan gelap narkoba. Dalam perkembangannya, kini telah dijadikan tempat pemasaran, produksi dan eksportir gelap narkoba. Kenyataan inilah yang telah menggambarkan ancaman bahaya narkoba telah dikendalikan oleh mafia narkoba dengan jaringan dan peralatan yang semakin canggih. Bila tidak dilakukan pencegahan dan pemberdayaan masyarakat akan semakin memprihatinkan lagi kondisi bangsa ini. Tak sedikit mafia narkoba yang memanfaatkan kelompok perempuan dan orang-orang yang terlilit kemiskinan. Mereka dijadikan kurir peredaran gelap narkoba dengan berbagai modus operandi. Apabila tidak disikapi secara profesional dalam pencegahan dan pemberantasannya lambat laun akan merongrong eksistensi masyarakat dan bangsa negeri ini. Selain kompetensi penegak hukum, petugas pencegahan dan rehabilitasi maka pemberdayaan masyarakat harus semakin meningkat guna melakukan deteksi dini untuk selanjutnya mencegah hingga memutus jaringan maupun strategi eksploitasi oleh mafia perdagangan gelap narkoba. Dari terbongkarnya berbagai kasus menunjukan trend bahwa kejahatan narkoba telah didanai oleh sindikat internasional yang profesional dengan dukungan teknologi canggih. Berdasarkan karakteristiknya, kejahatan narkoba ini telah mengancam ketahanan bangsa, keamanan nasional, regional dan bahkan hingga ke seluruh dunia. Bisnis ini telah menyeret semua bangsa ke berbagai persoalan kehidupan seperti sosial, politik, ekonomi, pertahanan keamanan nasional. Untuk itu diperlukan counter mafia narkoba melalui kemampuan aparat yang didukung oleh komitmen masyarakat yang telah diberdayakan. Fenomena di atas menunjukan bahwa gelagat kejahatan narkoba memanfaatkan kondisi kemiskinan, kebodohan bahkan kelemahan di bidang penegakan hukum di wilayah negeri ini. Bangsa yang lemah mudah dieksploitasi oleh pihak-pihak bermental mafia. 2 Universitas Sumatera Utara
Keterbatasan ketrampilan, lapangan kerja dan rendahnya pendapatan menyebabkan sebagian anggota masyarakat termasuk perempuan bagai tak berdaya menghindarinya. Membuat mudahnya masyarakat tergoda untuk menjajakan barang haram. Sehingga mudah terjerumus mencari jalan pintas dalam mendapatkan uang dengan mengabaikan hukum sehingga terseretlah mereka ke dunia kelam dan menghancurkan masa depan bangsa. Narkoba sebagai musuh bersama setiap saat dapat menghancurkan sendi dan tatanan sosial kemasyarakatan serta kehidupan berbangsa. Ditinjau dari sudut pandang manapun permasalahan narkoba dari tahun ke tahun terus menunjukan peningkatannya. Berita di media massa dan data resmi BNN mendukung asumsi itu. Angka-angka jumlah kasus narkoba dari tahun 2002 hingga tahun 2007 naik rata-rata 40,35% per tahun. Pada tahun 2007 terjadi 22.360 kasus atau 62 kasus per hari. Dalam kurun waktu yang sama, jumlah tersangka meningkat rata-rata sebesar 43,8% per tahun. Pada tahun 2007, ditangkap 36.169 orang pelaku atau rata-rata 99 orang per hari. Jumlah barang bukti narkoba yang dapat disita juga meningkat tajam (Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri, 2009). Hasil penelitian Badan Narkotika Nasioanl (BNN) bekerjasama dengan Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia pada tahun 2008, angka prevalensi nasional (penyalahgunaan narkoba) adalah 1,99% dari penduduk Indonesia (3,6 juta orang), tahun 2011 angka prevalensi nasional adalah 2,2% dan pada tahun 2015 akan mengalami kenaikan menjadi
2,8%
(5,8-6
juta
(http://nasional.kompas.com/read//Pengguna.Narkoba.5.8.Juta.Tahun.2012
orang) diakses
pada
hari Jumat, tanggal 10 Januari 2014, pukul 16.07). Sedangkan dalam Jurnal Data BNN Tahun 2009, jumlah kasus kejahatan narkoba pada periode berjalan dalam 5 tahun terakhir (2005-2009) cenderung mengalami peningkatan. Menurut laporan kejaksaan (2007), secara keseluruhan jumlah terpidana mati kasus narkoba di Indonesia adalah 72 orang yang divonis oleh berbagai Pengadilan Negeri. 3 Universitas Sumatera Utara
Sementara itu, Polri mengaku telah menangkap 23.916 pengguna dan pengedar narkoba sejak awal 2012 hingga September 2012. Pada 2010 dan 2011, Polri menangkap puluhan ribu pengguna dan pengedar barang haram itu. "Yang kita tangani di tahun 2010, 26.614 kasus tersangka 33.000 sekian. Tahun 2011, 29.713 kasus tersangka 36.589 orang. Terakhir sampai September 2012, 19.000 kasus tersangka 23.966 orang," kata Kabareskrim Komjen Pol Sutarman. Polri dan BNN menandatangani nota kesepahaman bersama (MoU) terkait pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika (P4GN). Penandatanganan dilakukan oleh Kabareskrim Komjen Pol Sutarman mewakili Polri dan Kepala
BNN
Komjen
Pol
Gories
Mere
mewakili
BNN
(http://www.merdeka.com/peristiwa/bnn-pengguna-narkoba-di-indonesiaterusmeningkat.html diakses pada hari Jumat, tanggal 10 Januari 2014, pukul 16.07). Berbagai upaya hukum telah dilakukan untuk memutus jaringan serta lalu lintas perdagangan obat terlarang ini. Konvensi PBB telah mengamanatkan tentang pembentukan The International Narcotic Control Board, badan yang bertugas membatasi kegiatan produksi, distribusi, manufaktur, dan penggunaan obat bius disamping untuk keperluan di bidang pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Masyarakat dunia mendukung kebijakan PBB juga menitikberatkan pada sistem kontrol yang lebih ketat terhadap perdagangan obat-obat kimia dan farmasi. Sedangkan United Nations Convention Against Illicit Traffick In Narcotic Drugs and Psychotropic Substances tahun 1988 merupakan titik puncak untuk memberantas pencucian uang dari kejahatan peredaran gelap narkoba. Setiap negara yang telah meratifikasi konvensi tersebut wajib melakukan kriminalisasi pencucian uang melalui peraturan perundang-undangan. Namun kenyataanya, obat terlarang masih beredar dengan cepat dan semakin meluas menembus berbagai lapisan masyarakat.
4 Universitas Sumatera Utara
Berdasarkan data dari United Nations Officeon Drugs and Crime (UNODC) atau badan PBB yang menangani obat-obatan terlarang dan kejahatannya telah mencapai 200-an juta orang memakai narkoba di seluruh dunia. Terkait dengan hasil survey tersebut, menunjukan berbagai kota besar di ibukota provinsi telah dikategorikan sebagai daerah dengan tingkat pemakaian narkoba melebihi rata-rata nasional 3,9%. Hingga akhir tahun 2009, 10 provinsi potensi kerawanan peredaran gelap narkoba aspek supply reduction adalah DKI Jakarta, Sulut, Kepri, Kalsel, Jatim, Kaltim, Sumut, Riau, Bali, Babel. Sedangkan 10 wilayah peringkat kasus bahan akdiktif lainnya adalah Jawa Barat, Jawa timur, Sulawesi Utara, Jawa tengah, Bali, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Tengah, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Utara dan DKI Jaya. Komponen bangsa sudah saatnya untuk tidak lagi setengah hati dan menganggap remeh masalah narkoba (Badan Narkotika Nasional, 2010). Di Indonesia narkoba masuk melalui jasa pengedar gelap. Berbagai indikasi menunjukan bahwa di kancah pasar gelap narkoba dunia telah menjadikan Indonesia sebagai target operasi. Dengan jumlah penduduk yang 250-an juta jiwa termasuk sasaran yang sangat ideal bagi pemasaran. Ditambah lagi adanya sejumlah faktor klasik yang sudah diketahui oleh sindikat narkoba internasional menyebabkan tingginya kasus perdagangan gelap narkoba di Indonesia. 1. Motif keuntungan. Perdagangan narkoba menjanjikan keuntungan besar jika dibandingkan dengan bisnis legal manapun sehingga ada kecenderungan anggota mafia narkoba tidak gentar terhadap ancaman hukuman berat. 2. Besarnya jumlah penduduk Indonesia serta besarnya proporsi populasi golongan remaja dan pemuda yang merupakan pasar narkoba paling potensial. 3. Luasnya wilayah Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar dengan garis batas terbuka dan rawan penyelundupan. 5 Universitas Sumatera Utara
4. Lemahnya sistem penegakan hukum di negara Indonesia menyangkut perundangundangan, Sumber Daya Manusia, teknologi dan peralatan serta masyarakat sebagai sasaran penegakan hukum. Berdasarkan data Badan Narkotika Nasional (BNN) tahun 2008, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika menyentuh 1,99% dari jumlah penduduk Indonesia atau sekita 3,6 juta orang. Sedangkan data penyalahgunaan narkoba dari tahun ke tahun menunjukan peningkatan. Sedangkan angka kematian akibat penggunaan narkoba mencapai 1,5% dari pecandu per tahun atau sekitar 15 ribu orang. Jumlah angka kematian yang relatif tinggi ini sebagian besar akibat narkoba suntik. Ancaman bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba telah berkembang sangat pesat dan bahkan mengancam eksistensi generasi penerus bangsa. Sasaran utama peredaran narkoba adalah kelompok pelajar dan mahasiswa. Dengan populasi yang cukup besar, yaitu sekitar 16,9 juta orang (2008) dan meningkat menjadi 22,3 juta orang (2013), tentu mereka pasar yang amat potensial untuk digarap secara serius oleh para bandar/pengedar narkoba, apalagi kondisi perkembangan jiwa dari kelompok ini juga sangat mendukung. Diperkirakan ada sekitar 90% dari kelompok coba pakai narkoba berasal dari kelompok pelajar/mahasiswa. Bahkan hasil studi menemukan usia usia pertama kali pakai narkoba pada usia 16-18 tahun (41%) atau setara dengan mereka yang sedang duduk di bangku Sekolah Menengah Atas (SMA) (Badan Narkotika Nasional dan Puslitkes UI, 2008:22) Tingginya penggunaan narkoba di kalangan pelajar disebabkan faktor dari dalam dan dari luar. Faktor dari dalam biasanya anak-anak remaja seringkali menggunakan narkoba sebagai bentuk pelarian dari berbagai masalah, rasa ingin tahu/coba yang tinggi, penemuan jati diri, serta keegoan. Selain itu, faktor dari luar juga sangat berpengaruh. Banyak anakanak yang terjebak kedalam pergaulan bebas yang salah. Mereka menjadikan narkoba sebagai 6 Universitas Sumatera Utara
bagian dari salah satu lifestyle atau gaya hidup sehari-hari, ditambah tekanan faktor lingkungan dan teman (peer group) yang amat besar, menjadi pintu masuk yang cocok untuk peredaran gelap narkoba. Hasil penelitian Badan Narkotika Nasional menunjukan jumlah penyalahguna narkoba pada kelompok pelajar mencapai 22 persen dari total penyalahguna berjumlah 4 juta orang. Dari 22 persen itu 50 persen penyalahguna merupakan pelajar SMA/K (http://nasional.sindonews.com/read/persen-pengguna-narkoba-adalah-pelajar dan http://www.jpnn.com/read/2013/10/30/198235/50-Persen-Pengguna-Narkoba-Pelajar-SMAdiakses pada hari Kamis, tanggal 27 Februari 2014, pukul 13.03). BNN sebagai lembaga yang dikedepankan dalam pencegahan dan pemberantasan narkoba di Indonesia, sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan Perpres Nomor 23 Tahun 2010 tentang kelembagaan BNN kini terus berkiprah mengembangkan kinerjanya. Ancaman narkoba di Indonesia semakin meningkat dan mengarah kepada generasi muda terdidik. Bahkan kini mulai merambah kepada keterlibatan aparat negara. Negeri ini kini bukan lagi sebagai wilayah transit, tetapi sasaran pemasaran, dan bahkan tempat produksi narkoba oleh jaringan sindikat internasional. Pada 2012 pengguna narkoba di Indonesia ada sekitar 4.000 orang atau sekitar 2,8% dari jumlah keseluruhan penduduk nasional, dimana 70% atau sekitar 2.800 orang merupakan pecandu dari kalangan pekerja, mulai dari karyawan perusahaan swasta, pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai BUMN. Sementara sekitar 25% atau sekitar 1.000 orang merupakan pecandu narkoba dari kalangan pelajar dan mahasiwa se-Indonesia. Kemudian 5% atau sekitar 200 orang merupakan penyalahguna narkoba dari kalangan ibu rumah tangga dan lainnya. Tingginya angka penyalahgunaan narkoba ini menurut dia sudah cukup mengkhawatirkan sehingga sudah selayaknya dilakukan upaya-upaya konkrit guna menekannya. Mengatasi persoalan narkoba harus melibatkan seluruh pihak, mulai dari pemerintah
hingga
seluruh
lapisan
masyarakat
7 Universitas Sumatera Utara
(http://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/13/06/03/bnn-seribu-pelajar-indonesiapengguna-narkoba diakses pada hari Kamis, tanggal 27 Februari 2014, pukul 13.03) Pengguna narkotika, psikotropika, dan zat adiktif (napza) diperkirakan sekitar 5 juta orang atau 2,8% dari total penduduk Indonesia. Angka ini lebih tinggi daripada jumlah penduduk Nusa Tenggara Timur yang mencapai 4,6 juta jiwa. Pengguna remaja yang berusia 12-21 tahun ditaksir sekitar 14.000 orang dari jumlah remaja di Indonesia sekitar 70 juta orang. Di DKI Jakarta, berdasarkan catatan Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya, jumlah pengguna napza di kalangan remaja dalam 3 tahun terakhir terus naik. Pada tahun 2011, di kalangan SMA, tercatat 3.187 orang, tahun berikutnya menjadi 3.410 orang. Adapun kasus baru tahun 2013 tercatat 519 orang. Konsultan dari Rumah Pencandu Badan Narkotika Nasional (BNN), Benny Ardjil, mengatakan, untuk menangani masalah penyalahgunaan napza, koordinasi lintas sektor sangat diperlukan. Minimal lima pemangku kepentingan, yaitu Badan Narkotika Nasional, Kementerian Kesehatan, Kementerian Sosial, Kementerian Hukum
dan
HAM,
serta
masyarakat
(http://regional.kompas.com/read/2013/03/07/03184385/Pengguna.Narkoba.di.Kalangan.Re maja.Meningkat diakses pada hari Kamis, tanggal 27 Februari 2014, pukul 13.03). Jumlah pelajar dan mahasiswa di Indonesia, yang menggunakan narkotika dan obat berbahaya (narkoba) diperkirakan berjumlah 1 juta orang atau sekira 32% dari angka total jumlah pengguna narkoba secara nasional sebanyak 3,2 juta orang. Prevalensi penyalahgunaan narkoba satu tahun terakhir adalah 5,3% artinya dalam setahun terakhir, pada setiap 100 orang pelajar dan mahasiswa terdapat lima orang pemakai narkoba. Sementara untuk jenis narkoba yang paling sering disalahgunakan di lingkungan pelajar dan mahasiswa, adalah 43% campur-campur, 38% ganja, 21% kecubung, 15% ekstasi, 13% sabu, dan 9% benzodiazepam. Data jumlah pemakai narkoba itu berdasarkan hasil survei BNN dan Universitas Indonesia (UI) terhadap puluhan ribu pelajar dan mahasiswa di 33 provinsi. 8 Universitas Sumatera Utara
Selama kurun waktu tiga tahun terakhir yakni 2004-2006, jumlah penyalahguna narkoba di lingkungan
pelajar
dan
mahasiswa
meningkat
sebesar
1,4%
(http://www.antaranews.com/berita/83588/sejuta-pelajar-dan-mahasiswa-jadi-penggunanarkoba diakses pada hari Kamis, tanggal 27 Februari 2014, pukul 13.03). Berkembangnya kasus kejahatan narkoba akan menjadi hambatan serius terhadap pembangunan peradaban bangsa. Menghadapi bahaya narkoba maka mutlak membutuhkan strategi yang efektif. BNN telah memerankan sebagai subyek, melalui metode P4GN dengan sasaran pemberdayaan masyarakat. Memerlukan langkah strategis dengan menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk berperan serta aktif. Melakukan kaderisasi sukarelawan masyarakat guna dijadikan sasarn sebagai people power againt drugs dalam pemberantasan narkoba. Dibutuhkan komponen bangsa yang berkomitmen kuat dan konsisten. Sejalan dengan visi Indonesia yakni tahun 2015 bebas dari narkoba, visi yang menjadi pijakan bagi bangsa Indonesia dan bangsa-bangsa ASEAN untuk memberantas narkoba (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang kelembagaan BNN). Political will (itikat baik) pemerintah terus menggema dengan telah diwujudkannya bebagai kegiatan antara lain sosialisasi kelembagaan kepada institusi terkait maupun lembaga pendidikan di sekolah-sekolah. Sekolah sebagai suatu lembaga pendidikan yang dibuat oleh pemerintah maupun mitra pemerintah melalui kebijakan di bidang pendidikan yang bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini berkaitan dengan cita-cita bangsa Indonesia yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945 (Tingkilisan, 2004: 230). Namun, jika melihat keadaan sekolah sekarang secara nyatanya sudah mulai menyimpang dari kebijakan tersebut. Hal ini bisa dilihat berdasarkan informasi dari beberapa hasil penelitian antara BNN dengan universitas-universitas, media cetak, media elektronik, mengenai penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba khususnya yang terjadi pada pelajar sekolah yang sudah penulis 9 Universitas Sumatera Utara
uraikan sebelumnya. Sekolah yang menjadi perhatian penulis untuk dijadikan lokasi penelitian adalah sekolah SMA Methodist 1 Medan. SMA Methodist 1 Medan merupakan salah satu sekolah yang mempunyai Satgas sekolah atau Organisasi Sekolah yang bergerak dalam bidang Sekolah Bebas Narkoba/Anti Narkoba, yang bernama Siswa-Siswi SMA Methodist 1 Anti Narkoba (SMANK). Organisasi ini dibentuk untuk mengetahui apakah di lingkungan sekolah SMA Methodist 1 terdapat halhal yang dapat dijadikan petunjuk awal penyalahgunaan narkoba ataupun peredaran narkoba. Hal inilah yang menjadi alasan Badan Narkotika Nasional Propinsi Sumatera Utara melakukan sosialisasi/penyuluhan bahkan pembentukan kaderisasi mengenai program pencegahan dan penyalahgunaan, pemberantasan dan peredaran gelap narkoba (P4GN) di lingkungan sekolah. Badan Narkotika Nasional Propinsi Sumatera Utara bermaksud agar lingkungan sekolah tempat dilaksanakan kegiatan dibentuk yang sudah membentuk satgas sekolah yang berasal dari perwakilan siswa yang bersih/tidak menyalahgunakan narkoba dan mempunyai komitmen untuk mendukung terciptanya sekolah bebas narkoba. Anggota satgas tersebut diberi pembekalan tentang narkoba dan dampaknya, Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba dan materi tentang bagaimana caranya menolong korban. Berdasarkan latar belakang masalah inilah, penulis merasa tertarik untuk mengkaji program tersebut dalam penelitian yang berjudul “Efektivitas Pelaksanaan Program P4GN oleh Badan Narkotika Nasional di SMA Methodist 1 Medan”.
1.2.
Perumusan Masalah Perumusan masalah merupakan suatu langkah yang sangat penting karena langkah ini
menentukan kemana suatu penelitian diarahkan. Perumusan masalah pada hakekatnya
10 Universitas Sumatera Utara
merupakan perumusan pertanyaan yang jawabannya akan dicari melalui penelitian (Soehartono, 2008 :23). Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan masalah “Sejauh mana efektivitas pelaksanaan program P4GN oleh Badan Narkotika Nasional di SMA Methodist 1 Medan?”.
1.3.
Tujuan dan Manfaat Penelitian
1.3.1. Tujuan Penelitian Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan program P4GN yang telah diselenggarakan dan dilaksanakan oleh Badan Narkotika Nasional di SMA Methodist 1 Medan. 1.3.2. Manfaat Penelitian Hasil Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai berikut: a. Secara teoritis, dapat menambah wawasan dan pemahaman mengenai pelaksanaan program P4GN yang diselenggarakan oleh Badan Narkotika Nasional. b. Secara akademis, dapat memberikan kontribusi keilmuan dalam menambah referensi dan bahan kajian serta studi komparasi bagi para peneliti atau mahasiswa yang tertarik terhadap penelitian yang berkaitan dengan masalah ini.
11 Universitas Sumatera Utara
1.4.
Sistematika Penulisan Penulisan penelitian ini disajikan dalam enam bab dengan sistematika sebagai berikut:
BAB I
: PENDAHULUAN Bab ini berisikan Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian serta Sistematika Penulisan.
BAB II
: TINJAUAN PUSTAKA Dalam bab ini menguraikan secara teoritis, uraian dan konsep yang berkaitan dengan variabel- variabel yang diteliti, kerangka pemikiran, defenisi konsep dan defenisi operasional.
BAB III
: METODE PENELITIAN Bab ini berisikan tipe penelitian, lokasi penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.
BAB IV
: DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN Bab ini berisikan tentang gambaran umum lokasi penelitian dimana penulis mengadakan penelitian.
BAB V
: ANALISIS DATA Bab ini berisikan tentang uraian data yang diperoleh dari hasil penelitian dan analisisnya.
BAB VI
: PENUTUP Bab ini berisikan kesimpulan dan saran penulis yang penulis berikan dari hasil penelitian sehubungan dengan penelitian yang dilakukan.
12 Universitas Sumatera Utara
